Download
1 / 12
130 likes | 422 Views
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH. Heru Kuswanto , SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A. BAB V TANAH BAGI INDUSTRIAL ESTATE DAN PERUSAHAAN PEMBANGUN PERUMAHAN.
E N D
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH HeruKuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A
BAB V TANAH BAGI INDUSTRIAL ESTATE DAN PERUSAHAAN PEMBANGUN PERUMAHAN Yang dimaksuddengan Industrial Estate ialahperusahaan yang bergerakdalambidangpenyediaan, pengadaandanpematangantanahbagikeperluanindustri (termasukindustripariwisata), yang akanmembentuksuatulingkungan yang dilengkapidenganberbagaiprasaranaumum yang diperlukan, yang memerlukantanah yang cukupluas.
Menurut perkembangannya usaha seperti ini selain mengadakan penyediaan tanah dapat juga meliputi bangunan-bangunan yang diperlukan para pengusaha industri yang bersangkutan.
Yang dapat diberikan tanah untuk usaha Industrial Estate hanya badan-badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Industrial Estate yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), perusahaan persero (PERSERO) atau berbentuk lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanah-tanah yang dikuasai oleh Industrial Estate dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dipindah tangankan haknya kepada para pengusaha industri atau pihak-pihak lain yang memerlukannya, menurut ketentuan dan persyaratan peraturan perundangan Agraria yang berlaku.
Yang dimaksud dengan Perusahaan Pembangun Perumahan ialah perusahaan yang bidang usahanya pembangunan pe-rumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar, di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman, yang dilengkapi dengan berbagai prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya.
Yang dapat diberi tanah untuk usaha di bidang pembangunan perumahan sebagaimana yang dimaksudkan di atas ialah badan-badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dengan ketentuan bahwa jika badan itu bermodal asing, maka harus berbentuk joint enterprise atau perusahaan campuran dengan modal nasional yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijaksanaan penanaman modal asing yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pada Memori Penjelasan atas UUPA didalam penjelasan umum angka II nomor 7 diriyatakari bahwa dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang disebut "landreform" atau agrarian reform yaitu bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri". Agar supaya azas tersebut dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (pasal 1340 jo pasal 17).
Dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan pasal 3 ayat 6 jo. pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 ditegaskan bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum dan absentee diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.
Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut di atas pada azasnya harus dibayar boleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena para penerima redistribusi pada umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lainnya supaya para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang dimaksudkan itu.
Ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasai perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan mempergunakan "degresivitet" yaitu : • Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun. • Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun. • Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun.
Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah dilakukan dengan cara : • Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan sumber aktiva Ya-yasan Dana Landreform, maka biaya yang diperlukan oleh Yayasan Dana Landreform disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan dengan perantaraan Panitia Landreform daerah tingkat II setempat diterimakan langsung kepada para bekas pemilik tanah yang berhak. • Pembayaran secara langsung antara petani penerima redistribusi dengan bekas pemilik tanah harus dilakukan di hadapan Panitia Landreform daerah tingkat II.
