1 / 42

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI. Kajian Yuridis.

colm
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

  2. Kajian Yuridis • Penetapan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP RI No. 19 tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Serta PP Nomor 74/2008 (tentang Guru), secara konseptual telah memunculkan kebutuhan untuk melakukan koreksi di tingkat kebijakanyang akan dijadikan rujukan untuk menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru.

  3. Lanjutan Kajian Yuridis • Kajian terhadap produk Undang-undang berkaitan dengan guru telah menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi adanya terobosanuntuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program yang mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

  4. Tugas LPTK • Tuntutan untuk menghasilkan guru yang profesional, mengharuskan LPTK sebagai lembaga yang selama ini menyiapakan guru memiliki visi yang jelas Tentang Pendidikan Profesi Gurudengan dilandasi prinsip “good university governance” dan memiliki kapasitas yang menjamin keprofesionalan lulusannya.

  5. Ketetapan Kebijakan Ditjen Dikti: Atasdasarkajiantersebutmakaditetapkanuntukdikembangkan • Pengembangan NA Program PPG • Draft Permen Program PPG • Panduan Program PPG • PanduanPengusulan Program PPG • PedomanPenyelenggara Program PPG BidangStudi

  6. Keberadaan LPTK saat ini • Saat ini di Indonesia terdapat ±324 LPTK negeri dan swasta dalam berbagai bentuk dan tersebar di seluruh Indonesia yang pemetaannya belum sepenuhnya dilakukan secara detail. • Sementara itu juga terjadi disparitaskualitas, ditambah lagi sebarannya tidak merata. • Haruskan 324 LPTK tsbdiberitugasmelaksanakan Program PPG? tok_bintoro@yahoo.com

  7. Jumlah LPTK di Indonesia : 324(data EPSBED 2009) tok_bintoro@yahoo.com

  8. Data LPTK • Jmlh LPTK : 324 • Jumlah Prodi : 1964 • Jumlah Mhs : 607.000 • Lulus per –thn : 120.000 • Terjadi over supply lulusan S1 LPTK tok_bintoro@yahoo.com

  9. Dampak dari UUGD Saat profesi guru mulai menjanjikan dan citra guru mulai meningkat, input calon mahasiswa utk menjadi gurupun tinggi, maka PT lainpun tertarik untuk membuka prodi kependidikan • Univ BHMN tanpa izin bs membuka prodi kependidikan ancaman bagi LPTK • UI bekerjasama dengan Groningen membuka “Educational science”, hal ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang menyatakan: LPTK terjebak pada pragmatisme • ITB membuka Magister Pembelajaran Sain tok_bintoro@yahoo.com

  10. PPG, “Khas” • Penyelenggaraan PPG dilaksanakanatasdasarpenugasandariDitjenDikti, bukanizin. • Univ BHMN memilikihakuntukmembukaprodi S1 tanpaizin (perundanganmemungkinkanuntukitu), tetapiuniv BHMN (non LPTK) tidakbisamembuka PPG, karena PPG penugasannyakepada LPTK yang memenuhisyarat tok_bintoro@yahoo.com

  11. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

  12. Latarbelakang Program PPG • Penetapan UU RI No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas yang diikuti UU RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permen RI No.19 Th 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, serta PP No 74/2008 tentang Gurumaka perlu disusun program pendidikan profesi guru. • Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. • Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi(UU RI N0. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dan pasal 10)

  13. Pengertian Program PPG Program PPG Pra Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiap- kan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang PPG)

  14. Landasan Yuridis • UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. • UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. • PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. • PermendiknasNomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. • PermendiknasNomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi GuruPraJabatan. • PermendiknasNomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi GuruDalamJabatan.

  15. Tujuan Program PPG Menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

  16. KualifikasiCalonPeserta Program PPG • S-1 Kependidikan yang sesuaidengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh; • S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; • S-1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; • S-1/D-IV Non Kependidikan yang serumpundengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; • S-1Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.

  17. Seleksi • Jumlah mahasiswa yang diterima berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan denga menggunakan prinsip supply and demand. • Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh program studi/jurusan di bawah koordinasi LPTK penyelenggara. • Mahasiswa yang lulus seleksi dilaporkan kepada Dirjen Dikti untuk mendapatkan nomor registrasi Program PPG.

  18. Rekrutmen peserta dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: • Seleksi administrasi: (1) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajarkan (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza. • Tes penguasaan bidang studi yang sesuai dengan program PPG yang akan diikuti. • Tes Potensi Akademik. • Tes penguasaan kemampuan berbahasa Inggris • Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan serta kemampuan lain sesuai dengan karakteristik program PPG. • Asesmen kepribadian melalui wawancara/inventory atau instrumen asesmen lainnya.

  19. BebanBelajar Program PPG

  20. Matrikulasi • Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi. • Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG. • Matrikulasi diperuntukkan bagi calon peserta Program PPG Pra Jabatan yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen (berdasarkan standar kompetensi lulusan melalui tes penguasaan SKL) • Kurikulum matrikulasi adalah kurikulum S1 kependidikan (dapat berupa matrikulasi matakuliah akademik kependidikan, maupun akademik bidang studi)

  21. AlurSeleksidanMatrikulasi

  22. Disain Program PPG *) Lulusan S1/DIV Non Kependidikan dapat mengikuti Program PPG jika kompetensi Akademik Kependidikan dan Akademik Bidang Studi sama dengan S1 Kependidikan

  23. ProgramPPG SistemPembelajaran Program PPG • Perkuliahan dalam bentuk workshop SSP(subject specific pedagogy)untuk menyiapkan perangkat pembelajaran di sekolah (RPP Bahan Ajar, Media Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, dsb), dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, dinilai secara objektif dan transparan. • Praktek pengalaman lapangan program PPG dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

  24. ......n .....n Kampus Sekolah PPL RPP 4 WS RPP 4 PPL RPP 3 WS RPP 3 PPL RPP 2 WS RPP 2 PPL RPP 1 WS RPP 1 PPL POLA NON BLOK

  25. PPL POLA BLOK (36 – 40 SKS) PPL SEMESTER II WORKSHOP SSP SEMESTER I

  26. PPL POLA BLOK PPG (18 – 20 SKS) WORKSHOP SSP PPL

  27. ProgramPPG Uji Kompetensi • Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja, ditempuh setelah peserta lulus semua program PPG. • Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi/jurusan penyelenggara dengan berorientasi pada portofolio (kumpulan SSP). • Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi/jurusan dengan penguji berasal dari dosen program studi dan wakil dari organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional, kompeten, dan relevan. • Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang dikeluarkan oleh LPTK.

  28. Tabel: KomponenPenetepanKelulusan PPG

  29. Nilai Akhir dan Pembobotan Nilai akhir dihitung dengan menggunakan rumus: 30W + 40P + 30UK 100 Keterangan: W = Nilai Kegiatan Workshop P = Nilai Kegiatan PPL UK = Uji Kompetensi, yang terdiri atas Uji Tulis dan Uji Kinerja. Uji kinerja adalah ujian praktik PPL.

  30. Supervisi, Monitoring, dan Penjaminan Mutu Program PPG • Supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPG dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin mutu program PPG. • Penjaminanmutuharuskhas Program PPG

  31. Persiapan PPG di LPTK • PeningkatanKapasitas SDM • PengembanganInstrumenSeleksi • PengembanganRancanganMatrikulasi • Pengembangan Model Workshop SSP • Penetapanbebanbelajar PPG • PengembanganPanduan PPL PPG • Kemitraandengansekolahmitra • PengembanganSistemPenjaminanMutu PPG • OptimalisasikomunikasiJurusan/Prodisejenis/ serumpun Penyamaanpersepsitentang Program PPG PraJabatan Implementasi Program PPG PraJabatan RestrukturisasiKurikulum S1 dan PPG

  32. Prioritas Program Persiapan Program PPG di LPTK • Pemantapan kelembagaan dan tata kelola PPG (Universitas, Fakultas, dan Program Studi) • Revisit, revisi dan restrukturisasi Kurikulum Pendidikan Akademik (S1) dan Pendidikan Profesi. Kurikulum Akademik akan digunakan sebagai rujukan PPKHB dan Matrikulasi • Penguatan Kapasitas SDM (Pelatihan Workshop SSP, microteaching, PPL, sistem evaluasi dan uji kompetensi)  Dosen Mapel, Dosen Pembimbing dan Guru Pamong • Penyiapan (penguatan) infrastruktur penunjang PPG ( R Workshop, laboratorium, R Microteaching, Referensi, dsb) • Sistem Penjaminan Mutu PPG

  33. Melengkapi Panduan Pendukung Program PPG • PanduanRekrutmenmahasiswa PPG • PanduanTeknisImplementasi Per ProdidenganmengacupadaPedoman yang dikembangkanolehDitKetenagaanDitjenDikti (SistemPembelajaran, Peer dan Microteaching, PPL, danUjiKompetensi) • DokumenSistemPenjaminanMutu PPG • KebijakanAkademik Program PPG • StandarMutu Program PPG • ProsedurKerja/SOP • InstrumenMonev • Dokumen lain yang dianggappentingdanperlu

  34. KEBIJAKAN KEMDIKNAS • Prioritas implementasi Program PPG diawali untuk guru dalam Jabatan • Kuota guru ditetapkan berdasarkan data guru yang tidak memiliki peluang memperoleh sertifikat pendidik melalui PF (data PMPTK) • Prodi yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program PPG untuk sementara yang mendapatkan kuota untuk tiap Provinsi (dan atau disekitarnya) • Untuk Persiapan PPG Ditnaga memberikan bantuan dana ke LPTK melalui Revitalisasi PPG

  35. Program Ditnaga (2010) Ditjen Dikti terkait PPG • Penguatankapasitas LPTK penyelenggara PPG melalui Dana Revitalisasi PPG • AkansegeramenetapkanProdipenyelenggara PPG Daljab • SosialisasidanPelatihan: • KeDinasPendidikanuntuksistemRekrutmendanKerjasamadengan LPTK (sudah dilaksanakan) • Ke LPTK  Prodi yang dinyatakanmelaksanakan PPG: Pelatihansistemrekrutmen, workshop SSP, PPL danUjiKompetensi • Monev

  36. Persyaratan PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG

  37. Persyaratan Penyelenggara PPG • Memiliki program studi kependidikan S-1yang: • Sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan. • Terakreditasioleh BAN-PT dengan nilai minimal B. • Memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 orang berkualifikasi doktor (S-3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 orang berkualifikasi Magister (S-2)dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau serumpun dengan program PPG yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.

  38. Persyaratan Penyelenggara PPG Lanjutan... • Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SPM untuk menunjang penyelenggaraan program PPG; • Memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif; • Memiliki laporan ED dan penjaminan mutu, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; • Memiliki Unit Program Pengalaman Lapangan (PPL), sekolah laboratorium, dandiutamakan yang telah melaksanakan program Penugasan Dosen ke Sekolah (PDS)

  39. Persyaratan Penyelenggara PPG Lanjutan... • Memilikijaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah yangterakreditasi minimal B dan memiliki guru pamong yang mampu memberikan bimbingan profesional serta dituangkan dalam nota kesepahaman. • Dalam hal tidak ada LPTK yang menyelenggarakan program studi tertentu yang diperlukan, Menteri dapat menetapkan LPTK sebagai penyelenggara PPGuntuk bekerjasama dengan perguruan tinggi/fakultas yang memiliki program studi yang sama dengan bidang studi tersebut dan terakreditasi minimal B;

  40. Persyaratan Dosen Program PPG • Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program Magister (S-2). Minimal salah satu strata pendidikan yang bersangkutan dalam bidang kependidikan sesuai dengan mapel yang diajarkan. • Dosen pada program PPG kejuruan selain memiliki kualifikasi sebagaimana butir di atasdiutamakan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan mapel yang diajarkan.

  41. Penetapan LPTK • Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal. • Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun. • LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

More Related