1 / 10

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013.

trilby
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 194/PMK.03/2012 TENTANGTATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANPAJAK PENJUALAN DAN/ATAU PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

  2. AtasperolehanJasaolehkontraktor PKP2B Generasi I dan/ atauperolehanbarangoleh PT. Berau Coal wajibdilakukan pemungutan, penyetoran, pelaporanPajakPenjualan (PPn) yang terutangolehKontraktor PKP2B Generasi I. • Ataspenyerahan BKP dan/atau JKP oleh Supplier (PengusahaKenaPajak) kepadaKontraktor PKP2B Generasi I, PPN danPPnBM yang terutangtidakdipungut. Hal-hal POKOK yang diatur

  3. 3. Ketentuan mengenaihak dan kewajiban kontraktor dalam melaksanakan kewajiban PPnseperti: • tatacarapemeriksaan, • keberatan, banding, • penagihan, • SKP/STP, dll, mengacukepada UU KUP. 4. PMK berlakusejaktanggal 1 Januari 2013 Hal-hal POKOK yang diatur

  4. SkemaPemungutan, Penyetoran, danPelaporanPPn + PPN KPP WP BesarSatu • PPN TidakDipungut • FakturPajakditerbitkan • PM dapatdikreditkanpenjual Lapor (SPT MasaPPn) Form 1113 Pn PT A Penjual/ Supplier PT B (Kontraktor PKP2B Generasi I) Barang/Jasa Akhir bulan berikutnya Hargabarang/jasa Setor (SSP) PPn Bank Persepsi/Kantor Pos Kode MAP 411613 Kode Jenis Setoran 100 (Perdirjen Pajak No. 38/2009)

  5. BarangdanJasaObyekPPn • SistemPajakPenjualanmenganutsistempositif list • JasadanBarang yang menjadiobyekPPndidasarkanpadaKeputusanMenteriKeuanganNomor 175/KMK.04/1979 tentangPeninjauanKembaliPenggolonganBarang-BarangHasilDalamNegeridanJasasertaPemberianKeringananTarifPajakPenjualan

  6. Ilustrasi: PT A adalahPengusahaKenaPajak (PKP), padatanggal 15 Januari 2013 menyerahkanJasaKonsultankepada PT B (PKP2B Generasi I) dengannilaipenggantiansejumlahRp 200.000.000,-. AtasperolehanJasaKonsultantersebutdibayaroleh PT B padatanggal 20 Januari 2013. Makakewajiban PT A dan PT B adalahsebagaiberikut: • Padatanggal 15 Januari 2013, PT A menerbitkanFakturPajak (KodeTransaksi 07) dengan DPP Rp 200.000.000,- dan PPN Rp 20.000.000,-. FakturPajakdiberi cap “PPN DAN/ATAU PPnBM TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PMK NOMOR 194/PMK.03/2012”.

  7. Ilustrasi: 2. Padasaat yang sama (tanggal 15 Januari 2013), PT B (Kontraktor PKP2B Generasi I) melakukanpemungutanPPnatasperolehanJasaKonsultantersebutsejumlah 2,5% X Rp 200.000.000,- = Rp 5.000.000,-. 3. PT B menyetorkanPPn yang dipungutdalamsatuMasaPajak (Januari 2013) dengan SSP (Kode MAP 411613 danKodeJenisSetoran 100) dalamrangkap 4, paling lambattanggal 15 Februari 2013. Peruntukkansetiaplembar SSP sbb: • lembar ke-1 untuk Kontraktor PKP2B Generasi I; • lembar ke-2 untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos; • lembar ke-3 untuk Kontraktor PKP2B Generasi I yang dilampirkan pada SPT Masa PPn 1113 Pn (Dilaporkanke KPP WP BesarSatu); • lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.

  8. Ilustrasi: 4. PT B menyampaikan SPT MasaPPn (SPT 1113 Pn) untukmelaporkanpemungutanPPn yang telahdilakukanselamasatuMasaPajak (Januari 2013) ke KPP WajibPajakBesarSatu paling lambattanggal 28 Februari 2013. 5. SSP lembar ke-3 SSP dilampirkanpada SPT MasaPPn 1113 Pntersebut .

  9. Hal- Hal yang PerluDiperhatikan • Diharapkan PMK – 194/PMK.03/2012 dapatdipelajaridandipahamiolehKontraktor PKP2B Generasi I. • PMK tersebut agar dapatsegeradilaksanakanolehKontraktor PKP2B Generasi I danparasuppliernya. • Kontraktor PKP2B Generasi I dimintasegeramenyampaikaninformasisehubungandengan PMK – 194/PMK.03/2012.

  10. Terima Kasih • DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

More Related