1 / 28

Ketika Hukum Mengatur Hak Atas Hutan

Ketika Hukum Mengatur Hak Atas Hutan. Grahat Nagara Yayasan Silvagama Kuningan , 21 April 2013. HUKUm DAN KONSTITUSIONALITAS PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA. 1. SEJARAH HUKUM. “di mana ada masyarakat , di situ ada hukum ”. Jangan ditebang. Saya berhak atas kayu. Berwenang mengatur.

tanith
Download Presentation

Ketika Hukum Mengatur Hak Atas Hutan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KetikaHukumMengaturHakAtasHutan GrahatNagara YayasanSilvagama Kuningan, 21 April 2013

  2. HUKUm DAN KONSTITUSIONALITAS PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA 1

  3. SEJARAH HUKUM “di manaadamasyarakat, di situ adahukum” Janganditebang Sayaberhakataskayu Berwenangmengatur Wajibdilindungi

  4. SejarahPengurusanHutan • Hutandikelolatanpaketerlibatanmasyarakat(terra nullius). • Masyarakattidakmemilikikompetensisaintifikuntukmengelolahutansecaramandiri. • Jikatidakdikelola, maka SDA hanyaakanjadi “musiumadat”. Risettentang “perubahaniklim” PertanianPerancisterkenaanginlaut 1800. Inggriskehabisankayuuntukberperang 1846. Belandamulaikehabisankayu Belandamembawaahlihutanmembangunpolamenanamhutan

  5. DasarKewenangan Negara MengaturHutan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnyadikuasaiolehnegaradandipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat.” Pasal 33 (3) UUD 1945 Pengurusan (bestuuren) • Melakukanpengukuhandanpenatagunaankawasanhutan • Menyusunrencanamakrokehutanan • Pengaturanmengenaipengelolaanhutan • Pemberianizinuntukpemanfaatanhutan • PengelolaanlangsungmelaluiBadan Usaha Milik Negara • Perlindungan hutan • Penegakan hukum

  6. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan

  7. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Menentukansiapa yang mengelolahutansecaralangsung Inventarisasi RencanaKehutanan Pengukuhan Penunjukan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Penataanbatas PENGELOLAAN Penetapan Penatagunaan PERENCANAAN

  8. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan KawasanHutan BukanKawasanHutan Hutan Negara HutanHak Hakatastanahmenurut UUPA (kecuali HGU) HutanAdat Komunitasmasy. hk. adat yang ‘diakui’

  9. Penunjukan / PerubahanPeruntukan Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Menentukanbagaimanahutandikelola KawasanHutan BukanKawasanHutan HutanProduksi HutanLindung HutanKonservasi Inti Rimba HP HPK HPT Khusus Penatagunaan

  10. PenentuanZonasi Taman Nasional • Penentuanzonasidilakukanberdasarkanpenataanzonasi. • Proses penentuanzonasimelibatkanunsurmasyarakatdanditetapkanmelalui proses konsultasipubliksebelumnya yang disepakatibersamamelaluiBeritaAcara.

  11. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan “bahwahutan, sebagaisalahsatupenentusistempenyanggakehidupandansumber kemakmuranrakyat, cenderungmenurunkondisinya, olehkarenaitukeberadaannyaharusdipertahankansecara optimal, dijagadayadukungnyasecaralestari” “Masyarakatdi dalamdan di sekitarhutanberhakmemperolehkompensasikarenahilangnyaaksesdenganhutansekitarnyasebagailapangankerjauntukmemenuhikebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Landasanfilosofis ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuaidenganfungsinya.” Pasal 68 Pasal 36

  12. SEKTORALISME SDA Rencana Perkebunan RTR Pulau KLHS RTRSP RDTRK Membangunkedaulatanpangan RTRWN RTRWK Wil. Pertambangan RTRWP Menjagahutandanlingkungan Tata Batas WUP/WPN/WPR Meningkatkanketahananenergi TMKH KWS. Hutan Areal Pencadangan RKTN WIUP/WIPR/WIUPK Penunjukan Pelepasan PinjamPakai KEPENTINGAN INVESTASI EKONOMI

  13. Sektoralisme SDA Di manaruanghidupmasyarakat, dalamalokasipembangunan (??) UU 4/2009 IUP Tambang IUP Tambang IUP Tambang WUP Wil. Pertambangan UU 18/2004 IUP Kebun IUP Kebun IUP Kebun IUP Kebun Rencana Perkebunan (??) UU 41/1999 IUPHHK Areal Pencadangan Kws Hutan Lindung Kws Ht. Konservasi Kws. HutanProduksi UU 26/2007 Bd. Hutan Bd. Kebun Bd. Tambang Kawasan Budidaya Kawasan Lindung

  14. Praktik PENGURUSAN Hutan OLEH KementerianKehutanan 2

  15. Penyelesaian Status HakMasyarakat Luas Kawasan Hutan (per Januari 2013) Perkembangan Pelaksanaan Tata Batas s.d. Tahun 2009 • Panjang Batas : 282.323 Km • Telah di tata batas : 219.206 KM (77,64%) • Sisa tata batas : 63.117 KM (22,36%) @dirjenplanologi 2013

  16. Penyelesaian Status HakMasyarakat @dirjenplanologi 2012

  17. Penyelesaian Status HakMasyarakat • 3 faktor: keberadaan/konflik dengan hak-hakpihakketiga; pelaksanaantatabatas; danperaturanperundangan. • Mengapa tidak terjadi temu gelang: klaimhakpihakketiga, kondisialam,tidaktuntasnyapenyelesaiandokumentatabatas. • Konflik dengan pihak ketiga merupakan penyebab utama belum adanya “legitimasi” kawasan hutan • Tapi apakah dalam penetapan KH tidak ada (lagi konflik atau) hak-hak pihak ketiga (masyarakat)? Lihat kasus TN-Gn Halimun: 46 desa tersebar di 3 kabupaten (Sukabumi, Bogor dan Lebak) • Apakah pentingnya penghormatan/pengakuan dari pihak ketiga ini nampak dalam kebijakan pengukuhan kawasan hutan? @mumumuhajir2012

  18. Penyelesaian Status HakMasyarakat Tidakadamekanisme FPIC yang baikdalampenataanbatas. Proses penunjukandianggaptelahmenentukankawasanhutansecara formal, tanpaada proses persetujuanmasyarakat. Pemerintahdapatmenentukankawasanhutanmeskipun proses tatabatastidakselesai. Tanggal 21 Februari 2012 digugurkan MK, praktik “otoriter”.

  19. Penyelesaian Status HakMasyarakat @mumumuhajir2012

  20. Penyelesaian Status HakMasyarakat Saatinipemerintahbelummengakuihakaksesmasyarakatdalamkawasanhutan, sementarahakatastanahdiakuidengancara yang terbatas.

  21. PengurusanHutanMengabaikanHakMasyarakat Hakmasyarakat • Kawasanhutanhanyaditentukanmelaluipenunjukankawasanhutandanbahkanlangsungmenentukantatagunanya, yang secara legal formal berlakuefektiftanpamemberikanruangbagimasyarakat. • Pengelolaanlangsungditentukanpadahalkawasanhutansebagaimanadimaksudbelumselesaidikukuhkan, artinyabelummampuditentukanmanawilayah yang dikelolalangsungoleh Negara. Swastabesar Menentukanpengelolaan Negara mengurus Dikukuhkansebagaikawasanhutannegara Dikelolalangsungolehnegara

  22. PengurusanHutanMengabaikanHakMasyarakat • SecarakhususmeskipunUndang-undang 41 Tahun 1999 mengamanatkanpengelolaanlangsungolehpemeganghakbaikituindividu, maupunadat, atau pun mendorongpengelolaanberbasistapaksepertihutandesa, namundalampraktiknyapraktikdemikiantidakdiakui. Dalam proses digugatoleh AMAN HutanHak Hutan Negara KawasanHutan BukanKawasanHutan HutanAdat

  23. KeberpihakanKepadaMasyarakatDalamPengelolaanHutan @myrnasafitri 2012

  24. KeberpihakanKepadaMasyarakatDalamPengelolaanHutan

  25. PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN 3

  26. PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Mengembalikanhakmilik/hakmasyarakathukumadat. • Dilakukanmelaluikegiatanpenataanbatas / permohonanpelepasankawasan. • Karakterotoriterpemerintahdalampengurusanhutanmenghambat proses pengakuhanhakatastanahdanhutanmasyarakat. • Proses pengurusanhutantermasukpenataanbatassecarasaintifikmasihbelumbisamelepaskanparadigmakawasanhutantanpamasyarakat. • Hakaksesatauhakkelolaumumnyatidakdiperhitungkan. • Hak-hakmasyarakatsudahterlanjurdikaplinguntukkepentinganusahaskalabesar. • Untukhutanadat: • Eksistensinyadiverifikasidaritimkhusussecarailmiah. • Pengelolaanhutanadattetapidilakukanoleh Negara (saatinisedangdigugatoleh AMAN ke MK). • Kepemilikankomunalbelumdiakuidalamhukumperdatanasional.Bentuk legal belumdiakuisecara formal.

  27. PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Menegosiasikanhakkeloladalam Taman Nasional. • Dilakukanmelalui proses penataanzonasi. • Meskipun, secararegulasipenataanzonasicenderunglebihpartisipatif, padapraktiknyapelaksanaannegosiasieksistensimasyarakatdalampengelolaanbergantungpadarezimpengelolabalaitamannasional (EkoCahyono, 2012). • Melalui proses zonasihakatastanahdanhakmasyarakattidakdapatdiakui, melainkanhanyahakuntukmengaksessumberdayahutansecaraterbataspadazonasi yang ditentukan. • Dalambeberapakasus, berujungpadarelokasi yang tidaksesuaidenganregulasidanbersifat arbiter.

  28. Haturnuhun GRAHAT NAGARA +6281 222 609336 grahat.nagara@silvagama.org YAYASAN SILVAGAMA Kalibata Jakarta Pusat

More Related