1 / 24

HAN & kekuasaan Negara

HAN & kekuasaan Negara. Status Naturalis Primus interpares  pactum unionis: leges fundamentalis. HAN & kekuasaan Negara. Status Civilis Nachwachterstaat Monarki absolut  l’Etat ces moi (Louis XIV) John Locke (1632-1704) Montesquieu (1688-1755) Van Vollenhoven Donner.

howie
Download Presentation

HAN & kekuasaan Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HAN & kekuasaan Negara Status Naturalis Primus interparespactum unionis: leges fundamentalis

  2. HAN & kekuasaan Negara • Status Civilis Nachwachterstaat • Monarki absolut  l’Etat ces moi (Louis XIV) • John Locke (1632-1704) • Montesquieu (1688-1755) • Van Vollenhoven • Donner

  3. John Locke –distribution of Power

  4. Montesquieu- Trias Politica

  5. Caturpraja-Van Vollenhoven

  6. Donner- Dwipraja

  7. Wewenang Pemerintah • Wewenang: kekuasaan u/ melakukan tindakan H. Publik. • Bestuurzorg: pem. Menyelenggarakan kepentingan umum berdasarkan wewenang yg diatur dlm peraturan peruu

  8. Wewenang Pemerintah Dlm H. Publik

  9. Wewenang Pemerintah Dlm H. Publik

  10. Distribusi Kewenangan di IndonesiaPrajudi seblm amand UUD 1945

  11. Pembagian Kewenangan di Indonesia seb Amand UUD 1945

  12. Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945

  13. Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945 • K. Konstitutif (MPR) Ps 3 keks menetapkan dan merubah UUD 1945. Tgs lain: melantik Pres dan Wapres • K. Legislatif (DPR, DPD) Ps 20 & Ps 22 membtk UU Fungsi anggaran & pengawasan

  14. Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945 • K. Eksekutif (Presiden, Menteri) Ps 4 & 17 menjlkan pem.an Pres dibantu para Menteri Ps 7c tdk dpt membubarkan DPR • K. Yudikatif (MA, MK) Ps 24, 24A • K. Inspektif (BPK) Ps 23E, 23 G

  15. Wewenang Pemerintah • Keks yg berlandaskan hk publik untuk melakukan suatu tindakan. • Dgn wewenang tsb pemerintah berhak melaksanakan urusan pem.an. • Dijalankan oleh organ pem yg dpt melahirkan kepts yg sah.

  16. Sifat Wewenang Pemerintah • Rationae materiae • Rationae locus • Rationae temporis

  17. Perolehan kewenangan • Atribusi • Delegasi • Mandat

  18. Pembatasan wewenang • Prealabel: wewenang membuat kepts yg diambil tanpa meminta persetujuan dr pihak lain • Ex-officio wewenang membuat kepts yg diambil krn jabatan.

  19. Pencegahan penyalahgunaan wewenang • Penetapan asas yg tdk dpt ditafsirkan lebih lanjut • Delegasi hal tt diatur dgn tegas • Adanya studi kelayakan • penetapan jenis sanksi thd pelanggaran • Adanya badan u/ tempat menyampaikan keluhan, pengaduan, gugatan

  20. Asas-Asas pelaksanaan wewenang • Yuridikitas (rechtsmatigeheid) tdk melanggar hk sec. umum (adil +patut) • Legalitas (wetmatigeheid) Ada dasar hk/peraturan peruu • Diskresi (freies Ermessen) Disk terikat: memilih yg ditentukan peraturan peruu Disk bebas: pilihan yg tdk diatur peraturan peruu • AAUPB

  21. Peraturan Peruu • Dasar legalitas tindakan AN • H. positif merupakan sbr lahrinya wewenang AN • Original Legislator Pusat: MPR, DPR+ Pres Daerah: DPRD+ Pemda • Delegated Legislator Presiden membentuk PP, Perpres.

  22. Delegated Legislation • Flexibility Peraturan yg dibuat pemerintah lebih luwes dibanding peraturan yg dibuat badan legislatif • Time pressure pemerintah perlu segera melaksanakan berbagai urusan pemerintahan

  23. DPR - DPRD • DPR Badan legsilatif murni Produknya hanya dpt dicabut sendiri • DPRD Badan quasi legislatif. Produknya selain bisa dicabut sendiri, juga bisa dicabut oleh Pemerintah Pusat

More Related