MODUL 4 PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN HAK ASASI MANUSIA

1. MODUL 4PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN HAK ASASI MANUSIA Widodo, S.Pd

2. Pendahuluan Isu kemanusiaan atau hak asasi manusia kini telah menjadi agenda internasional. Penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, persaudaraan, dan perlindungan hukum adalah hak-hak yang secara kodrati dapat dituntut kapan pun, di mana pun dan oleh siapa pun baik individu maupun bangsa atau negara dalam arus komunikasi internasional.

3. Kegiatan Belajar 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

4. Kesadaran dunia internasional untuk menggalakkan penghormatan HAM telah mendorong untuk melahirkan Deklarasi Universal (UDHR) tahun 1948 di Paris, yang memuat salah satu tujuannya adalah menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama (pasal 1). Pasal tersebut diperkuat oleh ketetapan bunyi pasal 55 dan pasal 56 tentang Kerja sama Ekonomi dan Sosial Internasional, yang mengakui hak-hak universal HAM dan ikrar bersama-sama negara-negara anggota untuk kerjasama dengan PBB untuk tujuan tersebut.

5. Ada dua argumen para ahli hukum internasional dalam menyikapi Piagam PBB ini, yakni pertama, bahwa pasal 55 dan 56 yang mepersyaratkan menggalakkan dan penghormatan serta ketaatan terhadap HAM hanyalah bersifat anjuran, sebab Deklarasi tidak membuat daftar HAM dan tidak pula adanya lembaga atau mekanisme jaminan pelaksanaan HAM tersebut. Kedua, menyatakan bahwa pasal 56 mengenakan kewajiban yang jelas pada semua negara anggota untuk mengambil tindakan positif menuju penghormatan dan ketaatan terhadap HAM.

6. Scott Davidson (1993) mengemukakan bahwa status deklarasi dewasa ini adalah sebagai berikut : • Deklarasi tetap berstatus sebagai resolusi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat • Deklarasi dapat diartikan sebagai tafsiran resmi Piagam oleh Majelis Umum PBB • Deklarasi dipostulatkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab • Deklarasi dipostulatkan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

7. Ius Cogens adalah norma-norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dikurangi. Contohnya : larangan penggunaan kekuasaan menurut hukum internasional, larangan melakukan tindakan kriminal menurut hukum internasional, seperti perampokan, genosida dan pembajakan.

8. Kegiatan Belajar 2 Organ-organ PBB dan HAM

9. Organ-organ PBB yang lebih banyak berkiprah dalam memperjuangkan HAN diantaranya yang menonjol adalah Majelis Umum, Dewan ECOSOC, CHR, Komisi tentang Status Wanita, UNESCO dan ILO. Majelis Umum merupakan organ pleno PBB dan mempunyai kewajiban luas menurut Piagam untuk mempertimbangkan HAM atas inisiatif sendiri dan usulan ketujuh komite utamanya. Kewajiban utama organ ini, menurut pasal 13 (1) (b) adalah mengadakan studi dan membuat rekomendasi dalam rangka membantu merealisasikan HAM bagi semua orang. Instrumen Internasional yang dihasilkan Majelis Umum adalah di antaranya Komisi HAM (CHR) dan Kedua Konvensi (ICCPR dan ICESCR).

10. Dewan ECOSOC merupakan organ politik PBB yang bertugas membuat rekomendasi untuk menggalakkan penghormatan dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan asasi. Komisi-komisi ECOSOC yang bertugas menangani masalah HAM dilaksanakan oleh Komisi HAM, Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dan Komisi Mengenai Status Wanita.

11. Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dan Komisi Mengenai Status Wanita. • Komisi HAM(CHR) adalah suatu badan politik yang berdimensi politis, yang kepada ECOSOC menyampaikan proposal, rekomendasi dan laporan tentang : • Suatu bill of Rights (pernyataan tertulis mengenai hak-hak asasi manusia terpenting) Internasional. • Deklarasi atau Konvensi Internasional mengenai kebebasan sipil (civil liberties), status wanita kebebasan informasi dan hal-hal serupa. • Perlindungan bagi kaum minoritas. • Pencegahan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. • Hal-hal lain mengenai hak-hak asasi manusia yang tidak dicakup oleh butir-butir 1-4.

12. Subkomisi pencegahan dan diskriminasi dan perlindungan minoritas didirikan oleh ECOSOC tahun 1947, dengan memiliki fungsi sebagai berikut: • Melakukan studi terutama dengan mempertimbangkan Deklarasi Universal dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada CHR mengenai pencegahan diskriminasi macam apa pun yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan asasi serta perlindungan bagi minoritas rasial, nasional, agama dan bahasa. • Melakukan fungsi-fungsi lain yang dapat dipercayakan kepadanya oleh ECOSOC dan CHR.

13. Komisi HAM (CHR) diberi kuasa oleh ECOSOC untuk melakukan studi seksama mengenai situasi-situasi yang memperlihatkan adanya pola pelanggaran HAM yang serius dan memberikan rekomendasi mengenai hal tersebut kepada ECOSOC, berdasarkan resolusi 1235 (XLII) dan resolusi 1502 (XLVIII).

14. Beberapa kelemahan prosedur 1503 adalah sebagai berikut : • Meskipun menjamin kerahasiaan, namun tidak memberikan kepada lembaga PBB kewenangan dan pengaruhnya yang menyertai publisitas yang merugikan. • Lembaga-lembaga selalu menunggak pekerjaan dan sangat lambar diakibatkan oleh akumulasi bukti pelanggaran HAM. • Prosedur ini sering disalahgunakan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan untuk menekan secara politis terhadap lembaga terkait.

15. Komisi mengenai status wanita memiliki fungsi ganda : • menyiapkan laporan dan rekomendasi kepada ECOSOC mengenai penggalakan HAM wanita baik hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan pendidikan. • menyampaikan saran kepada ECOSOC mengenai masalah hak wanita yang menuntut perhatian segera.

16. UNESCO adalah badan khusus PBB yang bermarkas di Paris, mempunyai tujuan untuk menyumbangkan pada perdamaian dan keamanan dengan menggalakkan kolaborasi di antara bangsa-bangsa melalui pendidikan, sains dan budaya dalam rangka mendorong maju penghormatan universal tentang keadilan, rule of law serta hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang ditegaskan bagi bangsa-bangsa di dunia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

17. Organisasi buruh Internasional (ILO) didirikan tahun 1919 dengan Traktat Versailles, bermarkas di Jenewa, Swiss yang perhatian utamanya terletak pada keadilan sosial dan kesejahteraan sosial lewat penggalakan hak kesejahteraan sosial buruh. Adapun prosedur pengawasan pencapaian tujuan ILO diatur dalam pasal 22, 24, dan 25 Anggaran Dasar ILO.

18. Sedangkan alat perangkat kelengkapan yang terdapat pada ILO, terdiri dari : • Konferensi • Dewan Pengurus • Sekretariat Jendral