1 / 36

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dep uti Bidang Pengembangan dan Pembina a n SDM Direktorat Pengembangan Profesi. POKOK MATERI. I. Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabfung Pengelola PBJ.

janae
Download Presentation

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. JABATAN FUNGSIONAL • PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DeputiBidangPengembangandan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi

  2. POKOK MATERI I. LatarBelakangdan Gambaran Umum Jabfung Pengelola PBJ II. Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.14 Tahun 2013) III. Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.15 Tahun 2013) IV. Sistem Insentif JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa V. Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

  3. MATERI I LatarBelakangdan Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

  4. KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) 1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/independendari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ. 1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc,bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksanapengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.

  5. Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No.77/2012 Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing) Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa

  6. Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Membinatenagapengelolapengadaanbarang/jasapemerintah agar menjaditenagaprofesionalsehinggapelaksanaanpengadaandapatberjalansesuaidenganprinsippengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )

  7. Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok • Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen; • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintahdanmerupakan jabatan karier • Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan : • PerencanaanPengadaan • PemilihanPenyedia • Manajemen Kontrak • ManajemenInformasiAset • Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu LKPP

  8. Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ Pemilihan Penyedia Perencanaan Pengadaan Manajemen Kontrak Manajemen Informasi Aset ORGANISASI PENGADAAN SATKER/SKPD PA/KPA JABFUNG PPBJ PPK ULP JABFUNG PPBJ JABFUNG PPBJ PPHP JABFUNG PPBJ

  9. UNIT LAYANAN PENGADAAN Struktur ULP Kepala ULP Sekretariat Pokja Pokja Pokja Pokja Pejabat Fungsional Pengelola PBJ • Perka LKPP No.5/2012 tentang ULP

  10. Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA Kepala Daerah PA / KPA Membentuk Menetapkan PejabatPembuatKomitmen (PPK) Panitia/Pejabat PenerimaHasilPekerjaan Unit LayananPengadaan (ULP) • Tim Teknis • Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Kepala Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Pekerjaan Fungsi TU/Sekretariat Pokja Pejabat Pengadaan < 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK StafPendukung Penyedia Barang/Jasa > 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK Kontrak

  11. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) 9 Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit PAK 4 8 5 PEJABAT PENGUSUL 7 MINIMAL ESELON IV SEKRETARIAT TIM PENILAI TIM PENILAI 3 1 6 ATASAN LANGSUNG PENGELOLA B/J PERTAMA s.d. MADYA DUPAK *** 2 *** Pengusulan dan penilaian angka kredit hingga keluar DUPAK dilakukan secara elektronik melalui SIM Jabfung Pengelola PBJ

  12. MATERI II Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.14 Tahun 2013)

  13. Berdasarkan pasal 30 ayat 3 Permen PAN-RB No. 77/2012, • Formasi Jabfung Pengelola PBJ diatur sebagai berikut: • di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh) org; • di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian ,yakni : • (a) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang ; dan • (b) setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang; • di lingkungan Provinsi, yakni : • (a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan • (b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak 60 (enam puluh) orang; • 4) di lingkungan Kabupaten/Kota, yakni: • (a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan • (b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang. • FormasiJabfungPengelola PBJ didasarkanpadaanalisisjabatandanperhitunganbebankerja.

  14. Persyaratan Pengajuan Usulan FormasiJabatanFungsionalPengelolaPengadaanBarang/Jasadi K/L/D/I Terdapat ULP yang mewadahiPejabatFungsionalPengelolaPengadaanBarang/Jasa  K/L/D/I terlebih dahulu harus membentuk ULP TerdapatSatker/SKPD yang memilikitugasdanfungsipengadaanbarang/jasasebagaimanatercantumdalamStrukturOrganisasidan Tata Kerja (SOTK) danatautertuangdalamperaturanMenteri/Gubernur/Bupati/Walikota/KepalaLembaga; dan/atau 3) Adatambahanbebankerja yang mengakibatkanbertambahnyaformasi PNS yang bekerjadibidangpengadaanbarang/jasa.

  15. AnalisisKebutuhan • FormasiJabatanFungsionalPengelolaPengadaanBarang/Jasamasing-masingsatuanorganisasidisusunberdasarkananalisiskebutuhanpegawaisesuaidenganjabatan yang tersedia. • AnalisisKebutuhandilakukanberdasarkan: • Jenispekerjaan • JumlahSatker/SKPD • Jumlah ULP • Jumlahpaket yang dilaksanakan • Nilaipekerjaan • Kompleksitaspekerjaan • Rentangkendali • AnalisisbebankerjadanperkiraankapasitasPejabatFungsionalPengelola PBJ

  16. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit LayananPengadaan (ULP): • Perhitungan JF Pengelola PBJ pada ULP dilakukan hanyauntuk kegiatan Pemilihan Penyedia; • Perhitunganjumlahformasimenggunakanmetodeanalisis jabatan dan penghitungan beban kerja. • Dokumen minimal yang diperlukandalamperhitunganformasi JF Pengelola PBJ pada ULP, antara lain: • Jumlahsatker/SKPD yang dilayani ; • DaftarIsianPelaksanaanAnggaranpadasatker K/L/I atauDaftarPelaksanaanAnggaranpada SKPD Pemda; • Data jumlahpaketpekerjaanseluruhsatker/SKPD yang tertuangdidalamRencanaUmumPengadaan (RUP); • Dokumentersebutadalahdokumen yang berisikegiatan yang dilaksanakanselama 1 TahunAnggaransebelumtahunpengajuanformasipengelolapengadaanbarang/jasa.

  17. 4. Rumus Perhitungan Formasi • ∑ Waktu Penyelesaian 1 Tahun • Formasi JFPP = • ∑ Jam Kerja Efektif per Tahun • Keterangan: • Formasi JFPP = Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan • pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I • ∑ Waktu Penyelesaian = Jumlah Waktu Penyelesaian Per Satuan Hasil • Dalam 1 tahun • ∑ Jam Kerja Efektif = Jumlah jam kerja efektif pengelolapengadaan • barang/jasa dalam setahun, yakni 1.250 jam • 5. Perhitungan Formasi JF Pengelola PBJ dilakukan per jenjang jabatan dengan pendekatan kompleksitas paket, yaitu: • Pengelola PBJ Pertama  paket sederhana • Pengelola PBJ Muda  paket semi kompleks • Pengelola PBJ Madya  paket kompleks

  18. HubunganAntaraJenjangKualifikasi, KompleksitasPaket, danKriteriaKompleksitas

  19. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Satker Kementerian/Lembaga/ Institusi: • Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan: • Perencanaan Pengadaan • Pemilihan Penyedia  Pejabat Pengadaan • Manajemen Kontrak • Manajemen Informasi Aset • Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon III  minimal 2 orang JFPP, maksimal 3 orang JFPP • Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon II  maksimal 3 orang JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon III dibawahnya • Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon I  maksimal 3 orang JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon II dibawahnya • Untuk mengetahui kebutuhan riil jumlah formasi dapat dilakukan menggunakan metode analisis jabatan dan penghitungan beban kerja

  20. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD): • Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan: • Perencanaan Pengadaan • Pemilihan Penyedia  Pejabat Pengadaan • Manajemen Informasi Aset • Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A  PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan • Formasi: • Provinsi  1 SKPD maksimal 2 orang JFPP • Kabupaten/Kota  1 SKPD maksimal 2 orang JFPP

  21. Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler (4 Tahun) Selainperhitunganformasi yang didasarkanpadaperhitunganbebankerja, K/L/D/I wajibmemperhatikanjumlahpaket minimal yang diperlukanoleh seorang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna memenuhi persyaratan kenaikan pangkat secara reguler (4 tahun).

  22. Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler PadaKementerian/Lembaga/Institusi

  23. Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler PadaSKPD • * Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A  PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

  24. MATERI III Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.15 Tahun 2013)

  25. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

  26. Periode Penyesuaian/Inpassing terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2014

  27. KETENTUAN PENGALAMAN 1 TAHUN • Pasal 36 ayat (1) Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012, menyatakan bahwa PNS yang dapat disesuaikan/di-inpassing ke dalam JF Pengelola PBJ adalah PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pada saat Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 ditetapkan, yaitu tanggal 20 Desember 2012. • Dengan demikian pengalaman 1 (satu) tahun yg dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf c Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 adalah pengalaman pada periode: • 1 (satu) tahun pada tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2012; • 1 (satu) tahun sebelum tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2011; atau • 1 (satu) tahun sesudah tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2013.

  28. PERSYARATAN PENYESUAIAN (INPASSING) • Berdasarkan Permen PAN-RB No. 77/2012 dan Perber LKPP-BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013: • berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; • memiliki pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam periode tahun 2011, 2012 atau 2013 sebagai salah satu Pejabat dibawah ini: • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); • Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); • Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Pejabat Pengadaan; • Pejabat/PanitiaPenerimaHasilPekerjaan (PPHP) • setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan • memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.

  29. Tahapan Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing): • Penghitungan kebutuhan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  Lampiran II Perka LKPP No. 14 Tahun 2013. • Penetapan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. • Penghitungan Angka Kredit inpassing  Lampiran V Permen PAN-RB No.77/2012 • Penetapan inpassing dengan SK Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota  Lampiran XVII Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 • Surat tembusan SK penetapan inpassing dikirim ke LKPP

  30. MATERI IV Sistem InsentifJabfung Pengelola PBJ

  31. Ketentuan Tentang Gaji dan Tunjangan PNS • Berdasarkan UU ASN No.5/2014 • Pasal 79  PNS mendapat gaji yang adil dan layak, yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. • Pasal 80  selain gaji, PNS juga menerima tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas. • Pasal 81  ketentuan lebih lanjut tentang gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  32. Implikasi UU ASN No.5/2014 Terhadap Proses Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa • Berdasarkan pasal 79, 80 dan 81 UU ASN N0.5/2014, maka tidak dikenal lagi nomenklatur Tunjangan Jabatan Fungsional. • Menteri Keuangan melalui surat tgl 13 Maret 2014 mengembalikan surat-surat permohonan persetujuan prinsip penetapan/penyesuaian besaran tunjangan jabatan fungsional kepada Menteri PAN-RB. • Pengaturan lebih lanjut terkait tunjangan bagi PNS menunggu selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.

  33. Implikasi UU ASN No.5/2014 Terhadap Proses Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (lanjutan) • Menunggu pemberlakuan PP yang mengatur gaji dan tunjangan PNS, maka Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan: • Perpres No. 12/2006 (pasal 2) tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; dan • Perka BKN No. 18/2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan PenghentianTunjangan Umum Bagi PNS • dapat diberikan tunjangan umum setiap bulan. • Selain tunjangan umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat diberikan honorarium sampai ada PP yang mengatur gaji dan tunjangan.

  34. MATERI V Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

  35. Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Untuk Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: BKD/Biro Kepegawaian dan ULP menghitung kebutuhan formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  Lampiran II Perka LKPP No. 14/2013 BKD/ Biro Kepegawaian melaksanakan penyesuaian (inpassing)  Perka LKPP No. 15/2013 BKD/Biro Kepegawaian memvalidasi dan memasukkan data Pengelola Pengadaan ke dalam SIM Jabfung Pengelola PBJ. K/L/D/I membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

  36. Saran dan masukan dapat ditujukan kepada: DirektoratPengembangan Profesi LKPP email : ditbangprof@lkpp.go.id

More Related