1 / 17

Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG). Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010. Landasan Yuridis. UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

tamyra
Download Presentation

Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010 SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI

  2. Landasan Yuridis • UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. • UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. • PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. • PermendiknasNomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. • PermendiknasNomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan • PermendiknasNomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

  3. Calon Peserta Program PPG • S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh; • S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; • S-1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; • S-1/D-IV Non Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; • S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.

  4. Prosedur Rekrutmen Peserta • Seleksi administrasi: (1) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajarkan (2) Transkrip nilai, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza. • Tes penguasaan bidang studi yang sesuai dengan program PPG yang akan diikuti. • Tes Potensi Akademik. • Tes penguasaan kemampuan berbahasa Inggris • Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan serta kemampuan lain sesuai dengan karakteristik program PPG. • Asesmen kepribadian melalui wawancara/inventory atau instrumen asesmen lainnya.

  5. Alur Seleksi dan Matrikulasi Program PPG Pra Jabatan

  6. Matrikulasi(Hanya bagi PPG Prajabatan) • Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi. • Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG. • Matrikulasidiperuntukkanbagicalonpeserta Program PPG PraJabatan yang belummemenuhipersyaratan yang ditetapkanberdasarkanhasilasesmen (berdasarkanstandarkompetensilulusanmelaluitespenguasaan SKL) • Kurikulummatrikulasiadalahkurikulum S1 kependidikan (dapatberupamatrikulasimatakuliahakademikkependidikan, maupunakademikbidangstudi)

  7. PENYELENGGARA PROGRAM MATRIKULASI • PENYELENGGARA PROGRAM MATRIKULASI ADALAH PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN PENYELENGGARA PPG • PENENTUAN MATA KULIAH YANG HARUS DIIKUTI DILAKUKAN OLEH KETUA PRODI PENYELENGGARA DENGAN MENGHITUNG DEFISIT MATAKULIAH YANG BELUM PERNAH DIIKUTI PADA SEWAKTU DI S1 • PENYELENGGARAAN PROGRAM MATRIKULASI DAPAT DILAKUKAN TERSENDIRI (KHUSUS) ATAU DIMASUKKAN KE DALAM PROGRAM REGULER S 1

  8. PEDOMAN PENETAPAN PESERTA PROGRAM PPG DALAM JABATAN TAHUN 2010

  9. Proses Seleksi Calon Peserta PPG Pra Jabatan DITOLAK S1 NON DIK SELEKSI PROGRAM PPG DITERIMA DG MATRIKULASI LULUS S1 DIK Linier &Non Linier SELEKSI DITERIMA TANPA MATRIKULASI DITOLAK

  10. Tahapan Seleksi Peserta • Seleksi Administrasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota B. Seleksi Akademik di LPTK

  11. A. Seleksi di Dinas Pendidikan Kab/ Kota • Biodata peserta Program PPG Dalam Jabatan. • Format isian calon peserta Program PPG Dalam Jabatan. • Foto kopi ijazah S-1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal. • Surat keterangan sebagai guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemda) dari KS. • Surat keterangan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari KS dan/atau yayasan. • Surat keterangan yang menyatakan memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun, dilengkapi SK pengangkatan sebagai guru. • Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah. • Surat persetujuan/izin dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Calon peserta mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut.

  12. Surat keterangan bebas napza • Surat keterangan kesehatan. • Bukti prestasi (portofolio) yang dapat berupa: • Fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan tentang prestasi guru yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah. • Buku, modul, artikel, laporan penelitian yang relevan dengan pendidikan atau media/alat pembelajaran. • Surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan mengenai prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga yang dilegalisasi atasan. • Surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang tentang pembimbingan teman sejawat atau siswa yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.

  13. B. Seleksi di LPTK • Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, ke LPTK, LPTK melakukan penelitian dokumen dengan menggunakan prinsip PPKHB. • LPTK melakukan seleksi menggunakan tes dan non tes yang meliputi hal berikut. • Tes penguasaan bidang studi (sesuai dengan bidang studi yang diampu) • Tes kemampuan bahasa Inggeris( English for Academic Purposes) • Tes potensi akademik sesuai dengan kondisi setempat • Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kineja • LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional

  14. Pendidikan Profesi Guru (PPG) GURU DLM JABATAN S1/ D4 UJI AN ULANG 1X DISDINAS PROPINSI/KAB/KOTA DIKEMBALIKAN KE DINAS TL LULUS SELEKSI ADM DO BERASRAMA TL PPG DLM JABATAN: PENDALAMAN, WORKSHOP SSP & PPL LPTK SERTIFIKAT PENDIDIK SELEKSI AKD UJI KOMPETENSI LULUS TOLAK TERIMA REGISTRASI PPG PRA JABATAN: WORKSHOP SSP & PPL TL DISDIKNAS LPTK SELEKSI ADM MATRIKULASI UJI AN ULANG 1X LULUS LULUS DO S1/ D4 DIK & NON DIK TL TL

  15. Persyaratan Peserta • Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali guru SD dan guru PAUD. • Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional. • Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. • Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda. • Memiliki NUPTK.

  16. Persyaratan Peserta • Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 35 tahun pada saat mendaftar. • Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kab/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga. • Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan terkait yang relevan dan mendapatkan izin belajar. • Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. • Suratketerangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).

  17. Terimakasih Email: subditppk@ditnaga-dikti.org subditppk_dit.ketenagaan@yahoo.com

More Related