1 / 15

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Bagian X Proses Yustisiil. Pemanggilan Para Pihak Ps64-66. Pangilan sah, bila para pihak telah menerima srt panggilan Jw panggilan dgn hari sidang tidak boleh kurang dr 6 hr, kecuali satu pihak berada di LN.

yon
Download Presentation

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Bagian X Proses Yustisiil

  2. Pemanggilan Para PihakPs64-66 • Pangilan sah, bila para pihak telah menerima srt panggilan • Jw panggilan dgn hari sidang tidak boleh kurang dr 6 hr, kecuali satu pihak berada di LN

  3. Pggt tdk hdr selama proses sidangPs 71, • Gugatan gugur bila Pggt/Kuasanya tdk hadr dlm sidang 1, 2 tanpa alasan yg dpt dipertg jwbkan • Pggt dpt mengajukan ggtan se x lagi dgn membyr panjer perkr

  4. Tggt tdk hdrPs 72 • 2 x dipanggil dgn layak, dan 2 bulan setelah atasan ybs diberi tahu, tapi tdk ada tanggapan dr ybk/atasan, sidang dilanjutkan tanpa kehdr Tggt • Ps ini tdk diterapkan, krn maks sidang 6 bulan. • Oki merujuk pd Ps 73, dan penguatan ps 80, 85, 86

  5. Acara Cepat • Alasan: kepentingan Penggugat yg mendesak cth Srt Perintah Bongkar bangungan yg sedang dihuni • Tap hari sidang tanpa pemeriksaan persiapan • Jawaban & Pembuktian oleh masing2 pihak tdk lebih dari 14 hari

  6. Acara Cepat Keuntungan • Pggt dpt kepastian benar/tdknya gugatan • Tggt cepat tahu salah.benar secr hk penerbitan SK Kerugian • Tidak ada Intervensi • Pembuktian kurang lengkap • Merujuk pd kerugiannya maka Hakim dapat mengembalikan berkas kpd Ka PTUN u/ tap acara biasa

  7. Acara Biasa • Sidang Terbuka Untuk Umum • Ketua Majelis Hakim membacakan point/ atau bertanya kpd Tergugat apakah sdh paham isi gugatan • Jawaban Tergugat

  8. Acara Biasa • Replik-Duplik • Pembuktian • Kesimpulan • Putusan

  9. Intervensi • 1.selama pemeriksaan berlangsung • 2.setiap orang ybk • 3.dlm sengketa pihak lain

  10. Macam Intervensi • prakarsa hakim • bergabung dgn salah satu pihak • Atas prakarsa sendr utk membela haknya

  11. Macam Intervensi • Penggugat II Intervensi  memihak Pgt asal • Tergugat II Intervensi memihak Tggt asal • Penggugat Intervensi  membela haknya

  12. Masuknya Intervensi • Penggugat/Tergugat: mengajukan permohonan agar Pihak III masuk untuk memperkuat kedudukannya. • Pihak III/Intervenient: mengajukan permohonan/gugatan agar dapat masuk sebagai pihak yg berperkara

  13. Masuknya Intervensi Permohonan para pihak Panitera Ka. PTUN Majelis tanggapan para pihak putusan sela permohonan diterima atau ditolak

  14. Masuknya Intervensi • Permohonan di tolak: Untuk Pihak III yang maju atas prakarsa sendiri ia dapat mengajukan gugatan tersendiri dalam perkara yg terpisah.

  15. Pembuktian(Ps 107) Hakim menentukan: • 1.apa yg harus dib’kan • 2.beban pemb’ • 3.penilaian pemb’ • 4.sahnya pemb’ diperlu kan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berds keyakinan Hakim

More Related