1 / 12

Nama Anggota Kelompok : Firza Faiz Afifi 115100300111002 Febri Aryvyanto 115100300111006

Nama Anggota Kelompok : Firza Faiz Afifi 115100300111002 Febri Aryvyanto 115100300111006 Fela Pramestika 115100301111022 Nasimatus Shoba k h 115100 3 0 7 111002. Undang Undang Ketenagakerjaan. VIDEO MASALAH KETENAGAKERJAAN. Sejarah UU Ketenagakerjaan.

yama
Download Presentation

Nama Anggota Kelompok : Firza Faiz Afifi 115100300111002 Febri Aryvyanto 115100300111006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NamaAnggotaKelompok : FirzaFaizAfifi 115100300111002 FebriAryvyanto 115100300111006 FelaPramestika 115100301111022 NasimatusShobakh 115100307111002

  2. UndangUndangKetenagakerjaan

  3. VIDEO MASALAH KETENAGAKERJAAN

  4. Sejarah UU Ketenagakerjaan undang-undangketenagakerjaanadasejakjamanpresidenSoekarno, haliniberdasarkanperbudakan, penghambaan, dankerjarodi yang dilakukanselamamasapenjajahan. padamasapemerintahan Soekarno (1945-1958) undang-undangtersebutcenderungmengacupadajaminansosialdanperlindungankepadaburuh.

  5. padamasaberikutnya (1959-1966) terjadigerakpolitisidanekonomiburuh yang ditandaidengandikeluarkannyaPeraturanPenguasaPerangTertinggi No.4 Tahun 1960 tentangPencegahanPemogokandan/atauPenutupan (lock out) diPerusahaan, JawatandanBadan Vital. padamasapemerintahan B.J. Habibie (1998-1999) dikeluarkankeputusanpresiden No.83 Tahun 1998 yang mensahkanKonvesi ILO No.87 Tahun 1948 tentangKebebasanBerserikatndanPerlindunganHakuntukBerorganisasi. padamasapemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) dikeluarkan UU No.21 Tahun 2000 mengenaiSeikatPekerja/SerikatBuruh.

  6. padamasapemerintahan Megawati SoekarnoPutri (2001-2004) dihasilkanperundanganketenagakerjaanberdasarkan UU No.13 Tahun 2003, UU No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dan UU No.39 Tahun 2004 tentangPerlindungandanPenempatanTenagaKerja Indonesia diLuarNegeri. padamasapemerintahanSusiloBambangYudhoyono (2004-2009) beberapausahadilakukanuntukmemperbaikiikliminvestasi, menuntaskanmasalahpenganggurandanmeningkatkanpertumbuhanekonomi.

  7. BAB-BAB dalam “UU No.13 Tahun 2003” • BAB I : KententuanUmum • BAB II : Landasan, AsasdanTujuan • BAB III : KesempatandanPerlakuan yang Sama • BAB IV : PerencanaanTenagaKerjadanInformasiKetenagakerjaan • BAB V : PelatihanKerja • BAB VI : PenempatanTenagaKerja • BAB VII : PerluasanKesempatanKerja • BAB VIII : PenggunaanTenagKerjaAsing

  8. BAB IX : HubunganKerja • BAB X : Perlindungan, PengupahandanKesejahteraan • BAB XI : Hubungan Industrial • BAB XII : PemutusanHubunganKerja • BAB XIII : Pembinaan • BAB XIV : Pengawasan • BAB XV : Penyidikan • BAB XVI : KetentuanPidanadanSanksiAdministratif • BAB XVII : KetentuanPeralihan • BAB XVIII : KetentuanPenutup

  9. MasalahKetenagakerjaan outsourcing dalamliteratur Indonesia, istilahinidikenaldengan “alihdaya”, yaitupemindahanpekerjaan (operasi) darisatuperusahaankepihak (perusahaan) lain. (Wikipedia Indonesia) Terdapat dua pandangan terhadap outsourcing, yaitu : setuju (pro) : outsourcing sebagai solusi bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakstabilan kondisi ekonomi global yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional.

  10. tidak setuju (kontra) : serikat pekerja menentang outsourcing dengan alasan karena pembayaran gaji yang tidak sesuai, tidak ada jaminan peningkatan karir kerja, tidak ada tunjangan-tunjangan hidup, kontrak tidak diperpanjang atau PHK tanpa alasan. Istilah outsourcing secara eksplisit tidak ada pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Terdapat dua macam praktek outsourcing sebagaimana yang disebut dalam UU ini, yaitu (1) pemborongan pekerjaan, dan (2) penyediaan jasa pekerja/buruh, hal ini diatur dalam pasal 64-66.

  11. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related