HUKUM ACARA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. HUKUM ACARA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dr. HERLAMBANG,SH.MH

2. PENDAHULUAN Korupsimerupakankejahatanluarbiasa(extra Ordinari Crime), karenasubstansidan nature sertadampaknyasangatluarbiasadan multidimensional. Sifatalamiahkejahatankorupsidapatdikatagorikandidalamtigakatagoriutama, yaitu; Sebagaikejahatanekonomi Kejahatanpolitik Kejahatandalamjabatan Kejahtankemanusiaan Selainitudampakdareikejahatankorupsijuga multiple effek, antara lain adalah; Pembodohan Pemiskinan Pengancuranperadapan Ditinjaudaripelakunyamakakejahatankorupsimempunyaiberagamprofesi, yaitu; Penyelenggaranegara (eksekutif, legislatif, yudikatif) Pengusaha cendikiawan

3. Latar Belakang Aktor Korupsi Tabel 1 : Latar Belakang Aktor Korupsi12 No JabatanJumlahProsentase 1. Hakim 0,41% 2. Duta Besar 1,63% 3. Kepalalembaga/Kementerian 2,45% 4. Komisioner 2,86% 5. Gubernur (17 Gubernurdijadikantersangka) 3,27% 6. Walikota/Bupati (200 Bupatimenjaditersangka) 8,98% 7. Lain-lain 10,61% 8. Anggota DPR/D 17,55% 9. Swasta 17,96% 10. Eselon I, II dan III 34,29% Jumlah 245 100%

4. PengertianKorupsi Korupsi CorruptioatauCorruptus (latin) artinyasuatuperbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidakjujur, dapatdisuap, tidakbermoral, menyimpangdarikesucian, kata-kataatauucapan yang menghinaataumemfitnah TindakPidanaKorupsiUndang-UndangNomor 31 Tahun 1999 Pasal1 ayat (1) sub a terdapatunsur “langsungatautidaklangsungmerugikan...” kata“tidaklangsung” sangatluassekaliakibathukumnyadianutteori von Bury mengenaiajarankausalitas yang conditio sine qua non • Pasal 1 ayat (1) sub a terdapatunsur “ataupatutdiketahui...” bermakna culpa. Kerugiannegara yang timbulkarenaalpa

5. Undang Undang No 20 Tahun 2001 Korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk/jenis tindak pidana Merugian keuangan dan perekonomian negara; Suapmenyuap-gratifikasi; Penggelapandalamjabatan; Pemalsuan; Pemerasan; Perbuatancurang; Benturankepentingandalampengadaan. Pasal 1.2.3 Idem MelawanHukummemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadandenganMerugikanKeuangandanPerekonomian Negara Menyalahgunakankekuasaan Pasal 4 Pengembaliankerugiankeuangannegaraatauperekonomiannegaratidakmenghapuskanpidananya (Pasal 2 dan 3)

6. MaknaMelawanhukum: a. MHF (berlakusecaranasional) 1. terdapatsanksipidana (Psl. 63 KUHP) – Pasal 14 2. tidak terdapat sanksi pidana Contoh: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KeputusanMendagridanOtonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 TentangPedomanPengelolaanBarang Daerah digantidenganKeputusanMendagridanOtonomi Daerah Nomor 152 Tahun2004

7. MHMyangpositif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006) “Yang dimaksuddengansecaramelawanhukumdalamPasalinimencakupperbuatanmelawanhukumdalamartiformilmaupundalamartimateriil, yaknimeskipunperbuatantersebuttidakdiaturdalamperaturanperundang-undangan, namunapabilaperbuatantersebutdianggaptercelakarenatidaksesuaidengan rasa keadilanataunorma-normakehidupansosialdalammasyarakat, makaperbuatantersebutdapatdipidanatidakmempunyaikekuatanhukummengikat”

8. Perbuatan “memperkaya” PenjelasanPasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971 “Perkaramemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadandalamayatinidapatdihubungkandenganpasal 18 ayat (2) yang memberikewajibankepadaterdakwauntukmemberikanketerangantentangsumberkekayaannyasedemikianrupasehinggakekayaantidakseimbangdenganpenghasilannyaataupenambahkekayaantersebutdapatdipergunakanuntukmemperkuatketerangansaksi lain bahwaterdakwatelahmelakukantindakpidanakorupsi”

9. Menyalahgunakankewenangan UU Nomor 3 tahun 1971 PjlsPasal 1 ayat (1) sub b Tindakpidanakorupsiinimemuatsebagaiperbuatanpidanaunsur "menyalah-gunakankewenangan" yang iaperolehkarenajabatannya, yang semuanyaitumenyerupaiunsurdalamPasal 52 K.U.H.P. yang selaindariitumemuat pula unsur yang "secaralangsungatautidaklangsungdapatmerugikankeuangannegara" sertadengan "tujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatubadan." Ketentuandalam sub b. iniadalahluasdalamrumusannyakarenamempergunakanistilahumum "menyalah-gunakan" dantidakmengadakanperinciansepertihalnyadenganPasal 52 K.U.H.P. dengankata“olehkarenamelakukantindakpidana.......... yang iaperolehkarenajabatannya."

10. Putusan Makamah Agung RI Nomor 1340/Pid/1992 Pengertian “menyalahgunakankewenangan” dengancaramengambilalihpengertian yang adadalamPasal 53 ayat (2) Undang-undangNomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara, yaitutelahmenggunakanwewenanguntuktujuan lain darimaksuddiberikannyawewenangtersebut (detournement de pouvoir)

11. Keuangannegara adalahseluruhkekayaannegaradalambentukapapun, yang dipisahkanatau yang tidakdipisahkan, termasukdidalamnyasegalabagiankekayaannegaradansegalahakdankewajiban yang timbulkarena: ----------------------------------- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggung jawabkan pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. ------ beradadalampenguasaan, pengurusan, danmempertanggungjawabkanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badanhukum, danperusahaan yang menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengannegara.----------------------------- Penentuan oleh ahli keuangan negara

12. Perekonomian Negara • adalahkehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanpadakebijakanpemerintah, baikditingkatpusatmaupundidaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dankesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat. ----------------------------------------- • penentuanolehahliperekonomian

13. Gratifikasi • Pasal 5 (Pasal 209 KUHP) “aktif”(lihatPsl 419 KUHP; Pasal 12 a dan b) • Ayat 1 • a. Memberiataumenjanjikansesuatu • Kepada PN ataupenyelenggaranegara • Denganmaksudsupaya/agar: • 1. berbuat • 2. tidakberbuatsesuatudalamjabatannya • yang bertentangandengankewajibannya • b. Memberisesuatu • Kepada PN ataupenyelenggaranegara • Karenaatauberhubungandengansesuatu yang bertentangandengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya • Ayat 2 • PN ataupenyelenggaranegara yang menerimapemberianataujanjikarenatelah: mau tergerak akan melakukan; atau • telahtergerakmelakukan

14. Syaratbukangratifikasi: Pasal 12 C 1. melaporkan gratifikasi pada KPK; 2. paling lama 30 hari; 3. 30 harikemudian KPK menentukanmenjadimiliknegaraataupenerima; 4. tata cara laporanlihat UU KPK

15. Pasal 20 Tindak pidana korupsi oleh badan hukum (2). “Tindakpidanatersebutdilakukanolehorang-orangbaikberdasarkanhubungankerjamaupunberdasarkanhubungan lain, bertindakdalamlingkungankorporasitersebutbaiksendiri-sendirimaupunbersama-sama” (3) korporasidiwakilipengurus

16. PeradilanTipikor PENYIDIKAN (UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 /KUHAP) Penyelidikan (pasal 1 ayat 5) Penyelidikanadalahserangkaiantindakanpenyelidikuntukmencaridanmenemukansuatuperistiwa yang didugasebagaitindakpidanagunamenentukandapatatautidaknyadilakukanpenyidikanmenurutcara yang diaturdalamundang-undangini. PenyelidikandilakukanolehPolisidankhusus TIPIKOR jugadilakukanolehJaksa (pasal 284 KUHP dan KPK (pasal 6 UndangUndang no 30 Tahun 2002)

17. Penyidikan (pasal 1 ke 2 KUHAP) Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidikdalamhaldanmenurutcara yang diaturdalamundang-undanginiuntukmencarisertamengumpulkanbukti yang denganbuktiitumembuatterangtentangtindakpidana yang terjadidangunamenemukantersangkanya. PenyidikandilakukanolehPenyidik(polri, jaksadan KPK)

18. Penuntutan (Pasal 1 Ke 7) Penuntutanadalahtindakanpenuntutumumuntukmelimpahkanperkarapidanakepengadilannegeri yang berwenangdalamhaldanmenurutcara yang diaturdalamundang-undanginidenganpermintaansupayadiperiksadandiputusoleh hakim disidangpengadilan. PenuntutandilakukanolehJaksapenuntutUmumpadakejaksaan ( Pasal 1 Ke 8 Kuhap) ataupada KPK Pasal 6 UU KPK)

19. Peradilan (ProsesMengadili) Pasal 1 ke 9) Mengadiliadalahserangkaiantindakan hakim untukmenerima, memeriksa, danmemutusperkarapidanaberdasarkanasasbebas, jujur, dantidakmemihakdisidangpengadilandalamhaldanmenurutcara yang diaturdalamundang-undangini. Hakim adalahpejabatperadilannegara yang diberiwewenangolehundang-undanguntukmengadili.(pasal 1 ke 8)

20. Tahapperadilan : Peradilan Tingkat pertamaPadaPengadilanNegeri Peradilan Banding padaPengadilanTinggi PeradilanKasasipadaMahkamahAgung

21. D. PenyidikanpadaTindakPidanaKorupsi a. Prosesinidimulaiapabilaterdapatlaporandarisesorangatauinformasi yang diterimaolehKepolisian, Kejaksaandan KPK tentangadanyadugaantelahterjadinyaperbuatan yang merugikankeuangannegaradanperekonomiannegara yang dilakukansecaramelawanhukumataupenyalahgunaankekuasaanseorangpejabat, atauperbuatancurang yang dilakukanpengusahadanpemberiansertapenerimaangratifikasiolehpejabatnegara. 1. ProsesPenyelidikan (Pulbaket)

22. b. Berdasarkanlaporanatauinformasi yang diterimaolehPenyelidikmaka, penyelidikmelakukanpengumpulanketerangandanbarangbukti. Untukmemastikanbahwaperbuatan yang dilaporkantersebutmerupakanperbuatanmelawanhukumataumenyalahgunakankekuasaanatauperbuatancurang yang menimbulkankerugiankeuanganatauperekonomiannegara, atauperbuatangratifikasi. Apabilapenyelidiksetelahmendapatkanketerangandanbarangbuktiberanggapanbahwaperbuatanmerupakanperbuatanpidanakorupsi, makapemeriksaandilanjutkanpadatahappenyidikannamunapabiladugaantersebuttidakdidukungolehketerangandanbarangbuktimakakaususdiberhentikan. Padatahapinibelumadaorang yang disangkakansebagaipelaku. Mereka yang memberikanketeranganbiasanyadisebutsebagaiterperiksa. Olehkarenaitubelumadaprosespemberianbantuanhukum

23. Penyelidikanoleh KPK Pasal 43 (undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 (1) PenyelidikadalahPenyelidikpadaKomisiPemberantasanKorupsi yang diangkatdandiberhentikanolehKomisiPemberantasanKorupsi. (2) Penyelidiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) melaksanakanfungsipenyelidikantindakpidanakorupsi. Pasal 44 1. Jikapenyelidikdalammelakukanpenyelidikanmenemukanbuktipermulaan yang cukupadanyadugaantindakpidanakorupsi, dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) harikerjaterhitungsejaktanggalditemukanbuktipermulaan yang cukuptersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

24. 1. ProsesPenyidikan Apabilapenyidikberpendapatbahwapernuatantersebutmerupakan perbuatantindakpidanakorupsi, makatahapanselanjutnyaadalahtahapuntukmengumpulkanalatbuktidanmenemukantersangkanya. Agar tugasnyadapatdilaksanakanmakapenyidikdiberikanwewenag, yaitu; Pasal 7 (1) PenyidiksebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (1) huruf a karenakewajibannyamempunyaiwewenang : a. menerimaIaporanataupengaduandariseorangtentangadanyatindakpidana; b. melakukantindakanpertamapadasaatditempatkejadian; c. menyuruhberhentiseorangtersangkadanmemeriksatandapengenaldiritersangka; d. melakukanpenangkapan, penahanan, penggeledahandanpenyitaan; e. melakukanpemeriksaandanpenyitaansurat; f. mengambilsidikjaridanmemotretseorang; g. memanggiloranguntukdidengardandiperiksasebagaitersangkaatausaksi; h. mendatangkanorangahli yang diperlukandalamhubungannyadenganpemeriksaanperkara; i. mengadakanpenghentianpenyidikan; j. mengadakantindakan lain menuruthukum yang bertanggungjawab.

25. (2) Buktipermulaan yang cukupdianggaptelahadaapabilatelahditemukansekurang-kurangnya 2 (dua) alatbukti, termasukdantidakterbataspadainformasiatau data yang diucapkan, dikirim, diterima, ataudisimpanbaiksecarabiasamaupunelektronik atauoptik. 3. Dalamhalpenyelidikmelakukantugasnyatidakmenemukanbuktipermulaan yang cukupsebagaimanadimaksudpadaayat(1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. (4) DalamhalKomisiPemberantasanKorupsiberpendapatbahwaperkaratersebutditeruskan, KomisiPemberantasanKorupsimelaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (5) Dalamhalpenyidikandilimpahkankepadakepolisianataukejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

26. (2) PenyidiksebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (1) huruf b mempunyaiwewenangsesuaidenganundang-undang yang menjadidasarhukumnyamasing-masingdandalampelaksanaantugasnyaberadadibawahkoordinasidanpengawasanpenyidiktersebutdalamPasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalammelakukantugasnyasebagaimanadimaksuddalamayat (1) danayat (2), penyidikwajibmenjunjungtinggihukum yang berlaku. Pasal 8 (1) PenyidikmembuatberitaacaratentangpelaksanaantindakansebagaimanadimaksuddalamPasaI 75 dengantidakmengurangiketentuan lain dalamundang-undangini. (2) Penyidikmenyerahkanberkasperkarakepadapenuntutumum. (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. padatahappertamapenyidikhanyamenyerahkanberkasperkara; b. dalamhalpenyidikansudahdianggapselesai, penyidikmenyerahkantanggungjawabatastersangkadanbarangbuktikepadapenuntutumum. Pasal 9 PenyelidikdanpenyidiksebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (1) huruf a mempunyaiwewenangmelakukantugasmasing-masingpadaumumnyadiseluruhwilayah Indonesia, khususnyadidaerahhukummasing-masingdimanaiadiangkatsesuaidenganketentuanundang-undang.

27. Alatbukti yang harusdikumpulkanolehpenyidikadalah minimal duaalatbuktidiantaraalatbuktisepertidiaturdidalamPasal 184 KUHAP, yaitu; (1) Alatbukti yang sahialah: a.keterangansaksi; b.keteranganahli; c.surat; d.petunjuk; e.keteranganterdakwa. (2) Hal yang secaraumumsudahdiketahuitidakperludibuktikan. Pasal 185 (1) Keterangansaksisebagaialatbuktiialahapa yang saksinyatakandisidangpengadilan. (2) Keteranganseorangsaksisajatidakcukupuntukmembuktikanbahwaterdakwabersalahterhadapperbuatan yang didakwakankepadanya. (3) Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (2) tidakberlakuapabiladisertaidengansuatualatbukti yang sahlainnya. (4) Keteranganbeberapasaksi yang berdirisendiri-sendiritentangsuatukejadianataukeadaandapatdigunakansebagaisuatualatbukti yang sahapabilaketerangansaksiituada .hubungannyasatudengan yang lain sedemikianrupa, sehinggadapatmembenarkanadanyasuatukejadianataukeadaantertentu. (5) Baikpendapatmaupunrekàan, yang diperolehdarihasilpemikiransaja, bukanmerupakanketerangansaksi.

28. (6) Dalammenilaikebenaranketeranganseorangsaksi, hakim harusdengansungguh-sungguhmemperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b .persesuaianantaraketerangansaksidenganalatbukti lain; c. alasan yang mungkindipergunakanolehsaksiuntukmemberiketerangan yang tertentu; d. carahidupdankesusilaánsaksisertasegalasesuatu yang padaumumnyadapatmempengaruhidapattidaknyaketeranganitudipercaya. (7) Keterangandarisaksi yang tidakdisumpahmeskipunsesuaisatudengan yang lain tidakmerupakanalatbuktinamunapabilaketeranganitusesuaidenganketerangandarisaksi yang disumpahdapatdipergunakansebagaitambahanalatbuktisah yang lain. Pasal 186 Keteranganahliialahapa yang seorangahlinyatakandisidangpengadilan. Pasal 187 SuratsebagaimanatersebutpadaPasal 184 ayat (1) huruf c, dibuatatassumpahjabatanataudikuatkandengansumpah, adalah: a.beritaacaradansurat lain dalambentukresmi yang dibuatolehpejabatumum yang berwenangatau yang dibuatdihadapannya, yang memuatketerangantentangkejadianataukeadaan yang didengar, dilihatatau yang dialaminyasendiri, disertaidenganalasan yang jelasdantegastentangketerangannyaitu;

29. b.surat yang dibuatmenurutketentuanperaturanperundang-undanganatausurat yang dibuatolehpejabatmengenalhal yang termasukdalamtatalaksana yang menjaditanggungjawabnyadan yang diperuntukkanbagipembuktiansesuatuhalatausesuatukeadaan; c.suratketerangandariseorangahli yang memuatpendapatberdasarkankeahliannyamengenaisesuatuhalatausesuatukeadaan yang dimintasecararesmidanpadanya; d.surat lain yang hanyadapatberlakujikaadahubungannyadenganisidarialatpembuktian yang lain. Pasal 188 (1) Petunjukadalahperbuatan, kejadianataukeadaan, yang karenapersesuaiannya, baikantara yang satudengan yang lain, maupundengantindakpidanaitusendiri, menandakanbahwatelahterjadisuatutindakpidanadansiapapelakunya. (2) Petunjuksebagaimanadimaksuddalamayat (1) hanyadapatdiperolehdari ; a.keterangansaksi; b. surat; c.keteranganterdakwa. (3) Penilaianataskekuatanpembuktiandarisuatupetunjukdalamsetiapkeadaantertentudilakukanoleh hakim denganariflagibijaksana, setelahiamengadakanpemeriksaandenganpenuhkecermatandankesaksamaanberdasarkanhatinuraninya.

30. Pasal 189 (1) Keteranganterdakwaialahapa yang terdakwanyatakandisidangtentangperbuatan yang ialakukanatau yang iaketahuisendiriataualamisendiri. (2) Keteranganterdakwa yang diberikandiluarsidangdapatdigunakanuntukmembantumenemukanbuktidisidang, asalkanketeranganitudidukungolehsuatualatbukti yang sahsepanjangmengenaihal yang didakwakankepadanya. (3) Keteranganterdakwahanyadapatdigunakanterhadapdirinyasendiri. (4) Keteranganterdakwasajatidakcukupuntukmembuktikanbahwaiabersalahmelakukanperbuatan yang didakwakankepadanya, melainkanharusdisertaldenganalatbukti yang lain. Pasal 190 a. Selamapemeriksaandisidang, jikaterdakwatidakditahan, pengadilandapatmemerintahkandengansuratpenetapannyauntukmenahanterdakwaapabiladipenuhiketentuanPasal 21 danterdapatalasancukupuntukitu. b. Dalamhalterdakwaditahan, pengadilandapatmemerintahkandengansuratpenetapannyauntukmembebaskanterdakwaajikaterdapatalasancukupuntukitudenganmengingatketentuanPasal 30.

31. Pasal 109 (1) Dalamhalpenyidiktelahmulaimelakukanpenyidikansuatuperistiwa yang merupakantindakpidana, penyidikmemberitahukanhalitukepadapenuntutumum. (2) Dalamhalpenyidikmenghentikanpenyidikankarenatidakterdapatcukupbuktiatauperistiwatersebutternyatabukanmerupakantindakpidanaataupenyidikandihentikandemihukum, makapenyidikmemberitahukanhalitukepadapenuntutumum, tersangkaataukeluarganya. (3) Dalamhalpenghentiantersebutpadaayat (2) dilakukanolehpenyidiksebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuanmengenaihalitusegeradisampaikankepadapenyidikdanpenuntutumum. Pasal 110 (1) Dalamhalpenyidiktelahselesaimelakukanpenyidikan, penyidikwajibsegeramenyerahkanberkasperkaraitukepadapenuntutumum. (2) Dalamhalpenuntutumumberpendapatbahwahasilpenyidikantersebutternyatamasihkuranglengkap, penuntutumumsegeramengembalikanberkasperkaraitukepadapenyidikdisertaipetunjukuntukdilengkapi. (3) Dalamhalpenuntutumummengembalikanhasilpenyidikanuntukdilengkapi, penyidikwajibsegeramelakukanpenyidikantambahansesuaidenganpetunjukdaripenuntutumum. (4) Penyidikandianggaptelahselesaiapabiladalamwaktuempatbelasharipenuntutumumtidakmengembalikanhasilpenyidikanatauapabilasebelumbataswaktutersebutberakhirtelahadapemberitahuantentanghalitudaripenuntutumumkepadapenyidik.

32. WewenangPenyidik KPK Pasal 12 (UndangUndangnomor 30 Tahun 2002} (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimanadimaksuddalamPasal 6 huruf c, KomisiPemberantasanKorupsiberwenang : a. melakukanpenyadapandanmerekampembicaraan; b. memerintahkankepadainstansi yang terkaituntukmelarangseseorangbepergiankeluarnegeri; c. memintaketerangankepada bank ataulembagakeuanganlainnyatentangkeadaankeuangantersangkaatauterdakwa yang sedangdiperiksa; d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsimiliktersangka, terdakwa, ataupihak lain yang terkait; e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untukmemberhentikansementaratersangkadarijabatannya;

33. f. meminta data kekayaandan data perpajakantersangkaatauterdakwakepadainstansi yang terkait; g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksiperdagangan, danperjanjianlainnyaataupencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukanataudimilikiolehtersangkaatauterdakwa yang didugaberdasarkanbuktiawal yang cukupadahubungannyadengantindakpidanakorupsi yang sedangdiperiksa; h. memintabantuan Interpol Indonesia atauinstansipenegakhukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, danpenyitaanbarangbuktidiluarnegeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, danpenyitaandalamperkaratindakpidanakorupsi yang sedangditangani.

34. Pasal 40 Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan suratperintahpenghentianpenyidikandanpenuntutandalamperkaratindakpidanakorupsi. Pasal 41 Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsidenganlembagapenegakhukumnegara lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh PemerintahRepublik Indonesia. Pasal 42 KomisiPemberantasanKorupsiberwenangmengkoordinasikandanmengendalikanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutantindakpidanakorupsi yang dilakukanbersama-samaolehorang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum

35. Hak-Haktersangkatindakpidanakorupsi Pasal 50 (1) Tersangkaberhaksegeramendapatpemeriksaanolehpenyidikdanselanjutnyadapatdiajukankepadapenuntutumum. (2) Tersangkaberhakperkaranyasegeradimajukankepengadilanolehpenuntutumum. (3) Terdakwaberhaksegeradiadiliolehpengadilan. Pasal 51 Untukrnempersiapkanpembelaan: a. tersangkaberhakuntukdiberitahukandenganjelasdalambahasa yang dimengertiolehnyatentangapa yang disangkakankepadanyapadawaktupemeriksaandimulai, b. terdakwaberhakuntukdiberitahukandenganjelasdalambahasa yang dimengertiolehnyatentangapa yang didakwakankepadanya Pasal 52 Dalampemeriksaanpadatingkatpenyidikandanpengadilan, tersangkaatauterdakwaberhakmemberikanketerangansecarabebaskepadapenyidikatau hakim.

36. Pasal 53 (1) Dalampemeriksaanpadatingkatpenyidikandanpengadilan, tersangkaatauterdakwaberhakuntuksetiapwaktumendapatbantuanjurubahasasebagaimanadimaksuddalamPasal 177. (2) DalamhaltersangkaatauterdakwabisudanatautulidiberlakukanketentuansebagainianadimaksuddalamPasal 178. Pasal 54 Gunakepentinganpembelaan, tersangkaatauterdakwaberhakmendapatbantuanhukumdariseorangataulebihpenasihathukumselamadalamwaktudanpadasetiaptingkatpemeriksaan, menuruttatacara yang ditentukandalamundang-undangini. Pasal 55 UntukmendapatkanpenasihathukumtersebutdalamPasal 54, tersangkaatauterdakwaberhakmemiihsendiripenasihathukumnya. Pasal 56 (1) Dalamhaltersangkaatauterdakwadisangkaataudidakwamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanamatiatauancamanpidana lima belastahunataulebihataubagimereka yang tidakmampu yang diancamdenganpidana lima tahunataulebih yang tidakmempunyaipenasihathukumsendiri, pejabat yang bersangkutanpadasemuatingkatpemeriksaandalamprosesperadilanwajibmenunjukpenasihathukumbagimereka. (2) Setiappenasihathukum yang ditunjukuntukbertindaksebagaimanadimaksuddalamayat (1), memberikanbantuannyadengancuma-cuma.

37. Pasal 57 (1) Tersangkaatauterdakwa yang dikenakanpenahananberhakmenghubungipenasihathukumnyasesuaidenganketentuanundang-undangini. (2) Tersangkaatauterdakwa yang berkebangsaanasing yang dikenakanpenahananberhakmenghubungidanberbicaradenganperwakilannegaranyadalammenghadapiprosesperkaranya. Pasal 58 Tersangkaatauterdakwa yang dikenakanpenahananberhakmenghubungidanmenerimakunjungandokterpribadinyauntukkepentingankesehatanbaik yang adahubungannyadenganprosesperkaramaupuntidak. Pasal 59 Tersangkaatauterdakwa yang dikenakanpenahananberhakdiberitahukantentangpenahananatasdirinyaolehpejabat yang berwenangpadasemuatingkatpemeriksaandalamprosesperadilan, kepadakeluarganyaatauorang lain yang serumahdengantersangkaatauterdakwaataupunorang lain yang bantuannyadibutuhkanolehtersangkaatauterdakwauntukmendapatkanbantuanhukumataujaminanbagipenangguhannya.

38. Pasal 60 Tersangkaatauterdakwáberhakmenghubungidanmenerimakunjungandaripihak yang mempunyaihubungánkekeluargaanataulainnyadengantersangkaatauterdakwagunamendapatkanjaminanbagipenangguhanpenahananataupununtukusahamendapatkanbantuanhukum. Pasal 61 TersangkaatauterdakwaberhaksecaraIangsungataudenganperantaraanpenasihathukumnyamenghubungidanmenerimakunjungansanakkeluarganyadalamhal yang tidak adahubungannyadenganperkaratersangkaatauterdakwauntukkepentinganpekerjaanatauuntukkepentingankekeluargaan. Pasal 62 (1) Tersangkaatauterdakwaberhakmengirimsuratkepadapenasihathukumnya, danmenerimasuratdaripenasihathukumnyadansanakkeluargasetiap kali yang diperlukanolehnya, untukkeperluanitubagitersangkaatauterdakwadisediakanalattulismenulis. (2) Suratmenyuratantaratersangkaatauterdakwadenganpenasihathukumnyaatausanakkeluarganyatidakdiperiksaolehpenyidik, penuntutumum, hakim ataupejabatrumahtahanannegarakecualijikaterdapatcukupalasanuntukdidugabahwasuratmenyuratitudisalahgunakan. (3) Dalamhalsuratuntuktersangkaatauterdakwaditilikataudiperiksaolehpenyidik, penuntutumum, hakim ataupejabatrumahtahanannegara, halitudiberitahukankepadatersangkaatauterdakwadansurattersebutdikirimkembalikepadapengirimnyasetelahdibubuhi cap yang berbunyi "telahditilik".

39. Pasal 63 Tersangkaatauterdakwaberhakmenghubungidanmenerimakunjungandarirohaniwan. Pasal 64 Terdakwaberhakuntukdiadilidisidangpengadilan yang terbukauntukumum. Pasal 65 Tersangkaatauterdakwaberhakuntukmengusahakandirimengajukansaksidanatauseseorang yang memilikikeahliankhususgunamemberikanketerangan yang menguntungkanbagidirinya. Pasal 66 Tersangkaatauterdakwatidakdibebanikewajibanpembuktian. Pasal 67 Terdakwaataupenuntutumumberhakuntukminta banding terhadapputusanpengadilantingkatpertamakecualiterhadapputusanbebas, lepasdarisegalatuntutanhukum yang menyangkutmasalahkurangtepatnyapenerapanhukumdanputusanpengadilandalamacaracepat. Pasal 68 TersangkaatauterdakwaberhakmenuntutgantikerugiandanrehabilitasisebagaimanadiaturdalamPasal 95.

40. Penuntutan Pasal 137 Penuntutumumberwenangmelakukanpenuntutanterhadapsiapapun yang didakwamelakukansuatutindakpidanadalamdaerahhukumnyadenganmelimpahkanperkarakepengadilan yang berwenangmengadili. Pasal 138 (1) Penuntutumumsetelahmenerimahasilpenyidikandanpenyidiksegeramempelajaridanmenelitinyadandalamwaktutujuhhariwajibmemberitahukankepadapenyidikapakahhasilpenyidikanitusudahlengkapataubelum. (2) Dalamhalhasilpenyidikanternyatabelumlengkap, penuntutumummengembalikanberkasperkarakepadapenyidikdisertaipetunjuktentanghal yang harusdilakukanuntukdilengkapidandalamwaktuempatbelasharisejaktanggalpenerimaanberkas, penyidikharussudahmenyampaikankembaliberkasperkaraitukepadapenuntutumum. Pasal 139 Setelahpenuntutumummenerimaataumenerimakembalihasilpenyidikan yang lengkapdaripenyidik, iasegeramenentukanapakahberkasperkaraitusudahmemenuhipersyaratanuntukdapatatautidakdilimpahkankepengadilan.

41. Pasal 140 (1) Dalamhalpenuntutumumberpendapatbahwadarihasilpenyidikandapatdilakukanpenuntutan, iadalamwaktusecepatnyamembuatsuratdakwaan. (2) a.Dalamhalpenuntutumummemutuskanuntukmenghentikanpenuntutankarenatidakterdapatcukupbuktiatauperistiwatersebutternyatabukanmerupakantindakpidanaatauperkaraditutupdemihukum, penuntutumummenuangkanhaltersebutdalamsuratketetapan. b.Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. c.Turunansuratketetapanituwajibdisampaikankepadatersangkaataukeluargaataupenasihathukum, pejabatrumahtahanannegara, penyidikdan hakim. d. Apabilakemudianternyataadaalasanbaru, penuntutumumdapatmelakukanpenuntutanterhadaptersangka Pasal 141 Penuntutumumdapatmelakukanpenggabunganperkaradanmembuatnyadalamsatusuratdakwaan, apabilapadawaktu yang samaatauhampirbersamaaniamenerimabeberapaberkasperkaradalamhal: a. beberapatindakpidana yang dilakukanolehseorang yang samadankepentinganpemeriksaantidakmenjadikanhalanganterhadappenggabungannya; b. beberapatindakpidana yang bersangkut-pautsatudengan yang lain; c. beberapatindakpidana yang tidakbersangkut-pautsatudengan yang lain, akantetapi yang satudengan yang lain ituadahubungannya, yang dalamhalinipenggabungantersebutperlubagikepentinganpemeriksaan.

42. Pasal 142 Dalamhalpenuntutumummenerimasatuberkasperkara yang memuatbeberapatindakpidana yang dilakukanolehbeberapaorangtersangka yang tidaktermasukdalamketentuanPasal 141, penuntutumumdapatmelakukanpenuntutanterhadapmasing-masingterdakwasecaraterpisah. (1) Penuntutumummelimpahkanperkarakepengadilannegeridenganpermintaan agar segeramengadiiperkaratersebutdisertaidengansuratdakwaan. (2) Penuntutumummembuatsuratdakwaan yang diberitanggaldanditandatanganisertaberisi: a.namaIengkap, tempatlahir, umuratautanggallahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempattinggal, agama danpekerjaantersangka; b.uraiansecaracermat, jelasdanlengkapmengenaitindakpidana yang didakwakandenganmenyebutkanwaktudantermpattindakpidanaitudilakukan. (3) Suratdakwaan yang tidakmemenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (2) huruf b bataldemihukum. (4) Turunansuratpelimpahanperkarabesertasuratdakwaandisampaikankepadatersangkaataukuasanyaataupenasihathukumnyadanpenyidik, padasaat yang bersamaan. denganpenyampaiansuratpelimpahanperkaratersebutkepengadilannegeri.

43. Penuntutanoleh KPK Pasal 51 (1) PenuntutadalahPenuntutUmumpadaKomisiPemberantasanKorupsi yang diangkatdandiberhentikanolehKomisiPemberantasanKorupsi. (2) PenuntutUmumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. (3) Penuntutsebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahJaksaPenuntutUmum. Pasal 52 (1) PenuntutUmum, setelahmenerimaberkasperkaradaripenyidik, paling lambat 14 (empatbelas) harikerjaterhitungsejaktanggalditerimanyaberkastersebut, wajibmelimpahkanberkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PengadilanNegeriwajibmenerimapelimpahanberkasperkaradari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

44. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Panggilan Pasal 145 (1) PemberitahuanuntukdatangkesidangpengadilandilakukanSecarasah, apabiladisampaikandengansuratpanggilankepadaterdakwadialamattempattinggalnyaatauapabilatempattinggalnyatidakdiketahui, disampaikanditempatkediamanterakhir. (2) Apabilaterdakwatidakadaditempattinggalnyaatauditempatkediamanterakhir, suratpanggilandisampaikanmelaluikepaladesa yang berdaerahhukumtempattinggalterdakwaatautempatkediamanterakhir. (3) Dalamhalterdakwaadadalamtahanansuratpanggilandisampaikankepadanyamelaluipejabatrumahtahanannegara. (4) Penerimaansuratpanggilanolehterdakwasendiriataupunolehorarig lain ataumelaluiorang lain, dilakukandengantandapenerimaan. (5) Apabilatempattinggalmaupuntempatkediamanterakhirtidakdikenal, suratpanggilanditempelkanpadatempatpengumumandigedungpengadilan yang berwenangmengadiliperkaranya. Pasal 146 (1) Penuntutumummenyampaikansuratpanggilankepadaterdakwa yang memuattanggal, hari, serta jam sidangdanuntukperkaraapaiadipanggil yang harussudahditerimaoleh yang bersangkutanselambat-lambatnyatigaharisebelumsidangdimulai. (2) Penuntutumummenyampaikansuratpanggilankepadasaksi yang memuattanggal, hariserta jam sidangdanuntukperkaraapaiadipanggil yang harussudahditerimaoleh yang bersangkutanselambat-Iambatnyatigaharisebelumsidangdimulai.

45. ProsespemeriksaandidepansidangPengadilanNegeri Pasal 5 (undangUndangNomor 46 Tahun 2009) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenangmemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratindakpidanakorupsi. Pasal 6 PengadilanTindakPidanaKorupsisebagaimanadimaksuddalamPasal 5 berwenangmemeriksa, mengadili, danmemutusperkara: a. tindakpidanakorupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindakpidana yang secarategasdalamundang-undanglain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal 7 PengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilanNegeri Jakarta Pusatjugaberwenangmemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratindakpidanakorupsisebagaimanadimaksuddalamPasal 6 yang dilakukanolehwarganegaraIndonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

46. Hakim Pasal 10 (1) Dalammemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratindakpidanakorupsi, PengadilanTindakPidanaKorupsi, pengadilantinggi, danMahkamahAgungterdiriatas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. (2) Hakim Kariersebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. ((3) Hakim Karier yang ditetapkansebagaimanadimaksudpadaayat (1) selamamenanganiperkaratindakpidanakorupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. (4) Hakim ad hoc padaPengadilanTindakPidanaKorupsi, pengadilantinggi, danpadaMahkamahAgungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diangkatdandiberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. (5) Hakim ad hoc sebagaimanadimaksudpadaayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

47. Pasal 25 PemeriksaandisidangPengadilanTindakPidanaKorupsidilakukanberdasarkanhukumacarapidana yang berlaku, kecualiditentukan lain dalamUndang-Undangini. Pasal 26 (1) Dalammemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratindakpidanakorupsidilakukandenganmajelis hakim berjumlahganjilsekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc. (2) Dalamhalmajelis hakim sebagaimanadimaksudpadaayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, makakomposisimajelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dandalamhalmajelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, makakomposisimajelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu). (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau KetuaMahkamahAgungsesuaidengantingkatandankepentinganpemeriksaanperkarakasusdemikasus. (4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisimajelis hakim dalammemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratindakpidanakorupsisebagaimanadimaksud pada ayat (3) diaturdenganPeraturanMahkamahAgung

48. Pasal 28 (1) Semuaalatbukti yang diajukandidalampersidangan, termasukalatbukti yang diperolehdarihasilpenyadapan, harusdiperolehsecarasahberdasarkanketentuan peraturanperundang-undangan. (2) Hakim menentukansahtidaknyaalatbukti yang diajukandimukapersidanganbaik yang diajukanolehpenuntutumummaupunolehterdakwa. Pasal 29 Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus olehPengadilanTindakPidanaKorupsitingkatpertamadalamwaktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi. Pasal 30 Pemeriksaantingkat banding TindakPidanaKorupsidiperiksadan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerjaterhitungsejaktanggalberkasperkaraditerimaolehPengadilanTinggi. Pasal 31 Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) harikerjaterhitungsejaktanggalberkasperkaraditerimaolehMahkamahAgung.

49. Pasal 32 Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerjaterhitungsejaktanggalberkasperkaraditerimaolehMahkamahAgung. Pasal 34 PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku: a. perkaratindakpidanakorupsi yang sedangdiperiksaolehPengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilanNegeri Jakarta Pusat yang dibentukberdasarkanUndang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsiatau yang sedangdiperiksapadasetiaptingkatpemeriksaan, tetapdiperiksadandiadilisampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuaidenganperaturanperundang-undangan; b. perkaratindakpidanakorupsi yang sedangdiperiksaolehpengadilannegeriatau yang sedangdiperiksapadasetiaptingkatpemeriksaan, tetapdiperiksadandiadilisampaiperkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai denganperaturanperundang-undangan. Pasal 35 (1) DenganUndang-Undanginiuntukpertama kali PengadilanTindakPidanaKorupsidibentukpadasetiappengadilan negeri di ibu kota provinsi.

50. TerimaKasih