1 / 66

ETIKA DAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

ETIKA DAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI. RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum. HUBUNGAN TENAGA KESEHATAN- PASIEN. KEPERCAYAAN TENAGA KESEHATAN PASIEN PELAYANAN PROFESIONAL EXCELLENCE/ KECAKAPAN TINGGI TANGGUNG JAWAB MORAL TELITI – HATI-HATI PEDULI ETIS. NORMA.

uma
Download Presentation

ETIKA DAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ETIKA DAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum

  2. HUBUNGAN TENAGA KESEHATAN- PASIEN KEPERCAYAAN TENAGA KESEHATAN PASIEN PELAYANAN PROFESIONAL • EXCELLENCE/ KECAKAPAN TINGGI • TANGGUNG JAWAB MORAL • TELITI – HATI-HATI • PEDULI • ETIS

  3. NORMA DISIPLIN ETIKA HUKUM

  4. ETIKA • BERASAL DARI KATA YUNANI “ETHOS” YANG BERARTI ADAT, BUDI PEKERTI. • DALAM FILSAFAT PENGERTIAN ETIKA ADALAH TELAAH DAN PENILAIAN KELAKUAN MANUSIA DITINJAU DARI KESUSILAANNYA. • W.FRANSKEMA : ETHICS THEN IS THE NORMATIF DICIPLINE OF MORALITY ( DISIPLIN YANG MEMPELAJARI TENTANG YANG MEMPELAJARI TENTANG BAIK ATAU BURUK SIKAP TINDAK MANUSIA. • GENE BLOCKER MERUMUSKAN ETIKA SEBAGAI CABANG FILSAFAT MORAL YANG MENCARI JAWABAN UNTUK MENENTUKAN SERTA MEMPERTAHANKAN SECARA RASIONAL TEORI YANG BERLAKU TENTANG APA YANG BENAR ATAU SALAH, BAIK ATAU BURUK SECARA UMUM YANG DAPAT DIPAKAI SEBAGAI SUATU PERANGKAT PRINSIP MORAL YANG MENJADI PEDOMAN BAGI INDAKAN MANUSIA.

  5. ETIKA • ETIKA ADALAH GENUSNYA • SPESIESNYA ADALAH ETIKA YANG LEBIH KHUSUS: • ETIKA PROFESI: KEDOKTERAN, BIDAN, PERAWAT • ETIKA INSTITUSI : KODERSI • ETIKA PENELITIAN • DLL

  6. MACAM ETIKA • YANG BERKAITAN DENGAN SOPAN SANTUN DI DALAM PERGAULAN, TATA TERTIB MASYARAKAT, ORGANISASI DLL • YANG BERKAITAN DENGAN SIKAP TINDAK ORANG TSB KHUSUSNYA DI DALAM MENJALANKAN PROFESINYA: KODE ETIK PROFESI.

  7. PELANGGARAN ETIKA • OVER UTILIZATION DARI PERALATAN CANGGIH • UNDER TREATMENT/TIDAK MENERIMA PASIEN YANG KURANG MAMPU. • MELAKUKAN PATIENT DUMPING ; DISURUH PULANG/DIRUJUK KE RS LAIN- PINGPONG • TIDAK MENERIMA PASIEN TERMINAL UNTUK MENURUNKAN MORTALITY RATE. • MANAHAN-NAHAN PASIEN/TIDAK MERUJUK WALAUPUN SARANANYA TIDAK MEMADAI • TIDAK MELAKUKAN INFORMED CONSENT/REKAM MEDIS DENGAN BAIK

  8. DISIPLIN • MENURUT BLACK’S LAW DICTIONARY DISCIPLINE IS INSTRUCTION, COMPREHENDING THE COMMUNICATION OF KNOWLEDGE AND TRAINING TO OBSERVE AND ACT IN ACCORDANCE WITH RULES AND ORDERS. CORRECTION, CHASTISEMENT, PUNISHMENT, PENALTY . • SEDANGKAN MENURUT BAYLES MD, PROFESSIONAL ETHICS, 1981, DISCIPLINE IS ENFORCEMENT OF PROFESSIONAL NORMS, BY SANCTIONING PROFESSIONALS FOR VIOLATION OF THEM .

  9. DISIPLIN • PRINSIP PENEGAKAN DISIPLIN “BAD APPLE THEORY” YAITU UNTUK MENGIDENTIFIKASI DOKTER DAN DOKTER GIGI BERKINERJA BURUK DAN MENYINGKIRKAN YANG BERKINERJA BURUK DARI MASYARAKAT KARENA PENEGAKAN DISIPLIN UTAMANYA UNTUK MELINDUNGI PASIEN

  10. DISIPLIN UU TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN “ATURAN-ATURAN DAN/ATAU KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN” GENARAL MEDICAL COUNCIL (INGGRIS) “ATURAN YANG MEMUAT STANDAR KOMPETENSI, ASUHAN DAN PERILAKU DOKTER DALAM MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN”

  11. TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN • PROTEKSI PASIEN YAITU MENCEGAH TERULANGNYA KEJADIAN SERUPA. • MENJAGA MUTU YAITU MEMASTIKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI BEKERJA DALAM BATAS NORMA PROFESI YANG BAIK ( PROFESSIONAL STANDARDS). • MENJAGA KEHORMATAN PROFESI MELIPUTI : • ALTRUISME, MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN PASIEN; • DUTY OF CARE/ MEMELIHARA, KEPEDULIAN. • PEMANTAUAN INTERNAL OLEH KOLEGA/SEJAWAT.

  12. GMC • ADA DELAPAN KATEGORI PELANGGARAN DISIPLIN : • ABUSE OF A DOCTOR’S KNOWLEDGE, SKILL OR PRIVILEGES. • ABUSE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DOCTOR AND PATIENT. • DISREGARD OF PERSONAL RESPONSIBILITY TO PATIENT. • OFFENCES INDICATIVE OF TENDENCIES DANGEROUS TO PATIENTS. • OFFENCES DISCREDITABLE TO THE DOCTOR OR HIS PROFESSION. • ISSUING UNTRUE OR MISLEADING CERTIFICATES. • IMPROPER ATTEMPTS TO PROFIT AT THE EXPENSE OF PROFESSIONAL COLLEAGUES. • ABUSE OF FINANCIAL OPPORTUNITIES AFFORDED BY MEDICAL PRACTICE

  13. PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 15/KKI/PER/VIII2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DI TINGKAT PROVINSI

  14. Kedudukan, Status dan Pembentukan • Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI ) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi . • MKDKI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Sedangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi ( MKDKI-P) berkedudukan di ibu kota propinsi

  15. Kedudukan, Status dan Pembentukan • MKDKI-P adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi di tingkat provinsi. • MKDKI dan MKDKI-P bertanggung jawab secara administratif kepada Konsil Kedokteran Indonesia

  16. Kedudukan, Status dan Pembentukan • MKDKI-P dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul MKDKI. • Pembentukan MKDKI-P oleh Konsil Kedokteran Indonesia melalui ketetapan Konsil Kedokteran Indonesia . • Pembentukan MKDKI-P tersebut dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut: • luas wilayah provinsi; dan/atau • jumlah dokter dan dokter gigi di wilayah provinsi; dan/atau • memperhatikan pengaduan yang masuk pada wilayah provinsi; dan/atau • jarak provinsi dengan ibu kota negara Republik Indonesia.

  17. Keanggotaan • Keanggotaan MKDKI terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari orgnisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. • Keanggotaan MKDKI-P terdiri atas seorang dokter dan seorang dokter gigi yang diusulkan oleh organisasi profesi IDI dan PDGI di tingkat provinsi, seorang dokter dan seorang dokter gigi yang diusulkan oleh asosiasi rumah sakit (Persatuan Rumah Sakit Indonesia) di tingkat provinsi dan seorang sarjana hukum yang diusulkan oleh organisasi profesi IDI dan PDGI di tingkat provinsi.

  18. Masa Bakti • Masa bakti keanggotaan MKDKI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. • Masa bakti anggota MKDKI-P ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

  19. Fungsi, Tugas dan Kewenangan • Fungsi MKDKI dan MKDKI-P adalah untuk penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Penegakan disiplin tersebut adalah penegakan aturan-aturan dan/atau penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.

  20. Tugas MKDKI • Tugas MKDKI adalah : • menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan • menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

  21. Dalam melaksanakan tugasnya MKDKI mempunyai wewenang : • menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; • menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya; • memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; • memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; • menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

  22. melaksanakan keputusan MKDKI; • menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; • menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKI-P; • membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P; • membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada Konsil Kedokteran Indonesia; dan • mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan dan MKDKI-P mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDKI

  23. Tugas MKDKI-P • Tugas MKDKI-P adalah menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan ada tidaknya kasus pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan menentukan sanksi yang diajukan di provinsi.

  24. Dalam melaksanakan tugasnya MKDKI-P mempunyai wewenang • menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat provinsi; • menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya; • memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat provinsi; • meminta keterangan saksi ahli jika diperlukan;

  25. memutuskan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat provinsi; • menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat provinsi melaksanakan keputusan MKDKI-P; • melaksanakan keputusan MKDKI-P.

  26. PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 16/KKI/PER/VIII2006 TENTANG TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DI TINGKAT PROVINSI

  27. Pengaduan • Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI atau Ketua MKDKI-P. • Apabila tidak mampu mengadukan secara tertulis dapat mengadukan secara lisan kepada MKDKI atau MKDKI-P. • Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, Sekretariat MKDKI atau MKDKI-P memfasilitasi atau membantu pembuatan permohonan pengaduan tertulis dan ditandatangani oleh pengadu atau kuasanya.

  28. Pengaduan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat : • identitas pengadu dan pasien; • nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi; • waktu tindakan dilakukan; • alasan pengaduan; • alat bukti bila ada; dan • pernyataan tentang kebenaran pengaduan.

  29. Pengaduan dapat diproses walaupun tidak memenuhi kelengkapan dokumen pengaduan mengenai pernyataan tentang kebenaran pengaduan apabila pada pemeriksaan awal ditemukan kebenaran atas pengaduan tersebut . • Dalam hal pengaduan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia pengaduan tersebut tidak perlu menyatakan bahwa isi permohonan pengaduan adalah benar adanya.

  30. Untuk kepentingan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran oleh MKDKI atau MKDKI-P, pihak-pihak yang terkait harus memberikan informasi, surat/dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI atau MKDKI-P. • Pengadu dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasanya.

  31. BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN • MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN. • TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL PADA PASIEN TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK. • BERPERILAKU TERCELA YANG MERUSAK MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN.

  32. RINCIAN PELANGGARAN • MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN. • TIDAK MERUJUK PASIEN KEPADA DOKTER ATAU DOKTER GIGI LAIN YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI. • MENDELEGASIKAN PEKERJAAN KEPADA TENAGA KESEHATAN TERTENTU YANG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN TERSEBUT. • MENYEDIAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI PENGGANTI SEMENTARA YANG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI DAN KEWENANGAN YANG SESUAI, ATAU TIDAK MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PERIHAL PENGGANTIAN TERSEBUT.

  33. RINCIAN PELANGGARAN • MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM KONDISI TINGKAT KESEHATAN FISIK ATAUPUN MENTAL SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK KOMPETEN DAN DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN. • DALAM PENATALAKSANAAN PASIEN, MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONALNYA, TANPA ALASAN PEMBENAR ATAU PEMAAF YANG SAH, SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN. • MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU PENGOBATAN BERLEBIHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASIEN. • TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN YANG JUJUR, ETIS DAN MEMADAI (ADEQUATE INFORMATION) KEPADA PASIEN ATAU KELUARGANYA DALAM MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN.

  34. RINCIAN PELANGGARAN • MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PASIEN ATAU KELUARGA DEKAT ATAU WALI ATAU PENGAMPUNYA. • DENGAN SENGAJA, TIDAK MEMBUAT ATAU MENYIMPAN REKAM MEDIK, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU ETIKA PROFESI. • MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN KEHAMILAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ETIKA PROFESI. • MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT MENGAKHIRI KEHIDUPAN PASIEN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN ATAU KELUARGANYA

  35. RINCIAN PELANGGARAN • MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN MENERAPKAN PENGETAHUAN ATAU KETERAMPILAN ATAU TEKNOLOGI YANG BELUM DITERIMA ATAU DI LUAR TATA CARA PRAKTIK KEDOKTERAN YANG LAYAK. • MELAKUKAN PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN MENGGUNAKAN MANUSIA SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN, TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL CLEARANCE) DARI LEMBAGA YANG DIAKUI PEMERINTAH. • TIDAK MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN, PADAHAL TIDAK MEMBAHAYAKAN DIRINYA, KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN YANG BERTUGAS DAN MAMPU MELAKUKANNYA. • MENOLAK ATAU MENGHENTIKAN TINDAKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN TANPA ALASAN YANG LAYAK DAN SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU ETIKA PROFESI

  36. RINCIAN PELANGGARAN • MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU ETIKA PROFESI. • MEMBUAT KETERANGAN MEDIK YANG TIDAK DIDASARKAN KEPADA HASIL PEMERIKSAAN YANG DIKETAHUINYA SECARA BENAR DAN PATUT. • TURUT SERTA DALAM PERBUATAN YANG TERMASUK TINDAKAN PENYIKSAAN (TORTURE) ATAU EKSEKUSI HUKUMAN MATI. • MERESEPKAN ATAU MEMBERIKAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ETIKA PROFESI.

  37. RINCIAN PELANGGARAN • MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL, TINDAKAN INTIMIDASI ATAU TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PASIEN, DI TEMPAT PRAKTIK. • MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK ATAU SEBUTAN PROFESI YANG BUKAN HAKNYA. • MENERIMA IMBALAN SEBAGAI HASIL DARI MERUJUK ATAU MEMINTA PEMERIKSAAN ATAU MEMBERIKAN RESEP OBAT/ALAT KESEHATAN. • MENGIKLANKAN KEMAMPUAN/PELAYANAN ATAU KELEBIHAN KEMAMPUAN/ PELAYANAN YANG DIMILIKI, BAIK LISAN ATAUPUN TULISAN, YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN. • KETERGANTUNGAN PADA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ALKOHOL SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA • BERPRAKTIK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) ATAU SURAT IJIN PRAKTIK (SIP) DAN/ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI YANG TIDAK SAH. • KETIDAKJUJURAN DALAM MENENTUKAN JASA MEDIK • TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI, DOKUMEN DAN ALAT BUKTI LAINNYA YANG DIPERLUKAN MKDKI UNTUK PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN.

  38. Majelis Pemeriksa Awal • Dalam melakukan proses penanganan kaus dugan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, MKDKI atau MKDKI-P melakukan pemeriksaan awal atas aduan yang diterima. • Pemeriksaan awal antara lain keabsahan aduan, keabsahan alat bukti, menetapkan pelanggaran etik atau disiplin atau menolak pengaduan karena tidak memenuhi syarat pengaduan atau tidak termasuk dalam wewenang MKDKI dan melengkapi seluruh alat bukti.

  39. Bilamana dari hasil pemeriksaan awal ditemukan bahwa pengaduan yang diajukan adalah pelanggaran etik maka MKDKI atau MKDKI-P melanjutkan pengaduan tersebut kepada organisasi profesi. • Bilamana dalam pemeriksaan awal ditemukan bahwa pengaduan tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin maka ditetapkan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI.

  40. Untuk melakukan pemeriksaan awal tresebut Ketua MKDKI menetapkan Majelis Pemeriksa Awal. • Majelis Pemeriksa Awal pada MKDKI terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat dari Anggota MKDKI. Untuk melengkapi berkas dalam pemeriksaan awal dapat dilakukan investigasi oleh Majelis Pemeriksa Awal

  41. Dalam melaksanakan investigasi tersebut Majelis Pemeriksa Awal dapat menunjuk orang untuk pekerjaan tersebut. • Majelis Pemeriksa Awal pada MKDKI-P terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat dari MKDKI-P dan atau MKDKI. • Setiap keputusan Majelis Pemeriksa Awal dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja harus disampaikan kepada Ketua MKDKI atau ketua MKDKI-P.

  42. ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGIOLEHMKDKI DAN MKDKI-P Pemeriksa Awal Investigasi ↓ Keputusan MPA Penetapan Majelis Pemeriksa Awal Oleh Ketua MKDKI Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan Pengaduan tertulis ↓ Verifikasi Ditolak Diluar disiplin Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N MAJELIS PEMERIKSA AWAL Kepada Pengadu Penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI Sekretariat MKDKI/ MKDKI-P Organisasi Profesi

  43. Majelis Pemeriksa Disiplin • Selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sesudah hasil pemeriksa awal diterima dan lengkap dicatat dan benar, MKDKI segera membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin untuk MKDKI dan 28 (dua puluh delapan) hari untuk MKDKI-P. • Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan dalam Keputusan Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Untuk hal tertentu dan alasan yang sah dan dibenarkan maka Ketua MKDKI dapat menangguhkan pembentukan Majelis Pemeriksa Disiplin. • Majelis Pemeriksa Disiplin berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

  44. Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI. Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI. Majelis Pemeriksa Disiplin dipilih dari anggota MKDKI dan/atau MKDKI-P yang salah satunya harus ahli hukum yang bukan tenaga medis. • Majelis Pemeriksa Disiplin MKDKI-P dapat diangkat dari anggota MKDKI dan/atau anggota MKDKI-P. • Hari pemeriksaan ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh MKDKI.

  45. Bilamana tempat tinggal dokter atau dokter gigi yang diadukan jauh, maka Majelis Pemeriksa Disiplin dapat menetapkan hari pemeriksaan selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI. • Pemanggilan terhadap dokter atau dokter gigi yang diadukan dianggap sah, apabila telah menerima surat panggilan yang dibuktikan dengan surat tanda terima panggilan atau bukti penerimaan surat tercatat.

  46. Bilamana Majelis Pemeriksa Disiplin tidak dapat bersidang maka Ketua MKDKI dapat menangguhkan atas permintaan salah seorang anggota Majelis Pemeriksa Disiplin. Majelis Pemeriksa Disiplin bersifat independen yaitu dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya. Majelis Pemeriksa Disiplin hanya memeriksa dokter atau dokter gigi terregistrasi.

  47. Majelis Pemeriksa Disiplin tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara dokter atau dokter gigi dengan pasien atau kuasanya. Bilamana dipandang perlu, Majelis Pemeriksa Disiplin dapat meminta pasien untuk hadir dalam sidang. Penanganan atas tuntutan ganti rugi pasien tidak menjadi kewenangan MKDKI atau MKDKI-P. • Pemeriksaan dokter atau dokter gigi yang diadukan dilakukan dalam bentuk Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dipimpin oleh Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin dan didampingi oleh anggota Majelis Pemeriksa Disiplin dan seorang panitera yang ditetapkan oleh Ketua MKDKI.

More Related