1 / 21

KEMENTERIAN KEHUTANAN D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A U S A H A K E H U T A N A N

KEMENTERIAN KEHUTANAN D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A U S A H A K E H U T A N A N. A R A H A N DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN. Disampaikan dalam : WORKSHOP TEMU USAHA DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENANAMAN DAN PELUANG DUKUNGAN INVESTASI HUTAN TANAMAN TAHUN 2014.

lance
Download Presentation

KEMENTERIAN KEHUTANAN D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A U S A H A K E H U T A N A N

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT J E N D E R A L BINAUSAHAK E H U T A N A N • A R A H A N • DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN Disampaikan dalam :WORKSHOP TEMU USAHA DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENANAMAN DAN PELUANG DUKUNGAN INVESTASI HUTAN TANAMANTAHUN 2014

  2. AZAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN KEHUTANAN(UU No 41 Tahun 1999 ttgKehutanan) AZAS TUJUAN • 1. MENGATUR, MENGURUS HUTAN, KAWASAN HUTAN & HASIL HUTAN • 2. MENETAPKAN STATUS WILAYAH TERTENTU SBG KAWASAN HUTAN / KAWASAN HUTAN SBG BUKAN KAWASAN HUTAN • 3. MENGATUR & MENETAPKAN HUB HUKUM ANTARA ORANG DG HUTAN SERTA MENGATUR PERBUATAN HUKUM MENGENAI KEHUTANAN • PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA KEMAKMURAN RAKYAT YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN • WEWENANG PEMERINTAH

  3. ASPEK PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN BERAZASKAN KEADILAN, PEMERATAAN & LESTARI KEWAJIBAN IUPHHK KEWAJIBAN PEMERINTAH

  4. KAWASAN HUTAN INDONESIA Kawasan Hutan Indonesia TOTAL LUAS KAWASAN HUTAN = 125,74 jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 jt Ha 66,42% DARI LUAS DARATAN INDONESIA

  5. HUTAN PRODUKSI 73,94 JT HA YANG SUDAH DIBEBANI IZIN PEMANFAATAN (34,84 JUTA HA)

  6. CAPAIAN PENANAMAN 5 TAHUN TERAKHIR

  7. KINERJA IUPHHK-HT PENANAMAN TIDAK MENCAPAI TARGET APA SEBABNYA ? 2013 BEDAH KINERJA UNIT MANAJEMEN

  8. HASIL BEDAH KINERJA IUPHHK-HT KONDISI MEI 2014 PETA SEBARAN LE

  9. PERMASALAHAN BEDAH KINERJA IUPHHK-HT 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

  10. REKOMENDASI HASIL BEDAH KINERJA IUPHHK-HT Salah satu rekomendasi untuk mengatasi permasalahan : DLM RANGKA KEPASTIAN JAMINAN HUKUM BERUSAHA PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN

  11. KASUS EVALUASI KINERJA KEUANGAN Keraguan substansial perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (substansial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern) menyebabkan • Defisit • Defisiensi Modal • Total Liabilitas jangka pendek Perusahaan telah melebihi total aset lancarnya Kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha berkesinambungan tergantungkpd: Peningkatan laba operasi atau Dukungan keuangan dari pemegang saham

  12. KASUS EVALUASI KINERJA KEUANGAN Liabilitasjangkapendekmasihbisaditutupidenganlaba Total Asetperusahaanmasihlebihbesardari total kewajiban (liabiltas) • Laba • Modal Bertambah • Total Liabilitas jangka pendek Perusahaan lebihkecildaritotal aset lancar

  13. + ANALISIS KEADAAN KEUANGAN IUPHHK-HTI Kinerja Teknis (KualitasTegakan) - + Kinerja Keuangan -

  14. KRITERIA NILAI KINERJA KEUANGAN IUPHHK-HTI SLU LABA LU BEP KLU KU RUGI

  15. KRITERIA & INDIKATOR KINERJA KEUANGAN HTI TK = Total Kewajiban (Total Liabilitas)

  16. ANALISIS KEADAAN KEUANGAN IUPHHK-HTI Kinerja Teknis (KualitasTegakan) + LD LDC - + Kinerja Keuangan KLU KU LU SLU LDP - LE

  17. KINERJA KEUANGAN IUPHHK-HTI 2 Unit IUPHHK-HTI 7,40% SLU 27 Unit IUPHHK-HTI YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN 6 Unit IUPHHK-HTI 22,22% LU 18 Unit IUPHHK-HTI 66,67% KLU 1 Unit IUPHHK-HTI 3,70% KU

  18. TANTANGAN KEBIJAKAN / REGULASI KEDEPAN

  19. UPAYA DITJEN BUK INSTRUMEN PERCEPATAN

  20. 1. PERLU KOMITMEN PEMEGANG IJIN HTI EFEKTIFKAN KOORDINASI DGN PEMDA prop/kab Peningkatan Kualitas dan kuantitas koordinasi • Kerjasama dg Litbang • Sesuaikankelas perusahaan • Penerapan Silvikultur • Skema agroforestry • Tumpang sari • Silvopasteur 2. TINGKATKAN PRODUKTIVITAS MELALUI KREATIFITAS YANG INOVATIF DAN APLIKATIF 3. Compliance Plus Beyond Compliance TINGKATKAN KEMAMPUAN KEMITRAAN DG MASYARAKAT • Internal Driver • Keharmonisan dg Lingkungan Sosial 4. Merupakan kebutuhan untuk mempertahankan Eksistensinya PATUH HUKUM Hanya memenuhi kewajiban sesuai peraturan 5. • Penambahan Modal • Peningkatan laba operasional • Restrukturisasi perusahaan • Pemetaan, Penilaian dan Pembenahan Stategic Business Unit (SBU) Perusahaan TINGKATKAN KINERJA KEUANGAN 6. INDUSTRI ALTERNATIF Mengembangkan industri alternatif yang memiliki pangsa pasar

  21. TERIMA KASIH

More Related