Yudhi Setiawan , S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum P embiayaan K onsumen

1. YudhiSetiawan, S.H., M.HumDalamSegiHukumPembiayaanKonsumen

2. PendekatanpemanfaatanPembiayaanKonsumentidakhanyadilakukandarisegikebutuhanekonomi, melainkanharusdidukung pula olehpendekatanhukum (legal approach), sehinggadiakuidanberlakudalamhubunganhukumbisnis. PembiayaanKonsumenmerupakansalahsatubentukkegiatanekonomidibidangusahapembiayaan yang bersumberdariberbagaiketentuanhukum, baikperjanjianmaupunperundang-undangan. PerjanjianmerupakansumberutamahukumPembiayaanKonsumendarisegiPerdata, sedangkanperundang-undanganadalahsumberutamahukumPembiayaanKonsumendarisegiPublik.

3. A. SEGI HUKUM PERDATA Padasetiapkegiatanusahapembiayaan, termasukjugaPembiayaanKonsumen, inisiatifmengadakanhubungankontraktualberasaldariparapihakterutamaKonsumen. Dengandemikian, kehendakparapihak pula menjadisumberhukumnya. Kehendakparapihaktersebutdituangkandalambentuktertulisberuparumusanperjanjian yang menetapkanhakdankewajibanparapihakdalamhubungankontrakPembiayaanKonsumen. Dalamperundang-undanganjugadiaturmengenaihakdankewajibanparapihakdanhanyaberlakusepanjangparapihaktidakmenentukan lain secarakhususdalamkontrak yang dibuat. AdaduasumberHukumPerdata yang mendasariPembiayaanKonsumen, yaituasaskebebasanberkontrakdanperundang-undanganbidanghukumperdata.

4. 1. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Asaskebebasanhukumperjanjiandapatdiklasifikasikanmenjadi 2 (dua) jenisyaituasaskebebasanberjanjidalamarti yang luas (lisandantulisan) danasaskebebasanberkontrakdalamarti yang sempit (hanyasecaratertulis). DalamhubunganhukumPembiayaanKonsumen, perjanjianselaludibuattertulissebagaidokumenhukum yang menjadidasarkepastianhukum (legal certainty). PerjanjianPembiayaanKonsumendibuatberdasarkanasaskebebasanberkontrak, memuatrumusankehendakberupahakdankewajiban Perusahaan PembiayaanKonsumensebagaipihakpenyediadana (fund lender) danKonsumensebagaipihakpenggunadana (fund user).

5. 2. UNDANG-UNDANG BIDANG HUKUM PERDATA PerjanjianPembiayaanKonsumenadalahsalahsatubentukperjanjiankhusus yang tundukpadaketentuanBuku III KUHPerdata. SumberhukumutamapembiayaanKonsumenadalahPerjanjianpinjampakaihabisdanperjanjianjualbelibersyarat yang diaturdalamKUHPerdata. KeduasumberhukumutamatersebutdibahasdalamkonteksnyadenganPembiayaanKonsumen. a). PERJANJIAN PINJAM PAKAI HABIS “Pinjampakaihabisadalahperjanjian, denganmanaPemberiPinjamanmenyerahkansejumlahbarangpakaihabiskepadaPeminjamdengansyaratbahwaPeminjamakanmengembalikanbarangtersebutkepadaPemberiPinjamandalamjumlahdankeadaan yang sama”(Psl 1754 KUHPerdata).

6. b).PERJANJIAN JUAL BELI BERSYARAT Perjanjianjualbelibersyaratadalahperjanjian yang terjadiantaraKonsumensebagaiPembeli, danProdusen (supplier), sebagaiPenjual, dengansyaratbahwa yang melakukanpembayaransecaratunaikepadaPenjualadalah Perusahaan PembiayaanKonsumen. PerjanjianjualbeliinimerupakanperjanjianaccessoirdariPerjanjianPembiayaanKonsumensebagaiperjanjianpokok. Perjanjianjualbeliinidigolongkankedalamperjanjianjualbeli yang diaturdalamPasal 1457-1518 KUHPdttetapipelaksanaanpembayarandigantungkanpadasyarat yang disepakatidalamperjanjianpokok, yaituPerjanjianPembiayaanKonsumen.Pasal 1513KUHPdt disebutkan “Pembeliwajibmembayarhargapembelianpadawaktudanditempat yang ditetapkanmenurutperjanjian”

7. c).SEGI PERDATA DILUAR KUHPdtSelaindariketentuandalamBuku III KUHPdt yang relevandenganPembiayaanKonsumen, adajugaketentuandalamberbagaiundang-undangdiluarKUHPdt yang mengaturaspekperdataPembiayaanKonsumen. Undang-undang yang dimaksudadalahsebagaiberikut :1. Undang-undangNomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara danPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenberbentukituberbentuk Perusahaan Perseroan.2. Undang-undangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasdanPeraturanPelaksananya. Berlakunyaundang- undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenituberbentuk Perseroan Terbatas (PT).

8. 3. Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumendanPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenmelanggarkewajibandanlaranganundang-undang yang secaraperdatamerugikanKonsumen. B. SEGI HUKUM PUBLIK Sebagaiusaha yang bergerakdibidangjasapembiayaan, PembiayaanKonsumenjugabanyakmenyangkutkepentinganpublik (negara/pemerintah) terutama yang bersifatadministratif. Olehkarenaitu, kepentinganpublikbanyakdiaturdalamberbagaiperaturanperundang-undanganadministrasinegara. Perudang-undangantersebutterdiridariundang-undang, KEPRES, KEPMEN.

9. 1. UNDANG-UNDANG BIDANG HUKUM PUBLIKBerbagaiundang-undangBidangAdministrasinegara yang menjadisumberutamaPembiayaanKonsumenadalahsebagaiberikut : Undang-undangNomor 3 Tahun 1982 tentangWajiibDaftar Perusahaan danPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenberurusandenganpendaftaran, pendaftaranulang, danpendaftaranlikuidasiperusahaan. b. Undang-undangNomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan danPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginikarena Perusahaan PembiayaanKonsumenwajibmelaksanakanpembukuanperusahaandanpemeliharaandokumenperusahaan.

10. 2. PERATURAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAANPeraturantentanglembagapembiayaanmengaturbidangusaha, pendiriandanperijinan, modal usaha, kepemilikansaham, pembatasankegiatanusaha, pengawasandanpembinaan, sanksikarenapelanggaran a). KeputusanPresidenNomor 61 Tahun 1988 KeputusanPresideninimengaturtentangLembagaPembiayaanDalamkeputusanpresidentersebut. PembiayaanKonsumenmerupakansalahsatujenisusahadariLembagaPembiayaan yang berbentuk Perusahaan PembiayaanKonsumen. b). KeputusanMenteriKeuanganNomor 1251 Tahun 1988 Keputusaninimengaturtentangketentuandan Tata Cara PelaksanaanLembagaPembiayaan. Kemudiankeputusantersebutdiubah & disempurnakanoleh KEPMENKEU No.468 Tahun 1995.

11. TERIMA KASIH