PSAP NO. 0 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PSAP NO. 04CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2. TUJUAN TujuanPernyataanStandarCatatanatasLaporanKeuanganadalahmengaturpenyajiandanpengungkapan yang diperlukanpadaCatatanAtasLaporanKeuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010

3. TUJUAN PENYAJIAN CALK Untukmeningkatkantransparansilaporankeuangandanpenyediaanpemahaman yang lebihbaikatasinformasikeuanganpemerintah lampiran I PP No.71 Tahun 2010

4. RUANG LINGKUP • Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan • Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan lampiran I PP No.71 Tahun 2010

5. KETENTUAN UMUM • SetiapentitaspelaporandiharuskanuntukmenyajikanCatatanatasLaporanKeuangansebagaibagian yang takterpisahkandarilaporankeuanganuntuktujuanumum. • CatatanatasLaporanKeuangandimaksudkan agar laporankeuangandapatdipahamiolehpembacasecaraluas, tidakterbatashanyauntukpembacatertentuataupunmanajemenentitaspelaporan. • LaporanKeuanganmungkinmengandunginformasi yang dapatmempunyaipotensikesalahpahamandiantarapembacanya. • Kesalahpahamandapatsajadisebabkanolehpersepsidaripembacalaporankeuangan. • Perlunyapengungkapan basis akuntansidankebijakanakuntansi yang diterapkanakanmembantupembacamenghindarikesalahpahamandalammemahamilaporankeuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010

6. STRUKTUR DAN ISI • CatatanatasLaporanKeuanganharusdisajikansecarasistematis. Setiap pos dalamLaporanRealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Operasional dan danLaporanArusKasharusdapat mempunyaireferensisilangdenganinformasiterkaitdalamCatatanatasLaporanKeuangan. • CatatanatasLaporanKeuanganmeliputipenjelasanataudaftarterinciatauanalisisatasnilaisuatu pos yang disajikandalamseluruhkomponenlaporankeuangan • CaLKmenyajikaninformasiyang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

7. STRUKTUR DAN ISI Catatan atas LaporanKeuanganmenyajikaninformasitentangpenjelasan pos-pos laporankeuangandalamrangkapengungkapan yang memadai, mengenai: • InformasiumumtentangEntitasPelaporan dan EntitasAkuntansi • Informasitentangkebijakanfiskal/keuangan dan ekonomimakro • Ikhtisarpencapaiantarget keuanganselamatahunpelaporan, berikutkendala dan hambatanyang dihadapidalampencapaian target; • Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; • Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan • Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; • informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010

8. Bab IPendahuluan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistematikapenyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab IIEkonomi Makro 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor Bab IIIIkhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab IVIkhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor 4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas pelapor 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab VKebijakan Akuntansi 5.1. Entitas pelaporan 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi Bab VIPenjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan 6.1.1 Pendapatan 6.1.2 Belanja 6.1.3 Pembiayaan 6.1.4 Aset 6.1.5 Kewajiban 6.1.6 Ekuitas Dana 6.1.7 Komponen-komponen Arus kas 6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VIIPenjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIIIPenutup Lampiran RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas LaporanKeuanganmeliputipenjelasanataudaftarterinciatauanalisis atas nilaisuatu pos yang disajikandalamLaporanRealisasiAnggaran, Neraca, dan LaporanArusKas. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

9. INFORMASI UMUM • Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. • Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: • domisilidanbentukhukumsuatuentitassertajurisdiksitempatentitastersebutberada; • penjelasanmengenaisifatoperasientitasdankegiatanpokoknya; dan • ketentuanperundang-undangan yang menjadilandasankegiatanoperasionalnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

10. INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL & KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO • Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. • Bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas • perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya. • Penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro • Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara. • Ekonomi makro  asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD lampiran I PP No.71 Tahun 2010

11. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan • Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. • Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. • informasikeuanganlainnya yang dianggapperluuntukdiketahuipembaca, misalnyakewajiban yang memerlukanketersediaandanadalamanggaranperiodemendatang lampiran I PP No.71 Tahun 2010

12. DasarPenyajianLaporanKeuangan dan PengungkapanKebijakanAkuntansiKeuangan • Entitaspelaporanmengungkapkandasarpenyajianlaporankeuangan dan kebijakanakuntansidalam Catatan atas LaporanKeuangan. • Asumsidasarataukonsepdasarakuntansitertentu yang mendasaripenyusunanlaporankeuangan, biasanyatidakperludiungkapkansecaraspesifik. Pengungkapandiperlukanjikaentitaspelaporantidakmengikutiasumsiataukonseptersebutdandisertaialasandanpenjelasan. • Pertimbangandan/ataupemilihankebijakanakuntansiperludisesuaikandengankondisientitaspelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

13. DasarPenyajianLaporanKeuangan dan PengungkapanKebijakanAkuntansiKeuangan • Pengungkapankebijakanakuntansiharusmengidentifikasikandanmenjelaskanprinsip-prinsipakuntansi yang digunakanolehentitaspelaporandanmetode-metodepenerapannya yang secara material mempengaruhipenyajianLaporanRealisasiAnggaran, LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih, Neraca, LaporanOperasional, LaporanArusKas, danLaporanPerubahanEkuitas. Pengungkapanjugaharusmeliputipertimbangan-pertimbanganpenting yang diambildalammemilihprinsip-prinsip yang sesuai. • kebijakanakuntansipadaCatatanatasLaporanKeuanganmenjelaskan: • Entitaspelaporan; • Basis akuntansi yang mendasaripenyusunanlaporankeuangan; • Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; • sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas. • setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

14. DasarPenyajianLaporanKeuangan dan PengungkapanKebijakanAkuntansiKeuangan • Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan : • Pengakuanpendapatan-LRA; • Pengakuanpendapatan-LO; • Pengakuanbelanja; • Pengakuanbeban; • Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; • Investasi; • Pengakuandanpenghentian/penghapusanasetberwujuddantidakberwujud; • Kontrak-kontrakkonstruksi; • Kebijakankapitalisasipengeluaran; • Kemitraandenganpihakketiga; • Biayapenelitiandanpengembangan; • Persediaan, baik yang untukdijualmaupununtukdipakaisendiri; • Pembentukandanacadangan; • Pembentukandanakesejahteraanpegawai; • Penjabaranmatauangasingdanlindungnilai. • Kebijakankapitalisasipengeluaran; • Kemitraandenganpihakketiga; • Biayapenelitiandanpengembangan; • Persediaan, baik yang untukdijualmaupununtukdipakaisendiri; • Pembentukandanacadangan; • Pembentukandanakesejahteraanpegawai; • Penjabaranmatauangasingdanlindungnilai. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

15. DasarPenyajianLaporanKeuangan dan PengungkapanKebijakanAkuntansiKeuangan • Kebijakanakuntansidapatmenjadisignifikanwalaupunnilaipos-pos yang disajikandalamperiodeberjalandansebelumnyatidak material. Selainitu, perlu pula diungkapkankebijakanakuntansi yang dipilihdanditerapkan yang tidakdiaturdalamStandarini. • Perubahankebijakanakuntansi yang tidakmempunyaipengaruh material dalamtahunperubahanjugaharusdiungkapkanjikaberpengaruhsecara material terhadaptahun-tahun yang akandatang. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

16. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos • Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. • Anggaran; • Realisasi; • Prosentasepencapaian; • Penjelasanatas perbedaan antara anggaran dan realisasi; • Perbandingan dengan periode yang lalu; • Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; • Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; • Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; • Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan • Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

17. KEJADIAN PENTING SELAMA PELAPORAN Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh-contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

18. PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN MENGUNGKAPKAN: Kebijakanakuntansi yang digunakandalampengukuranpersediaan Penjelasanlebihlanjuttentangpersediaan, sepertibarangatauperlengkapan yang digunakandalampelayananmasyarakat, barangatauperlengkapan yang digunakandalamprosesproduksi, barang yang disimpanuntukdijualataudiserahkankepadamasyarakat, danbarang yang masihdalamprosesproduksi yang dimaksudkanuntukdijualataudiserahkankepadamasyarakat Jenis, jumlah, dannilaipersediaandalamkondisirusakatauusang KSAP lampiran I PP No.71 Tahun 2010

19. PENGUNGKAPAN INVESTASI Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintahberkaitandenganinvestasipemerintah, antara lain: Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; Perubahanhargapasarbaikinvestasijangkapendekmaupuninvestasijangkapanjang; Penurunannilaiinvestasi yang signifikandanpenyebabpenurunantersebut; Investasi yang dinilaidengannilaiwajardanalasanpenerapannya; Perubahan pos investasi. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

20. PENGUNGKAPAN ASET TETAP LaporanKeuanganharusmengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb: (a) Dasarpenilaian yang digunakanuntukmenentukannilaitercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasijumlahtercatatpadaawaldanakhirperiode yang menunjukkan: (1)Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasipenyusutandanperubahannilai, jikaada; (4) Mutasiasettetaplainnya. (c) Informasipenyusutan, meliputi: (1) Nilaipenyusutan; (2) Metodepenyusutan yang digunakan; (3) Masamanfaatatautarifpenyusutan yang digunakan; (4) Nilaitercatatbrutodanakumulasipenyusutanpadaawaldanakhirperiode; lampiran I PP No.71 Tahun 2010

21. PENGUNGKAPAN ASET TETAP Laporankeuanganjugaharusmengungkapkan: (a) Eksistensidanbatasanhakmilikatasasettetap; (b) Kebijakanakuntansiuntukkapitalisasi yang berkaitandenganasettetap; (c) Jumlahpengeluaranpada pos asettetapdalamkonstruksi; dan (d) Jumlahkomitmenuntukakuisisiasettetap. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

22. PENGUNGKAPAN KDP Entitasharusmengungkapkaninformasimengenai KDP padaakhirperiodeakuntansi: • Rinciankontrakkonstruksidalampengerjaanberikuttingkatpenyelesaiandanjangkawaktupenyelesaian • Nilaikontrakkonstruksidansumberpendanaannya • Jumlahbiaya yang telahdikeluarkandan yang masihharusdibayar • Uangmukakerja yang diberikan • Retensi lampiran I PP No.71 Tahun 2010

23. PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN • Utangpemerintahharusdiungkapkansecararincidalambentukdaftarskedulutang • Informasi yang harusdisajikandalamCaLK : • Jumlahsaldokewajibanjangkapendekdanjangkapanjangberdasarkanpemberipinjaman • Jumlahsaldokewajibanutangpemerintahberdasarkanjenissekuritasdanjatuhtemponya • Bungapinjaman yang berlaku • Konsekuensipenyelesaiankewajibansebelumjatuh tempo • Perjanjianrestrukturisasiutang (penguranganpinjaman, modifikasipersyaratanutang, pengurangantingkatbungapinjaman, pengunduranjatuh tempo pinjaman, pengurangannilaijatuh tempo pinjaman, penguranganjumlahbungaterutang) • Jumlahtunggakanpinjamandaftarumurutangberdasarkankreditur • Biayapinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkatkapitalisasi) lampiran I PP No.71 Tahun 2010

24. KSAP TERIMA KASIHKomiteStandar AkuntansiPemerintahan(KSAP)GedungPrijadiPraptosuhardjo III, Lt. 2, KementerianKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org lampiran I PP No.71 Tahun 2010