PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK

1. TATA CARA MEMPEROLEH TANAH PEMBEBANAN HAK(HGB DAN HAK PAKAI)DI ATAS TANAH HAK MILIK

2. PEMBEBANAN HGB DIATAS TANAH HAK MILIK Pasal 24 PP 40 TAHUN 1996 (1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana diaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. (3) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

3. PEMBEBANAN HAK PAKAI DIATAS TANAH HAK MILIK Pasal 44 PP 40 TAHUN 1996 (1) Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. (3) Hak pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

4. TATACARA PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT PENAFSIRAN KETENTUAN PASAL 45 PP NOMOR 24 TAHUN 1997, TENTANG PENDAFTARAN TANAH Kepala Kantor Pertanahanmelakukanpendaftaranpembebananhak YANG HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT : a. sertipikatatausuratketerangantentangkeadaanhakatastanahsesuaidengandaftar-daftar yang adapada Kantor Pertanahan; b. perbuatanhukumsebagaimanadimaksud HARUS dibuktikandenganakta PPAT (AKTA PEMBEBANAN HAK) c. dokumen yang diperlukanuntukpendaftaranpembebananhak yang bersangkutanlengkap; d. dipenuhisyarat lain yang ditentukandalamperaturanperundang-undangan yang bersangkutan; e. tanah yang bersangkutan BUKAN merupakanobyeksengketadiPengadilan; f. perbuatanhukum yang dibuktikandenganakta PPAT TIDAK BATAL atau DIBATALKAN olehputusanPengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap; atau g. perbuatanhukumsebagaimanadimaksud TIDAK dibatalkanolehparapihaksebelumdidaftaroleh Kantor Pertanahan.

5. MENURUT KETENTUAN HUKUM TANAH NASIONAL PEMBEBASAN/PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH

6. PELEPASAN HAK Adalah perbuatan hukum melepaskan hubungan hukum Antara Subyek hak atas Tanah Dengan Tanah yang di-haki (dimilikinya)

7. BAGAIMANA PROSEDUR FORMAL PELEPASAN HAK? Melalui : • MUSYAWARAH SECARA FAIR • KESEPAKATAN DIANTARA PARA PIHAK • UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MELEPASKAN HAK (PELEPASAN HAK ATAS TANAH)

8. BAGAIMANA PROSEDUR SUBSTANSIAL PELEPASAN HAK? • ADA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN (KOMPENSASI) • ADA PERBUATAN HUKUM PELEPASAN HAK • DILAKUKAN BERSAMAAN (SERENTAK-BERSAMAAN) • DIBUKTIKAN DENGAN PERJANJIAN PELEPASAN HAK

9. PIHAK YG AKAN MENGUASAI TANAH SKEMA PELEPASAN HAK MUSYAWARAH SEPAKAT BAYAR KOMPENSASI PELEPASAN HAK

10. ALASAN PENGGUNAAN PROSEDUR PELEPASAN HAK • Adanyakebutuhan Tanah dipihak yang akanmenggunakan Tanah • Pemilik Tanah bersediamelepaskanhaknya • Karenaupayaperolehantanahmelaluiupayapemindahanhaksecaralangsungtidakdapatdilakukanmengingat status hukum (personal status) pihak yang akanmenguasaitanahtidakmemenuhiSyaratsebagaipemeganghak vide UUPA Pasal 26 ayat(2), 30 ayat(2), 36 ayat(2)