1 / 74

BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Januari 20 12. 1. AGENDA. 1. Indek Pembangunan Manusia. Wajib Belajar 12 Tahun. 2. 3. Evaluasi Pelaksanaan BOS. 4. Ujian Nasional 2012. 5. Pelaksanaan DAPODIK. 6.

trula
Download Presentation

BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KementerianPendidikan dan Kebudayaan 30Januari2012 1

  2. AGENDA 1 Indek Pembangunan Manusia Wajib Belajar 12 Tahun 2 3 Evaluasi Pelaksanaan BOS 4 Ujian Nasional 2012 5 Pelaksanaan DAPODIK 6 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD-SMP 7 E-Pembelajaran (Jardiknas) 8 Evaluasi Kebijakan RSBI 9 Evaluasi DAK 10 Struktur Organisasi Kemdikbud

  3. 1 Indek Pembangunan Manusia Human Development Index (HDI)

  4. Penjelasan UNDP mengenaiHuman Development Report 2011 “It is misleading to compare values and rankings with those of previously published reports, because the underlying data and methods have changed, as well as the number of countries included in the HDI.” “The rank of Indonesia’s HDI for 2010 based on data available in 2011 and methods used in 2011 is 125 out of 187 countries. In the 2010 HDR, Indonesia was ranked 108 out of 169 countries. However, it is misleading to compare values and rankings with those of previously published reports, because the underlying data and methods have changed, as well as the number of countries included in the HDI.” Sumber: UNDP 2011: Explanatory Note on 2011 HDR Composite Indices.

  5. Human Development Index (HDI) Perhitungan HDI atau IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan Kesehatan Pendapatan (usia 25 tahun keatas) (Mulai masuk sekolah) Harapan Hidup Pada Saat Lahir Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Harapan Lama Sekolah (EYS) GNI Perkapita (PPP $) 5.8 Tahun (tertinggi=12,6) 13,2 Tahun (tertinngi=18) Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pendapatan Wajib belajar bagi penduduk usia sekolah akan meningkatkan IPM

  6. Perkembangan HDI Indonesia, 2005-2011 Rank 108 Jumlah Negara 169 Rank 124 Jumlah Negara 187 HDI Indonesia terusmengalamipeningkatanselamaperiode 2005-2011 Sumber: HDR 2011, UNDP

  7. Rata-rata Lama SekolahPendudukUmur 15 TahunKeAtas, 1994-2010 Tahun Rata-rata Lama SekolahPenduduk Indonesia terusmeningkatdari 7,24 tahunpadatahun 2004 menjadi 7,92 tahunpadatahun 2010 Sumber: Susenas berbagai tahun, BPS 2011

  8. HDI Indonesia 2010-2011 HDR 2010, UNDP HDR 2011, UNDP 0,943 Norway (1) 0,941 Norway (1) 0,929 Australia (2) IndeksPendidikanmempunyaiperanpentingdalammenentukan HDI Indonesia 0,927 Australia (2) 0,910 USA (4) 0,908 USA (4) Moldova (99) Maldives (107) 0,613 Indonesia (108) 0,661 Maldives (109) 0,649 Moldova (111) 0,611 Kyrgystan (109) 0,644 Phillipines (112) 0,590 Vietnam (113) 0,617 Indonesia (124) Vietnam (128) 0,593 Zimbabwe (169) 0,364 Congo (187) 0,286

  9. Upayapeningkatan Index Pendidikan Intervensi Perkembangankinerjapendidikan negara2 lain Memperkecilangkaputussekolah Meningkatkanangkamelanjutkanantarjenjangpendidikan Meningkatkanaksesdanmutu PAUD Meningkatkanpartisipasisekolahjenjangpendidikandasar yang bermutu Meningkatkanaksesdanmutupendidikanmenengah Meningkatkanaksesdandayasaingpendidikantinggi Meningkatkanmutupendidikdantenagakependidikan Expected years of schooling Education Index Mean years of schooling 25 tahunkeatas ada time lag Peningkatanpendidikankesetaraan

  10. MemperkecilAngkaPutusSekolahdanMeningkatkanAngkaMelanjutkanantarJenjangPendidikan (2/2) Perubahan 2011-2012 (dalamribusiswa) DO Tdklanjut Jmlhsiswa 2011 2012 100 -262 -300 1.060 -152 -283 610 -395 -251 850 = % drop out Expected years of schooling (EYS) naik 7,8% = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi = Jumlah siswa

  11. IPM 2011 (Publikasi UNDP): IPM INDONESIA TURUN? • Tahun 2010, UNDP menyempurnakan metodologi penghitungan IPM → publikasi HDR 2010: The Real Wealth of Nations. • Tahun 2011 → HDR 2011: Sustainability and Equity (data series, jumlah negara, dan metode berbeda) : Bila HDI Indonesia 2011 dan 2010 dihitung dengan menggunakan standar yang sama, maka ranking Indonesia tahun 2011 (124) lebih baik satu tingkat dibandingkan dengan posisi tahun 2010 (125)

  12. RekapitulasiPerubahan Ranking HDI Periode 2010-2011 Sumber: HDR 2011, UNDP

  13. PerhitunganIndikatorPendidikanTahun 2012 • Expected Years of Schooling (EYS) dengan memasukkan PAUD (asumsi 25% anak usia 5-6 tahun mengikuti PAUD dengan rata-rata lama sekolah 2 tahun)  maka EYS naik 0,5 tahun atau menjadi 13,8 tahun • Mean years of schooling (MYS) usia 25 tahun ke atas adalah 7,47 tahun • Dengan demikian, indeks pendidikan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2012. Namun demikian, besarannya sangat tergantung perkembangan pendidikan 186 negara lainnya. Perkiraan indikator MYS dan EYS pada Tahun 2012

  14. 2 Wajib Belajar 12 Tahun

  15. Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Wajib Belajar vs PDB per Kapita Wajib Belajar vs GCI Indonesia (diatas rata-rata) Y = -26025,17 + 4251,5 x R² = 0,87 Y = 2,27 + 0,22 x Indonesia (dibawah rata-rata) R² = 0,93 • Wajibbelajaradalah data terkini yang diambildari nation master • http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory • PDB per kapitaadalah data terkini yang diambildaridata statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries • Nilaiindeks GCI diambildari The Global Competitiveness Report 2010-2011

  16. Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Wajib Belajar vs IPM Pendidikan Wajib Belajar vs IPM Total Indonesia (dibawah rata-rata) Indonesia (dibawah rata-rata) Y = 0,43 + 0,019 x Y = 0,23 + 0,052 x R² = 0,95 R² = 0,99 Wajibbelajaradalah data terkini yang diambildari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory 2. NilaiindeksPendidikandiambildari Human Development Report 2011

  17. Sasaran Strategis Wajib Belajar 12 Tahun • Perimbangan Negeri - Swasta, dimana negeri harus lebih banyak dari Swasta untuk menegaskan peran dan yanggung jawab pemerintah • Orientasi kepada mutu (mengacu kepada standar yang dijaga dan ditingkatkan agar tidak berkurang karena adanya penambahan kapasitas) • Perimbangan SMA - SMK • Pemerataan distribusi • Penentuan tahapan pencapaian target APK di tingkat nasional maupun provinsi.

  18. Perbandingan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010 Tahun 2011 (BPS) (BPS) Pendidikan 5% Universitas : 4,8% 3% Diploma I/II/III/Akademi: 2,8% 8,2% 8,7% SMTA Kejuruan : 8,2% 14,7% SMTA Umum : 14,7% 19,1% 19,1% SMTP : 50,4% 49,5% ≤ SD : Wajib Belajar 9 Tahun menekan balok ini supaya tidak melebar, sehingga akan meluber ke jenjang diatasnya

  19. Perkiraan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia BOS Efektif Wajar Sukses Semua Siswa sampai SMA/K Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K Naker SMA/K Naik Perkiraan Pendidikan 2015 2025 Universitas : 6% 8% Diploma I/II/III/Akademi: 8% 4% SMTA Kejuruan : 8,2% 8,2% 10% 18% SMTA Umum : 20% 16% 24% 22% SMTP : 40% 20% ≤ SD :

  20. Percepatan APK SMA/SMK/MA melalui Wajib Belajar 12 Tahun APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2038) z Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Mendukung Wajar 12 Tahun (s.d. 2020) milyar Rp

  21. Target Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun perProvinsi

  22. Pendidikan Vokasi sebagai Bagian Wajar 12 Tahun • Pendidikanmenengahterdiriataspendidikanmenengahumumdanpendidikanmenengahkejuruan (UU 20/2003 pasal 18) • Pendidikanmenengahkejuruanberfungsi a.l. membekalipesertadidikdengankemampuanilmupengetahuandanteknologisertakecakapankejuruanparaprofesisesuaidengankebutuhanmasyarakat (PP 17/2010 pasal 76) • SpektrumKeahlianPendidikanSMK:

  23. Profil Pendidikan SMK Siswa Jumlah Sekolah SMA : 11.503 (53,6%) SMA : 11.503 (53,6%) 8.314.642 21.478 SMK : 9.975 (46,4%) SMK : 9.975 (46,4%) 2010/2011 2010/2011 Anggaran Penjenjangan Milyar SMK Community College Politeknik D4 Tahun

  24. Success StoryPendidikan SMK PROTOTYPE MOBIL ESEMKA SMKN 2 SOLO NOTEBOOK DAN PC SMKN 2 CIKARANG MULTIPURPOSE HAND TRACTOR SMKN 3 METRO LAMPUNG TATA KECANTIKANSMKN 3 TANGERANG DESAIN BUSANA SMKN 8 MAKASSAR CATERING SMKN 3 DENPASAR

  25. Kebijakan Pengembangan SMK • Pengembangan kerjasama dengan industri untuk pabrikasi. • Penguatan SMK sebagai rintisan pengembangan Community College. • Pembangunan SMK baru yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengisi kebutukan tenaga kerja dalam rangka mendukung MP3EI. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah umum & relevansi Pendidikan vokasi (SMK, Community College, dan Politeknik)

  26. 3 Evaluasi Pelaksanaan BOS

  27. Kinerja Penyaluran BOS 2011 Mekanisme penyaluran BOS tahun 2011 Realisasi Penyaluran BOS 2011 Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya pungutan)

  28. Karakteristik BOS Tahun 2012 Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 PENGGUNAAN DANA BOS Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Kegiatan Ulangan dan Ujian Pembelian bahan-bahan habis pakai Langganan daya dan jasa Perawatan sekolah Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Pengembanganprofesi guru Membantusiswamiskin Pembiayaanpengelolaan BOS Pembelianperangkatkomputer Biayalainnyajikaseluruhkomponen 1 s.d 12 telahterpenuhipendanaannyadariBOS Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pusat • Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: • Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK • Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. • Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: • akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; • akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; • akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III • akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. Provinsi Kab/Kota Sekolah *) Nilai Rp – 99,81%

  29. Persentase Kab./Kot. Yang SD-SMPnya telah menerima BOS 2010, 2011, dan 2012 Triwulan 1 Bulan ke-2 Bulan ke-1 Bulan ke-3 19 Jan 2012 2012 2010 2011 *) Nilai Rp – 99,81%

  30. Hal-hal Baru Dalam Dana BOS Tahun 2012 Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan • Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). • Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: • Tambahan bantuan biaya transportasi • Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) • Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) • Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk.

  31. Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012 SD SMP (%) Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsipada 84 Kabupaten/Kota. Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

  32. Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011) SekolahDasardanSekolahMenengahPertama yang bertarafinternasionaltidakbolehmelakukanpungutantanpapersetujuantertulisdariMenteriataupejabat yang ditunjuk SekolahDasardanSekolahMenengahPertama yang dikembangkanmenjadibertarafinternasionaltidakbolehmelakukanpungutantanpapersetujuantertulisdaribupati/walikotaataupejabat yang ditunjuk : Dilarang

  33. 4 Ujian Nasional 2012

  34. Semangat Perbaikan UN ...semangat perbaikan UN tidak untuk meningkatkan persentase lulusan namun harus bisa menjawab persoalan yang lain (multy objectives)... “continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Integrasi Vertikal “continuity” bagi siswa dari sosial ekonomi kurang mampu masuk ke PT [PP 66/2010] “continuity” bagi implementasi kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) UN 2011/2012 Integrasi Sosial Integrasi Kualifikasi Integrasi Kewilayahan “continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010] ...semangat perbaikan UN juga untuk meningkatkan rata-rata, mempersempit standar deviasi dan memperbaiki nilai terendah..

  35. Perbandingan Hasil UN 2010 dengan UN 2011 2010 2011 Kriteria Kelulusan Kriteria Kelulusan + NILAI RAPOR – 40% NILAI UN – 60% NILAI SEKOLAH + PENENTUAN KELULUSAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

  36. Pelaksanaan UN 2012 Tema UN 2012: “JUJUR DAN PRESTASI” Jadwal Pelaksanaan: Upaya Persiapan Pelaksanaan UN 2012: • Naskah Pencetakan UN dilakukan oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing. • Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia. • Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal. • Telah disusun kisi-kisi UN berdasarkan KTSPyang akan berlaku selama 3 tahun. • Nilai UN menjadi salah satu ‘paspor’ untuk penerimaan di jenjang perguruan tinggi melalui jalur undangan. • Telah dilakukan sosialisasi dan segera akan dilakukan roadshow dalam rangka menggalang komitmen secara kolektif untuk menjamin semangat UN “Jujur dan Prestasi”.

  37. 5 Pelaksanaan DAPODIK

  38. Data Pokok Pendidikan Wilayah Survey Attribut Survey • Lokasi Sekolah (Koordinat) • Identitas Sekolah • Foto Sekolah • Attribut lain • Kondisi Gedung • Kondisi Ruang Kelas/Ruang Belajar • Guru • Siswa • Kelas/Rombel Tahap I (Tahun 2010) Tahap 2 (Tahun 2011) Tahap 2 = 16 Provinsi, 219 kab-kota Tahap 1 = 17 Provinsi, 278 kab-kota • Lembaga/Satuan Pendidikan: • SD/MI 133.065 • SMP/MTs 35.270 • SMA/MA 13.525 • SMK/MAK 7.674 • PLB 1.579 • TOTAL 191.113 • Lembaga/Satuan Pendidikan: • SD/MI 46.265 • SMP/MTs 11.344 • SMA/MA 4.169 • SMK/MAK 2.418 • PLB 307 • TOTAL 64.503

  39. Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1 Tahap 1 dan Monitoring Rehab 2011 – Kab Banyumas Sebelum Rehab Kondisi Rehab = 41% (per Tgl 16 Des. 2011)

  40. Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1 Peta Lokasi Jatilawang – Banyumas - JATENG

  41. Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1 Kondisi Rehap Per 16 Des 2011 (24%)

  42. Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2 Kep Sangihe

  43. Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2 Tahap 2 dan Perencanaan Rehab 2012 Kab. Flores Timur, Prov. NTT NTT SDN Inpres Laka Kab. Flores Timur, Prov. NTT Kondisi: JumlahSiswa = 71 3 RuangKelasRusakRingan 3 RuangKelasRusakBerat

  44. PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIKAN TAHUN 2011 Tahap 2 dan Perencanaan Rehab 2012 Kab. Flores Timur, Prov. NTT NTT SDN Inpres Tabana Kab. Flores Timur, Prov. NTT Kondisi: JumlahSiswa = 46 4 RuangKelasKondisiBaik 4 RuangKelasRusakBerat

  45. 6 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD-SMP

  46. SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: KondisiAwal

  47. SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG( Status: 24 Desember 2011)

  48. SMP TAJUR HALANG BOGOR SMPN 2 KUPANG

  49. SMP Muhammadiyah Cimanggu, Kab. Cilacap SMP Dian Nusantara, Serang

  50. 7 E-Pembelajaran (Jardiknas)

More Related