1 / 56

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal. MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 5:. Tujuan. Mampu memahami dan menyusun Standar Pelayanan Minimal. Isi. Definisi Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Kesehatan Problem Pelaksanaan di Indonesia. Definisi Standar. Oxford dictionary:

meryle
Download Presentation

Standar Pelayanan Minimal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. StandarPelayanan Minimal MATERI INTI 2PokokBahasan 5:

  2. Tujuan • Mampu memahami dan menyusun Standar Pelayanan Minimal

  3. Isi • DefinisiStandarPelayanan Minimal • SPM Bidang Kesehatan • Problem Pelaksanaan di Indonesia

  4. DefinisiStandar • Oxford dictionary: • Standaradalahtingkatkeprimaan, dandigunakansebagaidasarperbandingan • Standaradalahtingkat minimum yang jikadicapaimasyarakatkemungkinanbesarakanpuas • Standardikenalsebagai model untukdicontoh

  5. Donabedian: • Variasi yang dapatditerimadarisuatunormaataukriteria • Kriteriayangditetapkandandigunakanuntukmembandingkanaspek-aspekpelayanan; atau • normayangdigunakanuntukmenilaikinerjapelayanan

  6. Katz & Green: • Pernyataan tertulis tentang harapan spesifik • Standar dibedakan dalam tiga domain: standar tata kelola, standar praktik, dan standar pelayanan

  7. Meissenheimer: • Ukuranbakuterhadapkuantitas, kualitas, nilai/manfaat, • Tingkat kinerja yang diharapkanataudisepakatibersama • Batasan yang dapatditerimaakanadanyavariasiterhadapnormaataukriteria

  8. WHO: • Kaji banding (benchmark) terhadappencapaian yang didasarkanpadatingkatterbaik yang diinginkan • Standarmenjadi model untukdicontohdandapatdigunakansebagaidasaruntukmelakukanpembandingan

  9. Definisistandar(PP 102/2000) • Standaradalahspesifikasiteknisatausesuatu yang dibakukantermasuktatacaradanmetode yang disusunberdasarkankonsensussemuapihak yang terkaitdenganmemperhatikansyarat-syaratkeselamatan, keamanan, kesehatan, lingkunganhidup, perkembanganilmupengetahuandanteknologi, sertapengalaman, perkembanganmasakinidanmasa yang akandatanguntukmemperolehmanfaat yang sebesar-besarnya. • Standardisasiadalahprosesmerumuskan, menetapkan, menerapkandanmerevisistandar, yang dilaksanakansecaratertibdanbekerjasamadengansemuapihak.

  10. PP 65/2005 • Standarpelayanan minimal yang selanjutnyadisingkat SPM adalahketentuantentangjenisdanmutupelayanandasar yang merupakanurusanwajibdaerah yang berhakdiperolehsetiapwargasecara minimal

  11. Makna SPM dalamkonteksManajemenPemerintahan

  12. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 Kerangka Konsep RPP: KewenanganProvinsiKewenanganKab./Kota - Akuntabilitas - Monev - Kinerja - Pemda - Berbasis SPM - LAKIP APBD Prov. Dekonsentrasi TP DAK Pinjaman SPM (Tolak ukur Kinerja Pemda) Indikator dan Nilai ditetapkan Departemen Propeda, Renstra, Repetada (Indikator +Nilai) APBD Berbasis Angg. Kinerja Peran swasta & Masy Fasilitas Capacity Building untukmencapai SPM bagi Daerah yang tidakmampusesuaitingkatkegagalan LPJ - Survey KepuasanMasyarakat – PengawasanMasyarakat – Pengawasan DPRD – PengawasanFungsional, dll

  13. Penafsiransecarasederhanamengenaifungsi SPM • Mengurangikesenjanganmutupelayanankesehatanantardaerah • Aspeksumberdanamenjadipenting: Dana desentralisasidandanadekonsentrasi-pembantuan.

  14. Tujuan SPM • Mengurangikesenjanganpelayanankesehatanantardaerah SPM disusunsebagaialatpemerintahdanpemerintahdaerah untuk menjamin: • Akses; dan • mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib (PP no 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapanan Standar Pelayanan Minimal. Pasal 3 ayat 1).

  15. Logika SPM Daerah-daerah

  16. Harapannya: Dana dekonsentrasi, DAK dan Tugas pembantuan SPM Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu, sesuai dengan tingkat kegagalan Daerah-daerah

  17. Isu Operasional tentang SPM Pelaksanaan SPM dipengaruhioleh: • (1) Kemauan dan Kemampuan pemerintah daerah • (2) keberadaansisteminformasi dan datanya (Pasal 7 PP 65), dan • (3) tersedianyasumberdanapemerintahpusatsebagaipenjaminterakhir (Pasal 7 dan 16 PP 65).

  18. Pasal 7: • Ayat 1. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: • Keberadaaan Sistem Informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin penerapan SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan • Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

  19. Pasal 16. • Pemerintahwajibmendukungpengembangankapasitaspemerintahdaerah yang belummampumencapai SPM • PemerintahdapatmelimpahkantanggungjawabpengembangankapasitasPemerintahanDaerahKabupaten/Kota yang belummampumencapai SPM kepadaGubernursebagaiWakilPemerintah di Daerah • DukunganpengembangankapasitasPemerintahDaerahberupafasilitasi, pemberianorientasiumum, petunjuk tenis, bimbinganteknispendidikan dan pelatihanataubantuanteknislainnya • Dukungan di atas mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan daerah.

  20. Batasan

  21. Pasal 9 Permenkes: tentang monitoring

  22. SPM merupakan hal yang wajib bagi Pemda

  23. Peran Departemen Kesehatan

  24. Pendanaan Pusat

  25. Pendanaan Daerah

  26. Bagaimana kemungkinan kendalanya? • Penerimaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Tersedianya data dan sistem informasi • Tersedianya dana pemerintah pusat

  27. Tradisi Sistem Kesehatan • Sebagian besar dari apa yang ada di SPM didanai pemerintah pusat • Pemerintah daerah cenderung menyatakan bahwa pelayanan kesehatan KIA, TB, Surveilans, dan bahkan promosi kesehatan merupakan urusan pusat • Yang lebih menarik untuk urusan daerah adalah pengobatan gratis

  28. Kemungkinan

  29. Implikasi

  30. Kuat Kemampuan Ekonomi Masyarakat Kuat Lemah Lemah Kemampuan Keuangan pemerintah Daerah Situasi Ekonomi

  31. 250,00 Kabupaten Bengkalis 200,00 150,00 Kabupaten Siak Kabupaten Rokan Hilir 100,00 Kabupaten Natuna Kabupaten Kampar 50,00 Kabupaten Karimun Kabupaten Indragiri Hulu masyarakat Kota Pekanbaru Kabupaten Pelalawan Kota Batam Kota Dumai Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Riau. Kepulauan Kabupaten Kuantan Singingi 0,00 Kota Tanjung Pinang (0,80) (0,60) (0,40) (0,20) - 0,20 0,40 0,60 0,80 (50,00) pemda Propinsi Riau

  32. 8,00 Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu 6,00 Selatan 4,00 2,00 masyarakat Kota Bengkulu 0,00 (1,80) (1,60) (1,40) (1,20) (1,00) (0,80) (0,60) (0,40) (0,20) - (2,00) (4,00) (6,00) Kabupaten Bengkulu Utara (8,00) pemda Bengkulu

  33. 60,00 Kabupaten Minahasa 50,00 40,00 30,00 Kota Manado 20,00 Kabupaten Sangihe Talaud 10,00 masyarakat Kabupaten Bolaang Mangondow 0,00 (0,50) (0,40) (0,30) (0,20) (0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 Kota Bitung (10,00) (20,00) pemda Sulawesi Utara

  34. 40,00 35,00 Kabupaten Badung 30,00 25,00 Kabupaten Buleleng 20,00 Kabupaten Gianyar Kabupaten Tabanan 15,00 Kota Denpasar 10,00 masyarakat Kabupaten Jembrana 5,00 Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung 0,00 (0,40) (0,30) (0,20) (0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 (5,00) (10,00) Kabupaten Bangli (15,00) pemda Bali

  35. Tantangan: Apa yang disebut sebagai dana untuk pengembangan kapasitas? SPM Apakah Fasilitas Capacity Building dapat berupa pengiriman orang, dana, obat, dll? Daerah-daerah

  36. Kendala tersedianya data: • Catatan: Data SPM seharusnya mempunyai unit analisis Kabupaten/Kota. Tidak mungkin apabila datanya mempunyai unit analisis perorangan. • Data sebaiknya berasal dari data rutin, bukan survei.

  37. Data ini tersedia Data ini sulit definisi dan pengumpulannya

  38. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015 4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahun 2015; 5. Cakupan neonatis dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2010. 6. Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010;

  39. Kendala sistem informasi: • Tersedianya sistem informasi yang sampai ke pusat. • Sampai saat ini belum ada sistem yang jelas

  40. Tersedianya dana pemerintah pusat: • Intinya adalah bahwa SPM yang terpilih harus mempunyai implikasi peningkatan capacity building bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mampu memenuhi SPM. Program capacity building ini membutuhkan dana pemerintah pusat.

  41. Kendala: • Tersedianya Unit-Cost sesuai dengan kondisi daerah • Apakah ada Aturan yang memaksa daerah untuk menjalankan dan mendeklarasikan ketidak mampuannya • Bagaimana kemampuan pusat?

  42. Kebijakan yang diusulkan

More Related