Hak atas tanah
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 27

Hak Atas Tanah PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hak Atas Tanah. Pengertian. “Hak” adalah “claim” atau tuntutan, dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pd hakekatnya mengandung kekuasaan yg dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Download Presentation

Hak Atas Tanah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hak atas tanah

Hak Atas Tanah


Pengertian

Pengertian

  • “Hak” adalah “claim” atau tuntutan, dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

  • Kepentingan pd hakekatnya mengandung kekuasaan yg dijamin dan dilindungi oleh hukum.

  • Dengan perlindungan hukum tersebut maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara.

  • Hak untuk memiliki tanah atau dlm bahasa UUPA disebut “hak atas tanah”, pd hakekatnya mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya, secara bersamaan dibebani kewajiban.


Hak atas tanah

  • Tanah adalah permukaan bumi (the surface of earth)  ps.4 ayat (1) UUPA

  • Jadi, Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak atas permukaan bumi.

  • Selanjutnya, ps.4 ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tsb memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh, bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dgn batas UUPA dan per-UU lainnya.


Hat secara historis

HAT secaraHistoris

Hak Atas Tanah

  • Sebelum UUPA

  • Tanah-tanah Hak Barat

  • Tanah-tanah Hak Indonesia

Setelah UUPA

Yaitu HAT yang diatur di dalam UUPA


Hat sebelum uupa

HAT sebelum UUPA

  • Tanah-tanahHak Barat

    a. HakEigendom (HE)

    b. HakErfacht (HErf)

    c. HakOpstal (HO)

  • Tanah-tanahHak Indonesia

    a. Tanah-tanahdenganHakAdat

    b. Tanah-tanahdenganHakciptaanPemerintah HB


Hak eigendom he

HakEigendom (HE)

Adalahhakuntukdenganleluasa:

  • menikmatikegunaansuatubenda, dan

  • untukberbuatbebasterhadapbenda yang bersangkutandengankekuasaan yang sepenuhnya

  • asaltidakbertentangandengan UU dan Per-UUanlainnya yang ditetapkanolehPenguasa yang berwenangdantidakmenggangguhak-hakpihak lain; semuanyaituterkecualipencabutanhakuntukkepentinganumum, dgnpemberiangantikerugian yang layakmenurutketentuan per-UUanygberlaku. (ps.570 BW)


Eigendom he

….Eigendom (HE)

HE dibagimenjadi 2 (dua), yaitu:

  • HE menurut ps.570 BW, (luasnya≤10 bau)

  • HE denganhak-hakpenguasa (luasnya>10 bau) yang disebutdengantanahpartikelir* (particulairelanderijn), Tuan tanahmempunyai:

    • Hakdankewajibanuntukmengangkatkepaladesa

    • Hakmemperkerjakanpddklaki-laki (rodi) untukseharidalamseminggudgnhanyadiberimakan

    • Hakuntukmemungutcukai (sebagiandaridarihasilpanen)

    • Hakatassewakebun, sewatanahdanpajakataspemeliharaanikan

* Telahdihapusdengan UU No.1 tahun 1958 ttgPenghapusan Tanah-tanahPertikelir

Ukuranbahu (bau, bouw) = 500 ubin = 7.031,25 meter persegi (≈ 0,7 ha)


Hak erfacht herf

HakErfacht (HErf)

  • Hakkebendaan (zakelijkRecht) untukmendapatkankenikmatansepenuhnya (vollegenothebben) daribendatetaporang lain dengansyaratmembayarpacht-sejumlahuangtunaiatauhasilbumi-setiaptahunsebagaipengakuanterhadapmilikorang lain. Ps.720 BW


Hak opstal ho

HakOpstal (HO)

  • Hakkebendaanuntukmempunyaigedung-gedung, usahaatautanamandiatastanahorang lain.  Ps.711 BW

  • Bilaberakhir, dandiatastanahtersebutmasihadatanahdanbangunan, makaopstalermendapatpenggantiansesuaidengannilainyasedangkanerfpachtertidak.


Tanah tanah hak indonesia

Tanah-tanahhak Indonesia

Hak-hak atas tanah Adat

Hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Hindia Belanda

Hak-hakatastanahciptaanPemerintahSwapraja

  • Grant Sultan

  • Grant Controleur

  • Grant Deli Maatschappij

  • Hakkonsesi

Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht)

Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun):

Perseorangan dan komunal

HakAgrarischEigendom (AE)

LanderijenBezitrecht (LB) / timur asing


Hierarki hak atas tanah di indonesia

HierarkiHakAtas Tanah di Indonesia

  • HakBangsa(Pasal 1);

  • HakMenguasaidari Negara (Pasal 2 ayat (1));

  • HakUlayat(Pasal 2 ayat (4));

  • Hak-hakperorangan* (Pasal 16); terdiridari :

    a. HakMilik,

    b. HakGuna Usaha,

    c. HakGunaBangunan,

    d. HakPakai,

    e. HakSewa,

    f. HakMembuka Tanah,

    g. HakMemungutHasilHutan,

    h. Hak lain yang ditetapkan UU dan yang bersifatsementarasesuaiPasal 53.

* OrangdanBadanHukum


Hak bangsa ps 1 uupa

HakBangsa (ps.1 UUPA)

  • Seluruhwilayah Indonesia adalahkesatuantanah-air dariseluruhrakyat Indonesia yang bersatusebagaibangsa Indonesia.  Ayat (1)

  • Seluruhbumi, air danruangangkasa, termasukkekayaanalam yang terkandungdidalamnyadalamwilayahRepublik Indonesia, sebagaikaruniaTuhan Yang MahaEsaadalahbumi, air danruangangkasabangsa Indonesia danmerupakankekayaannasional  ayat (2)

  • Hubunganantarabangsa Indonesia danbumi, air sertaruangangkasatermaksuddalamayat (2) pasaliniadalahhubungan yang bersifatabadi. ayat (3)


Hak menguasai dari negara ps 2 ayat 1

HakMenguasaidari Negara(Ps.2 ayat (1))

  • Atasdasarketentuandalampasal 33 ayat (3) Undang-undangDasardanhal-halsebagai yang dimaksuddalampasal 1, bumi, air danruangangkasa, termasukkekayaanalam yang terkandungdidalamnyaitupadatingkatantertinggidikuasaioleh Negara, sebagaiorganisasikekuasaanseluruhrakyat.


Hak ulayat ps 2 ayat 4

HakUlayat (Ps.2 ayat (4))

  • pelaksanaannyadapatdikuasakankepadadaerah-daerahSwatantradanmasyarakat-masyarakathukumadat,

  • sekedardiperlukandantidakbertentangandengankepentingannasional, menurutketentuan-ketentuanPeraturanPemerintah.


4 hak atas tanah berdasarkan sifatnya

4. HakAtas Tanah berdasarkanSifatnya

DITENTU-KAN KEMUDIAN

TETAP

SEMENTARA


Hak atas tanah bersifat tetap

HakAtas Tanah bersifat “Tetap”

  • Hak Milik (ps. 20-27)

  • Hak Guna Usaha (ps.28-34)

  • Hak Guna Bangunan (ps.35-40)

  • Hak Pakai (ps.41-43)-maria S (sifatnya sementara)

  • Hak Sewa Bangunan (ps.44-45)

  • Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil (ps.46)

  • Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (ps.47)

  • Hak Guna Ruang Angkasa (ps.48)

  • Hak untuk Keagamaan dan Sosial (ps.49)


Hak atas tanah bersifat sementara

HakAtas Tanah bersifat “Sementara”

  • Hak Gadai

  • Hak Bagi Hasil Tanah Pertanian

  • Hak Sewa Tanah Pertanian

  • Hak Menumpang

  • Hak Tanggungan

Hak Atas Tanah bersifat “Ditentukan kemudian”

  • Hak Pengelolaan


5 hak atas tanah sebagai lembaga

5. HakAtas Tanah sebagaiLembaga

  • HakMilik

  • HakGuna Usaha

  • HakGunaBangunan

  • HakPakai

  • Hakpengelolaan


A hak milik ps 20 27 uupa

A. HakMilik (ps.20-27 UUPA)

  • Sifat: hakturun-temurun, terkuatdanterpenuhygdapatdipunyaiorangatastanah.

  • Subjek: Hanya WNI yang dapatmempunyaiHakMilik –hanyabadan-badanhukum tertentu.*

  • Objek: tanahnegara, tanahulayatataupuntanah yang berupahakmilikadat.

  • Terjadinya: krnhukumadat, penetapanpemerintahdankarena UU

*1.Bank-bank ygdidirikanolehnegara

2.Perkumpulan-perkumpulan organisasipertanian

3.Badan-badan keagamaanygditunjuk BPN (gereja HKBP, Gereja Roma Katolik, GerejaPantekostadanPerserikatanMuhammadiyah)

4.Badan-badan sosialygditunjuk BPN


Hak atas tanah

  • PeralihanHak: oleh/dari WNA, bolehmelalui

  • perwarisantanpawasiatdan

  • percampuranhartaperkawinandgnsyaratdalam 1 tahunharusdialihkan, jikatidakakanhapuskarenahukum

  • Pembebananhak lain: HGB, HP, HS, HT---- HGU tidakboleh, karenaharusdiatastanahnegara

  • Hapusnya:

    -musnah

    -pencabutanhak

    -penyerahansukarela

    -ditelantarkan

    -melanggarprinsipnasionalitas


Hak guna usaha ps 28 34

HakGuna Usaha (ps.28-34)

  • Sifat: hakuntukmengusahakantanahygdikuasailangsungolehnegara

    • Hanyadiatastanahnegara

    • Digunakanuntukpertanian, perikanandanpeternakan.

    • Jangkawaktuttt

  • Subjek: WNI danbadanhukum

  • Objek: tanahnegara (dengancatatan)

  • Cara terjadinya: denganpermohonan=ketetapanPemerintah

  • Peralihan: dapatdenganperbuatandanperistiwahukum

  • Jangkawaktu: 25 th, untukperusahaan 35 thdptdiperpanjang 25 th.


Hak atas tanah

  • Pembebanan: haktanggungan

  • Hapusnya:

    -jangkawaktuberakhir

    -berhentisebelumjangkawaktu

    -dilepaskansebelumjangkawaktu

    -dicabutuntukkepentinganumum

    -ditelantarkan

    -tanahnyamusnah

    -subjeknyatidaklagimemenuhisyarat HGU


Hgb ps 35 40

HGB (ps.35-40)

  • Sifat: hakuntukmendirikandanbangunan-bangunanatastanah yang bukanmiliknyasendiridgn jk.wkt paling lama 30 tahun.

  • Subjek: WNI danbadanhukum Indonesia

  • Objek: tanahnegara, tanahhakpengelolaandantanahhakmilik.

  • Jangkawaktu: 30 tahundandapatdiperpanjang 20 tahun.

  • Pembebanan: HakTanggungan


Hak atas tanah

  • Cara terjadinya: (1) penetapanpemerintah (2) perjanjianotentikkarenapenetapanpemerintahdanantarapemiliktanahdgnpihakygakanmemperoleh HGB.

  • Peralihannya: perbuatandanperistiwahukum

  • Hapusnya:

    -tanahnyamusnah

    -jk.wktuberakhir

    -dilepaskansukarela

    -kepentinganumum

    -diterlantarkan


Hak pakai ps 41 43

HakPakai (ps. 41-43)

  • Sifat: hakuntukmenggunakanataumemunguthasildaritanahorang lain, yaitumilikorang lain atautanahnegara, ygbukanperjanjiansewa-menyewadan pula pengolahantanah.

  • Subjek: WNI, WNA, badanhukum (didirikandi Indonesia dan yang mempunyaiperwakilandiindonesia), perwakilannegaraasingdanorganisasiinternasional.


Hak atas tanah

  • Objek: Tanah negara, tanahhakpengelolaandanHakmilik.

  • Jangkawaktu: ada yang ditentukan (maks.25 thdandiperpanjang 20 th) dantidak—tanahnyadipergunakanuntukkeperluantertentu

  • Cara terjadinya: (1)pemberianhakdiatastanahnegaradanpemberianatasusulpemeganghakpengelolaan (2) pendirian/pembebananhakbarudiatas HM.

  • Hapusnya: idem


Hak pengelolaan

HakPengelolaan

  • Sifat: pengertian HP, secaraeksplisittidakadadi UUPA tapiadadidalampenjelasan. Hakinimengacukpdhakmenguasainegarauntukmemberikanhakpenglolaan Ps.1 PP No.40 Tahun 1996 HP adalah ‘hakmenguasaidarinegaraygkewenangandanpelaksanaannyasebagiandilimpahkanpadapemeganghaknya’.

  • Subjek: orangataubadanpenguasa (departemen, jawatanatau Daerah swatantra) untukdipergunakanbagipelaksanaantugasnyamasing-masing.

  • Objek: tanahnegara

  • Cara terjadinya: denganpermohonan. PeraturankaBPN No 9 th 99 ttgcarapemberiandanpembatalan HAT negaradanHakPengelolaan.


  • Login