Hk persaingan usaha pengantar k01
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 7

HK. PERSAINGAN USAHA PENGANTAR (K01) PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HK. PERSAINGAN USAHA PENGANTAR (K01). Dosen: Munawar Kholil, SH., M.Hum. MATERI POKOK:. PENGANTAR SISTEM EKONOMI INDONESIA PANDANGAN HK TENTANG PERSAINGAN USAHA PERSAINGAN SEMPURNA DAN PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA (STRUKTUR PASAR DAN BEHAVIOUR)

Download Presentation

HK. PERSAINGAN USAHA PENGANTAR (K01)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hk persaingan usaha pengantar k01

HK. PERSAINGAN USAHAPENGANTAR (K01)

Dosen:

Munawar Kholil, SH., M.Hum.

e-mail: [email protected]


Materi pokok

MATERI POKOK:

  • PENGANTAR

  • SISTEM EKONOMI INDONESIA

  • PANDANGAN HK TENTANG PERSAINGAN USAHA

  • PERSAINGAN SEMPURNA DAN PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA

  • KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA (STRUKTUR PASAR DAN BEHAVIOUR)

  • PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN)

  • KASUS

e-mail: [email protected]


Bahan bacaan utama antara lain

BAHAN BACAAN UTAMA, antara lain:

  • Arie Siswanto, Hk Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

  • Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, 1999.

  • Cameron Markby Hewitt, Bussiness Guide to Competition Law, John Wiley&Son, NY, 1995.

  • Charles Mc Manis, Unfair Trade Practices, St Paul Minn West Publishing Co, 1988.

  • Donald T. Wilson, International Bussiness Transaction, Sint Paul Minn West Publishing Co, 1980.

  • Emmy Pangaribuan, Perusahaan Kelompok dan Hk Persaingan, 1995.

  • Insan Budi Maulana, Catatan Singkat UU No 5 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, 2000.

  • LP3ES, Pemikiran Pembangunan Bung Hatta, 1995

  • Lembaga Soekarno Hatta, Sejarah Lahirnya UUD,45 dan Pancasila, 1986.

e-mail: [email protected]


Iklim usaha sebelum uu no 5 th 1999 dan sekarang

IKLIM USAHA(SEBELUM UU NO 5 TH 1999 DAN SEKARANG ……. ?)

  • STRUKTUR DAN PERILAKU PASAR CENDERUNG ANTI KOMPETITIF, HANYA MENGHASILKAN PENGUSAHA BESAR KARENA KEMUDAHAN DAN PERSEKONGKOKOLAN.

  • INDIKASI: PENGUASAAN PASAR OLEH SEGELINTIR PENGUSAHA, PRAKTEK2 MONPOLI, KARTEL MELALUI ASOSIASI BISNIS TTT, PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YG MEMIHAK, KOLUSI ANTARA BADAN2 PEMERINTAH DGN KALANGAN PENGUSAHA TTT DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN PEMERINTAH MELALUI TENDER (BID RIDGING) SECARA SEPIHAK DLL.

e-mail: [email protected]


Reaksi atas kondisi tersebut

SECARA SOSIOLOGIS KRITIKAN, TULISAN, HASIL PENELITIAN

SECARA POLITIS  MUNCUL DARI DESAKAN INTERNASIONAL THDP KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH.

REAKSI ATAS KONDISI TERSEBUT:

e-mail: [email protected]


Januari 1998 pemerintah ri menyepakati rangkaian letter of intent bersama imf

JANUARI 1998, PEMERINTAH RI MENYEPAKATI RANGKAIAN LETTER OF INTENT BERSAMA IMF

  • DARI 50 BUTIR LOI, SEBAGIAN SCR LANGSUNG MENGAMANATKAN KEBIJAKAN DEREGULASI.

  • DEREGULASI DIREALISASIKAN DALAM BENTUK PENERBITNAN 3 PP, 7 KEPPRES, 6 INPRES

  • IMF TURUT MEMBERIKAN INSTRUKSI PENGHENTIAN DISTORSI PASAR YG DILAKUKAN OLEH DAN UNTUK KEPENTINGAN GOL TTT. HASILNYA:

    1. DICABUTNYA KEPPRES 20/1998 YG MEMBERI FASILITAS ISTIMEWA PD PROYEK MOBNAS

    2. KEPPRES 15/1998 YG MEMBERI HAK MONOPOLI KEPADA BULOG KECUALI BERAS

    3. KEPPRES 21/1998 YG MENJADI DASAR BERDIRINYA BPPC

e-mail: [email protected]


Peran pemerintah yg diharapkan

PERAN PEMERINTAH(YG DIHARAPKAN)

  • MENEKAN LAJU INFLASI DAN TERUS MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM, KHUSUSNYA DI SEKTOR PRIVAT.

  • MAMPU MENGHALANGI TERJADINYA PERSEKONGKOLAN DI KALANGAN PELAKU USAHA YG MERAIH KEUNTUNGAN DI PASARAN DENGAN CARA2 YG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PELAKU USAHA LAIN DAN MASYARAKAT UMUM SEBAGAI KONSUMEN.

  • BERBAGAI PERAN ITU KEMUDIAN DICOBA DIAKOMODIR DALAM UU NO 5 TH 1999

e-mail: [email protected]


  • Login