Pembinaan kerukunan umat beragama dan sosialisasi pbm no 9 dan 8 thn 2006
Download
1 / 12

PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN SOSIALISASI PBM NO. 9 DAN 8 THN 2006 - PowerPoint PPT Presentation


  • 364 Views
  • Uploaded on

PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN SOSIALISASI PBM NO. 9 DAN 8 THN 2006. Pdt. Nico Gara. PENDAHULUAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN SOSIALISASI PBM NO. 9 DAN 8 THN 2006' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pendahuluan
PENDAHULUAN DAN 8 THN 2006

  • Pengertian Kerukunan: Keadaan hubungan sesama umat beragama yg dilandasi toleransi, baku mangarti, baku hormat, menghargai kesetaraan dlm pengamalan ajaran agama dan kerjasama dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Balitbang & Diklat Depag RI)

  • Toleransi: kemampuan dan praktek untuk mengakui dan menghormati kepercayaan orang lain (A.H. Soukhanov et.al)

  • Analisis SWOT untuk membedah situasi kerukunan antar umat beragama di Indonesia

  • Apa yang akan kita lakukan


Kekuatan
KEKUATAN DAN 8 THN 2006

  • Pengalaman sejarah: kemerdekaan RI dicapai atas perjuangan bersama

  • Pancasila sebagai perekat bangsa

  • Jaminan kebebasan beragama menurut pasal 28E UUD 1945 memberi penegasan, bahwa: (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.... (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

  • Adanya upaya regulasi meminimalisasi ketegangan antar umat beragama al yang terakhir adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006


Kekuatan lanjutan
Kekuatan (lanjutan) DAN 8 THN 2006

  • Adanya kearifan lokal yang memperkaya kearifan nasional utk bangun kerukunan hidup antar umat beragama (lihat makalah ttg membangun kerukunan...melalui kearifan lokal)

  • Adanya wadah2 kerukunan baik lokal maupun nasional yg bisa jadi pilar-pilar pembangunan kerukunan antar umat beragama

  • Kekuatan moderat dari setiap agama yg mulai bangkit


Kelemahan
KELEMAHAN DAN 8 THN 2006

  • Warisan sejarah: ada perang dan konflik atas nama agama

  • Meningkatnya fundamentalisme dan radikalisme atas nama agama

  • Kontradiksi dalam regulasi

  • Pemandulan hukum atau pembiaran

  • Pengistimewaan atau Favoritisme agama tertentu

  • Regulasi sosial: Perda-perda syariah dan “injili”

  • Hasil penelitian LSI: teror dan tindak kekerasan disebabkan oleh kepincangan sosial-ekonomi.


Kelemahan lanjutan
KELEMAHAN (lanjutan) DAN 8 THN 2006

  • Formalisme agama: agama sebagai kekuatan moral untuk mengontrol perilaku masyarakat tidak berjalan seperti diharapkan

  • Agama terpenjara oleh ekskluivisme ritual-formal

  • Semua tindakan berlabel agama hanya sah bila dilakukan oleh para elit (penjata elitisme)

  • Umat/Jemaat hidup di dua dunia: “penjara” dan kemerdekaan an sekularisme


Peluang
PELUANG DAN 8 THN 2006

  • Keterikatan Indonesia dalam Hukum Internasional termasuk ratifikasi atas Deklarasi Hak-Hal Azasi Manusia

  • Dukungan dunia internasional terhadap upaya meredakan ketegangan antar agama di Indonesia


Ancaman
ANCAMAN DAN 8 THN 2006

  • Internasionalisasi radikalisme agama seperti al. Al Qaeda, Jamaah Islamiyah, dll

  • Internasionalisasi fundamentalisme agama yang cenderung membangun benteng dan bukannya jembatan hubungan antar agama

  • Kesenjangan ekonomi akan memupuk radikalisme yang mengatasnamakan agama seperti para teroris di Indonesia dan internasional


Apa yang harus dilakukan
APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN 8 THN 2006

  • Perlu teologi yang memberdayakan umat masing-masing agama, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas untuk membangun koinonia semesta

  • Koinonia semesta yang tidak dibatasi hanya sesama umat, tetapi kepada segala makhluk yg dlm teks Yunani τή κτίσεί = semua ciptaan (Mark 16:15)

  • Kembangkan dialog komprehensif: intelektual, kehidupan (aksi) sampaipadagrass-root

  • Pemahamanttgkerukunanmenjaditrilogikerukunan: dengan TUHAN, sesamadanlingkungan

  • Sosialiasasi UU dan peraturan yang melandasi dan membantu pemeliharaan kerukunan umat beragama


Sosialisasi pbm khusus dan terintegrasi
SOSIALISASI PBM: KHUSUS DAN TERINTEGRASI DAN 8 THN 2006

  • Khusus: Kotamobagu (ketika ada kasus), Manado, Minut, Bitung, Mitra.

  • Terintegrasi: Kegiatan2 Kanwil Kemenag Sulut, BAMAG Sulut (bersama Pembimas Kristen), Dinas Diknas Sulut dlm rangka perkemahan pemuda lintas agama, Jemaat GMIM Ekklesia Kalasey, Ormas Kepemudaan (kerjasama dengan Korem), “Komunitas Jalan Roda” di bawah judul “Membangun Karakter Bangsa yang Majemuk”, bersama Kominda dan ormas kepemudaan, Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (kerja sama dgn MPR)


Relevansi pengaturan ttg pendirian rumah ibadat
Relevansi DAN 8 THN 2006PengaturanttgPendirianRumahIbadat

a.SKB Menag & Mendagri 01/1969 lahir dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa perusakan rumah ibadat.

b. Masalah pendirian rumah ibadat sering menjadi sebab terganggunya hubungan antar umat beragama.

c. Ketiadaan pengaturan pendirian rumah ibadat dpt mengarah kepada benturan-benturan antar umat beragama & suasana anarkhis atau bahkan chaos.


Kendala kendala
KENDALA-KENDALA DAN 8 THN 2006

  • Keterbatasan dana dari Pusat maupun Daerah untuk sosialisasi

  • Sosialisasi yang ada belum menjangkau aparat kecamatan dan desa, apalagi menjangkau seluruh masyarakat

  • Kurangnya lobi-lobi yang diupayakan oleh pengurus FKUB kepada eksekutif dan legislatif untuk menganggarkan implementasi PBM dalam APBD (Bab VIII Pasal 26 ayat 2)


ad