PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Oleh Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S FakultasHukumUniversitasAirlangga

2. PENDAHULUAN 2 • Tahapanpersiapanpengadaanbarang/jasa Rencana Umum Pengadaan (identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, Pengorganisasian PBJ,dan KAK) PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan • Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J: • Pengkajian ulang paket • Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan • Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari: • Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak PPK • Pemilihan sistem Pengadaan B/J : • Penetapan metode Pemilihan • Penetapan metode Penyampaian Dokumen • Penetapan Metode Evaluasi Penawaran • Penetapan Jenis Kontrak • Tanda Bukti Perjanjian ULP/ Pejabat Pengadaan Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan Penyusunan Dokumen Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

4. Penetapan Kebijakan Umum • pemaketan pekerjaan; • cara Pengadaan Barang/Jasa; dan • pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa

5. Pemaketan Pekerjaan • Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil; • Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil, kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil tidak terpenuhi; • Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil

6. Pemaketan Pekerjaan • Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah • menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

7. Pemaketan Pekerjaan • memecahPengadaanBarang/Jasamenjadibeberapapaketdenganmaksudmenghindaripelelangan; dan/atau • menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatifdan/ataudenganpertimbangan yang tidakobyektif.

8. Pendayagunaan produksi dalam negeri padaprosesPengadaanBarang/Jasa 2 • KetentuandansyaratpenggunaanhasilproduksidalamnegeridimuatdalamDokumenPengadaandandijelaskankepadasemuapeserta; • DalamprosesevaluasiPengadaanBarang/Jasaharusditelitisebaik-baiknyaagar benar-benarmerupakanhasilproduksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri ; • DalamhalsebagianbahanuntukmenghasilkanBarang/Jasaproduksidalamnegeriberasaldariimpor,dipilihBarang/Jasa yang memilikikomponendalamnegeri paling besar; dan • DalammempersiapkanPengadaanBarang/Jasa, sedapatmungkindigunakanstandarnasionaldanmemperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9. Pendayagunaan produksi dalam negeri Ketentuan Barang Impor Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal 2 • Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri • SpesifikasiteknisBarang yang diproduksididalamnegeribelummemenuhipersyaratan ; dan/atau. • produksidalamnegeritidakmampumemenuhikebutuhan. PenyediaBarang/Jasa yang melaksanakanPengadaanBarang/Jasa yang diimporlangsung, semaksimalmungkinmenggunakanjasapelayanan yang adadidalamnegeri. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10. Pendayagunaan produksi dalam negeri Tingkat Komponen Dalam Negeri 2 Tingkat KomponenDalamNegeri (TKDN) merupakanindikatortingkatpenggunaanprodukdalamnegeridilakukansesuaibesarankomponendalamnegeripadasetiapBarang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11. 11 HARGA PERHITUNGAN SENDIRIKetentuantentang HPS Ketentuan Umum HPS HPS disusundan ditetapkan oleh PPK, kecualiuntukkontes/sayembara ULP/pejabatpengadaanmengumumkannilai total HPS Nilai HPS bersifatterbukadantidakrahasia, sedangkanrinciannyabersifatrahasia HPS disusun paling lama 28 harikerjasebelumbatasakhirpemasukanpenawaran HPS bukansebagaidasaruntukmenentukanbesarankerugian Negara Riwayat HPS harusdidokumentasikan

12. 12 HARGA PERHITUNGAN SENDIRIPenggunaan HPS • Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya • Dasaruntuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah • Dasaruntuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya lebihrendahdari 80% nilai total HPS Pejabat Pembuat Komitmen Menetapkan HPS HPS bukansebagaidasaruntukmenentukanbesarankerugiannegara ULP/Pejabat Pengadaan Mengumumkan Nilai Total HPS Harga optimal/ wajar Rp Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overhead TIDAK “MARK-UP” Penyedia Barang/ Jasa

13. 13 HARGA PERHITUNGAN SENDIRIData /Informasiuntukmembuat HPS Penyusunan HPS dikalkulasikansecarakeahlianberdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkanmeliputi: • Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; • Informasibiayasatuan yang dipublikasikansecararesmiolehBadanPusat Statistik (BPS); • Informasibiayasatuan yang dipublikasikansecararesmiolehasosiasiterkaitdansumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan; • Daftarbiaya/tarifBarang/Jasa yang dikeluarkanolehpabrikan/distributor tunggal; • BiayaKontraksebelumnyaatau yang sedangberjalandenganmempertimbangkanfaktorperubahanbiaya; • Inflasitahunsebelumnya, sukubungaberjalandan/ataukurstengah Bank Indonesia;

14. 14 HARGA PERHITUNGAN SENDIRIData /Informasiuntukmembuat HPS • hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; • perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); • norma indeks; dan/atau • informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telahmemperhitungkanPPndan(overhead + profit yang wajar) HPS TIDAK BOLEH memperhitungkanbiayatakterduga, biaya lain-lain danPPhpenyediabarang/jasa

15. 2. GUNANYA HPS/O’E • Untuk menilai kewajaran harga penawaran yang disampaikan pihak penyedia (evaluasi harga) dan sebagai batas penawaran tertinggi kecuali pekerjaan jasa konsultansi • Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran (1-3% dari HPS) • Untuk menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan, bilamana penawaran kurang dari 80% dari OE, dinaikan menjadi 80% HPS

16. JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIANLangkah Pemilihan Jenis Kontrak 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

17. JENIS KONTRAKPenetapan Jenis Kontrak lump sum hargasatuan 10 carapembayaran gabungan lump sum danhargasatuan terimajadi (turnkey) Persentase pekerjaantunggal tahuntunggal tahuntunggal pembebanantahunanggaran jenispekerjaan tahunjamak tahunjamak pekerjaanterintegrasi kontrakpengadaantunggal; sumberpendanaan kontrakpengadaanbersama. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

18. Jenis Kontrak dan Bukti PerjanjianBukti Perjanjian 4 • PengadaanJasaKonsultansinilainyadiatas 50 juta • PengadaanBarang/Pek. Konstruksi/JasaLainnyanilaidiatas 200 juta Bukti Perjanjian • PengadaanJasaKonsultansis.d 50 juta • PengadaanBarang/Pek. Konstruksi/JasaLainnyanilainyadiatas 50 jutas.d 200 juta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

19. Syarat-syarat Umum Kontrak • PerubahanKontrak • HakdanKewajiban Para Pihak • JadwalPelaksanaan • PengawasandanPemeriksaan • KeterlambatanPelaksanaanPekerjaan • KeadaanKahar • ItikadBaik • PemutusanKontrak • PenyelesaianPerselisihan • BahasadanHukum • Perpajakan • Korespondensi • Usaha Mikro, Usaha Kecil danKoperasi Kecil Pengadaan Barang : • Definisi • Penerapan • Standar • Asal Barang • Pengepakan • Pengiriman • Transportasi • Pemeriksaan dan Pengujian • Layanan Tambahan • Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi • Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) • Jaminan (Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan) • Asuransi • Pembayaran • Harga YSS, 2011

20. Syarat-syarat Khusus Kontrak Ketentuan yang merupakanperubahan, tambahan, dan/ataupenjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum Kontrak. YSS, 2011

21. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak Dokumenberikutinimenjadisatukesatuan yang tidakterpisahkandariKontrak, yaitu: a) SPPBJ; b) DokumenPenawaran; c) spesifikasiumum; d) spesifikasikhusus; e) gambar-gambarbrosur; f) adendumDokumenPemilihan (apabilaada); g) daftarkuantitasdanharga; h) JaminanPelaksanaan; dan i) dokumenlainnya yang diperlukan. YSS, 2011

22. TERIMA KASIH TUHAN YME MEMBERKATI KARYA KITA