SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

1. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

2. SISTEM HUKUM NASIONAL • Pengertian Hukum : • Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan , ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya • (EM. Meyers)

3. Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. • E. Utrech

4. Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. • E. Utrech

5. Leon Duguit • Aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran

6. J.C.T. Simorangkir • Peraturan yangbersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu(sanksi)

7. O. Notohamidjijo • Keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakukan manusia dalam berjenis pergaulan hidup dan masyarakat negara, yang mengarah pada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.

8. Unsur-unsur Hukum • 1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat • 2. peraturan yang dibuat oleh badan resmi • 3. bersifat memaksa • 4. adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan tersebut

9. Fungsi Hukum • 1. menjamin kepastian hukum • 2. menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kebenaran • 3. menjaga tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri

10. TUJUAN HUKUM • Hukum mengabdi kepada tujuan negara, karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat. • Prof. Soebekti, SH

11. L.J. Apeldorn • Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai

12. Jeremy Bentham • Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

13. Van Kan • Tujuan Hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu

14. O. Notohamidjojo • 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat • 2. Mewujudkan keadilan • 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia (memanusiakan manusia)

15. Sumber Hukum • Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. • Secara formal sumber hukum terdiri dari : • Undang-Undang, • Kebiasaan ( Costum), • Keputusan-Keputusan Hakim (Yurisprudensi) • Traktat (Treaty) • Doktrin ( Pendapat Ahli Hukum)

16. Undang-undang (Statute) • 1. Undang-Undang dalam arti formal ; setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. • 2. Undang-Undang dalam arti material ; setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

17. Kebiasaan (Custom) • Perbuatan yang dilakukan bersama-sama, menimbulkan kebiasaan hukum, oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

18. Keputusan Hakim (Yurisprudensi) • Keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama.

19. Traktat (Treaty) • Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. • Traktat Bilateral ( dua negara) • Traktat Multilateral (lebih dua negara)

20. Doktrin (Pendapat Ahli Hukum) • Pendapat ahli hukum ternama berpengaruh terutama bagi hukum internasional.

21. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI(Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2000) UUD 1945 MPR Undang-Undang (UU) Peraturan pemerintah Pengganti UU (Perpu) PRES+DPR PRESIDEN Peraturan Pemerintah (PP) PRESIDEN Peraturan Presiden (Perpres) PRESIDEN Peraturan Daerah (Perda) KEPALA DAERAH- DPRD

22. Sistem Hukum Nasional • Suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling berkait dalam rangka mencapai masyarakat yang berkeadilan • Terdiri dari tiga(3) bagian : • 1. Struktur Kelembagaan Hukum. • 2. Materi Hukum • 3. Budaya Hukum

23. Struktur Kelembagaan Hukum • Merupakan sistem dan mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. • Termasuk di dalamnya adalah lembaga peradilan, aparatur penyelenggara hukum, mekanisme penyelenggaraan hukum, dan sistem pengawasan.

24. Materi Hukum • Adalah kaidah-kaidah yang telah dituangkan ke dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis

25. Budaya Hukum • Budaya hukum menunjuk pada kesadaran hukum masyarakat • Inti budaya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat

26. PENGGOLONGAN HUKUM TERTULIS BENTUK H U K U M TDK TERTULIS LOKAL R. LINGKUP NASIONAL IUS CONSTITUTUM WAKTU IUS CONSTITUENDUM ANTAR WAKTU SUBJEK SATU GOLONGAN SEMUA GOLONGAN PUBLIK ISI PRIVAT MATERIAL TGS-FUNGSI FORMAL

27. HUKUM PUBLIK • 1. Hukum Tata Negara • 2. Hukum Administrasi Negara • 3. Hukum Pidana • 4. Hukum Acara (Pidana-Perdata)

28. HUKUM PRIVAT (Hukum Perdata) • 1. Hukum perorangan • 2. Hukum keluarga • 3. Hukum Kekayaan • 4. Hukum Waris

29. SANKSI HUKUMSanksi Pidana sesuai Pasal 10 KUHP • A. Hukuman pokok; • 1. Hukuman Mati • 2. Hukuman Penjara • Hukuman Seumur hidup • Hukuman Sementara Waktu (1-20 tahun) • 3. Hukuman kurungan (1hari -1 tahun) • B. Hukuman Tambahan; • 1. Pencabutan hak-hak tertentu • 2. Perampasan barang tertentu • 3. Pengumuman keputusan hakim

30. Perbedaan Hukum Pidana dg Perdata • Hukum pidana. • Keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang berupa kejahatan. • Pelanggaran terhadap hukum pidana biasanya segera disikapi pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. • Hukum Perdata. • Hukum yang mengatur hubungan antara org yg satu dan orang lain • Pelanggaran terhadap hukum perdata baru disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

31. Perbedaan Hukum Acara Pidana-Perdata

32. Perbedaan Hukum Acara Pidana-Perdata

33. Peradilan Nasional • Keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan, aspek prosedural yang saling berkaitan sehingga terwujud keadilan hukum.

34. Prinsip Negara Hukum • Pengakuan dan perlindungan HAM • Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi kekuatan apa pun. • Leagalitas hukum dalam segala bentuknya (segala tindakan harus sesuai dg peraturan perundang-undangan)

35. Prinsip-prinsip Peradilan Nasional • Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa • Proses Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan • Mengadili menurut hukum tanpa membedakan status seseorang • Kebebasan kehakiman bersifat menunggu • Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara • Sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum • Para pihak yang berperkara memiliki hak ingkar • Semua putusan hakim harus disertai alasan putusan

36. Aspek Materi Hukum • Hukum material ; berisi himpunan peraturan beserta sanksinya • Hukum formal (acara) ; himpunan peraturan yang memuat tata cara melaksanakan dan mengajukan perkara ke pengadilan

37. Skema Prosedur Proses Peradilan PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTAN PERSIDANGAN Penyelidik Penuntut Hakim Penyidik

38. Aspek Prosedural • Penyelidikan:serangkaian tindakan penyelidik unk mencari dan menmukan suatu peristiwa yang diduga sbag tindak pelanggaran hukum • Penyidikan : serangkaian tindakanpenyidik untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung perkara • Penuntutan : tindakan penunut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan • Mengadili : tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan

39. Aspek Budaya Hukum • Komponen budaya hukumk pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan sangat tergantung pada kesadaran hukum para pihak tersebut.

40. Aspek Hirarki Kelembagaan • Merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hirarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing

41. KEKUASAAN YANG MERDEKA • “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Ps. 24 ayat 1 UUD ’45) • Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya • Segala urusan mengenai peradilan berda di bawah Mahkamah Agung (Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman)

42. Sistem kelembagaan peradilan Nasional UUD’ 1945 KASASI MAKH. KONSTITUSI MAHKAMAH AGUNG KOMISI YUDISIAL PENG. TINGGI PT. AGAMA PM. TINGGI PT. TUN TK.II PENG. NEGERI PENG. AGAMA PENG. MILITER PENG. TUN TK.I Perd. Umum Perd. Agm Perd. Milt Perd. TUN

43. Latihan

44. Pengadilan Negeri • Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota • Memiliki kewenangan : • 1. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. • 2. memberi pertimbangandan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya. • Ketua PN wajib melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya.

45. Pengadilan Tinggi • Berkedudukan di ibukota provinsi • Kewenangannya: • 1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding • 2. Mengadili sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerhanya. • Memberi pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi di daerahnya. • Melakukan pengawasan terhadap peradilan di tingkat pengadilan negeri.

46. Pengadilan Agama • Berkedudukan di ibukota kabupaten/kota • Kewenangannya: • 1. menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah yang dilakukan berdasar hukum islam. • Bidang perkawinan • Bidang kewarisan

47. Pengadilan Tinggi Agama • Berkedudukan di ibukota propinsi • Kewenangannya: • 1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama tingkat banding. • 2. Mengadili sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan-agama

48. Pengadilan Militer • Kewenangannya: • Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.

49. Pengadilan Militer Tinggi • Kewenangannya: • 1. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit berpangkat mayor ke atas. • Memutus pada tingkat banding perkara pidana yang diputuskan oleh pengadilan militer. • Memutus sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer

50. Pengadilan Militer Utama • Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usahayang telah diputus pada tingkat pertama