SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2. LATAR BELAKANG PERUBAHAN • Efisiensi belanja negara dan persaingansehatmelaluiPengadaanBarang/JasaPemerintahbelumsepenuhnyaterwujud; • SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanja Modal dalam APBN/APBD(bottleneck); • SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri; • Masihadanya multi-tafsirsertahal-hal yang belumjelasdalamKeppres80/2003; • Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridor governance sertamasihmenjaminterjadinyapersaingan yang sehatdanefisiensi; • Perlunyamendorongterwujudnyareward dan punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaanBarang/JasaPemerintah.

3. Arah Perubahan : • Menciptakaniklim yang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking) • Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb. • 2. Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance • Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung (menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement, e –procurement, e-catalogue, dsb • Memperjelaskonsepswakelola • Aturan yang dibuat a/l:penambahanpekerjaan yang dapatdiswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus)untukswakelola.

4. Arah Perubahan : KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar (force majeur); penyesuaianharga (price adjustment); dsb. 5. Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustri Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsista TNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategis DN, dsb 6. MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentif yang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen (PPK)/ anggota Unit LayananPengadaan (ULP); memberlakukanjaminansanggahan banding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan; dsb.

5. Perbedaan Pokok (dgn Keppres 80/2003): 1. Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN • Prinsip : Pengadaan B/JygdibiayaiPinjaman/Hibah LN harusmengikutiPerpresini. • ApabilaterdapatperbedaanantaraPeraturanPresideninidenganketentuanPengadaanBarang/Jasa yang berlakubagipemberiPinjaman/HibahLuarNegeri, pihak-pihakdapatmenyepakatitatacarapengadaan yang akandipergunakan 2. Jenis Pengadaan: Barang Pekerjaan Konstruksi JasaKonsultansi (badanusaha – perorangan) Jasa Lainnya

6. 3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP): • Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional; • Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanensblm 2014; • Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang kendalinya; • ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif yg layak; 4. Keharusan melaksanakan E-Procurement: • E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia; • Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id); • Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc sebelum 2012; • E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing; • LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

7. 5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA: • PA adalah penanggung jawab utama pengadaan; • PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan(pelaksanaan kontrak); • ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender; 6. Tetap berpihak pada usaha kecil: • Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M; • Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan. • NPtnaikdari7 tahunmenjadi10 tahun

8. 7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan: • Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnya s/dRp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt; • Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt; • Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk pekerjaan kompleks. • Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk pengadaan ≤ Rp.10 M (barang tertentu). • Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi. • Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum Tahun Anggaran. • Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

9. 8. Ada ketentuan khususmetoda Sayembara/Kontes: • Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat ditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb; • Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan; • ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim Juri); 9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat: • Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang; • Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap subject to audit).

10. 10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus: • Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung; • Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung; • Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk langsung. 11. Pengadaan secara Swakelola • Prinsip : pengadaanbarang/jasa dapatdilaksanakansecaraswakelola.. • DapatmengusulkanStandarBiayaKhusus (SBK) untukpelaksanaanswakelola

11. 12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri: • Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI), almatsus ditetapkan Kapolri; • Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN; • Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari pabrikan di LN bekerjasama dengan industri/lembaga riset DN; • Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur Menhan/Kapolri; • Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya reguler.

12. 13. Pengadaan di Luar Negeri: • Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN sedapat mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidak applicable dapat mengikuti aturan negara setempat; • Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu. 14. Perbedaan-perbedaan Lainnya: • Kontrak Payung; • Keikutsertaan perusahaan asing; • Sanggah dan Sanggah Banding; • Konsep Ramah Lingkungan; • Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri); • dsb naskah lengkap: www.lkpp.go.id

13. MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dengan KEPUTUSAN PRESIDEN No.80/2003