PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:

1. PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI: • Birokrasi dipandang sebagai RASIONALISME PROSEDUR pemerintahan dan aparat administrasi publik • Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang MEMBENGKAK dan jumlah pegawai yang besar (Parkinson Law) • Birokrasi dipandang sebagai PERLUASAN KEKUASAAN pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat (Orwelisasi)

2. PARKINSON LAW • Setiap Pegawai Negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah pegawai bawahannya • Setiap Pegawai Pegeri akan selalu menciptakan tugas baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya • Karena itu laju birokrasi akan meningkat dan jumlah pegawai akan naik secara otomatis tidak tergantung dari beban tugas yang diperlukan

3. TIPOLOGI BIROKRASI PUBLIK berdasarkanSumberLegitimasinya SoesiloZauharmembagiTopologiBirokrasimenjadi 3: 1. BIROKRASI TRADISIONAL 2. BIROKRASI KARISMATIK 3. BIROKRASI LEGAL ‑ RASIONAL

4. BIROKRASI TRADISIONAL • Sumber legitimasi Birokrasi Tradisional adalah waktu

5. BIROKRASI KARISMATIK • Sumber legitimasi Birokrasi Kharismatis, adalah kepribadian yang luar biasa yang dimiliki pemimpin

6. BIROKRASI LEGAL RASIONAL • Birokrasi Legal Rasional bersumber pada aturan‑aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu

7. MODEL-MODEL BIROKRASI • MODEL BIROKRASI TERBUKA • MODEL BIROKRASI TERTUTUP’ • MODEL BIROKRASI CAMPURAN

8. MODEL BIROKRASI TERBUKA • DERAJAT KETERBUKAAN BIROKRASI DAPAT DILIHAT PADA AKSESIBILITAS MASYARAKAT UNTUK BERHUBUNGAN DENGAN BIROKRASI, • LUASNYA PELAKSANAAN RECRUITMENT, • KEBEBASAN KELOMPOK LAIN UNTUK MEMASUKI JAJARAN BIROKRASI TINGKAT MENENGAH DAN TINGGI, SERTA • DERAJAT KESEDIAAN BIROKRASI UNTUK MENDISTRIBUSIKAN KEKUASAANNYA KEPADA KELOMPOK LAIN

9. MODEL BIROKRASI TERTUTUP • SANGAT ELITIS DIKALANGAN BIROKRASI DAN MEREKA MENJADI KELAS YANG MEMILIKI HAK PRIVELESE TERTENTU. • UNTUK BISA MASUK KE BIROKRASI HARUS MELALUI UJIAN PAMONG PRAJA DIKAITKAN DENGAN LAMANYA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI. • ROTASI ANTAR BAGIAN BISA TERJADI, NAMUN TAK DIIKUTI DENGAN PEMBERIAN FASILITAS. • KESETIAAN PARA PAMONG KEPADA PEKERJAANNYA. • MORAL MEREKA SANGAT TINGGI NAMUN ORIENTASINYA MENJADI SEMPIT.

10. MODEL BIROKRASI CAMPURAN • MERUPAKAN TIPE BIROKRASI HASIL KONTAK YANG TERBATAS ANTARA BIROKRASI DENGAN MASYARAKAT. • KONTAK YANG AGAK TERBATAS TERSEBUT DAPAT DIAWALI DENGAN MASUKNYA INDIVIDU KE DALAM JAJARAN BIROKRASI PEMERINTAHAN GUNA MENGURANGI KELEMAHAN BIROKRASI, SEPERTI KEKURANGMAMPUAN BIROKRASI LAMA UNTUK MERENCANAKAN, STATISTIK, INDUSTRIALISASI DAN LAIN‑LAIN. • KETERBATASAN ITU PULA MAKA TERBUKA DARI MASUKNYA PARA EKSPERT (AHLI) BAIK DARI KALANGAN PERGURUAN TINGGI MAUPUN DARI LUAR NEGERI.

11. KARAKTERISTIK IDEAL BIROKRASI

12. Max Weber: • Spesialisasi • Organisasi Yang Hirarkhis • Sistem Aturan (System Of Rules) • Impersonality • Struktur Karier • Efisiensi

13. SPESIALISASI • TUJUAN ORGANISASI DIDISTRIBUSIKAN DENGAN CARA YANG TETAP DENGAN TUGAS-TUGAS KANTOR (OFFICIAL DUTIES) • PEMISAHAN TUGAS SECARA TEGAS MEMUNGKINKAN UNTUK MEMPERKERJAKAN AHLI YANG TERSPESIALISASI PADA SETIAP POSISI • MENYEBABKAN SETIAP ORANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KINERJA YANG EFEKTIF ATAS TUGAS-TUGASNYA (Kejelasan Job Description)

14. HIRARKHIS • SETIAP UNIT YANG LEBIH RENDAH BERADA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI YANG LEBIH TINGGI • SETIAP PEGAWAI DALAM HIRARKI ADMINISTRASI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ATASANNYA • KEPUTUSAN DAN TINDAKAN HARUS DIMINTAKAN PERSETUJUAN KEPADA ATASAN • ATASAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGELUARKAN PERINTAH UNTUK DITAATI DAN DILAKSANAKAN OLEH BAWAHAN

15. MODEL STRUKTUR HIRARKHIS

16. SISTEM ATURAN • OPERASI/ KEGIATAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM ATURAN YANG DITAATI SECARA KONSISTEN • SISTEM YANG DISTANDARKAN INI DIRANCANG UNTUK MENJAMIN ADANYA KESERAGAMAN DALAM MELAKSANAKAN SETIAP TUGAS, TANPA MEMANDANG JUMLAH PERSONIL YANG MELAKSANAKAN DAN KOORDINASI TUGAS – TUGAS YANG BERBEDA-BEDA • ATURAN–ATURAN YANG EKSPLISIT TERSEBUT MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ANGGOTA ORGANISASI DAN HUBUNGAN DIANTARA MEREKA • TUGAS – TUGAS BIROKRASI MEMILIKI KOMPLEKSITAS YANG BERVARIASI, DARI TUGAS–TUGAS KLERIKAL YANG SIFATNYA RUTIN HINGGA TUGAS – TUGAS YANG SULIT • SERING DISEBUT SEBAGAI S.O.P

17. IMPERSONALITY • STANDAR OPERASI PEMERINTAH DILAKUKAN TANPA INTERFERENSI (DICAMPUR) KEPENTINGAN PERSONAL • IMPERSONAL DETACHMENT MENYEBABKAN PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SEMUA ORANG SEHINGGA MENDORONG DEMOKRASI DALAM SYSTEM ADMINISTRASI • UNTUK MENINGKATKAN RASA KEADILAN DAN PERSAMAAN

18. SISTEM KARIER • SETIAP PEJABAT DISELEKSI ATS DASAR KUALIFIKASI PROFESIONAL, MELALUI UJIAN KOMPETISI • SYSTEM PROMOSI YANG DIDASARKAN PADA SENIORITAS ATAU PRESTASI, ATAU KEDUA-DUANYA • KARYAWAN DALAM ORGANISASI BIROKRATIK BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI TEHNIK DAN DILINDUNGI DARI PENOLAKAN SEPIHAK • KEBIJAKAN IMPERSONAL SEPERTI ITU MENDORONG TUMBUHNYA LOYARITAS TERHADAP ORGANISASI DAN SEMANGAT KELOMPOK (ESPRIT DE CORPS) DI ANTARA ANGGOTA ORGANISASI • PEGAWAI DIBAYAR SECARA LAYAK ATAS PELAKSANAAN PEKERJAANNYA ITU

19. EFISIENSI • ADMINISTRASI ORGANISASI YANG MURNI BERBENTUK BIROKRASI DIYAKINI MAMPU MENCAPAI TINGKAT EFESIENSI PALING TINGGI • BIROKRASI MEMECAHKAN MASALAH ORGANISASI, YAITU MEMAKSIMALKAN EFISIENSI • TIDAK DIBENARKAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA BIROKRASI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOKNYA

20. SYARAT UNTUK MENGIMPELEMENTASIKAN KONSEP BIROKRASI ALA WEBER • PARA ANGGOTA STAF SECARA PRIBADI BEBAS, HANYA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS IMPERSONAL JABATAN MEREKA • ADA HIERARKI JABATAN YANG JELAS • FUNGSI-FUNGSI JABATAN DITENTUKAN SECARA JELAS • PARA PEJABAT DIANGKAT BERDASARKAN SUATU KONTRAK • MEREKA DIPILIH BERDASARKAN KUALIFIKASI PROFESIONAL • MEREKA MEMILIKI GAJI DAN HAK-HAK PENSIUN, SECARA BERJENJANG MENURUT KEDUDUKAN MASING-MASING.

21. PARA PEJABAT DAPAT MENEMPATI POSNYA DAN DALAM KEADAAN TERTENTU IA DAPAT DIBERHENTIKAN • POS JABATAN ADALAH LAPANGAN KERJANYA SENDIRI ATAU LAPANGAN KERJA POKOKNYA. • ADA STRUKTUR KARIR DAN PROMOSI DIMUNGKINKAN MELALUI SENIORITAS DAN KEAHLIAN (MERIT SYSTEM) MAUPUN KEUNGGULAN (SUPERIORITAS). PEJABAT MUNGKIN SAJA TIDAK SESUAI DENGANPOSNYA MAUPUN DENGAN SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA DIPOSNYA, NAMUN IA TUNDUK PADA SISTEM DISIPLIN DAN KONTROL YANG SERAGAM