Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM KERJA
Download

Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM KERJA

Advertisement
Download Presentation
Comments
masato
From:
|  
(133) |   (0) |   (0)
Views: 84 | Added: 04-02-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:

Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM KERJA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN & HUKUM KERJA

2. Istilah & pengertian

3. Istilah & pengertian

4. Istilah & pengertian

5. Istilah & pengertian

6. Istilah & pengertian

7. Istilah & pengertian

8. Serangkaian Hukum Ketenagakerjaan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.Buruh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Selain itu ada sumber hukum tertulis yang merupakan ciri khas dari hukum kerja: Peraturan perusahaan Perjanjian kerja Perjanjian kerja bersama

9. Kedudukan ( Status) Hukum Kerja 1. Sebelum Kemrdekaan Kedudukan Hukum kerja sebelum kemerdekaan memprehatinkan. Jenis hukum kerjanya adalah: perbudakan, rodi(kerja paksa), Poenale sanksi yang hampir terjadi secara bersamaan. 2. Setelah Kemerdekaan Awal kemerdekaan Kedudukan Hukum kerja tidak begitu berarti meski sudah jelas terdapat dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2: Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Baru tahun 1948 pemerintah mulai memperhatikan masalah tenaga kerja dengan mengeluarkan peraturan sbb.: UU No. 33 tahun 1947 jo. UU No. 2 tahun 1951 tentang Kecelakaan UU No. 12 tahun 1948 jo. UU No. 1 tahun 1951 tentang Kerja UU No. 23 tahun 1948 jo. UU No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan UU No. 23 tahun 1951 tentang Kewajiban melaporkan Perusahaan UU No. 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan pengusaha UU No. 12 tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan Kerja pada perusahaan swasta UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai tenaga kerja UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek Kemudian era tahun 2000an sebagian besar UU ini dicabut dan diganti UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri

10. Hakekat dan Sifat Hukum Kerja Ambil Contoh: Anda lihat perbedaan antara hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha , dan hubungan penjual dan pembeli. Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara yuridis adalah bebas, seseorang tidak boleh diperbudak, diperulur maupun diperhambat karena bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Tapi secara sosialogis pekerja/buruh tidaklah bebas, terlebih lapangan kerja < kebutuhan kerja. Sehingga pekerja/buruh selalu mengikuti tenaganya ke tempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan perUUan guna turut serta melindungi pihak yang lemah ( pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Maka pada hakekatnya hukum kerja dengan semua peraturan perUUan bertujuan: Melakasanakan keadilan sosial dengan jalan memberikan perlindungan pada pekerja/buruh terhadap kekuasaan pengusaha. Tujuan ini akan berhasil jika: Pemerintah mengeluarkan perUUan yang bersifat memaksa dan memberi sanksi tegas pada yng melanggarnya. Hal ini menyebabkan peraturan perUUan pemerintah menjadi hukum publik sekaligu hukum privat. .

11. Sekian & Sampai Jumpa


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro