DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

1. DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

2. KONSEP DASAR DEMOKRASI FOR THE PEOPLE FROM BY

3. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965) • Supremacy of Law (Hukumdiatassegalahal) • Equality before the Law (Persamaandihadapanhukum) • Constitutional guaranteeof Human Rights (Jaminankonstitusionalterhadap HAM) • Impartial Tribune (Peradilan yang tidakmemihak) • Civic Education (PendidikanKewarganegaraan)

4. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI(PiagamMadinah) • Kebebasanberagama • Persaudaraanseagama • Persatuanpolitikdalammeraihcita-citabersama • Salingmembantu • Persamaanhakdankewajibanwarganegaraterhadapnegara • Persamaandidepanhukumbagisetiapwarganegara • Penegakanhukumdemitegaknyakeadilandankebenarantanpapandangbulu • Pemberlakuanhukumadat yang tetapberpedomanpadakeadilandankebenaran, perdamaiandankedamaian • Pengakuanhakatassetiaporangatauindividu

5. PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) • DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA • DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN • DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT • DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW • DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA • DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA • DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA • DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH • DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN • DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

6. NILAI-NILAI DEMOKRASI • Kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi) • Menghormatiorang/kelompok lain • Kesetaraan • Kerjasama • Persaingan • Kepercayaan

7. Kebebasanmenyatakanpendapat • Adalahhakbagiwarganegarabiasa yang wajibdijamindenganundang-undang • Kebebasaninidiperlukankarenakebutuhanuntukmenyatakanpendapatsenantiasamunculdarisetiapwarganegaradalam era pemerintahanterbukasaatini

8. Kebebasanberkelompok Berkelompokdalamsuatuorganisasimerupakannilaidasardemokrasi yang diperlukanbagisetiapwarganegara

9. Kebebasanberpartisipasi Merupakangabungandarikebebasanberpendapatdanberkelompok • pemberiansuaradalampemilihanumum • kontak/hubungandenganpejabatpemerintah • protesterhadaplembagamasyarakatataupemerintah • mencalonkandiridalampemilihanjabatanpublik

10. Kesetaraanantarwarga • Kesetaraan (egalitarianisme) diartikansebagaiadanyakesempatan yang samabagisetiapwarga.

11. Kesetaraan gender Kesetaraan gender meniscayakanlaki-lakidanperempuan (sebagaimakhluksosial) memilikihak yang samadidepanhukum

12. Kedaulatanrakyat • Rakyat berdaulatdalammenentukanpemerintahan. • Rakyat memilikikedaulatandalampemilihan yang berujungpadapembentukanpemerintahan. • Pemerintahberasaldarirakyatdanbertanggungjawabkepadarakyat • Rasa ketergantunganpemerintahkepadarakyatkemudianmelahirkanmaknaakuntabilitas

13. Rasa percaya (Trust) • Rasa salingpercayaantar-kelompokmasyarakatmerupakannilaidasar yang diperlukan agar demokrasidapatterbentuk • Bila yang adaadalahketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, danpermusuhan, hubunganantar-kelompokmasyarakatakanterganggusecarapermanen, keseluruhansistemsosialpolitikakanmerugi • Konsekuensidarikebutuhanakan rasa percayainiadalahpublic trust. Pemerintahharusmampumenumbuhkan rasa percayadirinyasendiri, sehinggatumbuh pula kepercayaandarimasyarakatluasterhadappemerintahdalammenjalankanfungsinyadenganbaik

14. Kerjasama • Kerjasamahanyamungkinterjadijikasetiaporangataukelompokbersediauntukmengorbankansebagiandariapa yang diperolehdarikerjasamatersebut. • Demokrasitidakhanyamemerlukanhubungankerjasamaantar-individudankelompok. Kompetisi, kompromi, dankerjasamamerupakannilai-nilai yang mampumendorongterwujudnyademokrasi

15. KONDISI YANG DIPERLUKAN • Pertumbuhanekonomi • Pluralisme • Hubungan yang seimbangantaranegaradanmasyarakat

16. Pertumbuhanekonomi • Pertambahanjumlahkelasmenegahdiharapkanakanmendorongperkembangannilai-nilaidemokrasi

17. Pluralisme • Masyarakat plural adalahmasyarakat yang terdiriatasberbagaikelompok • Di dalamnyaorangdapatbergabungdengankelompok yang ada, tanpaadanyarintangan-rintangansistemik yang mengakibatkanterhalangnyahakuntukberkelompokatabergabungdengankelompoktertentu • Pluralismemengajarkankepadakelompok-kelompok yang adadidalammasyarakatuntukmeningkatkankualitasdandayasaingmasing-masingkelompok

18. Negara danmasyarakat • Demokrasimemerlukansebuahnegara yang kuat, tetapimenghormatihukum, partaipolitik, legislatif, media massa, danrakyatpadaumumnya. • Negara sepertiinilah yang dapatmemberiperlindunganbagirakyatnyadanmenjadipenopangbagipengembanganilai-nilaidemokrasi

19. HAK ASASI MANUSIA • Human rights could be generally defines as those right which area inherent in our natural and without we can not live as human being. • HAM adalahhak-hak yang secarainherenmelekatdalamdirimanusia, dantanpahakitumanusiatidakdapathidupsebagaimanusia. Jan Materson

20. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentangHakAsasiManusia Hakasasimanusiaadalahhakdasar yang melekatpadadirimanusia yang sifatnyakodratidan universal sebagaikaruniaTuhan Yang MahaEsadanberfungsiuntukmenjaminkelangsunganhidup, kemerdekaan, perkembanganmanusiadanmasyarakat, yang tidakbolehdiabaikan, dirampas, ataudigangguolehsiapapun.

21. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999)

22. SejarahPerkembangan HAM • Magna Charta(1215) diInggris • Habeas Corpus Act(1679) diBritania Raya • Bill of Rights(1689) diBritania Raya • Delaration of Independence(1776) diAmerika • Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen (1789) diPerancis • Atlantic Charter (1941) plopornya FD. Roosevelt • Universal Declaration of Human Rights (1948), yaitupernyataanseduniatentanghakasasimanusia • Pembukaan UUD 1945, merupakanpiagamHakasasimanusiadi Indonesia

23. Perjuangan HAM di Indonesia • KebangkitanNasional, 20 Mei 1908 • SumpahPemuda, 28 Oktober 1928 • ProklamasiKemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 • Rumusan HAM secaraeksplisittelahdicantumkandalam UUD RIS dan UUDS 1950.   • SidangUmum MPRS tahun 1966 telahditetapkan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentangPembentukanPanitia Ad Hoc untukmenyiapkanDokumenRancanganPiagamHakAsasiManusiadanHak-haksertaKewajibanWarga Negara.  • TerbentuknyaKomisiNasionalHakAsasiManusiaberdasarkanKeputusanPresidenNomor 50 Tahun 1993 

24. HAM dalam UUD 1945 berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) ** untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) ** membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** HAK ASASI MANUSIAdalam UUD 1945 hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) ** kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **