PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TRAINING OF TRAINERS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2010 DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI September 2010

2. BAB IPENDAHULUAN LatarBelakang CaLKdisusununtukmenghindarikesalahpahamanpengguna yang beragamdalammemaknai LRA, Neraca, dan LAK B. TujuanPembelajaran TujuanUmum: MemberipemahamantentangartipentingdanrelavansiCaLKuntukmenciptakanpelaporan yang memadai TujuanKhusus: MemberipemahamantentangpenyusunanCaLKdenganmengacupadaparagraf-paragraf PSAP 04 C. DeskripsiSingkat CaLKtidakterstruktur, tetapiberpotensimenjelaskan LRA, Neraca, dan LAK sehinggadapatdenganmudahdibacaolehpenggunaumum yang awamakuntansitetapipenyusunanCaLKsangatdipengaruhisubjektivitastentangseberapabanyakinformasi yang dianggapmemadai D. MetodePembelajaran Metodeandragogik yang memintainteraksiantarainstrukturdenganpesertadidik

3. BAB IIPENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI A. AsimetriInformasiKeuangan Negara Kenyataanbahwa para penggunalaporankeuangan yang tidakhadirdalampengurusantransaksi dan pencatatansehari-harimemungkinkanasimetriinformasidenganduakemungkinankonsekuensinegatifnya. B. InsentifbagiPenyajianLaporanKeuangan yang Memadai pembentukan harga pasar surat berharga melalui pemberian sinyal lebih bersesuaian dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bagian dari good governance. C. Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Wujud Penyajian Laporan Keuangan yang Memadai Perubahananggaran yang pentingselamaperiode Kinerja keuangan entitas pelaporan Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi Informasi lainnyayang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

4. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (1) Ketentuan Umum 8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. 9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. 10. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangandalam bentuk CaLK

5. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 13. Catatan atas LaporanKeuanganmenyajikaninformasitentangpenjelasan pos-pos laporankeuangandalamrangkapengungkapan yang memadai Menyajikaninformasitentangkebijakanfiskal/keuangan, ekonomimakro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikutkendala dan hambatan yang dihadapidalampencapaian target; Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (3)

6. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (e) Suatu Pemda yang telah menerapkan pendapatan berbasis akrual penuh akan mungkin mencatat sejumlah pihutang atas ketetapan pajak yang belum menghasilkan kas bagi kas negara /daerah pada tahun berjalan. Praktik ini jelas tidak serupa dengan praktik yang mungkin akan dianut sebagian besar pengguna akuntansi pemerintah ini, yang hanya mencatatkan pendapatan pajak saat Surat Ketetapan Pajak sudah disertai dengan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara. Dengan demikian penyimpangan ini sebisa mungkin diungkapkan. Pengungkapan ini dapat dilakukan dalam Bab VI Bagian 6.2. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (5)

7. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya Bagian hambatan dan kendala diungkapkan dalam Bagian 3.2 Perubahan pada perkiraan pendapatan negara dan hibah didasarkan oleh adanya perubahan pada harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang membaik dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang melemah. Kedua faktor perubahan in diperkirakan akan meningkatkan penerimaan migas dalam jumlah yang signifikan. Namun pada saat yang sama, beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan membengkak BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (11)

8. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, uraian mengenai pencapaian kinerja ouput dan outcome program ini, menurut Struktur CaLK alternatif ini, dapat dituangkan dalam Bab IV, Bagian 4.1. Lalu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (12)

9. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (13)

10. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus: (a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif; (b) Menyajikan data historis yang relevan; (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan; (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana. Kinerja keuangan yang dimaksud dalam paragraf 29 sampai dengan 33 di atas, selain berupa posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana juga berupa berbagai kinerja lain yang berdimensi keuangan seperti realisasi penerimaan dan belanja. Dalam struktur CaLK alternatif, penjelasan kinerja keuangan seperti ini dimasukkan dalam tambahan Bab III, Bagian 3.1. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (15)

11. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Beberapa rujukan yang paling umum dan karenanya paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan adalah, antara lain tetapi tidak terbatas pada: Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal yang mengangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang tentang APBN dan Perda APBD Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (16)

12. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Mengenai basis pengukuran ini dijelaskan dalam Bagian 5.3 dari Bab V Struktur CaLK alternatif ini. Isinya lebih merupakan sorotan-sorotan tertentu atas berbagai pengukuran yang mungkin tidak lazim karena berbagai keadaan yang terkait atas elemen Laporan Akuntansi. Sebagai contoh, kenyataan bahwa pemerintah Indonesia baru memulai penertiban sistem akuntansinya sementara aset yang dikuasai pemerintah ada yang sudah diperoleh sejak zaman penjajahan memungkinkan hilangnya referensi mengenai nilai aset. Oleh karena itu, akan terdapat kemungkinan pada bab ini penjelasan mengenai berbagai metode pengukuran nilai aset yang dilaporkan. Aset tetap yang sudah tidak terdapat bukti pendukung perolehannya diukur dengan nilai wajar sedangkan aset tetap yang masih terdapat bukti pendukung perolehannya diukur dengan nilai perolehannya BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (19)

13. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana adalah sebagai berikut: Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/ keluar dari Kas Umum Negara/Daerah Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Pengakuan aset tetap yang perolehannya setelah tanggal 1 Januari tahun 200x didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus rupiah), dan Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (20)

14. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 55. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (21)

15. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 Penjelasan-penjelasan per pos atau rekening akuntansi ini dimuat dalam Bab VI. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satke-satker Kementerian Negara/Lembaga, berikut penyebab terlampuinya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada Kementerian yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan nonpajak). Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp <total capaian penerimaan perpajakan selama periode pelaporan> atau <persentase capaian>% dari anggarannya. Realisasi penerimaan pajak yang berada <di atas/di bawah>(pilih salah satu sesuai dengan kondisi yang ada). BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (22)

16. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (23) Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

17. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (24) • PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA • KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN • Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada <Nama Kementerian Negara/Lembaga> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di bendaharawan pembayar> merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari : Tabel. 6 Daftar Kas Bendahara Pengeluaran

18. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (25)

19. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (26) C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

20. C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (27)

21. TERIMA KASIH DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Jalan Budi Utomo nomor 6, Jakarta Telepon/Faximile : 021 – 3509209 Website : perbendaharaan.go.id Email : subditstandar@yahoo.com