Morfologi dan Tata Ruang Desa
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 23

DPP PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Morfologi dan Tata Ruang Desa. BACK. BACK. BACK. BACK. MENU. MENU. MENU. MENU. NEXT. NEXT. NEXT. NEXT. PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M. PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M.

Download Presentation

DPP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dpp

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

DPP


Latar belakang dpp

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Latar Belakang DPP

  • Pertumbuhan ekonomi nasional > 7 % (didorong sektor industri, jasa, pariwisata) tetapi masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

    • Ketergantungan sektor industri terhadap impor

    • Belum kuatnya struktur ekonomi

    • Dualisme ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan

      2. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,97%, tetapi masalah persebarannya belum terpecahkan.

      3. Jumlah desa di Indonesia 65.000, maka dibutuhkan pusat-pusat desa sebagai kota perantara (intermediate city) yang menghubungkan kota dengan desa-desa lainnya. Dalam repelita, pusat desa ini disebut PPTAD (Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa) atau lebih dikenal KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa) dan mengacu kepada RTR Kabupaten dan Rencana Rinci Kabupaten.


Keterkaitan pembangunan desa wilayah dan sektoral dilihat dari sisi penataan ruang

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Keterkaitan Pembangunan Desa, Wilayah Dan Sektoral Dilihat Dari Sisi Penataan Ruang


Kondisi

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Kondisi

  • Jumlah desa yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia/wilayah nusantara memberikan permasalahan aksesibilitas yang tidak sederhana.

  • Kuatnya arus migrasi desa-kota akibat ketimpangan pertumbuhan perkotaan dan perdesaan.

  • Jumlah penduduk miskin di pedesaan cukup besar

  • Sumber daya alam yang semakin terbatas khususnya air dan tanah produktif

  • Keterbatasan prasarana dan sarana dasar


Potensi

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Potensi

  • Modal dasar

    • Telah tersedia data dasar

    • Tersedia RTRW

    • Proyek di desa

  • Tipologi desa

    • Tingkat perkembangan

    • Potensi dominan

    • Lokasi desa (desa terpencil, desa pulau, desa kota)

    • Kebijakan pembangunan (desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, desa tertinggal)


Kawasan terpilih pusat pengembangan desa ktp2d

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)


Dpp

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M


Keterkaitan dpp dengan sistem perkotaan dalam wilayah

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Keterkaitan DPP dengan Sistem Perkotaan dalam Wilayah


Flowchart penentuan ktp2d

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Flowchart Penentuan KTP2D


Konsep penataan pusat ktp2d terdiri dari beberapa desa

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Konsep Penataan Pusat KTP2D Terdiri dari Beberapa Desa


Arahan pembangunan desa dalam pjp ii dan repelita vi

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Arahan Pembangunan Desa dalam PJP II dan Repelita VI

Untuk merumusakan pendekatan pembangunan pedesaan perlu dipahami arahan pembangunan desa secara nasional dalam jangka panjang yaitu GBHN. Secara lebih rinci, sasaran pokok pembangunan pedesaan dalam PJP II adalah sebagai berikut :

  • Terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan

  • Tercapainya keterkaitan perekonomian di pedesaan dan perkotaan

  • Terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera

  • Teratasinya masalah kemiskinan di pedesaan


Dpp

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan pedesaan dalam PJP II, dikembangkan arahan pembangunan pedesaan dalam Repelita IV, yaitu :

  • Meningkatkan kualitas tenaga kerja di pedesaan

  • Meningkatkan kemampuan produksi masyarakat

  • Mengembangkan prasarana dan sarana di pedesaan

  • Melembagakan pendekatan pengembangan wilayah/kawasan terpadu

  • Memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa


Tuntutan pengembangan desa

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Tuntutan Pengembangan Desa

Memperhatikan kondisi perkembangan desa, perkotaan, ekonomi nasional serta arahan GBHN tersebut diatas, maka pembnagunan pedesaan dituntut untuk :

  • Mendorong pengembangan potensi desa

  • Menggunakan prinsip-prinsip peran serta masyarakat, desentralisasi, dimana pemerintah hanya sebagai stimulator atau enabler

  • Menyebarkan pertumbuhan di antara desa-desa sehingga pertumbuhan secara spatial dalam wilayah daerah propinsi dan kabupaten dapat seimbang

  • Meningkatkan keterkaitan kota-desa dengan kawasan produksi

  • Meningkatkan keterpaduan pembangunan di pedesaan


Kendala pengembangan desa

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Kendala Pengembangan Desa

  • Jumlah dan persebaran desa-desa sulit untuk dijangkau (aksesbilitas)

  • Karakteristik desa-desa sangat beragam baik tingkat perkembangan, potensi dominan, lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonominya (socio-economy)

  • Keterbatasan dana pembangunan, sehingga diperlukan prioritas pembanunan untuk efisiensi pemerintah (Investment), serta

  • Kemampuan kelembagaan (Institution) pembangunan desa terutama dalam perumusan program pembangunan belum terkait dengan proses pembangunan kabupaten melalui P5D.

Kendala utama pembangunan pedesaan dalam menghadapi tuntutan tersebut di atas adalah :


Pendekatan pengembangan dpp

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Pendekatan Pengembangan DPP

  • Mendorong perkembangan desa dengan pendekatan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam dan pendekatan pengembangan sektor produksi dan jasa.

  • Meningkatkanperan serta dan kelembagaan masyarakat perdesaan

  • Meningkatkan keterpaduan pembangunan di perdesaan melalui peningkatan kemampuan LKMD dalam penyusunan program-program pembangunan desa dan penjabaran program-program pembangunan desa dengan memperhatikan kedudukan desa atau kelompok desa dalam RTRW yang ada.

  • Pengembangan individu atau kelompok desa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :


Pendekatan pengembangan dpp1

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Pendekatan Pengembangan DPP

2. Memadukan pengembangan desa dengan wilayah

  • Mengingat ciri-ciri desa di Indonesia, pemilihan KTP2D

  • perlu memperhatikan :

  • Kawasan-kawasan yang merupakan kumpulan desa

  • Kawasan desa yang mempunyai potensi berkembang dan mampu melayani daerah sekitarnya


Pendekatan pengembangan dpp2

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Pendekatan Pengembangan DPP

3. Memadukan desa dengan program-program sektoral

Sesuai dengan upaya pembangunan pedesaan maka pemerintah mengembangkan program-program sektoral seperti peningkatan kesehatan lingkungan desa, air minum desa, koperasi desa, dll.


Program dpp atau ktp2d

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Program DPP atau KTP2D

  • Penentuan DPP

  • Strategi Pengembangan Desa

  • Penataan KTP2D

  • Penyiapan Petunjuk Teknis dan Desiminasi Kepada Propinsi dan Kabupaten


Program dpp atau ktp2d1

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Program DPP atau KTP2D

Penentuan DPP

  • Desa memiliki potensi untuk berkembang, untuk itu desa harus memiliki :

    • Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai penggerak pertumbuhan

    • Memiliki PSD untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa

    • Memiliki PSD untuk melayani jasa-jasa publik

    • Mempunyai jumlah penduduk yang cukup, untuk memenuhi skala ekonomi

    • Mempunyai kelembagaan masyarakat

  • Desa bebas dari gangguan bencana alam dan epidemi

  • Dimungkinkan berperan sebagai “intermediate city”

  • Memiliki potensi lain seperti penghargaan-penghargaan dalam lomba desa


Program dpp atau ktp2d2

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Program DPP atau KTP2D

Strategi Pengembangan Desa

  • Setelah penentuan DPP, untuk masing-masing KTP2D akan dirumuskan strategi pengembangannya sesuai ciri sosial ekonomi, budaya, lokasi dan keterkaitannya dengan kota, meliputi :

    • Fungsi kota

    • Sektor unggulan

    • Prioritas pengembangan PSD

    • Arahan-arahan pengembangan kelembagaan


Penataan ktp2d

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Penataan KTP2D

Program-program pengembangan perdesaan meliputi :

  • Program pembangunan non fisik : sosial, ekonomi dan budaya yang dapat meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi dengan memberi perhatian pada pengembangan sektor unggulan, pengembangan SDM, pengembangan kegiatan usaha, dan pengembangan fasilitas umum.

  • Penyusunan program memperhatikan arahan pembangunan kabupaten, juga mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, kemampuan kelembagaan dan keungan desa yang dilakukan secara terpadu agar mencapai hasil yang optimal.

  • Keseluruhan program secara spasial mempunyai keterkaitan dalam bentuk lokasi-lokasi kegiatan.

  • Denagn adanya tata desa keterpaduan rencana akan meningkatkan sinkronisasi pemograman dan pembangunannya sehingga dana pemerintah dan masyarakat dapat dipadukan dengan baik.

  • Konsep KTP2D secara spasial memperlihatkan arahan lokasi kegiatan, prasarana pendukung, dilengkapi dengan program-program pembangunan dan arahan sumber-sumber pembiayaan (pemerintah dan masyarakat)

  • Tata desa ini sebaiknya dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan desa, tingkat LKMD desa dan kondisi geografi desa.

  • Tata desa dijabarkan langsung dari RTRW Kabupaten atau Rencana Rinci Kabupaten.

  • Sebaiknya untuk bagian kabupaten yang cepat berkembang sesuai dengan strategi kabupaten, penyusunan tata desa didahului atau merupakan bagaian dari rencana rinci tata ruang kabupaten.

  • Tata desa dan program-program yang disiapkan oleh LKMD digunakan sebagai nedia untuk rembug desa pada proses P5D.


Mengingat desa sebagai bagian dari kabupaten maka penyusunan ktp2d tersebut membutuhkan

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Mengingat desa sebagai bagian dari kabupaten maka penyusunan KTP2D tersebut membutuhkan :

  • Pemahaman (kilas balik) strategi pengembangan kabupaten dan kedudukan desa dalam kabupaten.

  • Tinjauan kondisi sosial ekonomi, geografi dan lingkungan serta sumberdaya buatan desa.

  • Perumusa strategi pengembangan sosial ekonomi desa dan implikasinya terhadap pemanfaatan ruang desa dan prasarana pendukung serta kelembagaan pedesaan.

  • Perumusan program-program pembangunan dan pembiayaan.


Penyiapan petunjuk teknis dan desiminasi kepada propinsi dan kabupaten

Morfologi dan Tata Ruang Desa

BACK

BACK

BACK

BACK

MENU

MENU

MENU

MENU

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M

Penyiapan Petunjuk Teknis dan Desiminasi Kepada Propinsi dan Kabupaten

  • Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan UU No.26 tahun 2007 mengenai penataan ruang, khususnya mengenai penataan ruang kabupaten, penataan ruang desa merupakan bagain dari penataan kabupaten.

    2. Pemerintah pusat perlu menyiapkan Petunjuk Teknis Penataan Desa serta melakuan desiminasi kepada propinsi sehingga kabupaten membina kemampuan masyarakat desa denagn memberikan pengarahan dan penataran kepada LKMD.


  • Login