Disampaikan pada : ACARA DIALOG INTERAKTIF (HALO BUPATI) BERTEMPAT DI PENDOPO DIPOKUSUMO

1. KEBIJAKANPENCATATAN SIPIL BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2006 DAN UU NO. 24 TAHUN 2013 Disampaikan pada : ACARA DIALOG INTERAKTIF (HALO BUPATI) BERTEMPAT DI PENDOPO DIPOKUSUMO KABUPATEN PURBALINGGA TANGGAL 1 OKTOBER 2014 Oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

2. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2006 Mayoritas Hukum Belanda Mayoritas Hukum Belanda Hukum Positif SAHNYA PERISTIWA PENCATATAN STAATSBLAD DAFDUK CAPIL KEPDDKAN DISKRIMINATIF: suku/ras, golongan, agama PLURAL: berlaku banyak ketentuan PENTING TATA CARA SYARAT KEPASTIAN HUKUM DOKUMEN DATA

3. TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERTIB 1 3 2 DOKUMEN KEPENDUDUKAN(KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL) DATABASE KEPENDUDUKAN PENERBITAN NIK Terbangunnya Database Kependudukan yang Akurat ditingkat Kab/Kota, Prov & Pusat NIK Diterbitkansetelahpendudukmengisibiodatapenduduk per keluarga (F1-01) denganmenggunakan SIAK Prosesnyasesuaidenganketentuan yang berlaku Tidakadanyadokumenkependudukangandadanpalsu Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dg Prov & Pusat menggunakan SIAK Tidak ada NIK ganda Database Kependudukan Kemendagri & Daerah Tersambung dgn Instansi Pengguna Pemberian NIK Kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011

4. OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OUTPUT 1 2 Dokumen Kependudukan Database Kependudukan

5. RUANG LINGKUP ADMINDUK PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL PENCATATAN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING PENCATATAN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN PENCATATAN BIODATA • Kelahiran; • Lahir mati; • Perkawinan; • Pembatalan Perkawinan; • Perceraian; • Pembatalan Perceraian • Kematian • Pengangk, Pengakuan, & Pengesahan anak; • Perubahan Nama & status ke-WN-an • Peristiwa Penting lainnya • Pelaporan pddk yg tdk mampu melapor sendiri. • Penerbitan NIK • Perubahan alamat; • Pindat dlm Wil Indonesia • Pindat Antar negara; • Penddk Pelintas batas; • Pendataan Penduduk • Rentan Adminduk; • Pelaporan pddk yg tdk • mampu mengantar • sendiri PEMUTAKHIRAN BIODATA DATA/INFODUK SIAK PENERBITAN NIK,KK,KTP,Srt Ket Kpdkn PENERBITAN AKTA/ PEMBUATAN CATATAN PINGGIR Pemanfaatan data utk pemerintahan & pembangunan

6. HAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 23 TH 2006 STATUS • Memberikanpengakuandanpenentuan status hukumatasperistiwakependudukandanperistiwapenting • Berlakuuntuk WNI danorangasingdi Indonesia serta WNI di luar wilayah NKRI STELSEL Pemerintah Daerah dan Pemerintah melalui petugas UNIVERSAL terkaitdenganKaidah Universal, karenaIndmasukmenjadianggota PBB FUNGSI Capilmempunyai 3 fungsi: hukum, statistik, kerjasamakelembagaan

7. HAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 23 TH 2006 -- lanjutan Setiappendudukmempunyaihakuntukmemperoleh: HAK PENDUDUK • Setiappendudukmpyihak u memperoleh : • DokumenKependudukan • Pelayanan yang sama • Perlindunganatas data pribadi • Kepastianhukumataskepemilikandokumen • Informasimengenai data hasildafdukdancapilatasdiriataukeluarganya • Gantirugidanpemulihannamabaiksbgakibatkesalahandalampelayanandafdukdancapil KEWAJIBANPENDUDUK Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan

8. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PemerintahmelaluiMenteri Dalam Negeri, menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala nasional diaturdalam pasal 5 Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukanantara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan GubernurdiaturdalamPasal 6 UNDANG UNDANG NO 24TAHUN 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukanskala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota diaturdalam pasal 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan diaturdalam pasal 8

9. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 23 TH 2006 PASAL 11 – sebagaidasarkewenanganmemverifikasi “PejabatPencatatanSipilmempunyaikewenanganmelakukanverifikasikebenaran data, melakukanpembuktianpencatatanatasnamajabatannya, mencatat data dalam register aktaPencatatanSipil, menerbitkankutipanAktaPencatatanSipil, danmembuatcatatanpinggirpadaakta-aktaPencatatanSipil”.

10. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun (Pasal 32 ayat 1) Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013

11. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 102 huruf b) Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

12. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 102 huruf b) Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

13. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Pengakuan dan PengesahanAnak (Pasal 49 dan 50) Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.

14. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis) (Pasal 79A) Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK,KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain)

15. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Pencatatan Kematian (Pasal 44) Pelaporanpencatatankematian yang semulamenjadikewajibanpenduduk, diubahmenjadikewajiban RT untukmelaporkansetiapkematianwarganya kepadaInstansiPelaksana. Pelaporantersebutdilakukansecaraberjenjangmelalui RW, Desa/KelurahandanKecamatan. Dengankebijakaninidiharapkancakupanpencatatankematianakanmeningkatsecara signifikan.

16. PASAL PENTING CAPIL DALAM UU NO 24 TH 2013 Stelsel Aktif (Penjelasan alinea 2) Semula stelselaktifdiwajibkankpdpenduduk, diubahmenjadistelselaktifdiwajibkankepada Pemerintah melalui Petugas.

17. UPT INSTANSI PELAKSANA UPT InstansiPelaksanamempunyaitugas: • Melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan • MenerbitkanAkta Pencatatan Sipil Ketentuan lebih lanjut UPT InstansiPelaksana dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri

18. PEJABAT PENCATATAN SIPIL • Pejabat pencatatan sipil terdiri dari • a. Kadisduk Capil Kabupaten/Kota • b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana • c. Kasudinduk Capil (khusus Prov.DKI Jakarta) • d. Pejabat Konsuler yg ditunjuk • e. PNS yang diangkat sbg PPS 2. Tugas: melakukan pencatatan Peristiwa Penting, menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Capil, membuat Catatan Pinggir pada Akta Capil PPS berwenang melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya (Ps 11 UU No 23 Th 2006)

19. PETUGAS REGISTRASI • Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Kadisduk Capil dalam dafduk dan capil • Dalam pencatatan sipil, Petugas Registrasi bertugas memverifikasi dan memvalidasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yg dilaporkan pddk WNI di desa/kelurahan • Petugas Registrasi diangkat dari Pegawai Negeri yg memenuhi persyaratan Petugas Registrasi juga mempunyai tugas pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan, pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan, penghubung dlm penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan

20. SANKSI A. SanksiAdministratif • Setiap penduduk dikenai Sanksi Administratif. • Berupa denda : WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- OA paling banyak Rp. 2.000.000,- Apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. • Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50 ribu.

21. A. Sanksi Administratif……..lanjutan • Setiap OA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100 ribu. • Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10 juta.

22. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan, B. KetentuanPidana • Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan/Peristiwa Penting, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta. .. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25 juta.

23. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, B. Ketentuan Pidana…….lanjutan Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25 juta. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar.

24. Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 25 juta. Dalam hal Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3. Dalam hal Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana, Pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

25. Penambahan Sanksi (Pasal 94 UU 24/2013) Setiaporang yang memerintahkandan/ataumemfasilitasidan/ataumelakukanmanipulasi data kependudukandan/atauelemen data pendudukdipidanadenganpenjara paling lama 6 (enam) tahundan/ataudenda paling banyakRp. 75 juta.

26. Lanjutan ……….. II. b.Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75 juta.(Pasal 95A)

27. Lanjutan ……….. II. c.Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 M. (Pasal 96)

28. TerimaKasih