1 / 22

HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA. PENGERTIAN LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN HUKUM WAWASAN PERATURAN HUKUM. Pengertian hak asasi manusia.

rasha
Download Presentation

HAK ASASI MANUSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HAK ASASI MANUSIA • PENGERTIAN • LATAR BELAKANG • PERKEMBANGAN HUKUM • WAWASAN • PERATURAN HUKUM

  2. Pengertianhakasasimanusia • HakAsasiManusiaadalahseperangkathakyang melekatpadahakikatdankeberadaanmanusiasebagaimakhlukTuhan Yang MahaEsadanmerupakananugerah-Nya yang wajibdihormati, dijunjungtinggidandilindungiolehnegara, hukum, Pemerintah, dansetiaporangdemikehormatansertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.

  3. Kewajibandasarmanusia Kewajibandasarmanusiaadalahseperangkatkewajiban yang apabilahakdilaksanakan, tidakmemungkinkanterlaksanadantegaknyahakasasimanusia.

  4. Diskriminasi setiappembatasan, pelecehan, ataupengucilan yang langsung ataupuntaklangsungdidasarkanpadapembedaanmanusiaatasdasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinanpolitik. yang berakibatpengurangan, penyimpanganataupenghapusan pengakuan, pelaksanaanataupenggunaanhakasasimanusiadankebebasandasar dalamkehidupanbaik individual maupunkolektifdalambidangpolitik, ekonomi. hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.

  5. Penyiksaan (ps 1 angka4 UU 39/99) setiapperbuatan yang dilakukandengansengaja, sehinggamenimbulkan rasa sakitataupenderitaan yang hebat, baikjasmanimaupunrohani, padaseseoranguntukmemperolehpengakuanatauketerangandariseseorangataudariorangketiga, denganmenghukumnyaatassuatuperbuatan yang lelahdilakukanataudidugatelahdilakukanolehseseorangatauorangketiga, ataumengancamataumemaksaseseorangatauorangketiga. atauuntuksuatualasan yang didasarkanpadasetiapbentukdiskriminasi, apabila rasa sakitataupenderitaantersebutditimbulkanoleh, atas hasutandari, denganpersetujuan, atausepengetahuansiapapun dan atau pejabatpublik

  6. Anak ( ps 1 angka5 UU 39/99) Setiapmanusia yang berusiadibawah 18 (delapanbelas) tahundan belummenikah, terrnasukanak yang masihdalamkandunganapabilahaltersebutadalahdemikepentingannya.

  7. Pelanggaranhakasasimanusia setiapperbuatanseseorangataukelompokorang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secaramelawanhukummengurangi, menghalangi, membatasi, danataumencabuthakasasimanusiaseseorangataukelompokorang yang dijaminoleh Undang-undangini, dantidakmendapatkan, ataudikhawatirkantidakakanmemperolehpenyelesaianhukum yang adildanbenar, berdasarkanmekanisme hukum yang berlaku. (ps 1 angka 6)

  8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM adalahlembagamandiri yang kedudukannyasetingkatdenganlembaganegaralainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasihakasasimanusia. ( ps 1 angka 7)

  9. LatarBelakang • bahwamanusia, sebagaimakhlukciptaanTuhan Yang MahaEsa yang mengembangkantugasmengeloladanmemelihara • bahwahakasasimanusiamerupakanhakdasar yang secarakodratimelekatpadadirimanusia, bersifat universal dan langgeng • bahwabangsa Indonesia sebagaianggotaPerserikatanBangsa-Bangsamengembangtanggungjawabmoral danhukum • KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor XVIUMPR/I998

  10. HAK (pasal 9 s/d 66 UU 39/99) Hakuntukhidup, hakuntuktidakdisiksa, hakkebebasanpribadi, pikirandanhatinurani, hakberagama, hakuntuktidakdiperbudak, hakuntukdiakuisebagaipribadidanpersamaandihadapanhukum, danhakuntuktidakdituntutatasdasarhukum yang berlakusurutadalahhakasasimanusia yang tidakdapatdikurangidalamkeadaanapapundanolehsiapapun.

  11. Jenishakmanusia • Hakuntukhidup • Hakberkeluargadanmelanjutkanketurunan • Hakmengembangkandiri • Hakmemperolehkeadilan • Hakataskebebasanpribadi • Hakatas rasa aman • Hakataskesejahteraan • Hakturutsertadalampemerintahan • Hakwanita • Hakanak

  12. Perkembanganhukumhakasasimanusia AwalMulaKelahiran Hak-HakAsasiManusia •Tahun 1215:Magna Charta diInggeris(cikalbakalkebebasanwarganegaraInggeris yang berupakompromipembagiankekuasaanantara Raja John danparabangsawannya (Davidson 1994: 2)􀃎“An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succesion of the Crown”, ataubiasadikenaldengan “Bill of Rights”(1689) •Tahun 1776: ”Rights of Man”yang merupakan awal Deklarasi Kemerdekaan Amerika •DeklarasiHakManusiadanWarganegara (1789)diPerancis

  13. PerkembanganHukumHakAsasiManusiaInternasional(1) • abad 18 dan 19 di Eropa, terutama melalui Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggeris dan Perancis • abad 20, upayapenghapusanperbudakandigencarkanolehLigaBangsa-BangsamelaluiKonvensiuntukMelenyapkanPerbudakandanPerdaganganBudak (1926).

  14. PerkembanganHukumHakAsasiManusiaInternasional(2) • International Red Cross Committeataudikenaldengan ICRC (1863) dankelahirankonvensi yang disponsorinya, terkaitdengankonvensiinternasionaluntukmelindungitawananperang, mengaturcara-caraperangdanperlindunganterhadapmasyarakatsipil yang tidakterlibatdalamperang (non-combatan).

  15. PerkembanganHukumHakAsasiManusiaInternasional(3) • abad 20, melaluiTraktatVersailess (1919) dibentuklah ILO (International Labor Organization), yang lebihmenfokuskanpadaupayakeadilansosialdankepedulianatasstandarperlakuanterhadapkaumburuh.

  16. PerkembanganHukumHakAsasiManusiaInternasional(3) • UDHR (Universal Declaration on Human Rights) padatahun 1948. • International Covenant on Civil and Political Rights(hak-haksipildanpolitik) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(hak-hakekonomi, sosialdanbudaya)1966 • Conventions (CEDAW, CAT, CRC, CERD, & CMW)

  17. PerkembanganHukumHakAsasiManusiaInternasional(4) • 1994: “to maintain or restore international peace and security”(PiagamPBBBabVII) 􀃎PeradilanPidanaInternasionaluntuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda) danPeradilanPidanaInternasionaluntukbekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) • 1998: Statuta Roma (Rome Statute) 􀃎2002: Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

  18. Perkembangan HAM di INA Percikanpikirantersebutdapatdibacadalamsurat-suratR.A.Kartini yang berjudul “HabisGelapTerbitlahTerang” karangan-karanganpolitik yang ditulisoleh H.O.S. Cokroaminoto, AgusSalim, Douwes Dekker, SoewardiSoeryaningrat, petisi yang dibuatolehSutardjodiVolksraad pledoiSoekarno yang berjudul”Indonesia Menggugat” danHattadenganjudul ”Indonesia Merdeka” yang dibacakandidepanpengadilanHindiaBelanda Undang-undangdasar 1945 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentangHakAsasiManusiaMajelisPermusyawaratan Rakyat sepakatmemasukanhakasasimanusiakedalamBab XA, yang berisi 10 PasalHakAsasiManusia (daripasal 28A-28J) padaAmandemenKeduaUndang-UndangDasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia. Meratifikasi 8 (delapan) instrumen internasional hakasasimanusiadari 25 (duapuluh lima) instrumeninternasionalpokokhakasasimanusia.

  19. Delapan instrumen internasional hak asasi manusia yang diratifikasi • Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan; • Konvensi Internasional tentang Hak Anak; • Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; • Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang Olah Raga; • Konvensi Internasional tentang (Anti?) Menentang Penyiksaan; • Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

  20. Rencanaratifikasidiprioritaskanpadakonvensi-konvensi • KonvensiuntukPenindasanPerdaganganOrangdanEksploitasiProstitusiOrang Lain (pada 2004); • KonvensitentangPerlindunganHakPekerjaMigrandanKeluarganya (pada 2005); • ProtokolOpsionaltentangHakAnaktentangPerdaganganAnak, PornografiAnakdanProstitusiAnak (pada 2005); • ProtokolOpsionaltentangKonvensiHakAnaktentangKeterlibatanAnakdalamKonflikBersenjata (pada 2006); • KonvensitentangPencegahandanPenghukumanKejahatanGenosida (pada 2007); Statuta Roma (pada 2008);

  21. Wawasan HAM Cara pandang HAM dari • Agama • Gender • Lingkunganhidup

  22. PeraturanHukum HAM UU No. 26/2000 TtgPengadilan HAM (dilengkapi UU No. 39/1999 dan UU No.35/1999 ) UU TtgPengadilan HAM BesertaTatacaraPerlindunganTerhadapKorbandanSaksiDalampelanggaran HAM yang Berat DasarHukumPerlindunganAnak UU No. 3/1997 TtgPeradilanAnak UU No. 23 Tahun 2004 (PenghapusanKekerasanDalamRumahTangga)

More Related