1 / 16

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 201 4.

vevina
Download Presentation

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2014

  2. Tahunanggaran 2013 sdTahunAnggaran 2016 , Pemerintah Australia memberikandanahibahkepadaPemerintah Indonesia untukmelaksanakan program Professional Development For Education Personnel (ProDEP). Dana pelatihandialokasikandalam DIPA SatkerInstansiPelaksana : PusatPengembanganTenagaKependidikan (Pusbangtendik); PusatPengembangandanPemberdayaanPendidikdanTenagaKependidikan (P4TK); LembagaPenjaminanMutuPendidikan (LPMP); LembagaPengembanganPemberdayaandanKepalaSekolah (LPPKS). Dana hibahiniseluruhnyadisalurkanmelaluiprosedurRekeningKhusus(Special Account) yaiturekeningpemerintah yang dibuka di Bank Indonesia danbersifatrevolving fund (dapatdipulihkansaldonya) dandiadministrasikandalam DIPA masing-masinginstansipelaksana. PENDAHULUAN

  3. SpesifikasiHibah

  4. KATEGORI DAN PORSI PEMBIAYAAN

  5. REKENING KHUSUS (SPECIAL ACCOUNT) RekeningKhusus(special account), yang selanjutnyadisebutReksus, adalahRekeningPemerintah yang dibukaMenteriKeuanganpada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjukuntukmenampungdanmenyalurkandana PHLN dandapatdipulihkansaldonya(revolving) setelahdipertanggungjawabkankepadaPemberi PHLN (Pinjaman/HibahLuarNegeri). TAHAPAN KEGIATAN A. TAHAP PENDAHULUAN • PembukaanNomorRekeningKhusus (602.007311980) • Pengisian Initial Deposit /Dana Awal • PenerbitanPeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanperihal “PetunjukPelaksanaanPencairan Dana HibahAusAIDNomor64705” B. TAHAP PELAKSAAAN (Mengikuti PMK 190/PMK.05/2012 dan PMK Nomor113/PMK.05/2012) • DenganPembayaranLangsung (LS) • DenganMekanismePenyediaaUangPersediaan (UP) • DenganMekanismeTambahanUangPersediaan (TUP) C. TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN • Replenishment (PengisianKembali) • Financial Statement of Special Account (FISSA). PenarikandanadengancaraRekeningKhususdapatdilakukanpadaseluruh KPPN di Indonesia. Reksusharusdiisikembali (replenish) untukmenjagaketersediaandanagunakesinambungankegiatanproyek.

  6. SPP SPM SP2D EXECUTING AGENCY (BPSDMPK-PMP) PROSES PENCAIRAN DANA PA/KPA (SATKER) KPPN SPM SP2D BANK OPERASIONAL I REK. KAS NEGARA PIHAK 3/ BENDAHARA

  7. NomorPerjanjianhibah / nomor register 64705 / 73918801 Hal-hal Yang PerluDiperhatikanDalamPenerbitan SPM RekeningKhusus Nomorrekeningkhusus 602.007311980 SPM ygsumber dananyadarihibahluarnegeri HarusMencantumkan Kategori & porsipembiayaan Nomor, tanggal & nilaikontrak (termasuk addendum) Nomor & tanggalBAP NamaKegiatan,Tgl,Tempat, Jmlhpeserta

  8. Ketelitian& kecermatanPejabatPenerbit SPM dalammenerbitkan SPM-Reksusakansangatberpengaruhdalamkelancarankeseluruhan proses penarikandanahibah • Semuapembayaranharusdidukungolehbukti yang memadaisesuaidenganperaturanPemerintah Indonesia. • Dalampembayaran UP/TUP, SPM yang diajukantidakdiperkenankandibebankanpadarekeningkhusustetapidibebankanpadarekeningKas Negara. • Pengeluaranatas SP2D-Reksus yang tidaksesuaidenganketentuansebagaimanadiaturdalamdokumenPerjanjian PHLN (Pinjaman/HibahLuarNegeri) ataupengeluaransetelah PHLN dinyatakan closing date dikategorikansebagaipengeluaranineligible • Jikaterdapatpengembalian (refund) terhadap SP2D yang telahterbitmakaharusdibuktikandengan SSBP (Surat SetoranBukanPajak) danbuktivalidasisetorandari bank (buktipenerimaan Negara bukanPajak) yang diterbitkanoleh bank penerimasetoran. Buktiinidiperlukanjikadimintadalam proses audit.

  9. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Dalamrangkapelaksanaananggaranbelanja, BendaharaPengeluaran/BendaharaPengeluaranPembantu di InstansiPelaksanawajibmembuatpembukuansemuatransaksikeuangan yang dilaksanakanolehsatuankerjadanberkewajiban pula menginventarisasidokumenpelaksanaanseluruhkegiatan-kegiatan yang telahdilaksanakan, sedangkanPejabatPembuatKomitmenbertanggungjawabataspelaksanaankegiatan Audit.

  10. Hal-hal Yang Menghambat Proses Replenishment Satkerterlambatdan/atautidakmengirim copy SP2D, SPM & dok. ke EA SPM/SP2D tidakdiketemukan di arsipExecuting Agency, Satkerataupun di KPPN Kekeliruandalam SPM/SP2D (salahpembebanangrant,nomorreksus, kategori, pemotonganpajak, dll) SPM/SP2D UP/TUP dibebankan pada rekening khusus BI mendebet lebih dari satu kali atas SP2D yang sama BI terlambat, salahmendebetdan/ ataumerekam data SP2D/SPB

  11. PERPAJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) dan PAJAK PENJUALAN atas BARANG MEWAH (PPnBM) PPN danPPnBM yang terutangataspenyerahanBarangdanJasa dalamrangkapelaksanaanProyekPemerintah yang dibiayai denganhibahataudanapinjamanluarnegeri, tidakdipungut. Ataspenyerahan BKP dan/atau JKP yang tidakdipungut PPN dan PPnBM, KontraktorUtamawajibmembuatFakturPajak yang dibubuhicap "PPN danPPn BM tidakdipungut". PP No: 42/ 1995

  12. PPH SEHUBUNGAN DENGAN PROYEK PEMERINTAH DENGAN DANA HIBAH/ PINJAMAN LUAR NEGERI DITANGGUNG PEMERINTAH TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH KONTRAKTOR UTAMA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH KONTRAKTOR LAPISAN KEDUA PPH PASAL 21/26 KARYAWAN YG BEKERJA PADA KONTRAKTOR UTAMA MAUPUN KEDUA

  13. Pengeluaranyang MemenuhiPersyaratan(eligible expenses) Adalahpengeluaran-pengeluaranatas Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Reksusberdasarkan Surat PerintahMembayar (SPM) Reksus yang diajukanoleh PA/KPA yang dapatdibiayaisesuaidenganketentuansebagaimanadiaturdalamPerjanjianHibahdanPeraturanPemerintahIndonesia misalnya : • Akomodasi • Transportasi • UangHarian • Nara Sumber (Jikamelakukankegiatan yang berbedadaritupoksi yang diemban di jabatannya) • Biayaadministrasi workshop seperti ATK, fotocopy, flash disk untukpeserta workshop danpanitia.

  14. Pengeluaranyang TIDAK MemenuhiPersyaratan(in-eligible expenses) Adalahpengeluaranatas Surat PerintahPencairan Dana(SP2D) Reksusberdasarkan Surat PerintahMembayar (SPM) Reksus yang diajukanoleh PA/KPA yang tidaksesuaidenganketentuansebagaimanadiaturdalamPerjanjianHibah, pengeluaranatas Surat PerintahPencairan Dana Reksustersebuttidakdiakuidan/atautidakmendapatpenggantiandariPemberiHibah. Pengeluarantersebutmisalnya: • Pengeluarantanpadokumentasi (buktipembayaran) ataudokumentasi yang tidakbenar/tidaklengkap • Tiketuntukperjalanankelasbisnis/kelassatu(kecualiuntukpejabatEselon 1 dan 2) • Biayahotel di atas tariff maksimum yang disepakatikecualisepenuhnyabisadibenarkandandisetujuiolehInstansiPenanggung-jawab • Perjalananpesawattanpabuktitiket/BoardingPass • Pengeluaranpribadi Dana HibahTidakdapatdigunakanuntukmembayarHonorPanitia

  15. AUDIT Audit finansialindependendankajiankepatuhan(compliance)akandilakukanoleh Auditor Independen yang akanditunjukolehPemerintah Australia. • KajianterhadapTinjauanKepatuhan(compliance) , bertujuanuntukmenentukansejauh mana kepatuhanterhadapsistemdanprosedurkontrol yang telahdisepakatiseperti yang dijabarkandalamPerjanjianHibah Program dan Manual Prosedur. • Tujuandari Audit KeuanganTahunanadalahuntukmemberikanopiniatasLaporanKeuanganberkaitandenganProDEP. JadwalAudit Audit akandilakukansetiaptahunmencakupperiode 1 Januari - 31 Desembertahunsebelumnya (ataubagiandaritahuntersebut). Audit akanmulaidilakukanpadabulan April di tahunberikutnya, atauberdasarkanwaktu yang ditentukannantinyaolehPemerintah Australia.

  16. TERIMAKASIH

More Related