1 / 22

PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 09-08 TAHUN 2008

SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO. 09 DAN 08 TAHUN 2006 Palembang, 6 - 9 JUNI 2011. PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 09-08 TAHUN 2008. DASAR HUKUM : UU. NO. 1 TH 1965 TTG PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA; UU. NO. 8 TH 1985 TTG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

vince
Download Presentation

PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 09-08 TAHUN 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO. 09 DAN 08 TAHUN 2006Palembang, 6 - 9 JUNI 2011

  2. PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 09-08 TAHUN 2008 • DASAR HUKUM : • UU. NO. 1 TH 1965 TTG PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA; • UU. NO. 8 TH 1985 TTG ORGANISASI KEMASYARAKATAN • UU. NO 39 TH 1999 TTG HAK AZAZI MANUSIA • UU. NO 28 TH 2002 TTG BANGUNAN GEDUNG • UU. NO 10 TH 2004 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • UU. NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH • PP. NO 18 TH 1986 TTG PELAKSANAAN UU NO 8 TH 1985 • PP. NO 7 TH 2005 RENCN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TH 2004-2009

  3. PP. NO 9 TH 2005 TTG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTRIAN NEGARA RI • PP. NO 10 TH 2005 TTG UNIT ORGA DAN TUGAS KEMENTERIAN NEGARA RI • KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 1969 • KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 1979 • KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 2002 • KEPMENDAGRI NO 130 TH 2003 TTG STRUKTUR ORGA DN TATA KERJA DEPDAGRI • PERMENAG NO 3 TH 2006 TTG ORGA TATALAKSANA KERJA DEPAG

  4. KETENTUAN UMUM • FKUB YAITU SINGKATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA • RUMAH IBADAT YAITU BANGUNAN YG MEMILIKI CIRI-CIRI KHAS TERTENTU YG KHUSUS DIGUNAKAN UTK BERIBADAT • ORMAS YAITU ORGA NON-PEMERINTAH BERVISI KEBANGSAAN • PEMUKA AGAMA YAITU TOKOH KOMUNITAS UMAT BERAGAMA BAIK YANG MEMIMPIN ORMAS KEAGMA MAUPUN YANG TIDAK • IMB SINGKATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH IBADAT

  5. PEMELIHARAAN KUB • DI PROVINSI MENJADI TUGAS GUBERNUR DIBANTU KAKANWIL DEPAG • DI KABUPATEN/KOTA MENJADI TUGAS BUPATI/WALIKOTA DIBANTU KAKANDEPAG KAB/KOTA

  6. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA • FKUB DIBENTUK DI PROV DAN KAB/KOTA • FKUB DIBENTUK OLEH MASY DAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH • FKUB MEMILIKI HUBUNGAN YANG KONSULTATIF TERHADAP PEMERINTAH

  7. TUGAS-TUGAS FKUB • MELAKUKAN DIALOG DGN PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYA • MENAMPUNG ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT • MENYALURKAN ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN MASYARA DLM BENTUK REKOM BAHAN KEBIJAKAN GUBERNUR • MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN DI BID KEAGAMAAN

  8. TUGAS FKUB KAB/KOTA • MELAKUKAN DIALOG DGN PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYA • MENAMPUNG ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT • MENYALURKAN ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN MASYARA DLM BENTUK REKOM BAHAN KEBIJAKAN BUPATI/WALIKOTA • MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN DI BID KEAGAMAAN • MEMBERIKAN REKOMENDASI TERTULIS ATAS PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

  9. PENGURUS/ANGGOTA FKUB • PENGURUS/ANGGOTA FKUB TERDIRI ATAS PEMUKA-PEMUKA AGAMA • JUMLAH PENGURUS/ANGGOTA FKUB PROVINSI SEBANYAK 21 ORG • JUMLAH PENGURUS/ANGGOTA FKUB KAB/KOTA SEBANYAK 17 ORG • FKUB DIPIMPIN OLEH 1 ORG KETUA, 2 ORG WAKIL KETUA, 1 ORG SEKRETARIS, 1 ORG WAKIL SEKRETARIS YG DIPILIH SECARA MUSYA OLEH ANGGOTA

  10. DEWAN PENASEHAT FKUB PROVINSI • KETUA : WAKIL GUBERNUR • WAKIL KETUA : KAKANWIL DEPAG • SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL • ANGGOTA : PIMPINAN INSTANSI TERKAIT

  11. DEWAN PENASEHAT FKUB KAB/KOTA • KETUA : WAKIL BUPATI/WAWAKO • WAKIL KETUA : KAKANDEPAG KAB/KOTA • SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL • ANGGOTA : PIMPINAN INSTANSI TERKAIT

  12. RUMAH IBADAT • PENDIRIAN RUMAH IBADAT DIDASRKAN PADA KEPERLUAN NYATA DI WILAYAH KEL/DESA DAN SUNGGUH-SUNGGUH BERDASARKAN KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK BAGI PELAYANAN UMAT BERAGAMA YANG BERSANGKUTAN

  13. SYARAT-SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT • DAFTAR DAN KTP PENGGUNA RUMAH IBADAT PALING SEDIKIT 90 ORG YG DISAHKAN OLEH PEJABAT SETEMPAT • DUKUNGAN MASYA SETEMPAT PALING SEDIKIT 60 ORG YANG DISAHKAN OLEH LURAH/KADES • REKOMENDASI TERTULIS KAKANDEPAG • REKOMENDASI TERTULIS FKUB KAB/KOTA

  14. PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT • DIAJUKAN OLEH PANITIA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK MEMPEROLEH IMB • BUPATI/WALIKOTA MEMBERIKAN KEPUTUSAN PALING LAMBAT 90 HARI SEJAK PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DIAJUKAN

  15. IZIN SEMENTARA PEMNAFAATAN BANGUNANGEDUNG • PEMANFAATAN GEDUNG YG BUKAN RMH IBADAT SBG RUMAH IBADAT SEMENTARA HRS MENDAPAT IZIB SEMENTARA DARI BUPATI/WALIKOTA DGN SYARAT LAIK FUNGSI DAN TTP MEMELIHARA KUB • PEMELIHARAAN KUB SERTA KETENTERAMAN MASYA MELIPUTI : • IZIN TERTULIS PEMILIK BANGUNAN • REKOM TERTULIS LURAH/KADES • PELAPORAN TERTULIS KPD FKUB KAB/KOTA • PELAPORAN TERTULIS KPD KAKANDEPAG KAB/KOTA

  16. PENYELESAIAN PERSELISIAN • PERSELISIHAN AKIBAT PENDIRIAN RMH IBADAT DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH OLEH MASYA SETEMPAT • APABILA TIDAK TERCAPAI, DILAKUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA MELALUI MUSYA DAN DILAKUKAN SECARA ADIL DAN TDK MEMIHAK • APABILA TIDAK TERCAPAI DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN

  17. PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN : • GUBERNUR DIBANTU OLEH KAKANWIL MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALIKOTA DAN INSTANSI TERKAIT DI DAERAH ATAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT • BUPATI/WALIKOTA DIBANTU OLEH KAKANDEPAG MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP CAMAT , LURAH/KADES DAN INSTANSI TERKAIT DI DAERAH ATAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

  18. PELAPORAN • GUBERNUR MELAPORKAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT KEPADA MENDAGRI DAN MENAG DITEMBUSKAN KE MENKOHUKAM DAN MENKOKESRA • BUPATI/WALIKOTA MELAPORKAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT KEPADA GEBERNUR DITEMBUSKAN KE MENDAGRI DAN MENAG

  19. BELANJA • BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA PEMBERDAYAAN FKUB SECARA NASIONAL DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBN • BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA PEMBERDAYAAN FKUB PROVINSI DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD PROVINSI • BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA PEMBERDAYAAN FKUB KAB/KOTA DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD KAB/KOTA

  20. KETENTUAN PERALIAN • FKUB DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI PROVINSI DAN KAB/KOTA DIBENTUK PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK PBM INI DITETAPKAN; • FKUB ATAU FORUM SEJENIS YG SDH DIBENTUK DI PROVINSI DAN KAB/KOTA DISESUAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK PBM INI DITETAPKAN

  21. KETENTUAN PENUTUP • PADA SAAT BERLAKUNYA PBM INI, KETENTUAN YANG MENGATUR PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM KEPUTUSAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO. 01/BER/MDN-MAG/1969 TTG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-2NYA DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI

  22. TERIMA KASIH WALLAHUL MUWAFIQ WASSALAMU’ALAIKUM MA’AL LIQO’

More Related