PAJAK INTERNASIONAL

1. PAJAK INTERNASIONAL BY SUHARTINI

2. BAHAN/REFERENSI : • UU No. 7 tahun 1983 tentangPajakPenghasilansebagaimanaygdiubahterakhirdng UU No. 36 tahun 2008. • PerpajakanInternasional, Gunadi , FEUI, 2007 • Konsep Dan AplikasiPerpajakanInternasional , Danny Darussalam, Danny Darussalam Tax center ,2010 • PajakInternasional, AnangMuryKurniawan, Ghalia Indonesia, 2011 • PersetujuanPenghindaranPajakBerganda (P3B) SuatuKajianterhadapKebijakan Indonesia, SalembaEmpat, 2011 • Tax Treaty, AnangMuryKurniawan, MUC Consulting Group , 2012

3. HukumInternasionaldalamartiluasyaitutermasukpengertianhukumbangsa-bangsa, sebaliknyadalamartisempityaitumengaturhubunganantaranegara – negara. • Indonesia merupakansubjekhukuminternasional , karenaituiatelahmengikutidanmenandatanganiKonvensiWina. • Konvensiinternasionalmemilikikekuatanhukumygmengikatantarnegaraygikutmenandatanganitsb, karena: • Hk. Internasionalmerupakanbgdarihk. yglebihtinggidr pd hukumnasional, krnmenyangkutkepentinganlebihbanyakmasy. Internasional . • Hk. Internasionalmerupakankehendaknegaraitusendiri pd hukumonternasional, danjgmerupakankehendakbersama. • Kenyataansosialbhwmengikatnyahk. itumutlakuntkdptterpenuhinyakebutuhanbangsa

4. HukumPajakInternasional : Adalahkeseluruhanperaturan yang mengaturtatatertibhukumdan yang mengaturtentanghakpengenaanpajakdimasing-masingnegara. Pengertianhukumpajakinternasionalitumerupakansuatupengertian yang menggabungkandaripadapengertianpajakgandadanhukumpajaknasional.

5. Pengertian dan Dimensi Perpajakan Internasional

6. Pengertian Perpajakan Internasional IBFD International Tax Glossary 5th Ed. 2005: • Traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation • In broader terms, it includes domestic legislation covering foreign income of residents (worldwide income) and domestic income of non residents. Brian Arnold, International Tax Primer, 1995: “…the international aspects of the income tax laws of particular countries.”

7. Pajakinternasional : Kesepakatan perpajakan yg berlaku di antar negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konversi Wina (PactaSunservanda)

8. Perjanjianperpajakaninternasional: Adalahsuatuperbuatanhukum yang mengikatnegarapadabidang-bidangperpajakan. Bentuknyaadalah: • persetujuanpenghindaranpajakberganda (tax treaty) • Cara penerapan (mode of application) • Tata carapersetujuanbersama ( mutual agreement procedure)

9. Elemen Perpajakan Internasional

10. Dimensi Perpajakan Internasional (4) SubjekPajak 2 3 LuarNegeri Penghasilan Penghasilan 1 4 Dalam Negeri DalamNegeri Luar Negeri SubjekPajak

11. Ruang Lingkup Perpajakan Internasional

12. Pemajakan Pada Transaksi Internasional Negara S Negara sumber Diskusikan: Bagaimana cara Negara S mengenakan pajak atas penghasilan dividen? X Co. Penyetoran Modal Negara S Negara D Dividen Negara D  Negara domisili Diskusikan: Bagaimana cara Negara D mengenakan pajak atas penghasilan dividen? Ali 12

13. Perpajakan Internasional Indonesia

14. Perpajakan Internasional Indonesia (1) Pengertian: • UU PPh danaturan pelaksanaannya: • PeraturanPemerintah, • PeraturanMenteriKeuangan, • PeraturanDirjenPajak, • yang mengaturperlakuanpajakatas: • penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diperolehSubjekPajakluarnegeri(taxing outbound income), dan • Penghasilan yang diperolehsubjekpajakdalamnegeri(taxing inbound income) • termasuktax treaty antara Indonesia dengan 58 negaramitra (per 1 Januari 2010).

15. Perpajakan Internasional Indonesia (2) Aspek Internasionaldalam UU PPh:

16. Perpajakan Internasional Indonesia (3) 16

17. Pemajakan atas Subjek Pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Subjek Pajak: SPDN (Orang Pribadi dan Badan) Objek Pajak: Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk ayat (3) Menghitung Pajak: Pasal 16 ayat (1), (2), dan (4) Tarif pajak: Pasal 17 ayat (1) a atau b Penghilangan pajak berganda: Pasal 24 TAXING INBOUND INCOME (1)

18. TAXING INBOUND INCOME (2) Subjek Pajak 18

19. Pekerja Indonesia Sebagai SPLN TAXING INBOUND INCOME (3) PER. DIRJEN PAJAK NO.PER-2/PJ./2009: • DalamrangkamemberikepastianatasperlakuanPPhbagiorangpribadi WNI yang bekerjadiluarnegeri, • Diatur tentang Pekerja Indonesia yaitu: Orangpribadi WNI yang bekerjadiluarnegeri > 183 haridalamjangkawaktu 12 bulanadalah SubjekPajakluarnegeri (SPLN), • Ataspenghasilan yang diterimaataudiperolehdiluarnegerisehubungandenganpekerjaannyadiluarnegeridantelahdikenaipajakdiluarnegeri, tidakdikenaiPPhdi Indonesia.

20. Objek Pajak bagiSPDN adalahPenghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomisyang diterima atau diperoleh Wajib Pajakbaik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesiayang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) TAXING INBOUND INCOME (4) 20

21. TAXING INBOUND INCOME (5) Elemen-elemendalam definisi Penghasilan mencakup semua: • Apapun jenispenghasilan(makna ekonomis, Global Income Taxation) • Apapun jenis saatpengakuan (cash atau accrual basis), • Dari manapun sumbergeografispenghasilan (worldwide income), • Apapun carapemanfaatannya, • Apapun nama dan bentuknya.

22. Worldwide Income Principle: WPDN terutangpajakatasPenghasilanKenaPajak yang berasaldariseluruhpenghasilantermasukpenghasilan yang diterimaataudiperolehdariluarnegeri. Penggabunganpenghasilan yang berasaldariluarnegeridilakukansebagaiberikut: a. untukpenghasilandariusaha,dilakukandalamtahunpajakdiperolehnyapenghasilantersebut; untukpenghasilanlainnya,dilakukandalamtahunpajakditerimanyapenghasilantersebut; untukdividendalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh, dilakukandalamtahunpajakpadasaatperolehandevidentersebutditetapkansesuaidenganKeputusanMenteriKeuangan. Kerugian yang dideritadiluarnegeritidakbolehdigabungkandalammenghitungPenghasilanKenaPajak. KMK-164/KMK.03/2002 Penghasilan Dari LuarNegeri 22

23. Cara menghitung penghasilan neto (umum): TAXING INBOUND INCOME (6) PEREDARAN BRUTO Pasal 4 ayat (1) – Pasal 4 ayat (3) PENGURANG Pasal 6 (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g PENGHASILAN NETO 23

24. Cara menghitung penghasilan neto (norma penghitungan): TAXING INBOUND INCOME (7) PEREDARAN BRUTO Pasal 4 ayat (1) – Pasal 4 ayat (3) NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 dan Pasal 15 PENGHASILAN NETO 24

25. TAXING INBOUND INCOME (8) PENGHASILAN NETO PTKP dan SISA KERUGIAN TH. SEBELUMNYA Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, Pasal 6 ayat (2) PENGHASILAN KENA PAJAK Pasal 16 ayat (1) dan (2) TARIF PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a atau b PPh TERUTANG PELUNASAN PPH DLM TH BERJALAN Pasal 20, Pasal 24 , Pasal 26 ayat (5) PPH YMH/(LEBIH) DIBAYAR Pasal 28 25

26. Penghilangan Pajak Berganda: Diatur dalam Pasal 24 UU PPh; Berlaku bagi WPDN dan BUT; Metode: kredit, per country limitation, Mengatur tentang negara sumber penghasilan (source rules) TAXING INBOUND INCOME (9) 26

27. Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri: WP wajibmenyampaikanpermohonankepadaDirjenPajakdengandilampiri: LaporanKeuangandaripenghasilan yang berasaldariluarnegeri; Fotokopi SPT Pajak yang disampaikandiluarnegeri; dan Dokumenpembayaranpajakdiluarnegeri. Penyampaianpermohonandilakukanbersamaandenganpenyampaian SPT TahunanPPh. (KMK-164/KMK.03/2002) TAXING INBOUND INCOME (10) 27

28. Source Ruledalam Pasal 24 UU PPh , diantaranya: penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta capital gainnya  negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan; penghasilan bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak  negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berada; penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak  negara tempat harta tersebut terletak; penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan  negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; TAXING INBOUND INCOME (11) 28

29. Taxing Outbound Income

30. Pemajakan atas Subjek Pajak luar negeri (SPLN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Subjek Pajak: SPLN (Orang Pribadi atau Badan) Objek Pajak: Pasal26ayat (1), (2), dan (4) Menghitung Pajak: Pasal26ayat (1), (2), dan (4) Tarif pajak: Pasal26ayat (1), (2), dan (4) Penghilangan pajak berganda: Tidak ada TAXING OUTBOUND INCOME (1)

31. TAXING OUTBOUND INCOME (2) Subjek Pajak 31

32. Objek Pajak bagi SPLN: BerdasarkanPasal 26 ayat(1), yaitupenghasilandengankarakteristiksebagaiberikut: Penghasilan tertentu (positive/closed list), Menerapkan konsep substance over form, Saat terutang: saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, Pemotong Pajak: Badanpemerintah, SPDN, penyelenggarakegiatan, BUT, atauperwakilanperusahaanluarnegerilainnya, TAXING OUTBOUND INCOME (3) 32

33. ObjekPajakSPLN Pasal 26 ayat(1): dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang. TAXING OUTBOUND INCOME (4) 33

34. Objek Pajak SPLN Pasal 26 ayat(2): Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia, dan Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri Saat terutang: diatur lebih lanjut dengan PMK; Dasar pengenaan pajak: penghasilan neto yang diatur dengan PMK; Perkiraan penghasilan neto: diatur lebih lanjut diatur lebih lanjut dengan PMK Mekanismepelunasan: pemotongan/pemungutan TAXING OUTBOUND INCOME (5) 34

35. PemotonganPPhPasal 26 ayat (2): Penghasilandaripenjualanataupengalihanhartadi Indonesia: Untukpengalihansahamsesuai KMK-434/KMK.04/1999  perkiraanpenghasilanneto 25%, Premiasuransi yang dibayarkankepadaperusahaanasuransiluarnegeri, perkiraanpenghasilanneto: 50% bila yang membayartertanggung, 10% bila yang membayarperusahaanasuransi, 5% bila yang membayarperusahaanreasuransi. TAXING OUTBOUND INCOME (6) 35

36. PASAL 26 AYAT (1): TAXING OUTBOUND INCOME (7) PEREDARAN BRUTO Pasal 26 ayat (1) huruf a s.d. h TARIF 20% PPH TERUTANG 36

37. PASAL 26 AYAT (2): TAXING OUTBOUND INCOME (8) PEREDARAN BRUTO Pasal 26 ayat (2) PERKIRAAN PENGHASILAN NETO Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan TARIF 20% PPH TERUTANG 37

38. Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4): TAXING OUTBOUND INCOME (9) PENGHASILAN KENA PAJAK BUT BRANCH PROFIT TARIF PPH PASAL 17 TARIF 20% PPH TERUTANG BRANCH PROFIT TAX 38

39. P3B DALAM UU PPh (1) Tujuan P3B: • Penghindaran pajak berganda, • Pencegahan pengelakan pajak, • Peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, • Memberikan kepastian hukum. [Pasal 32A UU PPh]

40. Kedudukan hukum P3B di hadapan UU PPh Kedudukantax treaty: lexspecialisdari UU PPh.(PenjelasanPasal 32 A UU PPh) Bilaterjadiperbedaanpengaturanantara UU PPhdantax treaty, makaketentuandalamtax treaty yang diberlakukan(”Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws”). P3B DALAM UU PPh (2)

41. DAFTAR P3B INDONESIA YANG BERLAKU EFEKTIF: 58 Negara

42. INTERAKSI UU PPH DAN P3B P3B DALAM UU PPh (3) Start P3B dite-rapkan? P3B Konflikdng UU PPh? Ya Ya IdentifikasiTransaksi Internasional, seperti: Subjek & ObjekPajak Tidak Tidak TentukanPerlakuanPajakmenurut UU PPh PerlakuanPajakmenurut P3B, khususuntukisu yang berkonflik. PerlakuanPajakmenurut UU PPh JALAN TERUS!!! AdaPPhterutang? Ya Untukhal-hal lain yang tidakberkonflikdengan P3B: UU PPh JALAN TERUS!!! Tidak Stop

43. P3B DALAM UU PPh (4) • P3B diterapkanapabila: • Indonesia memiliki P3B dengannegararesiden, dan • WP luarnegeriadalahresidendarinegaramitra P3B Indonesia  terdapat SKD yang sah P3B diterapkan? Ya Tidak

44. P3B DALAM UU PPh (5) • P3B dapatberkonflikdengan UU PPhdalamhal, seperti: • Status SubjekPajakdalamnegeri, • Keberadaan BUT, • Hakpemajakan, • Besarnyapenghasilan (tax base) • Besarnyatarifpajak, • Definisipenghasilan/harta, • Sumberpenghasilan P3B konflik dengan UU PPh? Ya Tidak

45. Model dan Struktur P3B

46. Terdapat dua model P3B, yaitu OECD Model dan UN Model, yang dapat digunakan sebagai: Referensi bagi para negara dalam membuat P3B, Untuk menyamakan bentuk P3B yang hendak dirundingkan, Bagi Indonesia (DJP), kedua model digunakan sesuai dengan kondisi dalam perundingan, dengan landasan dasar adalah kepentingan nasional. MODEL DAN STRUKTUR P3B (1)

47. OECD Model mempunyai karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili dalam wujud: Pencantuman definisi istilah ke dalam P3B untuk mencegah penggunaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik negara sumber, Pembatasan hak pemajakan negara sumber dalam bentuk seperti: syarat-syarat, time test yang lebih panjang, dan pembatasan tarif pajak. UN Model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber dibandingkan OECD Model. MODEL DAN STRUKTUR P3B (2)

48. MODEL DAN STRUKTUR P3B (3) • Pasal-pasal dalam P3B dapat dikelompokkan menjadi: • RuangLingkup (Scope) • Definisi • Substansi (pembagianhakpemajakanataspenghasilan) • Anti PenghindaranPajak, • Metodemenghilangkanpajakberganda, dan • Lain-lain.

49. MODEL DAN STRUKTUR P3B (4)

50. MODEL DAN STRUKTUR P3B (5)