1 / 60

STANDAR PELAYANAN MINIMAL-BIDANG KESEHATAN (SPM- BK) KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN MINIMAL-BIDANG KESEHATAN (SPM- BK) KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH. DASAR HUKUM 1. UU 32/2004 2. PP 25/2000: 3. Kepmenkes No 1547 Th 2003. Kep Gub Jateng No. 71 Th 2004 Ttg SPM BK utk Kab./Kota di Prop Jateng. UU No 32 / 2004 Bab III Pasal 11. Ayat (3)

porter
Download Presentation

STANDAR PELAYANAN MINIMAL-BIDANG KESEHATAN (SPM- BK) KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL-BIDANG KESEHATAN (SPM- BK)KABUPATEN/KOTADI PROPINSI JAWA TENGAH

  2. DASAR HUKUM 1. UU 32/2004 2. PP 25/2000: 3. Kepmenkes No 1547 Th 2003 Kep Gub Jateng No. 71 Th 2004 Ttg SPM BK utk Kab./Kota di Prop Jateng

  3. UU No 32 / 2004 Bab III Pasal 11 • Ayat (3) Urusan pemerintahan yg mjd kewenangan pemerintah daerah yg diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan

  4. Ayat (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

  5. KONSEP DASAR PELAKSANAAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMALSURAT EDARAN MENDAGRI NO.100/757/OTDA, TGL 8-7-02 DITUJUKAN KPD GUB/BUPATI/WALIKOTASURAT EDARAN MENDAGRI NO.100/756/OTDA, TGL 8-7-02, DITUJUKAN KPD SESJEN DEP/LPND

  6. APA ARTI KEWENANGAN WAJIB? • Kewenangan wajib merupakan kewenangan daerah otonom yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Pemerintah. • Kewenangan Wajib ditetapkan oleh Pemerintah. • KEWENANGAN WAJIB TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

  7. Pelaksanaan Kewenangan Wajib harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah • Pelaksanaan Kewenangan Wajib oleh Daerah harus tercermin dalam perencanaan daerah dan pengalokasian APBD.

  8. Kriteria Kewenangan Wajib • melindungi hak-hakkonstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat • melindungi kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum. • memenuhi komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi Internasional

  9. PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSEP DASAR: SE MENDAGRI NO. 100/756/OTODA ADALAH SUATU STANDAR DENGAN BATAS-BATAS TERTENTU UNTUK MENGUKUR KINERJA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN WAJIB DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KEPADA MASYARAKAT YANG MENCAKUP : JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN NILAI (BENCHMARK)

  10. APA Pengertian SPM? • Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan wajib • SPM diarahkan untuk pelayanan dasar yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat

  11. APA Prinsip-prinsipPenyelenggaraanSPM ? • Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah, namun untuk kewenangan lainnya, Daerah dapat mengembangkan standar kinerja. • Standar Pelayanan Minimal ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

  12. Standar Pelayanan Minimal harus dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan wajibnya • Standar Pelayanan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembangan kapasitas Daerah secara merata

  13. SPM ditetapkan pada tingkat minimalyang diharapkan secara nasional untuk jenis pelayanan tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi Daerah-Daerah, merupakan konsensus nasional dll. • Standar Pelayanan Minimal harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah, serta menilai kapasitas daerah.

  14. Pemerintah Daerah yang tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal diperkenankan untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu. • Standar Pelayanan Minimal berbeda dengan Standar Teknis, Standar Teknis merupakan faktor pendukung untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal

  15. KRITERIA MENETAPKAN KW BIDANG KESEHATAN (RAKORSTAF DEPKES AGUSTUS 2002) 1. MERUPAKAN PELAYANAN 2. PRIORITAS TINGGI, KARENA: a. MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL PERORANGAN / MASYARAKAT b. MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL c. KOMITMEN NASIONAL /GLOBAL d. PENYEBAB UTAMA KEMATIAN & KESAKITAN

  16. KRITERIA MENETAPKAN KW BIDANG KESEHATAN (lanjutan . . . ) 3. ORIENTASI PADA OUTPUT YANG LANGSUNG DIRASAKAN MASYARAKAT 4. TERUKUR 5. TERUS MENERUS 6. MUNGKIN DIKERJAKAN CATATAN: dalam menyusun kewenangan ini, hal yang berkaitan mengenai manajemen (perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, perizinan, dukungan tenaga dan sebagainya) tidak dimasukkan, karena hal-hal tersebut merupakan kegiatan pendukung dalam melaksanakan kewenangan wajib,kecuali critical support function.

  17. PEMERINTAH MENENTUKAN SPM • SECARA JELAS DAN KONKRIT • SESEDERHANA MUNGKIN • TIDAK TERLALU BANYAK DAN MUDAH DIUKUR • UNTUK DIPEDOMANI OLEH SETIAP UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/BUMD YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAERAH

  18. INDIKATOR SPM HARUS “SMART” • “S” Simple, Standardized, & Affordable (at local level), Cost Effective • sederhana, dibakukan, terjangkau (terjangkau oleh tingkat daerah, dari segi biaya) • “M” Measurable + Meaningful + Useful for decision making • dapat diukur + berarti + bermanfaat untuk pengambilan keputusan • “A”  Attributable/Accountable (re performance of services by programs • Bertanggungjawab (kinerja pelayanan program-program sektoral) • “R”  Reliable + Accurate (for MonEv performance & assessing trends) • Dapat dipercaya + teliti/benar (untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta • menilai kecendurungan). • “T”  Timely (Data can be collected, analyzed + used for decision making • within a reasonable/useful timeframe) • (Data dapat dikumpulkan, dianalisa dan dipergunakan untuk pengambilan • keputusan dalam kurun waktu yang tepat)

  19. DALAM MENETAPKAN JENIS PELAYANAN PERLU MEMPERHATIKAN KRITERIApro poor service/international commitment, positive externalities/public goods dan feasible/cost effective

  20. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik. • SPM dapat merangsang rasionalisasi kelembagaan dan kepegawaian Pemda

  21. INDIKATOR PELAKSANAAN SPM Indikator dapat berupa: • Masukan bagaimana tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan contoh: peralatan, perlengkapan, uang, personil dll. • Proses yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, isi program atau kegiatan, penerapannya dan pengelolaannya. • Hasil wujud pencapaian kinerja, termasuk pelayanan yang diberikan, persepsi publik terhadap pelayanan tersebut, perubahan perilaku publik.

  22. Manfaat tingkat manfaat yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen/masyarakat, maupun Pemerintah Daerah. • Dampak pengaruh pelayanan terhadap kondisi secara makro berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

  23. Instrumen Pemerintah untuk mendukung Pencapaian SPM dapat berupa: • penyediaan dukungan peningkatan kapasitas daerah (capacity building). • negosiasi antara Pemerintah dan Daerah yang tidak dapat melaksanakan kewenangan wajib dan mencapai SPM untuk merestruktur alokasi anggaran daerah dan/atau kegiatan untuk mencapai SPM dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Untuk Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

  24. menyediakan bantuan keuangan khusus misalnya DAK dari Pemerintah Pusat. Bila dalam beberapa tahun pelaksanaan Kewenangan wajib dan SPM menunjukkan suatu pola permasalahan di seluruh daerah yang disebabkan oleh kekurangan dana, maka Pemerintah Pusat mempertimbangkan penyesuaian alokasi DAU atau formulanya (atau berdasarkan “cost of function”) • Melalui SPM Pemerintah akan tahu pemberdayaan apa yang harus dilakukan terhadap Daerah; sistem, kelembagaan atau penguatan individu; termasuk sebagai dasar penyusunan dana perimbangan yang lebih obyektif.

  25. Pengambilan keputusan oleh Instansi yang berwenang untuk menstransfer kewenangan tersebut kepada tingkat pemerintahan lainnya, dengan mengikuti proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ( UU No. 32 tahun 2004 ) • Memutuskan apakah Daerah yang tidak mampu melaksanakan kewenangan wajib dan tidak mencapai SPM, baik berdasarkan inisiatif Daerah, maupun Pemerintah untuk melakukan merger/penggabungan Daerah agar kewenangan wajib dapat dilaksanakan dan Standar Pelayanan Minimal dapat terpenuhi.

  26. APA PERANAN GUBERNUR? • Gubernur selaku wakil Pemerintah menyepakati dengan Daerah kegiatan dan kurun waktu yang diperlukan untuk mencapai SPM sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota. • Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan supervisi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan SPM di Daerah Kabupaten/Kota

  27. Gubernur selaku wakil Pemerintah melaporkan isu strategis sebagai dampak pelaksanaan SPM di Daerahnya untuk mendapat pertimbangan Pemerintah • Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dalam rangka pelaksanaan SPM di Daerahnya. • Gubernur melaporkan kepada Pemerintah Pusat secara berkala kinerja daerah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan SPM

  28. APA Peranan Kabupaten/Kota? • Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan SPM • Pada prinsipnya penyelenggaraan Kewenangan Wajib merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah namun dalam pelaksanaannya Kewenangan Wajib dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah sendiri, BUMD dan/atau lembaga swasta. • Unit organisasi perangkat daerah dalam penyusunan PERENCANAAN dan RAPBD memprio-ritaskan kewenangan wajib.

  29. Unit organisasi perangkat daerah dalam penyusunan RENCANA DAERAH dan RAPBD memprioritaskan kewenangan wajib untuk bidang pemerintahan yang menyentuh langsung kepada pelayanan dasar • Kajian pencapaian SPM untuk kewenangan wajib tertentu yang dilaksanakan Kabupaten/Kota berda-sarkan kondisi nyata, potensial dan kemampuannya

  30. Sosialisasi, diseminasi penerapan SPM dalam penyelenggarakan Kewenangan Wajib Daerah Kabupaten/ Kota. • Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal yang sudah dicapai, sebagai salah satu alat monitoring.

  31. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KW/SPM HINGGA SAAT INI. • Masih banyak Daerah yang belum mengerti mengenai Kewenangan Wajib dan SPM karena Pedoman SPM yang disusun Departemen masih bervariasi antara lain: - standar pelayanan bercampur dengan standar teknis; - format yang digunakan belum sama; - ada yang hanya memuat indikator belum ada standarnya; - kewenangan wajib belum ditentukan secara jelas.

  32. KEPMENKES RI No.1457/MENKES/SK/X/2003tentang SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTATanggal 10 Oktober 2003 MENGGANTIKAN Kepmenkes dan Kesos RI no. 1747/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten/Kota

  33. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAHNO. 71 TAHUN 2004 TANGGAL 23 DES 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TERDIRI DARI : • 9 KEWENANGAN WAJIB ( JUMLAH DIBANDING KEPMENKES 1457/MENKES/SK/X/2003 : TETAP ) • 26 JENIS PELAYANAN (JUMLAH DIBANDING KEPMENKES S.D.A. : TETAP ) • 5 JENIS PELAYANAN UTK KAB/KOTA TERTENTU (DALAM KEPMENKES 5, JUMLAH TETAP ) • 63 INDIKATOR KINERJA SPM UTK SEMUA KAB/KOTA ( DALAM KEPMENKES : 47, JUMLAH BER+16 ) • 8 INDIKATOR KINERJA SPM UTK KAB/KOTA TERTENTU (DALAM KEPMENKES : 7, JUMLAH BERTAMBAH 2)

  34. 9 KEWENANGAN WAJIB • Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar • Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat • Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang • Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular • Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan dan Sanitasi Dasar • Penyelenggaraan Promosi Kesehatan • dan Zat Adiktif (P3 Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika Napza) • Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian • Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

  35. PENETAPAN PELAYANAN KESEHATAN DI KAB/KOTA 1. Mungkin dikerjakan (feasible) dan terus menerus (sustainable) utk semua kab/kota 2. Mempunyai daya ungkit untuk penurunan MMR dan IMR • Yang tidak memenuhi kriteria 1- 2 tersebutdiberlakukan di Kab/Kota tertentu

  36. PELAYANAN KESEHATAN DI SEMUA KAB/KOTA 1. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi • Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah 3. Pelayanan keluarga berencana 4. Pelayanan imunisasi 5. Pelayanan pengobatan/ perawatan 6. Pelayanan kesehatan jiwa 7. Pemantauan pertumbuhan balita 8. Pelayanan gizi 9. Pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif

  37. PELAYANAN KESEHATAN DI SEMUA KAB/KOTA (lanjutan . . . . ) 10 Pelayanan gawat darurat. 11. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk 12. Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio 13. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru 14. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA 15. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS 16. Pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue 17. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare 18. Pelayanan kesehatan lingkungan

  38. PELAYANAN KESEHATAN DI SEMUA KAB/KOTA (lanjutan . . . . ) 19. Pelayanan pengendalian vektor 20. Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum 21. Penyuluhan perilaku sehat 22. Penyuluhan P3 NAPZA yang berbasis masyarakat 23. Pelayanan Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 24. Pelayanan Penggunaan obat generik 25. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan 26. Penyelenggaraan pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan

  39. PELAYANAN KESEHATAN DI KAB/KOTA TERTENTU • Pelayanan Kesehatan Kerja • Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis

  40. STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi • % cakupan kunjungan ibu hamil K4 • % cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan • % ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk • % cak kunj neonatus • % cakupan kunjungan bayi • % cakupan bayi BBLR yang ditangani

  41. Pelayanan Kesehatan AnakPra sekolah dan Usia sekolah • % cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah • % cak pemeriksaan kes siswa SD dan setingkat oleh tenaga kes atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) • % cak pemeriksaan kes siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh tenaga kes atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) • % cakupan pelayanan kesehatan remaja

  42. Pelayanan Keluarga Berencana % cakupan peserta aktif KB 4. Pelayanan Imunisasi % desa/kelurahan UCI 5. Pelayanan Pengobatan/ Perawatan % cakupan rawat jalan % cakupan rawat inap 6. Pelayanan Kesehatan Jiwa % pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum

  43. Pemantauan pertumbuhan balita % balita yang datang dan ditimbang (D/S) % balita yang naik berat badannya (N/D) % balita Bawah Garis Merah • Pelayanan gizi % cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali % cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun % cakupan ibu nifas mendapat kapsul vit A % cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe % cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin % balita gizi buruk mendapat perawatan

  44. 9. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif • % akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus • % ibu hamil risiko tinggi yang ditangani • % ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani • % neonatus resiko tinggi/komplikasi yg tertangani

  45. 10. Pelayanan gawat darurat. % sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat % Pemenuhan darah di RS 11. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk % desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam % kecamatan bebas rawan gizi

  46. 12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun 13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru % kesembuhan penderita TBC BTA+ % Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/ Case Detection Rate ) 14. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA % Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

  47. 15. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS % klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS % Kasus infeksi menular seksual yang diobati 16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) % penderita DBD yang ditangani Incident Rate DBD CFR ( Angka Kematian ) DBD 17. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare % balita dengan diare yang ditangani CFR ( Angka Kematian ) Diare

  48. 18. Pelayanan kesehatan lingkungan % Institusi yang dibina Rumah sehat Penduduk yang memanfaatkan jamban Rumah yang mempunyai SPAL 19. Pelayanan Pengendalian vektor % rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 20.Pelayanan Hygiene sanitasi di tempat umum % tempat umum yang memenuhi syarat 21. Penyuluhan perilaku sehat % rumah tangga sehat % bayi yang mendapat ASI-Eksklusif % desa dengan garam beryodium baik % keluarga sadar gizi % posyandu Purnama % Posyandu Mandiri

  49. 22. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif (P3 NAPZA)/Narkotik, Psikotropik dan Bahan Berbahaya(P3 Narkoba) berbasis masyarakat % upaya penyuluhan P3 NAPZA/P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan 23. Pelayanan Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan % ketersediaan obat sesuai kebutuhan % pengadaan obat esensial % pengadaan obat generik Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan : % Ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan 24. Pelayanan Penggunaan obat generik % penulisan resep obat generik

  50. 25.Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan % cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar 26. Penyelenggaraan pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan % cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan masyarakat rentan

More Related