Prinsip
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 10

Prinsip 1 . Kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan Nasional PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prinsip , Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD + PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta, 26 Juli 2012.

Download Presentation

Prinsip 1 . Kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan Nasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

Prinsip, KriteriadanIndikatorPanduandanLangkahPerlindunganuntuk REDD+PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN,GIZ & DAEMETER CONSULTINGJakarta, 26 Juli 2012


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 1.Tindakan-tindakan yang melengkapiataukonsistendengantujuan program kehutanannasionaldankonvensimaupunpersetujuaninternasional yang relevan

Prinsip 1.Kesesuaianhukumdankonsistensidengan program kehutananNasional

Unit REDD+ harusmengikutiperaturanpemerintahdankonvensi/persetujuaninternasional yang diratifikasisecaranasional , danharuskonsistendengantujuan program kehutanannasional. [PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: PrasyaratII.1-II.3; FSC:Prinsip 1; Permenhut No.8/2010]

1.1Unit REDD+harusmerupakanbadanhukum legal dibawahperaturandanhukumdi Indonesia.[PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI:Prasyarat II.1-II.3]

1.1.1Ketersediaandokumendanlaporanhukumdanadministratifdalampembentukan unit REDD+.

1.2 Unit REDD+harusmematuhihukumlokaldannasionalsertapersetujuaninternasional yang berlaku – yang ditandatanganidandiratifikasi Indonesia untukmenjalankanaktivitasoperasionalnya.[PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI:Prasyarat II.1-II.3; FSC:Prinsip 1]

1.2.1Ketersediaandokumenperencanaan, prosedur, danlaporanperiodikmengenaiimplementasiperaturanpemerintah yang relevan.

1.2.2Ketersediaanlaporanmengenaiimplementasikonvensi/persetujuaninternasional.

1.3Aktivitasdari unit REDD+harussejalandengantujuan program kehutanannasionalseperti yang dijelaskandalamrencanajangkapanjangdanstrategisdarisektorkehutanan Indonesia. [Permenhut No.49/2011mengenairencanajangkapanjangsektohutan Indonesia untuk 2011-2030danRENSTRAdariKementerianKehutanan yang berlaku]

1.3.1Jenisdariaktivitas REDD+harussejalandenganrencanajangkapanjangdanstrategisdarisektorkehutanan Indonesia.


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional.

Prinsip 2.Transparansidanefektivitastatakelolahutannasional

Unit REDD+harusberkontribusipadatatakelolahutan yang transparandanefektif, denganmengikutiprinsipkedaulatannasional.

2.1Unit REDD+harusmemilikipengaturankelembagaan, yang mendukungkomunikasi yang baikdiantaraparapemangkukepentinganuntukpengawasan yang efektifdariimplementasiprinsip-prinsiptatakelola yang baik. [tingkatsitus: PHPL/SVLK:Prasyarat 1.2; LEI:Prasyarat 1.1-1.5]

2.1.1 Pernyataanjelasdarikebijakan unit REDD+dalampenyampaianinformasi.

2.1.2Pernyataanjelas yang menguraikanstruktur, tanggungjawabdanfungsiorganisasidari unit REDD+.

2.2Unit REDD+harusmempublikasikankomitmennyauntuktidakmenawarkanataumenerimauangsuapataubentukapapundarikorupsi[FSC:Kriteria 1.7],danharusmengikutiundang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999;Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasioleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No.67/2011; InstruksiMenteriKehutanan, 2012; PaktaIntegritas].

2.2.1Pernyataankebijakan anti korupsi yang jelas.


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

Prinsip 3. Hak-hakMasyarakatAdatdanPendudukLokal

 Unit REDD+harusmengidentifikasidanmenghargaihak-hakmasyarakatadatdanpenduduklokal.

3.1Unit REDD+harusmengidentifikasidanmenghargaihak-hakmasyarakatadatdanpenduduklokal, sepertimasakepemilikan, aksesdanpemanfaatansumberdayahutansertajasaekosistem yang berlakudalam unit REDD+.[FSC:Kriteria 3.1; PP 28/2009]

3.1.1Ketersediaanpetadan/ataudokumenapapunmengenaimasyarakatadatdanpenduduklokal yang telahdiidentifikasi, termasukhak-hakmerekadalamwilayah unit REDD+. [LEI: S1.3]

3.1.2Ketersediaanrencanakerjadanpengaturanuntukmengakomodasihakmaupunaspirasimasyarakatadatdanpenduduklokaldalammemanfaatkansumberdayahutan. [LEI: P2.9]

3.1.3 Proses yang terdokumentasidalammendapatkanpersetujuandaripemangkukepentingan yang berperan, sebelum unit REDD+memulaiaktivitasoperasionalnya. [SVLK/PHPL:Prasyarat 1.5; FSC Prinsip3dan4]


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan penduduk lokal(Lanjutan)

3.2Unit REDD+harusberkontribusidalammempertahankandanmemperkuatkesejahteraansosialekonomidarimasyarakatadatdanpenduduklokal, denganmembagikeuntungansecaraadildenganmereka, termasukbagigenerasi yang akandatang. [FSC:Prinsip 4; LEI: S1.3]

3.2.1 Kebijakan, rencanadan/atau program tidakbolehberdampakpadamarjinalisasikelompoktertentudalammasyarakatkarenaadanyaketerbatasanaksesdankendaliatassumberdayaalam, modal maupunpengetahuan. [KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHSNilaiKeadilan]

3.2.2Mekanisme yang terdokumentasiatasdistribusikeuntungan yang adildiantaramasyarakatadatdanpenduduklokal yang terpengaruh, sertabuktiimplementasi yang bisaditunjukkan. [SVLK/PHPL: 4.3]

3.3.Unit REDD+harusmengakuipengetahuantradisionaldanmemberikompensasiataspemanfaatanpengetahuantersebutsecarakomersial. [FSC:Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2]

3.4.1 Ketersediaanmekanismedanproseduruntukpemberiankompensasiataspemanfaatanpengetahuantradisionalsertadokumen-dokumen lain yang terkaitsehubungandenganmasalahini.


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 4. Partisipasipenuhdanefektifdaripemangkukepentingan yang relevan, khususnyamasyarakatadatdanpenduduklokal, dalamtindakan yang dirujukpadaparagraf 70 and 72darikeputusanini

Prinsip 4.EfektivitasdariPartisipasiPemangkuKepentingan

Unit REDD+harussecaraproaktifdantransparanmengidentifikasipemangkukepentingan yang relevandanmelibatkanmerekadalamprosesperencanaandanpemantauannya.

4.1Unit REDD+harusmelibatkanpemangkukepentingan yang relevandalamseluruhprosesperencanaan, danprosestersebutharusdisetujui/diketahuiolehparapemangkukepentingan.[PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip6 dalamPartisipasi]

4.1.1 Ketersediaandaftarpemangkukepentingan yang terlibatdengan unit REDD+.

4.1.2Proses yang terdokumentasidariperjanjiandenganpemangkukepentingan yang dilaksanakanoleh unit REDD+.

4.1.3Bukti yang terdokumentasidaripersetujuanperencanaandanpemantauanantarapemangkukepentingankuncidengan unit REDD+.

4.2 Unit REDD+harusmemilikiprosedurataumekanismeuntukmenyelesaikanmasalah/keluhandanperselisihan.[SVLK/PHPL: 4.4]

4.2.1Ketersediaandarirekaman/catatandarimasalah/keluhan, termasukprosespenyelesaiannya.

4.2.2 Bukti yang terdokumentasibahwamekanismeresolusi yang berfungsitetapberlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]

4.2.3Buktidaripenggunaanaktifprosedurataumekanisme yang pantasuntukmenyelesaikankonflikdanmasalah.[LEI: S1.4]


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.

Prinsip 5. Konservasi Jasa Keanekaragaman Hayati, Sosial dan Lingkungan

Unit REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk keuntungan sosial dan lingkungan.

5.1Unit REDD+ harus mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; PedomanPenyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]

5.1.1Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan.

5.1.2Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV]


Prinsip 1 kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

LANGKAH PERLINDUNGAN 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati(Lanjutan)

5.2Unit REDD+harusmenilaidampakpadakeanekaragamanhayatidanmengembangkanstrategiuntukmengimplementasikantatakelolakeanekaragamanhayatiuntukmemastikankonservasidanperlindungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip9 padaHCV]

5.2.1Rekaman/catatandarispesies yang hampirpunah, langka, terancampunah, danendemikharustersedia.

5.2.2Ketersediaanrencanapengelolaankeanekaragamanhayati

5.2.3Buktiimplementasi yang konsistendarirencanapengelolaankeanekaragamanhayati

5.2.4Buktidaripenginderaanjarakjauhbahwa unit REDD+telahmencegahkonversihutanalamseperti yang diaturdalamperaturanpemerintah Indonesia. [Permenhut No.5/2010; FSC:Kriteria 6.9]


Langkah perlindungan 6 tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan

LANGKAH PERLINDUNGAN 6. Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan.

Prinsip 6. Resiko pembalikan

Unit REDD+ harus mengembangkan rencana dan strategi pengelolaan untuk memastikan bahwa resiko pembalikan bisa diatasi.

6.1Unit REDD+ harus menetapkan resiko terhadap ancaman internal maupun eksternal terhadap cadangan karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.

6.1.1Ketersediaan dari penilaian resiko, kebakaran hutan, pelanggaran batas, penebangan ilegal, dan dampak eksternal lainnya untuk area yang berada di dalam wilayah hukum unit REDD+.

6.1.2Ketersediaan dari rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko pembalikan yang besar.

6.2Unit REDD+ harus melaksanakan pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif terhadap pembalikan mitigasi.

6.2.1Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan.

6.2.2Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.


Langkah perlindungan 7 tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

LANGKAH PERLINDUNGAN 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi

Unit REDD+ harus mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa perpindahan emisi telah dikurangi dalam batasan wilayahnya sendiri.

7.1Unit REDD+ menetapkan tingkat referensi untuk emisi hutan/penyerapan karbon di area yang berada di dalam wilayah hukumnya, mengikuti panduan IPCC tingkat 2 dan standar nasional untuk pengukuran karbon.

7.1.1Ketersediaan tingkat referensi untuk karbon hutan berdasarkan standar nasional pengukuran karbon.

7.2Unit REDD+ harus memiliki strategi untuk mengurangi emisi di bawah tingkat referensi di area yang berada di dalam wilayah hukumnya.

7.2.1Ketersediaan dari dokumentasi dan analisis terhadap jenis-jenis perpindahan emisi yang mungkin muncul di area di dalam wilayah hukum unit REDD+.

7.2.2Ketersediaan dari strategi yang terdokumentasi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario yang realistis, untuk mencegah perpindahan emisi di dalam wilayah unit REDD+.

7.3. Unit REDD+ memantau emisi hutan/penyerapan karbon hutan di area di dalam wilayah hukumnya.

7.3.1Pemantauan tahunan dan laporan perhitungan karbon, pada emisi hutan dan/atau penyerapan karbon, harus tersedia untuk wilayah di bawah kendali unit REDD+.


  • Login