BAB IX RENCANA STRATEGIS PGRI

1. BAB IXRENCANA STRATEGIS PGRI

2. Jumlahanggota PGRI yang cukupbesar • Strukturorganisasi yang meratameliputiseluruhwilayahsampaikedesa‑desa; • Semangatkekeluargaan, kebersamaan, dankesetiakawananorganisasiparaanggotasertapengurusnyamasihcukupbaik; • Memilikisemangatjuangdanintegritas yang tinggi; • Dengan modal sejarah yang panjangsertapengalaman yang relatipbanyak,; • Tempatberkarya/pengabdiananggota PGRI tersebardiseluruhKabupaten-kota • Pengakuanataseksistensi PGRI olehorganisasiprofesi lain masihtetaptinggi, Kekuatan

3. Kelemahan Dengankurangnyakomunikasiantarapengurusdananggotamasihbanyak yang menanyakanmanfaatorganisasibagiparaanggota. Hanyasedikitpengurus PGRI yang secarasungguhsungguhmengelolaorganisasisecaraprofesionaldengankepedulian yang relatiftinggi.. Di semuatingkatkepengurusanterdapatkelemahanmanajemendenganbelumdapatditerapkanmanajemenorganisasi modern yang efektif. Konsep, gagasan, danpemikirantentangpembangunanpendidikanpadaumumnyadanbidangtenagakependidikanpadakhususnyajarangdatangdariorganisasi PGRI.. Kelemahanyang klasikdanutamaadalahdibidangsarana, prasarana, dandana.

4. Peluang Amandemen UUD 45 tentangpendidikan; sertalahirnya UU Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan. Program PendidikanUntukSemua (Education For All) yang dilancarkanduniadan program wajibbelajarPendidikanDasar 9 tahunbagi Indonesia merupakanpeluangbagi PGRI untukberperansertasecaraaktifdalammenanganipendidikan. Dalamkondisisosial yang rawanterhadapdisintegrasibangsa, peluangdanjatidiri PGRI sebagaiorganisasi yang bersifatunitaristis, yang tidakmembedakanasalusul, suku, agama, aliranpolitik, status, dantingkatpendidikanmenjadisemakinpenting. UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentangSisdiknas, PeraturanPemrintah Nomor:74 tahun 2008 tentang Guru merupakanlandasanhukum yang kuatdalampenataandanpenanganan guru. Masyarakatumummasihmemberikan rasa hormatterhadapprofesi guru sebagaiorganisasi yang unitaristik, independen, dan non politikpraktis

5. Ancaman PGRI akanmakindituntutlebihberperanlagiataubahkanmungkinakanadagugatandanhujatanatasbeberapaperilakupengurus yang kurangterpuji. Padamasakinidanmasamendatangakanmenggangguposisi, kedudukan, dankebersamaan PGRI sebagaiorganisasiprofesi. Terbuka kesempatandankebebasanbagiparaanggotauntukmembentukorganisasi guru diluarPGRI. Sebagaidampakperkembanganilmupengetahuandanteknologidan era globalisasiakanmasuktenagadanbudayaasing yang akanmenyaingidanmungkineksistensiperguruannasionalakanterancam. Denganmeningkatnyaupayakebebasan, keterbukaan, dankesadaran/ penegakkanhukumakanmakinbanyakpencarikeadilanmelaluiupayahukumterhadappara guru ataupimpinandinaskependidikan yang dianggapmelanggarhukum. Terkaitdengansemakinintensifnyaotonomidaerah yang belumdiikutikesiapanpemerintahdaerahdanmasyarakat; akandirasakanolehanggotadanakanberdampakpadaorganisasi PGRI.

6. Landasan PGRI Landasanhukum Pancasila Undang-UndangDasar 1945 termasukPembukaan, Penjelasan, danAmandemennya. Undang -Undang UU No.8 Tahun 1985 tentangOrganisasiKernasyarakatan UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikatPekerja UU No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen. PP Nomor: 27, 28, 29, 30 tahun 1990. PP Nomor: 72, 73 tahun 1991. PP Nomor: 38, 39 tahun 1992. PP Nomor: 70 tahun 1991. PP Nomor: 19 tahun 2005. PP Nomor: 74 tahun 2008 tentang Guru. KeputusanPresiden No. 78 tahun 1994 tentangHari Guru Nasional. Organisasional : AD / ART PGRI hasilkongres XIX Keputusankongres PGRI XIX tahun 2003

7. Landasanoperasional Otonomidaerahharusdilaksanakanberlandaskansolidaritaspersatuandankesatuanbangsasertakeadilan b. Otonomidaerahharusdapatmeningkatkankesejahteraanekonomidansosialseluruhrakyat yang padagilirannyaharusmenjamin rasa keadilandanperlindunganhukum yang samabagisemuaorang. c. PGRI berpegangpadasikapsertakebijakandasarbahwaotonomidaerah: (1) tidakbolehmenurunkanderajatpendidikandasaruntuksemua, kesehatanrakyatkeseimbanganlingkunganhidup, dankesejahteraansosialbagisemuapenduduk; (2) tidakbolehmenelikungsertamengingkaridemokrasi, transparansi, dantanggungjawab; (3) harusmenjaminkeadilandanpersamaanbagisemuaumatmanusia; (4) harusmenghormatidanmelindungihak-hakdasarrakyat; (5) haruslebihmenjamintercapainyapendidikandasar yang berkualitasdanbebasbiayabagisemuaanak; (6) harusmemberibuktinyatadanefektifbagipeningkatanharkat, martabat, dankesejahteraan guru didaerah; (7) harusmemberikanperlindungandankebebasanprofesibagi guru sertatenagakependidikanlainnyadalammelaksanakanpembangunanpendidikandidaerah; dan (8) harusmelaksanakansemuakebijakanotonomidaerahmelaluiproses yang transparan, demokratis, bertanggungjawab.

8. d. Tujuanpembangunanpendidikannasionalharussejalandan sating mendukungdengantujuanpendidikan yang ditetapkansecara universal dandilaksanakandengandemokratis, menghormatisertamelindungihak-hakasasimanusia, danmenumbuhkansikap yang mendukungupayaperdamaiandunia. e. PendidikanuntukSemua (Education for All) danPeningkatanMutuPendidikanuntuksemuarakyat Indonesia harusmenjadi program utamapembangunanpendidikannasionaldengansegala program pendukungnya. f. PGRI tetapberpendirianbahwaanggaranpendidikan yang layakadalah minimal 6% dari GNP atausekurangkurangnya 20% dari APBN/APBD agar pendidikandasar yang bermutubagisemuaanak Indonesia dapattercapai. Penggunaananggaranpendidikan yang tersediaharusdimanfaatkansecaratransparan, terukursertaterarahbagisemuakepentinganpendidikandasar yang bermutuuntukrakyatbanyak (public expenditure on education sector). g. Rekomendasi ILO/UNESCO tahun 1966 tentang “Status Guru” menjadiacuandasardalamupayapeningkatanharkat, martabat, dankesejahteraan guru yang harustercermindalamberbagaikebijakanbaikpemerintahpusatmaupundaerahdalammenanganiperlindungandanpeningkatanharkatdanmartabat guru. h. Langkahdanperjuangan PGRI meningkatkanharkat, martabat, dankesejahteraan guru dilakukanmelaluiprinsipdanasasperjuanganserikatpekerjadengantetapbertumpupadajatidiri PGRI dansejalandengansifatdanhakikatprofesi guru. Dengandemikian, unjuk rasa danpemogokanadalahupayaterakhir yang bolehdilakukan PGRI dengantetapmengedepankankepentingananakdidik, kesantunan, danketertiban.

9. Azas PGRI Pancasiladan UUD 1945 Unitaristik Independen Profesional Non partisan Kejuangan Kebermanfaatan KebersamaandanKekeluargaan KesetiakawananSosial Demokrasi

10. Nilai-NilaiUtama PGRI MemegangteguhPancasiladan UUD 1945 Unitaristik, independen, dannonpartisan. Membangunpersatuan, kesatuan, dankebersamaan Membangunsolidaritasdansoliditas guru yang kuatdanbersatu Mengedepankanmutudankomitmenmoral Menjunjungtinggiprofesionalismeorganisasidalammemajukanpendidikan Disiplin, tertib, danbertanggungjawabdalammelaksanakantugas. Membelahakdanmartabatanggotaprofesi Membangundanmengedepankankekeluargaan, persatuan, danmusyawarahdalammufakat Memotivasianggotadalammelaksanakantugasdankewajibansertamenegakkandisiplindalammeningkatkanmutupendidikan.

11. SoaldanTugas Jawablahsoal-soaldankerjakantugas-tugasdibawahini 1. PGRI memilikikekuatan. Berilahpenjelasanbagaimanamenggunakankekuatanuntukmeningkatkanmutupendidikan. 2. PGRI memilikikelemahan. Berilahpenjelasanbagaimanamengurangikelemahanuntukmeningkatkanmutupendidikan. 3. PGRI memilikipeluang. Berilahpenjelasanbagaimanamerebutpeluangdanmemanfaatkankesempatanuntukmeningkatkanmutupendidikan. 4. PGRI memilikiancaman. Berilahpenjelasanbagaimanamenghindariancamanuntukmeningkatkanmutupendidikan. 5. Buatlahsuatukaryatulishurufarial, font 12, spasi 1,5, dan minimal 2 halamankuartodenganpilihantopik: a. Landasahukum PGRI modal dasarorganisasiuntukmenjalankanrodaorganisasi; b. Program PGRI untukmeningkatkanpemerataanpendidikan. c. Anaklembaga PGRI sebagaiinstrumenmemajukanduniapendidikanpersekolahan. d. LKBH PGRI memikultanggungjawabmeningkatkanmartabat guru Indonesia.