Prinsip 1 . Kesesuaian hukum dan konsistensi dengan program kehutanan Nasional

1. Prinsip, KriteriadanIndikatorPanduandanLangkahPerlindunganuntuk REDD+PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN,GIZ & DAEMETER CONSULTINGJakarta, 26 Juli 2012

2. LANGKAH PERLINDUNGAN 1.Tindakan-tindakan yang melengkapiataukonsistendengantujuan program kehutanannasionaldankonvensimaupunpersetujuaninternasional yang relevan Prinsip 1.Kesesuaianhukumdankonsistensidengan program kehutananNasional Unit REDD+ harusmengikutiperaturanpemerintahdankonvensi/persetujuaninternasional yang diratifikasisecaranasional , danharuskonsistendengantujuan program kehutanannasional. [PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: PrasyaratII.1-II.3; FSC:Prinsip 1; Permenhut No.8/2010] 1.1 Unit REDD+harusmerupakanbadanhukum legal dibawahperaturandanhukumdi Indonesia.[PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI:Prasyarat II.1-II.3] 1.1.1 Ketersediaandokumendanlaporanhukumdanadministratifdalampembentukan unit REDD+. 1.2 Unit REDD+harusmematuhihukumlokaldannasionalsertapersetujuaninternasional yang berlaku – yang ditandatanganidandiratifikasi Indonesia untukmenjalankanaktivitasoperasionalnya.[PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI:Prasyarat II.1-II.3; FSC:Prinsip 1] 1.2.1 Ketersediaandokumenperencanaan, prosedur, danlaporanperiodikmengenaiimplementasiperaturanpemerintah yang relevan. 1.2.2 Ketersediaanlaporanmengenaiimplementasikonvensi/persetujuaninternasional. 1.3 Aktivitasdari unit REDD+harussejalandengantujuan program kehutanannasionalseperti yang dijelaskandalamrencanajangkapanjangdanstrategisdarisektorkehutanan Indonesia. [Permenhut No.49/2011mengenairencanajangkapanjangsektohutan Indonesia untuk 2011-2030danRENSTRAdariKementerianKehutanan yang berlaku] 1.3.1 Jenisdariaktivitas REDD+harussejalandenganrencanajangkapanjangdanstrategisdarisektorkehutanan Indonesia.

3. LANGKAH PERLINDUNGAN 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional. Prinsip 2.Transparansidanefektivitastatakelolahutannasional Unit REDD+harusberkontribusipadatatakelolahutan yang transparandanefektif, denganmengikutiprinsipkedaulatannasional. 2.1 Unit REDD+harusmemilikipengaturankelembagaan, yang mendukungkomunikasi yang baikdiantaraparapemangkukepentinganuntukpengawasan yang efektifdariimplementasiprinsip-prinsiptatakelola yang baik. [tingkatsitus: PHPL/SVLK:Prasyarat 1.2; LEI:Prasyarat 1.1-1.5] 2.1.1 Pernyataanjelasdarikebijakan unit REDD+dalampenyampaianinformasi. 2.1.2 Pernyataanjelas yang menguraikanstruktur, tanggungjawabdanfungsiorganisasidari unit REDD+. 2.2 Unit REDD+harusmempublikasikankomitmennyauntuktidakmenawarkanataumenerimauangsuapataubentukapapundarikorupsi[FSC:Kriteria 1.7],danharusmengikutiundang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999;Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasioleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No.67/2011; InstruksiMenteriKehutanan, 2012; PaktaIntegritas]. 2.2.1 Pernyataankebijakan anti korupsi yang jelas.

4. LANGKAH PERLINDUNGAN 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat. Prinsip 3. Hak-hakMasyarakatAdatdanPendudukLokal  Unit REDD+harusmengidentifikasidanmenghargaihak-hakmasyarakatadatdanpenduduklokal. 3.1 Unit REDD+harusmengidentifikasidanmenghargaihak-hakmasyarakatadatdanpenduduklokal, sepertimasakepemilikan, aksesdanpemanfaatansumberdayahutansertajasaekosistem yang berlakudalam unit REDD+.[FSC:Kriteria 3.1; PP 28/2009] 3.1.1 Ketersediaanpetadan/ataudokumenapapunmengenaimasyarakatadatdanpenduduklokal yang telahdiidentifikasi, termasukhak-hakmerekadalamwilayah unit REDD+. [LEI: S1.3] 3.1.2 Ketersediaanrencanakerjadanpengaturanuntukmengakomodasihakmaupunaspirasimasyarakatadatdanpenduduklokaldalammemanfaatkansumberdayahutan. [LEI: P2.9] 3.1.3 Proses yang terdokumentasidalammendapatkanpersetujuandaripemangkukepentingan yang berperan, sebelum unit REDD+memulaiaktivitasoperasionalnya. [SVLK/PHPL:Prasyarat 1.5; FSC Prinsip3dan4]

5. LANGKAH PERLINDUNGAN 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan penduduk lokal(Lanjutan) 3.2 Unit REDD+harusberkontribusidalammempertahankandanmemperkuatkesejahteraansosialekonomidarimasyarakatadatdanpenduduklokal, denganmembagikeuntungansecaraadildenganmereka, termasukbagigenerasi yang akandatang. [FSC:Prinsip 4; LEI: S1.3] 3.2.1 Kebijakan, rencanadan/atau program tidakbolehberdampakpadamarjinalisasikelompoktertentudalammasyarakatkarenaadanyaketerbatasanaksesdankendaliatassumberdayaalam, modal maupunpengetahuan. [KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHSNilaiKeadilan] 3.2.2 Mekanisme yang terdokumentasiatasdistribusikeuntungan yang adildiantaramasyarakatadatdanpenduduklokal yang terpengaruh, sertabuktiimplementasi yang bisaditunjukkan. [SVLK/PHPL: 4.3] 3.3. Unit REDD+harusmengakuipengetahuantradisionaldanmemberikompensasiataspemanfaatanpengetahuantersebutsecarakomersial. [FSC:Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2] 3.4.1 Ketersediaanmekanismedanproseduruntukpemberiankompensasiataspemanfaatanpengetahuantradisionalsertadokumen-dokumen lain yang terkaitsehubungandenganmasalahini.

6. LANGKAH PERLINDUNGAN 4. Partisipasipenuhdanefektifdaripemangkukepentingan yang relevan, khususnyamasyarakatadatdanpenduduklokal, dalamtindakan yang dirujukpadaparagraf 70 and 72darikeputusanini Prinsip 4.EfektivitasdariPartisipasiPemangkuKepentingan Unit REDD+harussecaraproaktifdantransparanmengidentifikasipemangkukepentingan yang relevandanmelibatkanmerekadalamprosesperencanaandanpemantauannya. 4.1 Unit REDD+harusmelibatkanpemangkukepentingan yang relevandalamseluruhprosesperencanaan, danprosestersebutharusdisetujui/diketahuiolehparapemangkukepentingan.[PHPL/SVLK:Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip6 dalamPartisipasi] 4.1.1 Ketersediaandaftarpemangkukepentingan yang terlibatdengan unit REDD+. 4.1.2 Proses yang terdokumentasidariperjanjiandenganpemangkukepentingan yang dilaksanakanoleh unit REDD+. 4.1.3 Bukti yang terdokumentasidaripersetujuanperencanaandanpemantauanantarapemangkukepentingankuncidengan unit REDD+. 4.2 Unit REDD+harusmemilikiprosedurataumekanismeuntukmenyelesaikanmasalah/keluhandanperselisihan.[SVLK/PHPL: 4.4] 4.2.1 Ketersediaandarirekaman/catatandarimasalah/keluhan, termasukprosespenyelesaiannya. 4.2.2 Bukti yang terdokumentasibahwamekanismeresolusi yang berfungsitetapberlaku. [SVLK/PHPL: 4.4] 4.2.3 Buktidaripenggunaanaktifprosedurataumekanisme yang pantasuntukmenyelesaikankonflikdanmasalah.[LEI: S1.4]

7. LANGKAH PERLINDUNGAN 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya. Prinsip 5. Konservasi Jasa Keanekaragaman Hayati, Sosial dan Lingkungan Unit REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk keuntungan sosial dan lingkungan. 5.1 Unit REDD+ harus mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; PedomanPenyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)] 5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan. 5.1.2 Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV]

8. LANGKAH PERLINDUNGAN 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati(Lanjutan) 5.2 Unit REDD+harusmenilaidampakpadakeanekaragamanhayatidanmengembangkanstrategiuntukmengimplementasikantatakelolakeanekaragamanhayatiuntukmemastikankonservasidanperlindungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip9 padaHCV] 5.2.1 Rekaman/catatandarispesies yang hampirpunah, langka, terancampunah, danendemikharustersedia. 5.2.2 Ketersediaanrencanapengelolaankeanekaragamanhayati 5.2.3 Buktiimplementasi yang konsistendarirencanapengelolaankeanekaragamanhayati 5.2.4 Buktidaripenginderaanjarakjauhbahwa unit REDD+telahmencegahkonversihutanalamseperti yang diaturdalamperaturanpemerintah Indonesia. [Permenhut No.5/2010; FSC:Kriteria 6.9]

9. LANGKAH PERLINDUNGAN 6. Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan. Prinsip 6. Resiko pembalikan Unit REDD+ harus mengembangkan rencana dan strategi pengelolaan untuk memastikan bahwa resiko pembalikan bisa diatasi. 6.1 Unit REDD+ harus menetapkan resiko terhadap ancaman internal maupun eksternal terhadap cadangan karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya. 6.1.1 Ketersediaan dari penilaian resiko, kebakaran hutan, pelanggaran batas, penebangan ilegal, dan dampak eksternal lainnya untuk area yang berada di dalam wilayah hukum unit REDD+. 6.1.2 Ketersediaan dari rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko pembalikan yang besar. 6.2 Unit REDD+ harus melaksanakan pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif terhadap pembalikan mitigasi. 6.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan. 6.2.2 Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.

10. LANGKAH PERLINDUNGAN 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi Unit REDD+ harus mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa perpindahan emisi telah dikurangi dalam batasan wilayahnya sendiri. 7.1 Unit REDD+ menetapkan tingkat referensi untuk emisi hutan/penyerapan karbon di area yang berada di dalam wilayah hukumnya, mengikuti panduan IPCC tingkat 2 dan standar nasional untuk pengukuran karbon. 7.1.1 Ketersediaan tingkat referensi untuk karbon hutan berdasarkan standar nasional pengukuran karbon. 7.2 Unit REDD+ harus memiliki strategi untuk mengurangi emisi di bawah tingkat referensi di area yang berada di dalam wilayah hukumnya. 7.2.1 Ketersediaan dari dokumentasi dan analisis terhadap jenis-jenis perpindahan emisi yang mungkin muncul di area di dalam wilayah hukum unit REDD+. 7.2.2 Ketersediaan dari strategi yang terdokumentasi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario yang realistis, untuk mencegah perpindahan emisi di dalam wilayah unit REDD+. 7.3. Unit REDD+ memantau emisi hutan/penyerapan karbon hutan di area di dalam wilayah hukumnya. 7.3.1 Pemantauan tahunan dan laporan perhitungan karbon, pada emisi hutan dan/atau penyerapan karbon, harus tersedia untuk wilayah di bawah kendali unit REDD+.