LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 17

A. Hukum Publik : PowerPoint PPT Presentation


  • 417 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM Pada dasarnya lapangan hukum di Indonesia bisa dibedakan dari sudut pandang pembedaaan antara hukum public dan hukum privat. A. Hukum Publik :. B. Hukum private. hukum private: Hukum ini mengatur hubungan antara masyarakat atau orang dengan orang

Download Presentation

A. Hukum Publik :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A hukum publik

LAPANGAN-LAPANGAN HUKUMPada dasarnya lapangan hukum di Indonesia bisa dibedakan dari sudut pandangpembedaaan antara hukum public dan hukum privat

A. Hukum Publik :

B. Hukum private

hukum private: Hukum ini mengatur hubungan antara masyarakat atau orang dengan orang

Hukum perdata meliputi pengaturan tentang orang, benda,perikatan dll.

Hukum Dagang

  • Ciri utama hukum publik adalah adanya keterlibatan Negara/pemerntah. Hukum public ini meliputi :

  • Hukum Tata Negara: yaitu hukum yang mengatur mengenai penentuan tatanan susunan alat kelengkapan Negara (Negara dalam keadaan diam)

  • Hukum Administrasi Negara: Yaitu hukum yang mengatur mengenai prosedur penyelenggaraan Negara (Negara dalam keadaan bergerak)

  • Hukum Pidana: Hukum ini mengatur mengenai aturan tentang kejahatan dan Pelanggaran.

  • Hukum Internasional: Mengatur hubungan antar Negara

  • Dan lain-lain


Bidang bidang hukum positif antara lain

Bidang-bidang hukum positif, antara lain :

  • Hukum Perdata;;

  • Hukum Pidana;;

  • Hukum Tata Negara;;

  • Hukum Administrasi;;

  • Hukum Adat;;

  • Hukum Acara Perdata;;

  • Hukum Acara Pidana;;

  • Hukum Acara Peradilan Agama;;

  • Hukum Acara Peradilan Militer;;

  • Hukum Acara PTUN;;

11. Hukum Dagang;;

12. Hukum Agraria;;

13. Hukum Internasional;;

14 Hukum Islam;;

15 Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual;;

16. Hukum Perlindungan Konsumen;;

17 Hukum Pajak;;

18 Cyber Law;;

19 dan lain-lain;


Bidang bidang hukum positif antara lain1

Bidang-bidang hukum positif, antara lain :

  • Hukum Pidana;;

  • Hukum Tata Negara;;

  • Hukum Administrasi;;

  • Hukum Adat;;

  • Hukum Acara Perdata;;

  • Hukum Acara Pidana;;

  • Hukum Acara Peradilan Agama;;

  • Hukum Acara Peradilan Militer;;

  • Hukum Acara PTUN;;


Htn dan han

HTN DAN HAN

HUKUM TATA NEGARA

HUKUM ADMINSTRASI NEGARA

ISTILAH

HAN=Hukum Tata Pemerintahan=Hukum TataUsaha Negara

Istilah Adminstrasi dari bhs latin “Administrare”

  • ISTILAH

    HTN = hukum Negara = Hukum konstitusi.

    HTN dan HN terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht” :

    1. staatsrech in ruimere zin (arti luas)

    2. staatsrech In engere zin (arti sempit). zin)


A hukum publik

HTN

HAN

HAN terjemahan dari Administratiefrecht (Belanda),

Verwaltungsrecht (Jerman)

Droit Administratif (Perancis)

Administratif Law (Inggris/ Amerika).

Indonesia bekas jajahan Belanda, sehingga HAN = Administratiefrecht.

  • Di Inggris istilah “Constitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol dan “state Law” di dasarkan pertimbangan bahwa Hukum Negara-nya lebih penting.

  • Di Perancis istilah “Droit Constitutionnel”

  • Di Jerman istilah mempergunakan istilah ”Verfassungsrecht”


Defenisi

DEFENISI

HTN

HAN

JHP Bellafroid :keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat - alat perlengkapan pemerintahan & badan-badan kenegaraan serta majelis2 pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya.

  • Christian van Vollenhoven

    Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menetukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut


Htn defenisi han

HTN defenisi HAN

  • J.H.A Logemann: hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. termasuk pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan

  • Moh Kusnardi dan harmaily Ibrahim:“HTN dapat di rumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan herizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia”.

  • Logemann : Negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang

    diadakan untuk memungkinkan para pejabat (Alat Tata Usaha Negara/ AlatAdministrasi Negara) melakukan tugas mereka yang khusus. HAN tidak identik/sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasinegara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah termasuk dalam Hukum Tata Negara.


Htn defenisi han1

HTN defenisi HAN

  • Paul Scholten: HTN adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.

  • Van der Pot: HTN adalah peraturan-peraturan yang menetukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungan dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

  • Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pemerintah dijalankan oleh penguasa eksekutif beserta aparatnya, sedangkan administrasi negara dijalankan

    oleh penguasa administrasi beserta aparatnya. Oleh karena itu Indonesia

    berdasarkan ketentuan UUD 1945 kekuasaan eksekutif dan administratif berada dalam satu tangan yakni Presiden, maka pengertian HAN yang luas terdiri atas 5 unsure, yaitu : HTP,HTUN, HAN dlm arti sempit, HALingkunga,H.A Pembangunan


Objek studi htn han

OBJEK STUDI HTN -HAN

  • . Obyek kajian HTN adalah negara dan konstitusi. Dimana HTN membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara. Begitu juga dengan konstitusi, kalau kita akan mempelajari HTN unsur utama yang harus pelajari adalah konstitusi artinya dengan melihat konstitusi maka akan diketahui HTN suatu negara

  • Pemerintahan (bestuur) merupakan obyek kajian HAN. Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif.

    Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan seharusnya bertumpu pada sendi-sendi negara hukum dan demokrasi, yaitu


A hukum publik

HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAINYA

OBJEK MATERIA DAN OBJEK FORMA

NamadiSiplin

IlmuPengetahuan

ObjekMateria

Objek Forma

No

Hukum Tata Negara

1

Negara

Peraturan Perundang-Undangan, Konstitusi, konvensi serta hukum lainya

2

Ilmu Pemerintahan

Negara

Hubungan2, Gejala2, Peristiwa2 Pemerintahan

3

Pertumbuh- kembangannegara, sifatdanhakekat Negara, bentukdanteorinegara

Ilmu Negara

Negara

Ilmu Politik

4

Negara

Kekuasaan, Parpol, Group Penekanan

Kepentingan masyarakat, artikulasi kepentingan dan masukan sistim politik

Ilmu administrasi

Negara

5

Aminstrasi, ketatausahaan, pelayanan,

Manajemen, pengelolaan dan

pengawasanSerta koordinasi

Negara

Sumber: Inu Kencana Syafiie. Ilmu Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 1994


1 hubungan htn dan han

1. HUBUNGAN HTN DAN HAN

  • Pembedaan secara prinsipiil, karena kedua ilmu pengetahuan ini dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistimatikanya maupun isinya.

    Christian Van Vollenhoven, Oppenheim Logemann

  • Tidak terdapat perbedaan yang bersifat asasi, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat praktis.

    Kranenburg, Van der Pot, Vegting


Christian van vollenhoven

CHRISTIAN VAN VOLLENHOVEN

HTN

HAN

Administrasi Negara adalah kumpulan ketentuan yang wajib ditaati oleh lembaga kekuasaan/pejabat atasan maupun bawahan, setiap kali melasanakan karya/peranan berdasarkan Hukum Tata Negara

(hukum yang mengatur cara bekerjanya lembaga-lembaga tersebut dalam menggunakan fungsi-fungsi yang diberikat dalam HTN)

  • Hukum Tata Negara Pertama-tama menentukan apa/mana saja masyarakat hukum atasan dan bawahan dengan jenjang tingkatannya, kemudian merumuskan lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya selanjutnya menentukan kekuasaan macam apa yang diserahkan kepada aneka lembaga dalam tiap masyarakat hukum

  • (hukum tentang pendistribusian kekuasaan (fungsi-fungsi negara kepada lembaga-lembaga negara)


A hukum publik

Teori residu van vallenhoven: HAN adalah sisa dari keseluruhan hukum nasional suatu negara setelah dikurangi dengan HTN MATERIL, Hukum perdata Materil, dan Hukum Pidana Materil


Oppenheim

OPPENHEIM

HTN

HAN

Hukum Administrasi Negara adalah hukum negara dalam keadaan bergerak

(de staat in beweging)

Karena yang menjadi inti permasalahannya adalah

role-playing (sikap tindak negara)

  • Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan diam/tidak bergerak (de staat in rush)

  • Karena yang menjadi inti permasalahannya (mengungkap ihwal) adalah: status dan role


A hukum publik

Lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

DPR

Presiden

MK

MA

Pasal 20 (1) memegang kekuasaan membentuk UU

Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan

Pasal 24 (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan


  • Login