MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN

1. MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN YURNI SATRIA

2. JUMLAH PENDUDUK INDONESIATAHUN 2010 MASYARAKAT SEBAGAI LINGKUNGAN STRATEJIK/ASET PEMBANGUNAN KUALITASNYA ? 2

3. G E N D E R SEKS (JENIS KELAMIN) Perbedaan organ biologis laki-lakidanperempuan khususnyapada bagianreproduksi. Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial - CiptaanTuhan - Buatanmanusia - BersifatKodrat - TidakbersifatKodrat - Tidak dapat berubah - Dapat berubah - Tidak dapat ditukar - Dapat ditukar - Berlakukapandan dimanasaja - Tergantungwaktudan budayasetempat

4. KONSEP GENDER • Konsep Gender : mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki2 yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki2 dan bagaimana menjadi seorang perempuan (culturally learned and assigned behaviour);

5. 3 PERAN GENDER • PERAN PRODUKTIF; • PERAN REPRODUKTIF; • PERAN SOSIAL.

6. Perbandingan IPM, IPG dan IDG Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007. KNPP dan BPS

7. RPJM 2010-2014 • 3 (TIGA) AGENDA PRIORITAS • MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS • MENCIPTAKAN INDONESIA AMAN DAN DAMAI • MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • 3 (TIGA) STRATEGI PENGARUSUTAMAAN (MAIN STREAM/ TERINTEGRASI) KEDALAM SEMUA SEKTOR • PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • TATALAKSANA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) • GENDER

8. KEBIJAKAN NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER I. INPRES NO.9/2000 TTG PUG DALAM PEMB.NASIONAL Instruksi Presiden kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota Untukmelaksanakanpengarusutamaan gendergunaterselenggaranyaperencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauandanevaluasiataskebijakan, program dankegiatanpembangunannasional yang berperspektif gender sesuaidenganbidangtugasdanfungsisertakewenanganmasing-masing.

9. II. PERPRES NO. 5/2010 RPJMN 2010-2014 Buku II : Memperkuat Sinergi antar Bidang Bab I : Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang Salah satunya “Pengarusutamaan Gender” Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah : Pertama Meningkatkan kualitas hidup dan peran perenpuan, a.l. : • Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya; • Rendahnya indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender.

10. Kedua Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, a.l. • Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Ketiga Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, a.l. • Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sbg prioritas pembangunan; • Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG serta koordinasi pelaksanaannya.

11. PELAKSANAAN PUG • PUG TERMASUK STRATEGI MENGEMBANGKAN DAN MELAKSANAKAN : Program /kegiatan yang spesifik diperuntukkan bagi laki2 atau perempuan; Program/kegiatan yang strategik gender untuk memberdayakan laki2 dan perempuan dalam rangka menghilangkan subordinasi,diskriminasi sehingga; mereka dapat setara dalam pembangunan Program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas (CAPACITY BUILDING) dalam melaksanakan PUG.

12. Lanjutan • TUJUAN AKHIR PUG ADALAH TRANSFORMASI DARI KEADAAN TIDAK SETARA ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DLM HAK DAN KONDISI SOSIAL, MENJADI SETARA BAGI KE DUANAYA SERTA TERPENUHINYA KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER. • STRATEGI PUG TIDAK SAMA DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. • DLM MELAKSANAKAN PUG MUNGKIN DIPERLUKAN PERUBAHAN DLM AGENDA PEMBANGUNAN, TUJUAN, DLM ALOKASI DANA, STRATEGI DAN RENCANA AKSI AGAR LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DPT BERPARTISIPASI DAN MENDAPAT MANFAAT YANG SAMA DAN ADIL DLM PROSES PEMBANGUNAN.

13. PENGARUSUTAMAAN GENDER • INTEGRASI : • Permasalahan • Kebutuhan • Pengalaman • Aspirasi • PerempuandanLaki-laki KKG Analisis gender STRATEGI PEMBANGUNAN Perencanaan, Pelaksanaan, PemantauandanEvaluasiseluruhkebijakan, program dankegiatanpembangunan 13

14. KKG INDIKATOR PUG Terhadap Sumberdaya Akses Partisipsi Terhadap Pengambilan keputusan Kontrol Dari kebijakan & program dlm pembangunan Manfaat

15. lanjutan Apakah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan saat ini sudah responsif GENDER? PERENCANAAN ? PENGANGGARAN PELAKSANAAN ? PEMANTAUAN ? EVALUASI ? AKSES ? PARTISIPASI ? KONTROL ? MANFAAT ? LAKUKAN ANALISIS GENDER

16. PRA SYARAT PELAKSANAAN PUG • Komitmen politis • Kebijakan • Kelembagaan • Sumber daya: SDM, sarana dan dana • Data dan informasi terpilah • Alat: metode analisis,pedoman, juklak, juknis • Peran masyarakat

17. MENGAPA PUG DIPERLUKAN ? • Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan res ponsif Gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. • Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki • PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama • dan pengahargaan yang sama dimasyarakat • PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. • Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. 16

18. PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Perencanaan yang bias gender : perencanaan yang mengarah kepada kepentingan salah satu laki-laki atau perempuan • Perencanaan yang netral gender: tanpa mempertimbangkan aspirasi/kebutuhan laki-laki dan perempuan • Perencanaan yang responsif gender: mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan

19. PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER • PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN EMPAT ASPEK YAITU AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT YANG SETARA BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. • MENGINTEGRASIKANASPIRASI, KEBUTUHAN , PERMASALAHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KEDALAM PERENCANAAN (PUG) • DIDASARKANKEPADA HASIL ANALISIS GENDER YANG MENGGUNAKAN DATA TERPILAH/STATISTIK GENDER (GAP) • PROGRAM AKSI YANG DISUSUN BERTUJUAN MENGATASI ISU GENDER/ KESENJANGAN GENDER

20. PROSES PENYUSUNAN PPRG • Data terpilah • Isu gender (APKM) • Penyebab & solusi KONSEP GENDER • SPN/D • SKN/D • PBK • GBS (PAG) • TOR (KAK)

21. Dasar Hukum Pelaksanaan ARG

22. PRINSIP ARG • Bukan anggaran yang terpisahuntuk laki-laki dan perempuan. • Anggaran yg menjembatani kesenjangan gender • Bukan anggaran yang dialokasikan sama untuk laki-laki dan perempuan • Bukan anggaran yang diusulkan untuk program perempuan atau tambahan dalam penganggaran • Bukan anggaran yang disisihkan sekian % untuk kepentingan perempuan • Tidak semua program /kegiatan perlu di koreksi agar responsif gender

23. KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG • Yang memilikidayaungkitbesarterhadappenurunankesenjangan gender terutama yang menanganiBidangPerekonomiandanPolsoskum • Berkaitandenganprioritaspembangunannasional (mis: tujuanpencapaian MDGs) • Berhubungandenganpelayananpublik/service delivery • Memperkuatpelembagaan PUG temasukcapacity building , advokasi, sosialisasi, kajian, danpengumpulan data terpilah

24. MENGENAL ISU GENDER DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA • Apakah ada kesenjangan gender (APKM) perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya pembangunan terkait transportasi dan perhubungan?. • Misalnya: terhadap layanan yang diberikan seperti: • Kebutuhan akan ruang perawatan bayi & balita • Pojok asi • Ruang merokok • Kondisi bus dan alat angkutan lainnya • Kamar kecil • Tangga kepsawat dan alat transportasi lainnya dll

25. TUJUAN ARG • Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai bidang pembangunan • Mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan adil • Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan KKG • Membantu mewujudkan prinsip “good governance” (tansparan, akuntabel & partisipatif)

26. 3 Kategori Belanja ARG

27. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ARG • ANALISIS GAP • PMK 93 TH 2011 • PMK 104 TH 2010 • DOKUMEN ANGGARAN

28. DISKUSI DAN TANYA JAWAB