Filosofi Perkreditan & Proses Kredit Business Banking

1. FilosofiPerkreditan & Proses Kredit Business Banking

2. AGENDA Terminologi 1 Doktrin & Budaya Perkreditan Limit Kewenangan & Prinsip One Obligor Agunan & Agunan Pihak ke-3 Covenant Normal Credit Process Proses Kredit Program & Non Program Proses Disbursement Segmentasi 4 5 6 3 7 2 8 9

3. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta dapat memahami bahwa setiap pemberian kredit harus sesuai ketentuan yang diatur dalam KPBM dan SPK Peserta dapat memahami doktrin perkreditan dan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit Peserta dapat memahami proses kredit mulai tahap inisiasi kredit, verifikasi, analisis, keputusan & pencairan kredit 2 3 1

4. Filosofi Perkreditan

5. Terminologi Rangkuman istilah-istilah yang umum digunakan di Bank Mandiri dan disusun berdasarkan istilah/definisi yang digunakan dalam kebijakan, standar prosedur/pedoman, manual produk, petunjuk teknis, dan ketentuan lain yang relevan dengan kegiatan perbankan Kredit Modal Kerja : fasilitaskredit yang diberikanuntukmemenuhikebutuhan modal kerja yang habisdalamsatusiklususaha, termasuknamuntidakterbatasuntukmembiayai inventory/piutang/proyek yang menurutevaluasi Bank layakuntukdibiayai. KreditInvestasi : fasilitaskredit yang diberikanuntukmembiayaikebutuhanbarang-barang modal dalamrangkarehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirianproyekbarudanataukebutuhankhususterkaitinvestasi

6. Terminologi Cont. Kredit Jk Pendek : fasilitas kredit dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kredit Jk Menengah : fasilitas kredit dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Kredit Jk Panjang : fasilitas kredit dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Limit Kredit : batas maksimum kredit yang dapat ditarik oleh nasabah atau sejumlah uang yang disediakan pihak Bank kepada peminjam tertentu. Baki Debet : jumlah pokok kredit kepada nasabah menurut pembukuan Bank pada tanggal laporan (telah mempertimbangkan pelunasan kredit). Revolving : fasilitas yang penggunaan/penarikan dan pelunasannya dapat dilakukan berulang kali selama jangka waktu fasilitas. Non Revolving : fasilitas yang penggunaan/penarikan dananya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan terhadap pelunasan yang telah dilakukan tidak dapat digunakan kembali. Penarikan maupun pelunasan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus.

7. Terminologi Cont. Cash Loan : fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk tunai atau dengan pemindahbukuan dan secara Non Cash Loan : fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk penanggungan (kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari) sehingga tidak dilkaukan penarikan tunai atau pemindahbukuan, dan dengan demikian belum secara effektif merupakan hutang nasabah terhadap Bank serta pembukuan fasilitas tersebut tercatat dalam rekening administratif (off balance sheet). Covenant : persyaratan kredit yang ditentukan Bank dan disetujui debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu selama fasilitas kredit berjalan. Credit Checking : media verifikasi reputasi calon debitur untuk meyakini kondisi usaha calon debitur. Credit checking dapat dilakukan melalui bank checking dan trade checking.

8. Terminologi Cont. • Agunan : 1. Aktiva dalam bentuk properti, surat berharga atau harta lain yang terikat sebagai jaminan untuk mendukung penerbitan obligasi, surat utang atau pinjaman. • 2. Hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan oleh debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai second way out guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit atau addendumnya. • Risk Acceptance Criteria: ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pre-screening pemrosesan kredit. • Kredit Program : program penyaluran kredit kepada sekelompok (calon) debitur sejenis (homogen) yang menjadi target market dengan Risk Acceptance Criteria (RAC), fitur dan ketentuan khusus produk yang dituangkan dalam Manual Produk. • Four Eye Principle : pemutusan kredit yang minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang berasal dari business unit dan risk management unit yang saling independen satu dengan lain.

9. KETENTUAN PERKREDITAN • Hierarki Ketentuan Perkreditan BM • KPBM, Artikel 100 - Struktur Manual Perkreditan • KMRBM (Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri) Prinsip2 pengelolaan risiko, metodologi & pengukuran risiko • KPBM (Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri) Filosofi/doktrin perkreditan yg disesuaikan dg best practise & peraturan lainnya • SPK per segmen Standar proses pemberian kredit, meliputi proses inisiasi, pengaturan kewenangan, mekanisme persetujuan Manual Produk • MP&P Kebijakan yg bersifat mendesak & strategis, bersifat sementara (maks 6 bulan)

10. KETENTUAN PERKREDITAN Ketentuan Eksternal Bank Indonesia/Regulator (PBI dan SE BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang Undang (Perpajakan, PT, Koperasi, Ketenagakerjaan dan lain lain) Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah)

11. DOKTRIN PERKREDITAN Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank yang mengandung risiko. Kredit yang diberikan akan berkualitas, apabila risiko atas pemberian kredit dimaksud dapat diantisipasi dan dapat dikontrol dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Oleh karenanya pemberian kredit harus didasarkan pada credit acceptance criteria yang jelas. Risiko Kredit 1 Kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil debitur, sehingga dapat memperbaiki/ meningkatkan kinerja usaha debitur dan kredit dapat dikembalikan kepada bank dengan tepat waktu dan menguntungkan bank. • Setiap pemberian kredit harus didasarkan pada pertimbangan bahwa : • Nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut. • Kegiatan usaha nasabah akan tetap berlangsung, baik dalam kondisi ekonomi normal (good times) maupun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik (bad times). Pemberian kredit tidak sepenuhnya hanya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan kredit atau standar prosedur kredit yang berlaku, tetapi harus juga mempertimbangkan common sense dan good judgement berdasarkan informasi dan data yang memadai. Pertimbangan yang matang, pengalaman dan pemahaman yang mendalam terhadap hal yang common senses dalam pemberian kredit adalah kunci sukses dalam pemberian kredit. Keingintahuan terhadap kondisi usaha nasabah pada awal proses pemberian kredit adalah sangat penting.

12. DOKTRIN PERKREDITAN Credit Acceptance Criteria Risiko Kredit 1 Meningkatkan Kinerja Usaha Kebutuhan Riil Debitur 2 • Kemampuan mengembalikan kredit • Kegiatan usaha berkesinambungan Kredit harus dapat dikembalikan 3 Common Sense dan Good Judgment Petunjuk Pelaksanaan Kredit atau Standar Prosedur Kredit 4 Know Your Customer’s Business Pertimbangan, Pengalaman dan Pemahaman 5

13. DOKTRIN PERKREDITAN Aspek 5 C Dalam melakukan evaluasi pemberian kredit, bank mempertimbangkan aspek-aspek mengenai karakter/watak/sifat dari (calon) debitur, dana/modal yang dimiliki (calon) debitur, kemampuan (calon) debitur dalam menjalankan usaha, agunan yang diserahkan serta kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha (calon) debitur. 6 Bank harus lebih hati-hati terhadap permohonan kredit yang membutuhkan persetujuan cepat (a hurry-up loan), karena kredit tersebut dapat menimbulkan masalah bagi bank. Hurry Up Loan 7 Tergantung Guanrator Bank agar berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur yang sumber pengembaliannya tergantung kepada penjamin (guarantor). 8 Dalam menilai manajemen perusahaan debitur, bank tidak cukup hanya menerima informasi dari manajemen saja (don’t take the borrower’s word alone), tetapi harus menggali informasi lebih dalam lagi tentang perusahaan tersebut secara menyeluruh, dengan melakukan kunjungan ke lokasi proyek/kantor nasabah Penilaian terhadap Manajemen 9 • Analisa keuangan/trend ratio merupakan salah satu faktor kunci dalam proses pemberian kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisa keuangan : • Validitas asumsi yang digunakan dalam analisa keuangan agar diuji kewajarannya. • Pastikan bahwa proyeksi cash flow adalah cukup reasonable dan konsisten terhadap kinerja historical • Pendapat dan catatan-catatan auditor dalam laporan keuangan debitur. Analisa Keuangan 10

14. DOKTRIN PERKREDITAN Aspek 5 C Character; Capital; Capacity; Collateral; Condition of Economy 6 Membutuhkan persetujuan cepat (hurry-up loan) Hurry Up Loan 7 Sumber pengembalian tergantung penjamin (guarantor) Guarantor 8 Don’t take the borrower’s word alone Penilaian terhadap Manajemen 9 • Validitas asumsi • Proyeksi reasonable • Catatan auditor Analisa Keuangan 10

15. DOKTRIN PERKREDITAN Jangan memandang bahwa agunan sebagai pengganti sumber pengembalian kredit, karena pada prinsipnya sumber pengembalian kredit harus berasal dari cash flow perusahaan. Agunan bukan first way out 11 Dalam mengevaluasi agunan, faktor yang harus dipertimbangkan adalah : aman secara yuridis, dapat dikontrol, mudah dipasarkan dan mempunyai nilai ekonomi yang memadai. Evaluasi agunan 12 Dokumen kredit merupakan sumber informasi dalam setiap proses pemutusan kredit, oleh karenanya dokumen kredit harus lengkap/ dan memenuhi syarat serta disimpan dengan aman dan tertib, Dokumen Kredit 13 Kredit menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh implementasi proses kredit yang kurang memenuhi syarat antara lain : ketidakcukupan data untuk credit checking, kurang antisipasi terhadap perkembangan faktor eksternal, dokumentasi yang kurang proper dan kurang perhatian terhadap hal-hal yang lebih detail. Kredit Bermasalah 14 Pejabat Kredit Harus Sensitif Setiap pejabat kredit harus sensitif terhadap perubahan-perubahan baik yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang dapat mempengaruhi kualitas kredit yang telah diberikan. 15

16. DOKTRIN PERKREDITAN Agunan bukan first way out Cash Flow 11 Aman (yuridis), dapat dikontrol, marketable, ada nilai ekonomi Evaluasi agunan 12 Lengkap dan memenuhi syarat Simpan dengan tertib Dokumen Kredit 13 Data untuk credit checking Antisipasi faktor eksternal Dokumentasi proper Perhatian yang lebih detail Kredit Bermasalah 14 Perubahan di dalam maupun di luar perusahaan Pejabat Kredit Harus Sensitif 15

17. DOKTRIN PERKREDITAN Early Warning Signal Bank harus tanggap terhadap early warning signal yang tercermin dari kondisi bisnis nasabah, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal dan segera mengambil tindakan penyelamatan dengan solusi yang tepat dan terbaik dari pilihan aternatif yang ada. 16 Proses pemberian kredit merupakan rangkaian tahapan yang bersifat terintegrasi secara end to end process, yang harus dilalui dan saling terkait dimulai dari inisiasi kredit, evaluasi dan persetujuan kredit serta monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah. Proses Kredit (end to end process) 17 Setiap pejabat kredit harus menggunakan istilah perkreditan yang standar (common credit language). Oleh karena itu, setiap pejabat kredit harus memahami dan melaksanakan kebijakan, prosedur & ketentuan pelaksanaan kredit yang ada, secara konsisten dengan komitmen yang tinggi. Istilah Standar (common credit language) 18

18. DOKTRIN PERKREDITAN Early Warning Signal Kondisi Bisnis Nasabah (internal-eksternal) 16 Proses Kredit (end to end process) Inisiasi – Evaluasi – Persetujuan – Monitoring – Penyelesaian Krd Bermasalah 17 Pejabat Kredit Memahami & Melaksanakan Prosedur & Ketentuan Kredit Istilah Standar (common credit language) 18

19. Budaya Perkreditan • Tidak ada Conflict of Interest • Obyektif, independen dan bertanggung jawab • Melakukan dual control pada setiap proses • Kredit diputus secara four-eye • Konsisten melaksanakan prinsip kehati-hatian • Taat dan displin terhadap peraturan • Memonitor secara intensif dan berkesinambungan • Proaktif menindaklanjuti signal-signal risiko • Know Your Customer (KYC) • Memberikan pelayanan profesional dan proporsional

20. PRINSIP KEHATI-HATIAN PERKREDITAN • Four Eye Principle • Prinsip Konsolidasi Eksposur • Prinsip One Obligor • Prinsip mengenal Nasabah (Know Your Customer) • Self Financing • Prinsip Dasar Evaluasi Kredit • Prinsip Penetapan Kualitas Aktiva Produktif • Prinsip Monitoring dan Pengawasan Kredit • Prinsip Pengelolaan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

21. LIMIT KEWENANGAN BATAS KEWENANGAN MEMUTUS KREDIT BUSINESS BANKING

22. KETENTUAN KELOMPOK PEMINJAM • Pasal 11 UU No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan, sebagaimanadiubahdengan UU No. 10 tahun 1998 • BI menetapkan ketentuan mengenai BMPK, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. • BMPK maksimum 30% dari modal bank Ayat (1) danayat (2) • BI menetapkan ketentuan mengenai BMPK, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada (a) Pemegang Saham (b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta keluarganya (c) pejabat bank lainnya dan perusahaan-perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak tersebut. • BMPK maksimum 10% dari modal bank Ayat (3) danayat (4) • PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006

23. KRITERIA KELOMPOK PEMINJAM • Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain. • Satu Pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam Kepemilikan Saham • Peminjam memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Peminjam lain. Hubungan Keuangan • Salah satu pihak tidak dapat dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan • Ketidakmampuan tersebut menyebabkan cashflow salah satu pihak akan mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya • Direksi, Komisaris dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi Direksi, Komisaris dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam lain. Perangkapan Kepengurusan • Hubungan keluarga yang cukup dekat seperti : Orang Tua, Suami, Istri, Anak dan Menantu. HubunganKeluarga

24. PENGENDALI DALAM KELOMPOK PEMINJAM • Memiliki saham 10% dan merupakan porsi terbesar • Memiliki 25% atau saham perusahaan (secara sendiri atau bersama-sama) • Memiliki hak opsi untuk memiliki saham • Melakukan kerjasama untuk mengendalikan perusahaan • Melakukan kerjasama sehingga mempunyai hak opsi untuk memiliki saham • Memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan Direksi dan atau Komisaris perusahaan lain • Memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain

25. PRINSIP TOTAL EKSPOSURE & ONE OBLIGOR

26. TOTAL EKSPOSURE & ONE OBLIGOR Proses perpanjangan KMK PT Ichal Permata --- Pemutus ? KMK : Rp. 2.000 Jt KI : Rp. 1.000 Jt KMK : Rp. 500 Jt KPR : Rp. 300 Jt

27. CREDIT SCORING & RATING SMESS digunakan sebagai scoring tools dalam proses analisa kredit Business Banking untuk limit s.d Rp. 5 Miliar SCORING Kredit Limit s.d Rp 5 Miliar tidak menggunakan Scoring • Kredit kepada end-user dengan pola Channeling. • Kredit dengan agunan deposito berjangka Bank Mandiri/Cash Collateral. • Kredit kepada Koperasi. • Kredit dalam rangka restrukturisasi. • Kredit program dimana SME Scoring System (SMESS) yang tersedia tidak dapat digunakan sebagai alat pemutus kredit dimaksud. Limit s.d Rp 5 M FINANCIAL RATING : rating berdasarkan penilaian kondisi keuangan (neraca & laba rugi) (calon) debitur selama 2 (dua) tahun terakhir RATING CUSTOMER RATING : financial rating yang telah disesuaikan dengan faktor- faktor kualitatif seperti payment history, industri, kualitas manajemen, business outlook dan lainnya. Limit di atas Rp 5 M FACILITY RATING : perkalian parameter risiko, yaitu loss given default, probability of default (atas dasar Customer Rating) serta exposure at default.

28. AGUNAN Obyek yang dibiayai AGUNAN utamakan fixed asset Obyek yang tidakdibiayai JENIS AGUNAN YG DITERIMA BANK • Benda bergerak, a.l. agunan tunai, piutang dagang, persedian barang, mesin-mesin pabrik yang tidak ditanam. • Benda tak bergerak, a.l. tanah, bangunan, mesin-mesin yang ditanam, hak milik atas satuan rumah susun. • Guarantee.

29. AGUNAN PIHAK KE-3

30. KECUKUPAN AGUNAN Agunan yang diterima diutamakan berupa fixed asset (dalam bentuk tanah dan bangunan). • Besarnya coverage agunan untuk limit kredit non program s.d Rp. 5 Milyar :

31. Fungsi & Tanggung Jawab Officer/Non Officer pemroseskredit Melakukan penyusunan dan merekomendasikan proposal kredit, bertanggung jawab atas kelengkapan data, kebenaran data, akurasi informasi, kualitas analisa dan usulan yang disampaikan kepada pemegang kewenangan memutus kredit / Komite Kredit. KPI ARM • Membantu RM membuat Nota Analisa Kredit (NAK) perpanjangan debitur tepat waktu sesuai prinsip 3 : 2 : 1 • Membantu RM membuat NAK kredit baru sesuai target gross ekspansi RM • Membantu RM untuk mencegah downgrade kredit kolektibilitas 1 ke 2 • Membantu RM untuk meningkatkan (upgrade) kredit kolektibilitas 2A menjadi kolektibilitas 1 • Melaksanakan tugas administrasi special assignment dari RM

32. PRINSIP 3 – 2 – 1

33. Credit Process

34. PROSES KREDIT AnalisaKredit & Keputusan Recovery Collection Write off Inisiasi Potential Customer Compliance & Disbursement Collecting Data Appraisal Monitoring Risk >< BU Retail Risk& SAM CO >< BU Risk >< BU • Business Unit, melalui : • Cluster/Teritorial • Referal Internal & Eksternal • Aliansi/Value Chain • Bersama Com. Risk, menetapkan : • Targeted Customer/ Market • RAC • BU, collect info : • Umum • Usaha • Pemasaran • Keuangan • Trade/BI checking • Credit OperationReview penilaian agunan • Early Warning • Watchlist • Kinerja • Covenant PK & pencairan SPPK • Scoring • RKK • NAK • RKK • Pembina KebijakanPerkreditan : • Menyusun & Update Kebijakan Perkreditan • Assessment Pemberian & Penetapan Limit Kewenangan memutus Kredit • Pembina sistem Integrated Processing System Policy, System & Procedure Group • Pembina sistemdan portfolio management : • Industry Class • Industry Acceptance Criteria • Penyusunan & Kalibrasi Scoring & Rating • Penyusunan & Kalibrasi Watch list tools Credit Risk & Portfolio Management Group

35. CLUSTER & KREDIT PROGRAM Sekelompok (calon) debitur yang menjadi target market padasuatu area tertentudenganjenisusaha yang samaatauberbedadenganmemperhatikankarakteristikdanpotensiwilayah. CLUSTER KREDIT PROGRAM program penyalurankreditkepadasekelompok (calon) debitursejenis (homogen) yang menjadi target market dengan Risk Acceptance Criteria (RAC), fiturdanketentuankhususproduk yang dituangkandalam Manual Produk.

36. SEGMENTASI KREDIT • Badan usaha swasta (bukan anggota group dari Top Obligor) yang mempunyai GAS sampai dengan Rp 50 miliar atau perorangan untuk tujuan produktif, dengan limit kredit di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 10 miliar. • Badan usaha swasta (bukan anggota group dari Top Obligor) yang mempunyai GAS lebih dari Rp 50 miliar, namun memperoleh fasilitas kredit dengan limit sama atau di bawah Rp 10 miliar. • Koperasi untuk tujuan produktif dan anggota koperasi untuk tujuan konsumtif dan produktif (chanelling). • Perkebunan plasma. • Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail non BPR. • Nasabah Kredit Usaha Kecil (KUK). • Nasabah Kredit Agunan Deposito (KAD) perorangan

37. Cr. Ops Group Cr.Ops Group Commercial Risk Commercial Risk Disburse CO Unit BBC Manager Keputusan Disburse CO Unit Pejabat Pemutus (Manager/Team Leader) Keputusan Accept Reject Komite Kredit TL + SCRM/CRMA Reject Letter Accept Verificator Verificator Decline Accept Reject Letter Scoring System Decline Scoring System No Yes/Continue No NAK Initial RAC Yes/Continue NAK RM Initial RAC Appraisal/CO RM Appraisal/CO PROSES KREDIT Proses pemutusan kredit s.d Rp.5 milyar • Kredit dengan limit s.d Rp. 2 Milyar diputus oleh BU only dengan scoring (kewenangan TL) • Kredit dengan limit di atas Rp.2 Milyar diputus dengan melibatkan Risk Management 1. Pemutusan Kredit Limit s.d Rp. 2 M 2. Pemutusan Kredit Limit > Rp. 2 M s.d 5 M

38. Cr.Ops Group Approve Kategori C1 di BU *) + Kategori C1 di Risk Disburse CO Unit Keputusan Reject Komite Kredit TL + SCR/CRMA Reject Letter Minimal B Credit rating No Yes/Continue NAK RM Initial RAC Appraisal/CO PROSES KREDIT ... CONT’ Prosespemutusankreditdiatas Rp.5 milyars.dRp. 10 milyar • Credit rating minimal B diputus oleh Komite Kredit kategori C1, sedangkan untuk rating di bawah B diputus oleh Komite Kredit kategori B. • Rating dan NAK yang digunakan untuk limit kredit Rp 5 – 10 Milyar adalah rating dan NAK yang selama ini digunakan oleh Commercial Banking.

39. BATAS KEWENANGAN MEMUTUS KREDIT KEWENANGAN MEMUTUS KREDIT KOPERASI • Limit s.d Rp. 5 Milyar, diputus oleh pejabat pemegang kewenangan di Business Unit . • Limit diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar, diputus oleh Komite Kredit Minimal Kategori C1. • Dalam hal debitur memperoleh Kredit Program dan Kredit Non Program, pemutusan kredit dihitung secara total exposure sesuai kewenangan memutus Kredit Non Program

40. BATAS KEWENANGAN MEMUTUS KREDIT KREDIT NON PROGRAM

41. PROSES DISBURSEMENT SPPK Ttd PK Cair Buktitertulisbhw Bank telahmeminjamkanuang Hak & Kewajiban • a/d NAK yang tlh di Approve • Tdk Ikat scr Legal • PemberianFas. tgt pd • dipenuhisyarat/kondisi • Ttd SPPK olehPejabat • sesuai AD/ART • Ttd PK & Pengikatan PerjanjianAccessoir # HakTanggungan # Fidusia # Gadai # Hipotik (Kapal 20m3 & Pswt) # Borgtocht (PG & Corp G) Notariil (Rekanan) Di bawah tangan • Satu kesatuan dgn: • SUPK • Syarat2 Umum • Pemb • Rekening • PerjanjianKredit Syarat2 Sahnya Perjanjian: 1. Kesepakatan Bank & Nsbh 2. Kecakapan u/ buat Perjanjian 3. Hal tetentu 4. Sebab yg Halal

42. Persetujuan COMPLIANCE REVIEW MEKANISME COMPLIANCE REVIEW Debitur Credit Operations Unit BANK melalui Bisnis Unit • Debitur menyampaikan surat permohonan untuk efektif / penarikan fasilitas kredit. • Dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. • Bisnis Unit melakukan pengecekan kebenaran / keabsahan dokumen yang diterima dari Debitur. • BU melakukan penelitian mengenai kelayakan penarikan / perkembangan proyek maupun Self Financing yang dipersyaratkan. • Meneruskan ke CO • CO menerima dokumen dan permintaan melakukan compliance dari BU. • CO melakukan compliance review secara formal atas pemenuhan persyaratan. • CO membuat Nota persetujuan pemenuhan persyaratan / penarikan kredit • Penandatanganan PK / Addendum PK • Effektif PK / Aktivasi di sistem • Penarikan Kredit (Loan Disbursement) Bisnis Unit bertanggung jawab untuk melakukan compliance check dan kebenaran materil atas dokumen yang diterima, Credit Operations bertanggung jawab melakukan compliance review dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dokumen.

43. COMPLIANCE REVIEW Kegiatan penelitian dokumen secara formil terhadap syarat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), syarat efektif, syarat penarikan dan atau ketentuan penarikan yang tercantum dalam perjanjian kredit(PK) atau SPPK. Kewenangan Credit Operations dalam melakukan Penelitian formal terhadap persyaratan kredit adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan kredit bukan kepada transaksi kredit. Perbedaan prinsip antara persyaratan dengan ketentuan adalah bahwa persyaratan adalah sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu tindakan hukum dilakukan, sedangkan ketentuan adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh Debitur selama jangka waktu fasilitas kredit dan sampai dengan kredit dinyatakan lunas.

44. COMPLIANCE REVIEW • Credit compliance review berdasarkan pada dokumen; • Credit compliance review tidak melakukan penelitian kebenaran material atas isi suatu dokumen melainkan kebenaran formil atas dokumen tersebut; • Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan credit compliance review diminta dan diperoleh dari bisnis unit; • Pelaksanaan Credit Compliance Review mendasarkan pada syarat (-syarat) dan ketentuan yang tercantum di dalam PK. Asas-asas dalam pelaksanaan Compliance Review Perlu diperhatikan pencapaian tujuan penetapan persyaratan dengan dokumentasi yang disampaikan oleh Debitur.

45. AKTIVASI REKENING PINJAMAN Aktivasi rekening pinjaman dapat dilakukan apabila setelah seluruh dokumentasi Perjanjian Kredit, pengikatan agunan kredit dan seluruh persyaratan efektif atas Perjanjian Kredit yang ditetapkan telah dipenuhi (comply with). Bisnis Unit wajib melakukan penelitian atas pemenuhan syarat-syarat penarikan (compliance check) dan segera meneruskan kepada Credit Operations Unit untuk dilakukan penelitian kembali pemenuhan persyaratan (compliance review) atas pemenuhan persyaratan dan ditindak lanjuti dengan aktivasi rekening pinjaman. Aktivasi rekening pinjaman baik untuk fasilitas KMK maupun fasilitas KI harus didasarkan pada permohonan Debitur yang disampaikan kepada Bisnis Unit dan setelah semua persyaratan dinyatakan comply.

46. COVER NOTE NOTARIS Cover Note (Surat keterangan) notaris bukanlah suatu jaminan dari pihak notaris, tapi merupakan keterangan dari notaris mengenai tindakan dari pihak notaris/para pihak sebagaimana bunyi dari surat keterangan tersebut. • Teliti kesesuaian isi CN dengan persyaratan kredit • Untuk pengikatan agunan apakah notaris telah melakukan pengecekan ke BPN (khusus tanah) atau instansi lainnya. • Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari notaris. • Perhatikan isi CN bukan Cuma janji. • CN diterbitkan oleh notaris yg melaksanakan pekerjaan (berwenang dan dalam scope pekerjaannya)

47. PERSETUJUAN PENCAIRAN KREDIT Pencairan Kredit adalah penarikan dana oleh Debitur berdasarkan ketentuan perjanjian kredit Dilaksanakan apabila : • Berdasarkan penelitian dan keyakinan bank, seluruh syarat-syarat pencairan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit • Bank meyakini bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit antara lain perjanjian kredit, jaminan kredit dan pengikatan jaminan, penutupan asuransi, syarat dokumentasi lainnya telah dipenuhi dan telah memberikan keamanan serta perlindungan hukum bagi Bank. Kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut telah disetujui dan debitur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan perjanjian lainnua atau pada saat kredit dibukukan kedalam neraca bank.

48. PENARIKAN KREDIT MODAL KERJA • Harus memperhatikan syarat- syarat penarikan kredit yang telah disetujui oleh Komite Kredit. • Didasarkan pada Surat Permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan debitur sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku. • Mekanisme penarikan kredit : • a. Cek • b. Bilyet Giro (untuk KMK Revolving) • c. Surat Permohonan Penarikan Kredit (untuk KMK Non • Revolving) atau bukti penarikan oleh debitur atau bentuk lain • yang disetujui oleh pemegang kewenangan.

49. PENARIKAN KREDIT MODAL KERJA KONTRAKTOR • Perjanjian Kontrak antara Debitur dengan Pemberi Kerja Telah dilakukan pengecekan kebenaran / keabsahan kontrak tersebut. • Penarikan Kredit dilakukan dalam jangka waktu kontrak tersebut (belum berakhir). • Penarikan Kredit KMK Kontraktor diperlakukan seperti penarikan Kredit Investasi, yaitu dilakukan compliance review terlebih dahulu oleh Credit Operations Unit. • Hasil penarikan kredit dipindahbuku/ditransfer ke rekg debitur atau rekg yang ditunuk dalam perjanjian kontra serta tidak diberikan cek maupun Bilyet Giro.

50. SYARAT SYARAT PENARIKAN KREDIT INVESTASI BUSINESS UNIT C/O SURAT KEPUTUSAN PENCAIRAN KREDIT • Cek/menliti : • Pemenuhan syarat kredit • pada SPPK dan PK • Kelengkapan dokumen • kredit • Objek dan nilai Investasi • pada F/S dan Appraisal • Report • Tanggung jawab materiil • Review-Cek/teliti kembali : • Pemenuhan syarat kredit • pada SPPK dan PK • Kelengkapan dokumen • kredit • Objek dan nilai Investasi • pada F/S dan Appraisal • Report • Tanggung jawab formal • Dituangkan dalam check list • /compliance review REKENING PINJAMAN NPB ke rekening Supplier (Local Cost) Blokir KI untuk Cadangan pembukaan LC Impor (Import Content) NASABAH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN YANG DITANDA TANGANI PENGURUS BERWENANG • Jumlah kredit yg akan ditarik • Tujuan penggunaan • Harga satuan brg yg akan dibiayai / dibeli • Nama dan No. rekening pemasuk/kontraktor dari obyek yang dibiayai • Tanggal / valuta penarikan. • (Import content)