PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

2. DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA • PERATURAN PRESIDEN NO. 54 / 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagaimanatelahdiubahkedua kali dengan PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012 • PER. WALIKOTA SURABAYA NO. 73 / 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PENGADAAN BARANG/JASA sebagaimanatelahdiubahdengan PER. WALIKOTA SURABAYA NO. 85 / 2012

3. PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN(Ps. 4 PW. 73/2012) • PenggunaAanggaran; • KuasaPenggunaAnggaran; • PejabatPembuatKomitmen; • PejabatPelaksanaTeknisKegiatan; • SekretariatProyek; • Unit LayananPengadaan (Procurement Unit)untukpengadaan Non Konsultansidengan HPS diatas 200 Jtdan HPS diatas 50 JtuntukpekerjaanKonsultansi; • PejabatPengadaan untukpengadaanNon Konsultansidengan HPS sampaidengan 200 Jtdan HPS sampaidengan 50 JtuntukpekerjaanKonsultansi; • Panitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaan; • PenyimpanBarang.

4. TUGAS & TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG(Ps. 6 ayat (1) PW. 73/2012) a. Menyusunrencanaumumpengadaanbarang/jasasesuaidengankebutuhan SKPD danmenyerahkankepada PPK, yang meliputi : 1. kebijakanumumpengadaan; 2. rencanapenganggaranbiayapengadaan; 3. kerangkaacuankerja (KAK). • Menyusun RKA-SKPD; • Menyusun DPA SKPD; d. Menetapkanpaketpekerjaan ; e. Melakukantindakan yang mengakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanja;

5. f. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; g. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; h. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; i. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; j. menandatangani SPM; k. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; l. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

6. n. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; o. melaksanakan tugas-tugas PA/PB lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; p. menetapkan pemenang pada pelelangan untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); q. menetapkan pemenang pada seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); r. menetapkan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Sekretariat Proyek; dan s. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

7. PENGGUNA ANGGARAN MELIMPAHKAN TUGAS KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN - PA padaDinas/Badan/Inspektorat/Kantor/RumahSakitUmum Daerah/Kecamatan/SatuanPolisiPamongPraja/Sekretariat DPRD melimpahkantugas-tugassebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, hurufidanhuruf m kepada KPA. (Ps. 6 ayat (2) PW. 73/2012) - PA padaSekretariat Daerah melimpahkanseluruhtugas-tugas PA kepadaKepalaBagiandiLingkupSetdaselaku KPA. (Ps. 6 ayat (3) PW. 73/2012)

8. SIAPA KUASA PENGGUNA ANGGARAN ???(Ps. 6 ayat (4) PW. 85/2012) a. SekretarispadaBadan/Dinas/Inspektorat/Kecamatan; b. WakilDirekturpadaRumahSakitUmum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie; c. KepalaBidangpadaBadan/Dinas/SatuanPolisiPamongPraja/RumahSakitUmum Daerah Bhakti Dharma Husada; d. KepalaBagianpadaSekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/SatuanPolisiPamongPraja/RumahSakitUmum Daerah Bhakti Dharma Husada; e. InspekturPembantupadaInspektorat; f. Kepala Sub Bagianpada Kantor; g. KepalaSeksipada Kantor/Kecamatan; • Kepala UPTD danKepala UPTB; • Lurah Catatan : KPA diangkat dengan SK Walikota

9. PENGGUNA ANGGARAN DILARANG(Ps. 7 PW. 73/2012) a. menyatukanataumemusatkanbeberapakegiatan yang tersebardibeberapalokasi/daerah yang menurutsifatpekerjaandantingkatefisiensinyaseharusnyadilakukandibeberapalokasi/daerahmasing-masing; b. menyatukanbeberapapaketpengadaan yang menurutsifatdanjenispekerjaannyabisadipisahkandan/ataubesarannilainyaseharusnyadilakukanoleh Usaha Mikrodan Usaha Kecil sertakoperasikecil; c. memecahPengadaanBarang/Jasamenjadibeberapapaketdenganmaksudmenghindaripelelangan; dan/atau d. menentukankriteria, persyaratanatauprosedurpengadaan yang diskriminatifdan/ataudenganpertimbangan yang tidakobyektif.

10. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN BERHALANGAN± 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut(Ps. 8 PW. 73/2012) Dalamhal PA dan/atau KPA sebagaimanadimaksuddalamPasal 6 tidakdapatmelaksanakantugassekurang-kurangnya 7 (tujuh) harikerjaberturut-turut, antara lain karenasedangmelakukan kunjungankedaerahataukeluarnegeri, mengikutipendidikan ataupelatihan/kursus, menunaikanibadahhaji, sakit, cuti, atau alasanlainnya, maka yang melaksanakantugasdankewenangan PA dan/atau KPA adalahpejabat yang ditunjuksebagaiPelaksanaHarian (Plh) padajabatanstruktural yang bersangkutan. Catatan : Penunjukan Plh berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 Perihal Penunjukan Pejabat Pelksana Harian

11. PERSYARATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(Ps. 9 ayat (1) PW. 73/2012) a. memiliki integritas moral; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; e. tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan SPM,PPKSKPD dan/atau bendahara; f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

12. PERSYARATAN MANAJERIAL(Ps. 9 ayat (2) PW. 73/2012) a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

13. PERSYARATANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIKECUALIKAN - DalamhaljumlahPegawaiNegeri yang memenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a terbatas, persyaratantersebutdapatdigantidengan paling kuranggolonganIIIa . (Ps. 9 ayat (3) PW. 73/2012) • Persyaratantidakmenjabatsebagaipejabatpenandatangan SPM sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf e dikecualikanuntuk KPA yang bertindaksebagai PPK. (Ps. 9 ayat (4) PW. 73/2012)  TidakPadaPekerjaan & Kegiatan Yang Sama

14. TUGAS & TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(Ps. 10 ayat (1) PW. 73/2012) a.menyusundanmenetapkanperencanaanpelaksanaanpekerjaan, termasukpengadaanbarang/jasadandapatberkoordinasidengan Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) yang meliputi : 1. spesifikasiteknisbarang/jasa; 2. HargaPerkiraansendiri (HPS); 3. Jadwalpelaksanaanpekerjaan; 4. RancanganKontrak. • mengusulkanpaket-paketpekerjaandan/atauperubahannyakepada PA/KPA untukditetapkan; • mendampingi Unit LayananPengadaanpadasaatmelaksanakanpenjelasanpekerjaandenganpenyediabarang/jasa;

15. d. menerbitkanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa; e. menyetujuibuktipembelianataumenandatanganikuitansi/suratperintahkerja/suratperjanjian; f. menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpihakpenyediabarang/jasadalambatasananggaran yang telahditetapkan; g. melaporkanpelaksanaandan/ataupenyelesaianpengadaanbarang/jasakepada PA/KPA; h. mengendalikanpelaksanaanperjanjian/kontrak; • menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

16. j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; k. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis guna membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; l. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila diperlukan.

17. SIAPA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ???(Ps. 10 ayat (2) PW. 85/2012) a. SekretarispadaBadan/Dinas/Inspektorat/Kecamatan; • WakilDirekturpadaRumahSakitUmum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie; • KepalaBidangpadaBadan/Dinas/SatuanPolisiPamongPraja/RumahSakitUmum Daerah Bhakti Dharma Husada; • KepalaBagianpadaSekretariat DPRD/SatuanPolisiPamongPraja/RumahSakitUmum Daerah Bhakti Dharma Husada; • InspekturPembantupadaInspektorat; • Kepala Sub Bagianpada Kantor; • KepalaSeksipada Kantor/Kecamatan; • Kepala UPTD danKepala UPTB; • Kepala Sub BagianpadaSekretariat Daerah; • Lurah Catatan : PPK diangkat oleh PA atau KPA di Sekda dengan Surat Keputusan

18. Dalam hal pejabat tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK karena tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka PPK dijabat oleh pejabat struktural lainnya atau staf di lingkungan SKPD/Unit Kerja bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. (Ps. 10 ayat (3) PW. 73/2012) • Dalam hal di lingkungan SKPD tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK karena tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka KPA bertindak sebagai PPK. (Ps. 10 ayat (4) PW. 73/2012)

19. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILARANG(Ps. 11 PW. 73/2012) a. mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD; b. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

20. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BERHALANGAN± 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut(Ps. 12 PW. 73/2012) Dalamhal PPK dijabatolehpejabatstrukturaldanpejabat dimaksudtidakdapatmelaksanakantugassekurang-kurangnya 7 (tujuh) harikerjaberturut-turut, antara lain karenasedangmelakukankunjungankerjakeluardaerahataukeluarnegeri, mengikutipendidikandanpelatihan, kursus, menunaikanibadahhaji, sakit, cutiataualasanlainnya, maka yang melaksanakantugasdankewenangan PPK adalahpejabat yang ditunjuksebagaipelaksanaharian (Plh) padajabatanstruktural yang bersangkutandenganketentuanpejabatstrukturaldimaksudmemenuhipersyaratanuntukditunjuksebagai PPK sebagaimanadimaksuddalamPasal 9

21. TUGAS & TANGGUNG JAWAB PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(Ps. 13 ayat (1) PW. 85/2012) a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; d. membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

22. SIAPA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ??? (Ps. 13 ayat (3), ayat (4) danayat (5) PW. 73/2012) a. KepalaBidangdanKepalaBagianpadaRumahSakitUmum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie; b. Kepala Sub BidangpadaBadan; c. Kepala Sub BagianpadaSekretariat DPRD/Badan/Dinas/ SatuanPolisiPamongPraja/Kecamatan/Inspektorat/ UPTD/UPTB; d. KepalaSeksipadaDinas/RumahSakitUmum Daerah Bhakti Dharma Husada/SatuanPolisiPamongPraja/Inspektorat; e. Kepala Sub BagianpadaRumahSakitUmum Daerah Bhakti Dharma Husada; • StafpadaSekretariat Daerah/Kantor/Kecamatan; • SekretarisKelurahan Catatan : PPTK diangkat oleh PA dengan Surat Perintah

23. Dalamhalpejabatstrukturalsebagaimanadimaksudpadaayat (3) telahditunjuksebagai PPK karenapejabatstrukturalsebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (2) tidakmemilikisertifikatkeahlianpengadaanbarang/jasa, maka PPTK dijabatolehpejabatstruktural yang setaraatausatutingkatdibawahpejabatdimaksudataustafdilingkungan SKPD bersangkutan. • Dalamhalpejabatstrukturalsebagaimanadimaksudpadaayat (3) danpejabatstrukturalsebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (2) tidakmemilikisertifikatkeahlianpengadaanbarang/jasadan yang ditunjuksebagai PPK adalahunsurstaf yang memilikisertifikatkeahlianpengadaanbarang/jasa, maka PPTK tetapdijabatolehpejabatstrukturalsebagaimanadimaksudpadaayat (3) atauapabila : a. padaSekretariat Daerah, PPTK dijabatolehpejabatstruktural yang tidakmemenuhisyaratuntukditunjuksebagai PPK; b. pada Kantor/Kecamatan, PPTK dijabatolehunsurstaf.

24. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BERHALANGAN± 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut(Ps. 14 PW. 73/2012) Dalamhal PPTK dijabatolehpejabatstrukturalsebagaimana dimaksuddalamPasal 13 ayat (3), ayat (4) atauayat (5) dan pejabatdimaksudtidakdapatmelaksanakantugassekurangkurangnya 7 (tujuh) harikerjaberturut-turut, antara lain karenasedangmelakukankunjungankerjakeluardaerahataukeluarnegeri, mengikutipendidikandanpelatihan, kursus, menunaikanibadahhaji, sakit, cutiataualasanlainnya, maka yang melaksanakantugasdankewenangan PPTK adalahpejabat yang ditunjuksebagaipelaksanaharian (Plh) padajabatanstruktural yang bersangkutan.

25. Dalamhal PPTK dijabatolehunsurstaf, apabila yang bersangkutantidakdapatmelaksanakantugas : a. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) harikerjasampaiselama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK tersebutmemberikansuratkuasakepadaorang yang ditunjukuntukmelaksanakantugasdankewenangan PPTK dengandiketahuioleh KPA padaSekretariat Daerah atau PA; b. lebihdari 1 (satu) bulan, harusditunjuk PPTK penggantidandiadakanberitaacaraserahterima.

26. PEJABAT PENGADAAN MELAKSANAKAN(Ps. 21 ayat (1) PW. 73/2012) • PengadaanLangsunguntukpaketPengadaanBarang/ PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya yang bernilai paling tinggiRp. 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah); dan/atau b. PengadaanLangsunguntukpaketPengadaanJasaKonsultansi yang bernilai paling tinggiRp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah);

27. PERSYARATAN PEJABAT PENGADAAN(Ps. 21 ayat (3) PW. 73/2012) a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan; e. memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; f. menandatangani Pakta Integritas.

28. TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGADAAN(Ps. 21 ayat (4) PW. 73/2012) a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode pengadaan langsung; b. menetapkan dokumen pengadaan; c. membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

29. g. menetapkan pemenang/penyedia barang/jasa; h. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; i. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA; k. dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;

30. PEJABAT PENGADAAN DILARANG MERANGKAP SEBAGAI(Ps. 21 ayat (6) PW. 73/2012) a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar; b. PPK; c. PPTK; d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; e. PPK-SKPD; f. Bendahara; g. Pegawai pada Inspektorat.

31. LARANGAN MERANGKAP BAGI PEJABAT PENGADAAN TIDAK BERLAKU BAGI(Ps. 21 ayat (7) PW. 73/2012) a. PPK atau PPTK yang menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang bukan menjadi tanggung jawabnya; b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang bukan menjadi objek hasil pekerjaan yang akan diterimanya; c. Pegawai pada Inspektorat yang menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Inspektorat.

32. TUGAS PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN(Ps. 23 ayat (2) PW. 73/2012) a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan . Catatan : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat antara Penerima Hasil Pekerjaan dengan Penyedia B/J dan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen

33. PERSYARATAN PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (Ps. 23 ayat (3) PW. 73/2012) a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan; c. memahami isi Kontrak; d. memiliki kualifikasi teknis; e. menandatangani Pakta Integritas;

34. f. tidakmenjabatsebagai : 1. pejabatpenandatanganSuratPerintahMembayar; 2. Bendahara; 3. PPK-SKPD; 4. pejabatpengadaan; 5. Kepala Unit LayananPengadaan (Procurement Unit)/Anggota Unit LayananPengadaan (Procurement Unit).

35. PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAPAT DIBANTU(Ps. 23 ayat (5) danayat (6) PW. 73/2012) • Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang ditetapkan oleh KPA pada Sekretariat Daerah/PA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. • Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pekerjaan konstruksi, tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan pengawasan teknis yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

36. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BERJUMLAH 1 (SATU) ORANG(Ps. 23 ayat (8) PW. 73/2012) a. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

37. PENERIMA HASIL PEKERJAAN BERJUMLAH 3 (TIGA) ORANG(Ps. 23 ayat (9) PW. 73/2012) a. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

38. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG(Ps. 38 ayat (2) PW. 73/2012) a. PelelanganUmum; b. PelelanganTerbatas; c. PelelanganSederhana; b. PenunjukanLangsung; d. PengadaanLangsung; atau • Sayembara. - Kontes/SayembaradilakukankhususuntukpemilihanPenyediaBarang yang merupakanhasilIndustriKreatif, inovatif, danbudayadalamnegeri. (Ps. 38 ayat (5) PW. 73/2012)

39. METODE PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI(Ps. 38 ayat (3) PW. 73/2012) a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; atau e. Pengadaan Langsung.

40. METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA(Ps. 38 ayat (4) PW. 73/2012) a. PelelanganUmum; b. PelelanganSederhana; c. PenunjukanLangsung; d. PengadaanLangsung; atau • Sayembara. - Kontes/SayembaradilakukankhususuntukpemilihanJasaLainnya yang merupakanhasilIndustriKreatif, inovatif, danbudayadalamnegeri. (Ps. 38 ayat (5) PW. 73/2012)

41. PEMASUKAN DAFTAR HITAM PERUSAHAAN (Perat. LKPP 7 / 2011 & Ps. 57 PW. 73/2012) Penyediabarang/jasadapatdimasukkankedalamdaftarhitam perusahaanapabila : a. PenyediaBarang/Jasa yang tidakmenandatanganiBeritaAcaraSerahTerimaAkhirPekerjaan; b. tidakbersediamenambahjaminanpelaksanaanjikapenawarannyaterlalurendah; c. mengundurkandirisetelahditunjuksebagaipemenanglelang; d. terjadipenipuan/pemalsuan/kesalahanpemasukan data atasinformasi yang disampaikandidalamisiankualifikasi; e. terbuktiterlibatKorupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sertarekayasa yang mengakibatkanpelelangantidakadil, tidaktransparandantidakterjadipersaingan yang sehat; atau

42. f. terbuktimempengaruhi Unit LayananPengadaan (Procurement Unit)/PejabatPengadaan/pihak lain yang berwenangdalambentukdancaraapapun, baiklangsungmaupuntidaklangsunggunamemenuhikeinginannya yang bertentangandenganketentuandanprosedur yang telahditetapkandalamDokumenPengadaan/Kontrak, dan/atauketentuanperaturanperundang-undangan; g. melakukanpersekongkolandenganPenyediaBarang/Jasa lain untukmengaturHargaPenawarandiluarprosedurpelaksanaanPengadaanBarang/Jasa, sehinggamengurangi/menghambat/memperkecildan/ataumeniadakanpersaingan yang sehatdan/ataumerugikanorang lain; h. membuatdan/ataumenyampaikandokumendan/atauketerangan lain yang tidakbenaruntukmemenuhipersyaratanPengadaanBarang/Jasa yang ditentukandalamDokumenPengadaan;

43. i. mengundurkandirisetelahbatasakhirpemasukanpenawaranataumengundurkandiridaripelaksanaanKontrakdenganalasan yang tidakdapatdipertanggungjawabkandan/atautidakdapatditerimaoleh PPK; • tidakdapatmenyelesaikanpekerjaansesuaidenganKontraksecarabertanggungjawab. Selaindikenakankepadabadanusahapenyediabarang/jasa, sanksiberupapengenaandaftarhitamsebagaimanadimaksudpadaayat (2) jugadikenakankepadapenanggungjawabbadanusaha.

44. JANGKA WAKTU PENGENAAN DAFTAR HITAM PERUSAHAAN (Ps. 57 ayat (4) danayat (5) PW. 73/2012) - Pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun. - Pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j berlaku selama 2 (dua) tahun.

45. JAMINAN PELAKSANAAN(Ps. 71 PW. 73/2012) • Jaminanpelaksanaandikeluarkanoleh Bank atau Perusahaan Asuransidengan model ”back to back guarantee” • Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Besarannilaijaminanpelaksanaanadalahsebagaiberikut : • untuknilaipenawaranterkoreksiantara 80% (delapanpuluhpersen) sampaidengan 100% (seratuspersen) darinilai total HPS, JaminanPelaksanaanadalahsebesar 5% (lima persen) darinilaikontrak; atau • untuknilaipenawaranterkoreksidibawah 80% (delapanpuluhpersen) darinilai total HPS, besarnyaJaminanPelaksanaan 5% (lima persen) darinilai total HPS.

46. JANGKA WAKTU JAMINAN PELAKSANAAN(Ps. 71 ayat (5) PW. 73/2012) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi JaminanPelaksanaanatasPengadaanBarang/Jasaharusdapatdicairkantanpasyarat (unconditional) sebesarnilaiJaminandalamwaktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterimaolehPenerbitJaminan.

47. PENGEMBALIAN JAMINAN PELAKSANAAN(Ps. 71 ayat (6) PW. 73/2012) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah : a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

48. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN(Ps. 113 PW. 85/2012) - jangkawaktupenyelesaianpekerjaan paling lambattanggal 19 (sembilanbelas) Desembertahunanggaranberkenaan, kecualipekerjaankonstruksi, pekerjaanrutin/bulanansepertipenyapuanjalan, jasapelayanankebersihan (cleaning service), waktupelaksanaanpekerjaansampaidengantanggal 31 (tigapuluhsatu) Desembertahunanggaranberkenaan - Untukpekerjaankonstruksi, dalamhalpenyediabarang/jasabelumdapatmenyelesaikanpekerjaandalambataswaktupenyelesaianpekerjaan yang telahditentukan, apabilaberdasarkanpenelitian PPK, penyediabarang/jasadinilaimampumenyelesaikanpekerjaan, makapenyediabarang/jasadapatdiberikankesempatanuntukmenyelesaikanpekerjaandimaksudsampaidengan 50 (lima puluh) harikalendersejakmasaberakhirnyapelaksanaanpekerjaantersebutdandikenakandendaketerlambatansekurang-kurangnya 1°/oo (satuperseribu) per hari

49. TERIMA KASIH