Proses hukum acara peradilan ham
Download
1 / 15

Proses Hukum Acara Peradilan HAM - PowerPoint PPT Presentation


  • 541 Views
  • Uploaded on

Proses Hukum Acara Peradilan HAM. Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum 2013. Achmad Achid Chabibi 124 704 269 Hizkia Trianto 124 704 224 Kevin A. Dwantara 124 704 270 Alfandi Surya 124 704 031. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan HAM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proses Hukum Acara Peradilan HAM' - nelle-pickett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Proses hukum acara peradilan ham

Proses Hukum Acara Peradilan HAM

Universitas Negeri Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

2013



Latar belakang pembentukan pengadilan ham
Latar Belakang Pembentukan Pengadilan HAM

  • Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan dan diundangkan sebagai respon terhadap adanya Pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi di Timor-Timur .

  • Tuntutan masyarakat internasional maupun nasional atas dugaan adanya beberapa peristiwa yang diduga merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling serius.





Hukum acara pengadilan ham diatur dalam uu no 26 tahun
Hukum Acara Pengadilan HAM diatur dalam ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.UU. No. 26 Tahun

  • Penangkapan

  • Bukti permulaan yang cukup (pasal 11 ayat 1, uu no 26 tahun 2000)alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP, yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

  • Dilakukan oleh Penyidik (pasal 11 ayat 2)Penangkapan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah Jaksa Agung. Ini berarti tidak semua aparat kejaksaan menjadi penyidik dalam perkara pelanggaran HAM


  • Dilengkapi ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.Surat Tugas (pasal 11 ayat 20).

  • Dilengkapi dengan surat Perintah Penangkapan (pasal 11 ayat 2)

  • Tembusan Surat Perintah Penahanan. Segera setelah penangkapan dilakukan (pasal 11 ayat 3 uu no 26 tahun 2000) maka tembusan Surat Perintah. Segera disini, baik dari uu no 26 tahun 2000 maupun dalam KUHAP tidak menentukan secara limitative berapa lama maksud segera itu.


  • Penahanan ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.

    Dalam perkara pelanggaran HAM berat Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum (pasal 12 ayat 1 uu 26 tahun 2000) berwenag melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan hakim Pengadilan HAM ( ayat (2)) dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di siding pengadilan. Penahanan atau penahanan lanjutan (ayat (3)) dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau dengan Penetapan Hakim.


  • Penyelidikan  ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.

    Adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentuksn dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (pasal 1 angka 5 HUHAP), dengan demikian penyelidikan menurut uu no 26 tahun 2000 adalah serangkaian tindakan penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan dilakukan oleh KOMNAS HAM selaku Penyelidik.


  • Penyidikan ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.

    Penyidikan dalah tindakan pro justicia selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti –bukti tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat7).Dalam penyidikan, dilakukan oleh jaksa Agung (pasal 21). Ia dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsure masyarakat dan unsure pemerintahPenyidikan dilakukan dalam jangka waktu 240 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ditemukan cukup bukti, maka jaksa agung musti mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, namun dapat di buka kembali apabila terdapat bukti baru.


  • Penuntutan ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.

    Penuntutan adalah suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran HAM yang berat kepada Pengadilan HAM dengan membuat surat dakwaaan.


  • Acara pemeriksaan ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat.

    Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim yang berjumlah 5 orang. Terdiri dari 2 orang hakim pengadilan Tinggi bersangkutan dan 3 orang hakim Ad hoc. 8)Dalam hal perkara diajukan kasasi ke MA (pasal 33) maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke MA. Pemeriksaan dilakukan oleh 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc.


ad