IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM BERAGAM PERSPEKTIF

1. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCEDALAM BERAGAM PERSPEKTIF SUGIYANTO, SH, MPA SEMINAR SEHARI “GOOD GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INSPEKSTORAT JENDRAL DEPARTEMEN KEUANGAN”, DEPARTEMEN KEUANGAN, JAKARTA, 15 AGUSTUS 2006

2. PENDAHULUAN PERLU KESATUAN PERSEPSI • ANTARA ISTILAH GOOD GOVERNANCE DENGAN PEMERINTAHAN YANG BAIK • ANTARA GOOD GOVERNANCEDENGANGOOD/CLEAN GOVERNMENT

3. GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1) PARAMETER ’BAIK’ BAGI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • TOLOK UKUR UNTUK MENILAI TINDAKAN NEGARA/PEMERINTAH APAKAH SEJALAN ATAUKAH TIDAK DENGAN TUJUAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK/AAUPB (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR/) • DI INDONESIA BELUM ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG AAUPB • AAUPB HARUS DIPANDANG SEBAGAI NORMA-NORMA HUKUM TIDAK TERTULIS YANG SENANTIASA HARUS DITAATI OLEH PEMERINTAH

4. GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (2) IDENTIFIKASI AAUPB • BERDASARKAN PERTANYAAN HAKIM PADA SAAT MENANGANI SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA (10 AZAS) • YURISPRUDENSI AROB (PERADILAN ADMINISTRASI BELANDA) (10 AZAS) • PENDAPAT BERBAGAI PAKAR

5. AAUPB • AZAS “FAIR PLAY” • AZAS KECERMATAN (CAREFULNESS) • AZAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL SECURITY) • AZAS KESEIMBANGAN (PROPORTIONALITY) • AZAS PERSAMAAN (EQUALITY) • AZAS KEWENANGAN (COMPETENCY) • AZAS LARANGAN “DETOURNEMENT DE PROCEDURE” • AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN PANGREH (MOTIVATION) • AZAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL • AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM (PUBLIC SERVICE

6. AAUPB MENURUT AROB • AZAS PERTIMBANGAN (motiveringsbeginsel) • AZAS KECERMATAN (zorgvuldigheidsbeginsel) • AZAS KEPASTIAN HUKUM (rechtszekerheidsbeginsel) • AZAS KEPERCAYAAN ATAU AZS MENANGGAPI HARAPAN YANG TELAH DITIMBULKAN (vertouwens of beginsel van opgewekte verwachtingen) • AZAS PERSAMAAN (gelijkheidsbeginsel) • AZAS KESEIMBANGAN (ovenwichtigheidsbeginsel) • AZAS KEWENANGAN (behoegheidsbeginsel) • AZAS FAIR PLAY (beginsel van fair play) • AZAS LARANGAN “DETOURNEMENT DE POUVOIR” (het verbod detournement de pouvoir) • AZAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG (het verbod van willekeur)

7. S.F.MARBUN : AZAS PERSAMAAN AZAS KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN AZAS MENGHORMATI DAN MEMBERIKAN HAKNYA SETIAP ORANG AZAS GANTI RUGI KARENA KESALAHAN AZAS KECERMATAN AZAS KEPASTIAN HUKUM AZAS KEJUJURANG DAN KETERBUKAAN AZAS LARANGAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG AZAS LARANGAN SEWENANG-WENANG AZAS KEPERCAYAAN ATAU KEWAJARAN AZAS MOTIVASI AZAS KEPANTASAN DAN KEWAJARAN AZAS PERTANGGUNGJAWABAN AZAS KEPEKAAN AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM AZAS KEBIJAKSANAAN AZAS ITIKAD BAIK PROF.KUNTJORO PURBOPRANOTO : AZAS KEPASTIAN HUKUM AZAS KESEIMBANGAN AZAS KESAMAAN AZAS BERTINDAK CERMAT AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN PANGREH AZAS JANGAN MENCAMPURADUKKAN KEWENAGAN AZAS PERMAINAN YANG LAYAK AZAS KEADILAN ATAU KEWAJARAN AZAS MENANGGAPI PENGHARAPAN YANG WAJAR AZAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL AZAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP (CARA HIDUP) PRIBADI AZAS KEBIJAKSANAAN AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM UUAPB (PAKAR LAINNYA)

8. GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SEKTOR EKONOMI (1) PEMAKNAAN GOVERNANCE DALAM DUNIA USAHA/PRIVAT DAN TRANSFORMASINYA KE SEKTOR PUBLIK • GOVERNANCE PERTAMA KALI DIGUNAKAN DI DUNIA USAHA ATAU KORPORAT (PASCA PERANG DUNIA KEDUA) • DIINTRODUSIR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PENGELOLAAN USAHA HARUS BENAR-BENAR MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PEMILIKNYA • PRINSIP UTAMA GCG • AKUNTABILITAS • TRANSPARANSI • FAIRNESS • RESPONSIBILITAS • RESPONSIVITAS • GCG MEREMBET KE SECTOR PUBLIC (AKHIR 1980-AN) REINVENTING GOVERNMET (OMBORNE & GEBBLER 1992)

9. GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SEKTOR EKONOMI (2) GOOD GOVERNANCE (GG) SEBAGAI PARAMETER KEBERHASILAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA • KONSEP GG MENJADI POPULAR DAN LEMBAGA-LEMBAGA DUNIA SEPERTI PBB, BANK DUNIA, DAN IMF MELETAKKAN GG SEBAGAI KRITERIA NEGARA-NEGARA YANG “BAIK” DAN “BERHASIL DALAM PEMBANGUNAN”, BAHKAN DIJADIKAN “SEMACAM” KRITERIA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN OPTIMAL • GG DIBERI PENGERTIAN SEBAGAI “TATA PENGELOLAAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI SUATU NEGARA (ATAU DAERAH) UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA SEOPTIMAL MUNGKIN OLEH TIGA AKTOR/PILAR UTAMA (1) PEMERINTAH – (2)PENGUSAHA – DAN (3) MASYARAKAT/RAKYAT, SECARA KOOPERATIF DAN SINERJIK” • 9 KARAKTERISTIK GG • PARTISIPATION • RULE OF LAW • TRANSPARENCY • RESPONSIVENESS • CONSENSUS ORIENTATION • EQUITY • EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY • ACCOUNTABILITY • STRATEGIC VISION

10. GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF BEST PRACTICES AAUPB BERANGKAT DARI PANDANGAN DASAR BAHWA NEGARA YANG BAIK ADALAH NEGARA YANG MAMPU MENGELUARKAN BERBAGAI PRODUK KEPUTUSAN ADMINISTRASI YANG BAIK + WORLD BANKBERTOLAK DARI PANDANGAN DASAR BAHWA NEGARA YANG BAIK ADALAH NEGARA YANG MAMPU MENGELOLA RESORCE YANG DIMILIKNYA BAGI KEPENTINGAN BAGI NEGARA DAN WARGANEGARANYASECARA OPTIMAL + PRINSIP-PRINSIP MENGENAI PENGELOLAAN LIGKUNGAN HIDUP, PRINSIP KESETRAAN JENDER DAN SEBAGAINYA

11. INDIKATOR GOOD GOVERNANCE (BAPPENAS) • VISIONARY • OPENNESS & TRANSPARENCY • PARTICIPATION • ACCOUNTABILITY • RULE OF LAW • DEMOCRACY • PROFESSIONALISM & COMPETENCY • RESPONSIVENESS • EFFICEIENCY &EFFECTIVENESS • DECENTRALIZATION • PRIVATE SECTOR & CIVIL SOCIETY PARTNERSHIP • COMMITMENT TO REDUCE INEQUALITY • COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL PROTECTION • COMMITMENT TO FAIR MARKET

12. ANALISIS PROSPEK IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN (1) TAHAPAN GELOMBANG PERUBAHAN PERADABAN GLOBAL • PERADABAN AGRARIS • PERADABAN INDUSTRI • PERADABAN INFORMASI • PERADABAN PRODUKTIVITAS • PERADABAN IMAJINASI

13. ANALISIS PROSPEK IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN (2) KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DARI PERPEKTIF KEUANGAN DAN GOOD GOVERNANCE • KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI FORMAT ADMINISTRASI PUBLIK INDIKATOR KEBERHASILANNYA BISA DIUKUR DARI KAIDAH-KAIDAH DAN PARAMETER ADMINISTRASI YAKNI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS • ORIENTASI DARI KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MANUSIA (MASYARAKAT) YANG BERKUALITAS, DAN DAMPAKNYA MAMPU MENDUKUNG KEGIATAN PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, KELANGSUNGAN DAN PERKEMBANGAN HIDUP NEGARA • PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN DARI SUDUT APARATUR PEMERINTAHAN PADA DASARNYA ADALAH KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE DELIVERY), DENGAN PARADIGMA ‘PELAYANAN ADALAH AWAL KEBERDAYAAN MASYARAKAT’, SESUAI DENGAN FITRAH ATAU KONSEP UNIVERSALNYA BIROKRAT SEBAGAI PUBLIC SERVANT

14. INPUT KONVERSI OUTPUT (PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA) KINERJA PEMERINTAH PENDAPATAN BELANJA PELAYANAN Pajak Sektor/Urusan 1. Spending — Pajak Pemerintah / ( memberdayakan Organisasi Organisasi Fungsi : masyarakat ) : — — Pemerintahan Pemerintahan - pelayanan umum - Dunia Usaha : berjalan berjalan - ketertiban , memproduksi - - mantap mantap Dunia Usaha keamanan dan kebutuhan hidup - - profesional profesional Produksi pertahanan manusia , sekaligus - - akuntabel akuntabel , , Ekonomi Nilai Hibah - ekonomi menyediakan Hibah dsb dsb . . Tambah tumbuh - lingkungan hidup lapangan kerja . berkembang - perumahan dan R fasum - Masyarakat : - kesehatan terdidik , sehat , A Tujuan Tujuan Sektor Sektor / / - pariwisata kompetensi ¢ — — Urusan Urusan - budaya Siap masuk P PNBP Pemerintah Pemerintah - pendidikan lapangan kerja tercapai tercapai - sosial dsb . untuk memperoleh PNBP B Sifat Ekonomi income — Rakyat : N - belanja pegawai terserap - belanja barang 2. Instrument Pajak Pembelajaran Pembelajaran lapangan kerja - modal - Pajak Reboisasi Reboisasi — — Anggaran Anggaran dan punya - bunga melalui melalui - - tepat tepat guna guna Income - subsidi pelayanan pelayanan - - efisien efisien - hibah perijinan perijinan HPH, HPH, dsb dsb . . - - efektif - bantuan sosial , dll - - Instansi Instansi Pemungut Pemungut - bersih KKN Organisas i Pajak Pajak , Bea , Bea Cukai Cukai — - akuntabel - Sesuai sasaran organisasi 3. 3. Earning (PNBP) Earning (PNBP) Pemerintah Pusat - - BUMN BUMN dan Daerah - - BUMD BUMD GRADASI DAN SIKLUS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN PERTUMBUHAN NEGARA

16. PENUTUP • ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTHAN NEGARA YANG FORMATNYA ADALAH KEBIJAKAN PUBLIK, DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE PADA DASARNYA ADALAH TATA PENGELOLAAN SUMBERDAYA YANG DIARAHKAN PADA TERCAPAINYA KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MENDUKUNG KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN DAN PERTUMBUHAN NEGARA SENDIRI • PENCIPTAAN PENGHIDUPAN ATAU SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA YANG BERKUALITAS TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN TIGA PILAR ATAU STAKEHOLDERS NEGARA BEKERJASAMA SECARA SINERJIKDALAM MEMANFAATKAN RESOURCES YANG DIMILIKI SECARA PRODUKTIF • APLIKASI GOOD GOVERNANCE MENGHENDAKI PEMAHAMAN MENDASAR MENGENAI FITRAH PEMERINTAH ADALAH PELAYANAN PUBLIK, MENGGUNAKAN BEBERAPA MODUS OPERANDI BAIK SPENDING, INSTRUMENT PERPAJAKAN, MAUPUN EARNING, YANG KESEMUANYA DIARAHKAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU ATAU AKTOR KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN

17. SEKIAN DAN TERIMA KASIH