1 / 14

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Muhammad Bahrul Ilmi , S. E Lecturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School – STIE Surakarta. TARIF PAJAK. HASIL BPHTB. DASAR HUKUM. OBJEK PAJAK. CARA HITUNG. SUBJEK PAJAK. DASAR HUKUM.

Download Presentation

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Muhammad BahrulIlmi, S. E Lecturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School – STIE Surakarta

  2. TARIF PAJAK • HASIL • BPHTB • DASAR HUKUM • OBJEK PAJAK • CARA • HITUNG • SUBJEK PAJAK

  3. DASAR HUKUM • Undang – UndangNomor 21 tahun 1997 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang – UndangNomor 20 tahun 2000 tentang Bea PerolehanHakAtas Tanah danBangunan. • PP No 111 tahun 2000 tentangPengenaan BPHTB karenawarisdanHibah • PP No 112 tahun 2000 tentangPengenaan BPHTB karenapemberianHakPengelolaan • PP no 113 tahun 2000 tentangpenentuanbesarnya NPOPTKP BPHTB

  4. OBJEK PAJAK • Pemindahan hak karena : 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10.penggabungan usaha;

  5. OBJEK … 11.peleburan usaha; 12.pemekaran usaha; 13.hadiah. • Pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. di luar pelepasan hak.

  6. Kecuali . . . • Perwakilandiplomatik, konsulatberdasarkanasasperlakuantimbalbalik • Negara untukpenyelenggaraanpemerintahandanatauuntukpelaksanaanpembangunangunakepentinganumum • Badanatauperwakilanorganisasiinternasional yang ditetapkandenganKeputusanMenteridengansyarattidakmenjalankanusahaataumelakukankegiatan lain diluarfungsidantugasbadanatauperwakilanorganisasitersebut • Orangpribadiataubadankarenakonversihakataukarenaperbuatanhukum lain dengantidakadanyaperubahannama • Orangpribadiataubadankarenawakaf • Orangpribadiataubadan yang digunakanuntukkepentinganibadah

  7. Yang menjadisubjekpajakadalahorangpribadiataubadan yang memperolehhakatastanahdanataubangunan

  8. TARIF PAJAK DITETAPKAN SEBESAR 5 % (LIMA PERSEN)

  9. DASAR PENGENAAN PAJAK NilaiPerolehanObjekPajak (NPOP) dalamhal : • Jualbeliadalahhargatransaksi • Tukarmenukaradalahnilaipasar • Hibahadalahnilaipasar • Hibahwasiatadalahnilaipasar • Warisadalahnilaipasar • Pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnyaadalahnilaipasar • Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihanadalahnilaipasar • Peralihanhakkarenapelaksanaanputusan hakim yang mempunyaikekuatanhukumtetapadalahnilaipasar

  10. iPemberianhakbaruatastanahsebagaikelanjutandaripelepasanhakadalahnilaipasariPemberianhakbaruatastanahsebagaikelanjutandaripelepasanhakadalahnilaipasar • Pemberianhakbaruatastanahdiluarpelepasanhakadalahnilaipasar • Penggabunganusahaadalahnilaipasar • Peleburanusahaadalahnilaipasar • Pemekaranusahaadalahnilaipasar • Hadiahadalahnilaipasar • Penunjukanpembelidalamlelangadalahhargatransaksi yang tercantumdalamRisalahLelang • Apabila NPOP huruf a sampai n tidakdiketahuiataulebihrendahdaripadaNilaiJualObjekPajak yang digunakandalampengenaan PBB padatahunterjadinyaperolehan, dasarpengenaanpajak yang dipakaiadalahNJOP PBB • Apabila NJOP PBB belumditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkanolehMenteri

  11. Contoh a s/d n Pak Bachtiarmembelibangunandantanahdengan NPOP Rp. 150.000.000, NJOP daritanahdanbangunantersebutsebesarRp. 250.000.000. Maka yang dikenakansebagaidasarpengenaan PBHTB adalahRp. 250.000.000 danbukanRp. 150.000.000

  12. RUMUS BPHTB = NilaiPerolehanobjekPajakKenaPajak x Tarif = (NPOP – NPOPTKP) x 5 %

  13. HITUNG Pak AnjarmembelitanahdanbangunandengannilaiperolehanobjekpajakRp. 90.000.000. SedangkanNilaiPerolehanObjekPajakTidakKenaPajak yang berlakudikabupaten/kotatersebutRp. 87.000.000

  14. TEMPAT PAJAK TERUTANG Tempatpajakterutangadalahdiwilayah : 1. Kabupaten 2. Kota, atau 3. Propinsi

More Related