1 / 10

Praktik Peradilan tata negara

Praktik Peradilan tata negara. Tahegga Primananda Alfath , S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Tahun 2014. P engantar. Hadirnya Mahkamah Konstitusi , sesudah reformasi , menjadi babak baru perkembangan praktik hukum tata Negara di Indonesia.

hubert
Download Presentation

Praktik Peradilan tata negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PraktikPeradilantatanegara TaheggaPrimanandaAlfath, S.H., M.H. FakultasHukumUniversitasNarotama Surabaya Tahun 2014

  2. Pengantar • HadirnyaMahkamahKonstitusi, sesudahreformasi, menjadibabakbaruperkembanganpraktikhukumtata Negara di Indonesia. • MahkamahKonstitusidiaturdalamPasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sehinggatersedialahlahanpraktibberacara di pengadilanbagiilmuhukumtata Negara • Bidangkajian yang semulabersifatteoritis-politisberkembangmenjadibidangkajian yang dapatdipraktikkan di pengadilandenganorientasi juristic. • MahkamahKonstitusimemilikifungsisebagaipengawaldemokrasidankonstitusi (the guardian of democracy and the constitution) ataupunsebagaipenjagaatauperlindunghakkonstitusionalwarganegara (the protector of the constitutional rights)

  3. Kedudukan, Fungsi, danWewenangMahkamahKonstitusi RI • KedudukanMahkamahKonstitusiadalahsebagaisalahsatupelakukekuasaankehakiman, haltersebutberdasarkanPasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. • MK adalahlembagaperadilan yang dibentukuntukmenegakkanhukumdankeadilandalamlingkupwewenang yang dimiliki • Tugasdanfungsi MK adalahmenanganiperkaraketatanegaraanatauperkarakonstitusionaltertentudalamrangkamenjagakonstitusi agar dilaksanakansecaarbertanggungjawabsesuaidengankehendakrakyatdancita-citademokrasi. Selainitukeberadaan MK dimaksudkansebagaikoreksiterhadappengalamanketatanegaraan yang ditimbulkanolehtafsirgandaataskonstitusi. (MukhtieFadjar, 2006) • Fungsitersebutdijalankanmelaluiwewenang yang dimiliki MK, yaitumemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratertentuberdasarkanpertimbangankonstitusional.

  4. Lanjutan.. Terdapat 5 (lima) fungsi yang melekatpadakeberadaan MK dandilaksanakanmelaluiwewenangnya, yaitu: • Sebagaipengawalkonstitusi (the guardian of the constitution) • Sebagaipenafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution) • Sebagaipelindunghakasasimanusia (the protector of the human rights) • Sebagaipelindunghakkonstitusionalwarga Negara (the protector of the citizen constitutional rights) • Sebagaipelindungdemokrasi (the protector of democracy)

  5. WewenangdanKewajiban MK dalamPasal 24c Ayat (1) danayat (2) UUD NRI 1945 Wewenang MK • Mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar • Memutussengketakewenanganlembaga Negara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar • Memutuspembubaranpartaipolitik • Memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum Kewajiban MK • Memberikanputusanataspendapat DPR mengenaidugaanpelanggaranhukum yang dilakukanolehpresidendan/ atauwakilpresidenmenurutUndang-UndangDasar.

  6. PengujianUndang-UndangterhadapUndangUndangDasar • UU terhadap UUD diujioleh hakim padamahkamahkonstitusi (constitutional court), sedangkanperaturanperundang-undangandibawah UU terhadap UU diujioleh hakim MahakamahAgung (Supreme Court) • JimlyAsshiddiqiemembedakanjikapengujianitudilakukanterhadapnormahukum yang bersifatabstrakdanumumsecara a posteriori, makapengujiantersebutdapatdisebutsebagai judicial review, akantetapijikaukuranpengujianitudilakukandenganmenggunakankonstitusisebagaialatpengukur, makadisebut constitutional review, yaitupengujianmengenaikosntitusionalitasdarinormahukum yang sedangdiuji (judicial review on the constitutionally of law). • Judicial review merupakanupayapengujianolehlembaga judicial terhadapprodukhukum yang diterapkanolehcabangkekuasaan legislative, eksekutif, ataupunyudikatifdalamrangkapenerapanprinsip check and balances berdasarkan system pemisahankekuasaan Negara (separatioan power)

  7. Memutussengketakewenanganlembaga Negara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar • Penyebablembaga-lembaga Negara dapatbersengketaadalah, dalam system ketatanegaraan yang diadopsikandalam UUD NRI 1945, mekanismehubunganantarlembaga Negara bersifat horizontal, tidaklagibersifat vertical. Jikasebelumnyakitamengenaladanyalembagatinggidanlembagatertinggi Negara. Makasekarangtidaklagilembagatertinggi Negara. MPR bukanlagilembaga yang paling kedudukannyadalambangunanstrukturketatanegaraan Indonesia, melainkansederajatdenganlembaga-lembagakonstituionallainnya, yaitu, Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK. (JimlyAsshiddiqie, 2005) • Perkarasengketakewenangankonstitusionallembaga Negara merupakanperkara yang pemohonnyaadalahlembaga Negara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD NRI 1945 yang mempunyaikepentinganlangsungterhadapkewenangan yang dipersengketakan.

  8. Memutuspembubaranpartaipolitik • Padaumumnyatujuanketentuanpembubaranpartaipolitikadalahuntukmelindungi • Demokrasi • Konstitusi • Kedaulatan Negara • Keamanan Negara • Ideologi Negara Perlindunganterhadapdemokrasidimaksudkan agar tatanandemokrasi yang sedangberjalantidakrusakdandigantikandengan system lain yang tidakdemokrasi . Pemerintahdemokrasiharusmencegahbentu-bentuk yang mengancamdemokrasi

  9. Memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum • Perkembanganbentukperselisihanpemilu di MK tidaksekedarterkaitpenentuanangka-angkahasilpemilu yang diperolehpesertapemilu, melainkanjugaterkaitkualitaspelaksanaanpemilu. • MK jugamenilaisubstansipelaksanaanpemilu, akandilihatpelaksanaanpemilusudahmampumengejahwantahkanasas-asaspemilu LUBER dan JURDIL • Apabilapemilubermasalahmaka MK dapatmemerintahkanpenyelanggarapemiluuntukmelakukanpenghitungansuaraulangataupemungutansuara (pemilu) ulang.

  10. Memberikanputusanataspendapat DPR mengenaidugaanpelanggaranhukum yang dilakukanolehpresidendan/ atauwakilpresidenmenurutUndang-UndangDasar • BerdasarkanPasal 7A danPasal 7B UUD NRI 1945 dapatdiketahuibahwa proses pemberhentianPresiden/ WakilPresidenmelaluitigatahapan, yaitutahapan di DPR, tahapan di MK, dantahapan di MPR. • Tahapan di MK, apabilapendapatdari DPR tentangpelanggaranhukum yang dilakukanolehpresidendan/ atauwakilpresidentelahdisetujui , DPR selanjutnyamengajukanpendapattersebutkepada MK yang akanmemeriksa, mengadili, danmemutusdenganseadil-adilnyadalamwaktu 90 hari. MK dalamhalinidapatmemutuskanpendapat DPR terbuktiatautidak.

More Related