1 / 21

Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan

Studi Kasus Rumah Belajar Anak Jalanan Yayasan Bina Insan Mandiri Depok. Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan. Fadillah Isnan 0806341993.

lana
Download Presentation

Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. StudiKasusRumahBelajarAnakJalananYayasanBinaInsanMandiriDepokStudiKasusRumahBelajarAnakJalananYayasanBinaInsanMandiriDepok PemenuhanHakataspendidikanterhadapanakjalanan Fadillah Isnan 0806341993

  2. “Pendidikan adalah cahaya, dan cahaya adalah hak dari setiap orang untuk menuntunnya ketempat yang lebih terang dimana batas kebenaran dan keburukan bisa terlihat dengan jelas” -Yayasan Bina Insan Mandiri, Depok-

  3. Latar Belakang • Pendidikanmerupakanhak yang hakikibagisetiapmanusia. • Hakataspendidikandiaturdalam UUD 1945. • Negara wajibmenyediakanpendidikan yang murahdanterjangkaubagisemuagolongantanpamembedakansuku, ras, agama, dantingkatekonomi, termasukanakjalanan. • Sistempendidikan formal kurangcocokuntukanakjalanan. • PusatKegiatanBelajarMasyarakat (PKBM) solusipendidikanNonformaluntukanakjalanan.

  4. Rumusan Masalah • Bagaimana Pengaturan Mengenai Pemenuhan Hak atas Pendidikan terhadap Anak Jalanan di Indonesia? • Bagaimana Pola Pembelajaran untuk Anak Jalanan di Yayasan Bina Insan Mandiri Depok?

  5. MetodePenelitian • Bentuk Penelitian : Yuridis-Empiris • Tipologi Penelitian : Deskriptif-Evaluatif • Alat Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan , Observasi dan Wawancara

  6. Kajian Teori • Welfare State HakatasPendidikanmerupakansyaratmutlak yang adapadasuatunegara agar dapatmenjadinegarakesejahteraan • Pendidikan Pendidikan formal danPendidikanNonformal • AnakJalanan Children of the Street dan Children in the Street • KebijakanSosial melaluiprodukperat. per-uu-an; melaluisistempajak; melalui Program PelayananSosial

  7. Pengaturan Hak atas Pendidikan terhadap Anak Jalanan di Indonesia • Tataran Konstitusi Pembukaan UUD (Alinea Keempat) Batang Tubuh (Ps. 28C ayat (1); Ps. 28E ayat (1); Ps 31; Ps 34) • Tataran Peraturan Per-uu-an UU 20/2003 ttg Sis. Pendidikan Nasional PP 19/2005 ttg Standar Nasional Pendidikan PP 47/2008 ttg Wajib Belajar Pendidikan Dasar Inpres 5/2006 ttg Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 Tahun Permendiknas 31/2007 ttg organisasi pendidikan formal-nonformal

  8. Cont’d. • Tataran Kebijakan Pemerintah Ditjen Pendidikan Nonformal dan informal: program peningkatan keaskaraan yang berbasis kemasyarakatan bernama PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

  9. PolaPembelajaranAnakJalanandiRumahBelajarAnakJalanan YABIM • Program Kerja PKBM Yabim Program akademis - PAUD (Pendidikan Usia Dini): usia 0-5 tahun; jumlah siswa 120 orang - Paket A: setara SD; jumlah siswa 138 orang - Paket B: setara SMP; jumlah siswa 348 orang - Paket C: setara SMA; jumlah siswa 289 orang Pelatihan Wirausaha Kursus (komputer dan tata busana) Sanggar Seni (seni musik; seni pahat; dll)

  10. Cont’d. • Sistem Pembelajaran - Non formal dengan kurikulum disesuaikan - waktu belajar pagi pukul 07.30 – 11.30 wib (Paket A, Paket B pagi) siang pukul 13.00 – 17.00 wib (Paket B siang – Paket B siang) malam pukul 19.30 – 22.00 wib (Paket C malam dll) - Staf Pengajar Guru karir Guru Bina Alumni Guru Tamu

  11. Cont’d Pendanaan dan Hubungan Kerjaama - Swadaya Masyarakat - Pemerintah Kota Depok - Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Excelcomindo Pratama Tbk. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) LBH Masyarakat - Pengelolaan Sektor Riil

  12. Penutup • Simpulan 1. pengaturan mengenai hak atas pendidikan, khususnya untuk anak jalanan dan terlantar diatur dalam UUD 1945 dan Peraturan Per-uu-an yang diimplementasikan melalui program PKBM 2. PKBM Yabim tidak hanya untuk anak jalanan, tetapi juga untuk mereka yg ingin mendapatkan pendidikan nonformal gratis. Baik kurikulum dan jam belajar ditentukan akan tetapi disesuaikan dgn kebutuhan masing” anak jalanan.

  13. Saran • 1. Perlu adanya penyamarataan status ijazah pendidikan nonformal dan formal untuk menghilangkan stigma buruk pada anak jalanan • 2. Perlu adanya kebijakan pendampingan, yakni pemberian subsidi kerja harian bagi anak jalanan

  14. Daftar Pustaka • C Pierson, Beyond the Walfare State?: The New Political Economy of Welfare (London: Polity Press, 1991). • DarmawanTriwibowo, dkk, Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006). • G Esping-Andersen, Social Foundation for Postindustrial Economies (Oxford: Oxford University Press, 1999), • Miftachul Huda, PekerjaanSosialdanKesejahteraanSosial; SebuahPengantar (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009) • RK Turner, D Pearce, dan I Bateman, Environmental Economics: An Introduction (Harvester-Wheatsheaf, 1994), • UyohSadulloh, PengantarFilsafatPendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003), • Forum komunikasiPusatKegiatanBelajarMasyarakat (FK-PKBM) Indonesia, KonsepdanStrategiPengembanganPusatKegiatanBelajarMasyarakat (PKBM).

  15. Pak Nurrohim Megantara

  16. Kelas Baca Alquran

  17. Paket B

  18. Paket C

  19. TERIMA KASIH… Fadillah Isnan 0806341993

More Related