slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 150

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 328 Views
  • Uploaded on

Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD. Bagi Bendahara. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD. APBN/ APBD. KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA. PAJAK. KEGIATAN OPERASIONAL. 2. KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN. Pajak Pusat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012' - rangle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AspekPerpajakanPenggunaan

DANA APBN/APBD

BagiBendahara

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

2012

slide2

SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD

APBN/

APBD

KEMENTERIAN/

LEMBAGA NEGARA

PAJAK

KEGIATAN

OPERASIONAL

2

slide4

PajakPusat

Kasnegara

UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI

BANK-BANK ATAU KANTOR POS

slide5

LAPOR

Kantor PelayananPajak

SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP

sanksi terlambat setor pasal 9 ayat 2a uu kup
SANKSI TERLAMBAT SETORPasal 9 ayat (2a) UU KUP

dihitungdaritanggaljatuh tempo pembayarans.d.tanggalpembayaran.

Pembayaranataupenyetoranpajak yang dilakukansetelahtanggaljatuh tempo penyetoran

dikenakansanksiadministrasi

bunga 2% per bulan

sanksi tidak atau terlambat melapor menurut pasal 7 uu kup
SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPORMenurutPasal 7 UU KUP
  • berupadendasebesar:

Rp 500.000,-  untuk SPT Masa PPN

Rp 100.000,-  untuk SPT Masa lainnya

Rp1.000.000,- untuk SPT TahunanPPh WP Badan

Rp100.000,-  untukSPT TahunanPPh WP OP

Apabila Surat Pemberitahuantidakdisampaikandalamjangkawaktusebagaimanatelahditentukan

dikenaisanksiadministrasi

agenda sosialisasi
Agenda Sosialisasi

PPh Pasal 4 (2)

PPh Pasal 21/26

PAJAK PENGHASILAN

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23/26

Barang

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa

slide9

APBN/APBD

DIKELOLA

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

LEMBAGA NEGARA

Melalui

suatu

kegiatan

BENDAHARA /PEMEGANG KAS

WAJIB MELAKUKAN

PEMOTONGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

slide10

DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badan

sebagai

PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16Th 2009 (KUP)

- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)

- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42Th 2009 (PPN)

UU

  • -PP No. 80 Th 2007 (PeraturanPelaksanaan UU KUP)
  • -PP No.132 Th 2000 (PPhatashadiahUndian)
  • -PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (JasaKonstruksi)
  • -PP No.71 Th.2008 (PPhPengalihanHak Tanah/Bngnan)
  • -PP No.15 Th.2009 (PPhatasBungaKoperasi)
  • PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)
  • PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)
  • -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN BrgStrategis)

PP

slide11

DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badansebagai

PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

  • -PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009 (BentukdanIsiSPT)
  • PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgljatuh tempo pembayaran,
  • pelaporan)
  • -PMK No.186/2007 (Dikecualikandaripengenaansanksi)
  • -PMK No.190/2007 (Pengembalianpjkygseharusnyatdkterutang)
  • -PMK No.252/2008 (PetunjukpemotonganPPhPasal 21)
  • -PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009 (Beasiswadikecualikandari
  • ObjekPPh)
  • -PMK No.250/2008 (BiayajabatandanBiayaPensiun)
  • -PMK No.254/2008 (PTKP untukPegawaiHariandanMingguan)
  • -PMK No.244/2008 (JenisJasaObjekPemotonganPPhPasal 23)
  • -PMK No.154/2010 (PemungutanPPhPasal 22 sehubungandengan
  • PembayaranAtasPenyerahanBarang Dan Kegiatan Di BidangImpor
  • AtauKegiatan Usaha Di Bidang Lain)

PER

MENKEU

slide12

DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badan

sebagai

PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

  • -Per No. 38/2009
  • (BentukFormulir SSP)
  • Per No. 31/2009 jo. No.57/2009
  • (Tata Cara Pemotongan&PenyetoranPPh 21)
  • -Per No.32/2009
  • (BentukFormulir SPT MasaPPhPasal 21)
  • -Per No.30/2009
  • (Tata Cara PengclianPembyranPPhPengalihanHakTnh&Bgn)
  • -Per No.13/2010 jo. No. 65/2010
  • (FakturPajak)
  • -Per No.14/2010 jo. No. 44/2010
  • (Bentuk, Isidan Tata caraPengisian SPT Masa PPN)

PERDIRJEN

PAJAK

slide13

BendaharaPemerintah

ditunjuksebagaiPemungut PPN/PPn BM berdasarkan

KMK No.563/2003

- Pemerintah Pusat

- Pemerintah Daerah

- Instansi atau Lembaga Pemerintah

- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan

- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

Wajib NPWP

Di:

KPP PRATAMA/

KP2KP

LOKASI

MENGISI FORMULIR

PENDAFTARAN

SESUAI DENGAN TANDA

PENGENAL (KTP)

slide14

BendaharaPemerintah

ditunjuksebagaiPemungut danPemotong Pajak Pusat

- PemerintahPusat

- Pemerintah Daerah

- InstansiatauLembagaPemerintah

- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan

- KedutaanBesar RI diLuarNegeri

Wajib NPWP

Di:

KPP/KPP PRATAMA/

KP2KP LOKASI

MENGISI FORMULIR

PENDAFTARAN

SESUAI DENGAN

SK PENUNJUKKAN BENDAHARA

Apabila SK PenunjukkantersebutdisebutkansebagaiBendaharapenggantiBendaharasebelumnya yang telahterdaftar, makatidakperlumendaftarbarudanhanyacukupupdate data di KPP tempatterdaftar.

slide15

Kewajiban Mendaftarkan Diri

Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara

yang Mengelola APBN/APBD

WajibMendaftarkan Diri

Untuk Mendapatkan NPWP

slide16

Tempat Mendaftarkan Diri

Per. Dirjen No. PER-62/PJ./2010

TempatPendaftaran

KPP/KP2KP

dimana

Bendahara

berkedudukan

slide18

BENDAHARA PEMERINTAH

WAJIB

MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS

DANA YANGBERASAL DARI APBN/APBD

slide19

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN

OLEH BENDAHARA

P e n g h a s i l a n

Dibayarkankepada

ORANG PRIBADI

sehubungandgn:

Pekerjaan

Jabatan

Jasa

Kegiatan

Dibayarkan atas

PEMBELIAN

BARANG

Dibayarkanatas

Hadiah(selain obj.21)

Bunga

Deviden

Royalti

Sewa

Jasa(selain obj.21)

Dibayarkanatas

OBYEK-OBYEK

PPh Final

PPh Ps.21/26

PPh Ps.22

PPh Ps.23/26

PPh Final

DapatDikreditkanDalam SPT Tahunan

slide20

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

OLEH BENDAHARA

PENYERAHAN

BARANG KENA PAJAK

JASA KENA PAJAK

DIPUNGUT PPN

slide21

PEMOTONGAN

DAN PEMUNGUTAN PPh

PPh PASAL 21

Pemotonganataspenghasilanygdibayarkankepadaorangpribadisehubungandenganpekerjaanjabatanjasa & kegiatan

slide25

PTKP UTK KARYAWATI

STATUS KAWIN

STATUS KAWIN

SUAMI

TIDAK MENERIMA/

MEMPEROLEH

PENGHASILAN

STATUS TIDAK

KAWIN

HANYA UNTUK DIRI

SENDIRI

- UNTUK DIRI SENDIRI

SEBAGAI WP

- STATUS KAWIN

- TANGGUNGAN

MAKS 3 ORANG

- UNTUK DIRI SENDIRI

SEBAGAI WP

- TANGGUNGAN

MAKS 3 ORANG

SYARAT:

MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT

SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/

MEMPEROLEH PENGHASILAN

slide26

BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN

(MAKSIMAL)SETAHUN

(MAKSIMAL)SEBULAN

BIAYA JABATAN

6.000.000

500.000

5 % x

PENGHASILAN BRUTO

(GAJI)

BIAYA PENSIUN

2.400.000

200.000

5 % x

PENGHASILAN BRUTO

(PENSIUN)

slide27

TarifPajakOrangPribadi

Pasal 17 UU PPh

slide28

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN

YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN

PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN

SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,

ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK

APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG

PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA

ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA

TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/

LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU

SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG

DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI

LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

slide29

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 OLEH BENDAHARA

PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,

JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

DIBAYARKAN KEPADA

PEJABAT NEGARA/PNS/

ANGGOTA TNI/POLRI/

PENSIUNANNYA

BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA

TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA

UPAH HARIAN/

MINGGUAN/

BORONGAN

HONOR, UANG

SAKU HADIAH,

KOMISI,BEASISWA,

PEMBAYARAN

LAINSEHUBUNGAN

DENGAN PEKER-

JAAN JASA

KEGIATAN

TENAGA AHLI :

PENGACARA

AKUNTAN

ARSITEK

DOKTER

KONSULTAN

NOTARIS

PENILAI

AKTUARIS

- GAJI/PENSIUN

- TUNJANGAN

TERKAIT

HONORARIUM

IMBALAN LAIN

DENGAN NAMA

APAPUN

5% X

(BRUTO-Rp.150RB)

PER HARI

bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl:

5 % X (bruto-PTKP

hariansebenarnya)

(-) pot sebelumnya

Biladibayarbulanan:

(bruto-ptkp)disetahunkan

X tarif ps.17, Dibagi 12

0% (Gol. I & II),

5% (Gol. III) atau

15% (Gol. IV)

X Ph Bruto

(PPh Final)

TARIF PS.17

X

PENGHASILAN

KENA PAJAK

DITANGGUNG

PEMERINTAH

TARIF PS.17

X

PH. BRUTO

TARIF PS.17

X

DASAR PEMOTONGAN

DAN PEMUNGUTAN

slide30

PENGHASILAN YANG DITERIMA

PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN

Penghasilan Yang Diterima

PEJABAT

NEGARA

PNS

ANGGOTA

TNI & POLRI

PENSIUNAN*)

YANG DIBEBANKAN KEPADA

KEUANGAN NEGARA/DAERAH

PENGHASILAN TERATUR

PENGHASILAN TIDAK TERATUR

HONORARIUM, UANG SIDANG,

UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN

PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN

DENGAN NAMA APAPUN

GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,

DAN TUNJANGAN LAINNYA

PPh Ps. 21 DITANGGUNG

PEMERINTAH

DIPOTONG PPh Ps.21

*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

slide31

PenghitunganPPhPasal 21

PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD

PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN

- GAJI

- TUNJANGAN YANG TERKAIT

- UANG PENSIUN

- TUNJANGAN YANG TERKAIT

DIKURANGI:

- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGHASILAN BRUTO MAKS

Rp 6.000.000,-/ THN ATAU

Rp 500.000,-/BLN

- IURAN YG TERIKAT DENGAN

PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI:

BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGHASILAN

BRUTO (UANG PENSIUN)

MAKS Rp2.400.000,00/TAHUN ATAU

Rp 200.000,00

dikurangi

PTKP

PENGHASILAN

NETO

TARIF PS.17 UU PPh

PENGHASILAN KENA PAJAK

PAJAK TERUTANG

DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

JIKA WP TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

slide33

PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN

SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN

PARA PENSIUNAN

YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD

Penghasilan teratur dan tidak teratur

HONORARIUM, UANG SAKU,

HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,

FEE, DAN PEMBAYARAN

LAIN SEBAGAI IMBALAN SEHU-

BUNGANDENGAN PEKERJAAN,

JASA, DAN KEGIATAN

UPAH HARIAN

UPAH MINGGUAN

UPAH SATUAN

UANG SAKU HARIAN

UPAH BORONGAN

DIPOTONG PPhPsl 21/26

DARI PENGHASILAN BRUTO

penghitungan pph pasal 21 upah harian
PenghitunganPPhPasal 21 “UpahHarian”

Padasaatmelebihi Rp1.320.000,- dalamsatubulan

Dikurangi PTKP sebenarnya

Dipotong 5% darijumlahbruto

slide35

PenghitunganPPhPasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,

SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKAN

X

TARIF PPh Ps.17

JIKA WP TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PPh SETAHUN

PPh SEBULAN

slide36

PESERTA KEGIATAN

SELAIN PNS/TNI/POLRI/

PEJABAT NEGARA/

PENSIUNAN

  • PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;
  • PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
  • DAN KUNJUNGAN KERJA;
  • PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;
  • PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG;
  • PESERTA KEGIATAN LAINNYA

Menerima

imbalan

UANG SAKU, UANG

REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN

DIPOTONG PPH PASAL 21 DENGAN TARIF

PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN

BRUTO UNTUK SETIAP KALI PEMBAYARAN

YANG BERSIFAT UTUH & TIDAK DIPECAH

slide37

BUKAN PEGAWAI

MENERIMA IMBALAN BERUPA

MENERIMA IMBALAN BERUPA

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN

SEJENISNYA DENGAN NAMA & DALAM BENTUK

APAPUN YANG DIBAYARKAN SECARA TIDAK

BERKESINAMBUNGAN

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN

SEJENISNYA DENGAN NAMA & DALAM BENTUK

APAPUN YANG DIBAYARKAN

BERKESINAMBUNGAN

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN

PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN

PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

dikurangi

DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF

PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR

PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21

JIKA WP TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PTKP*

* SYARATNYA BUKAN PEGAWAI

HARUS MEMILIKI NPWP & TDK

MENERIMA SUMBER PENGHASILAN

LAINNYA

slide39

Hal-Hal yang HarusDiperhatikan

  • dalamPemotonganPPhPasal 21 (PP 80/2010)

∙ DalamhalPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyatidakmemilikiNomorPokokWajibPajak, ataspenghasilantetapdanteratursetiapbulan yang dibebankanpada APBN atau  APBD dikenaitarifPajakPenghasilanPasal 21 lebihtinggisebesar 20% (duapuluhpersen) daripadatarif yang diterapkanterhadapPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannya yang memilikiNomorPokokWajibPajakdandipotongdaripenghasilan yang diterimaPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyapadasaatpenghasilantetapdanteratursetiapbulandibayarkan.

∙ Dalamhal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyadiangkatsebagaipimpinandan/atauanggotapadalembaga yang tidaktermasuksebagaiPejabat Negara, ataspenghasilan yang menjadibeban APBN atau APBD terkaitdengankedudukannyasebagaipimpinandan/atauanggotapadalembagatersebutdikenaipemotonganPajakPenghasilanPasal 21 sesuaidenganUndang-UndangPajakPenghasilandantidakditanggungolehPemerintah.

slide40

CONTOH PERHITUNGAN

PPhPasal 21

(LAMPIRAN PER-31/2009 & PER-57/2009)

penghasilan yang disetahunkan
Penghasilan yang Disetahunkan

Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan Masa Sebelumnya

Penghasilan Setahun (+)

Penghasilan Neto Disetahunkan

slide45

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,

TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

slide46

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,

TENAGA HARIAN LEPAS

PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

slide48

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,

TENAGA HARIAN LEPAS

PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :

UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK

Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00

PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00

JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH

TINGGI SEHINGGA MENJADI :

5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

slide49

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh PASAL 21

Contoh 1

Dr. Iqbal (bukanPNS), menerima honorarium pembicaradiKemdiknassebesarRp 10.000.000,-

PenghitunganPPhPasal 21

5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,-

Jika Dr. Slamettidakpunya NPWP

5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-

Contoh 2

DithaSetiadhi (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesarRp 10.000.000,- / tiapbulanselama 6 bulansebagaipelatih Di MabesPolri.

DithaSetiadhimenyatakandirinyahanyamenerimapenghasilandariMabesPolrisaja. PenghitunganPPhPasal 21:

= ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarifPasal 17 ayat (1) hurruf a

= (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5%

=Rp 1.800.000 x 5%

=Rp 90.000,-

slide50

CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI

  • POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK
  • YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D
  • DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
  • PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN =
  • Rp250.000 – Rp1.320.000 = NIHIL
  • PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI
  • SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009.
  • PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS :
  • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =
  • Rp250.000 X 5% = Rp12.500,-
  • POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH
  • RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN
  • JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN.
  • PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
  • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =
  • Rp250.000 X 5% = Rp12.500*
  • *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA
  • KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI
  • TK KASIH
slide51

dr. WidyanRiadi, Sp.JP merupakandokterspesialisjantung yang melakukanpraktikdiRumahSakitHarapanJantungSehatdenganperjanjianbahwaatassetiapjasadokter yang dibayarkanolehpasienakandipotong 20% olehpihakrumahsakitsebagaibagianpenghasilanrumahsakitdansisanyasebesar 80% darijasadoktertersebutakandibayarkankepada dr. Widyanpadasetiapakhirbulan.

SelainpraktikdiRumahSakitHarapanJantungSehatdrWidyanjugamelakukanpraktiksendiridiklinikpribadinya. 

Iatelahmemiliki NPWP danpadatahun2009.

Jasadokter yang dibayarkanpasiendaripraktik dr. WidyandiRumahSakitHarapanJantungSehatadalahsebagaiberikut:

slide53

NenengHasanahadalahpetugasdinasluarasuransidari PT. Tabarru Life. SuamiNenangtelahterdaftarsebagaiWajibPajakdanmempunyai NPWP, dan yang bersangkutanbekerjapada PT. Kersamanah.

Nenenghanyamemperolehpenghasilandarikegiatannyasebagaipetugasdinasluarasuransi, dantelahmenyampaikansuratpernyataan yang menerangkanhaltersebutkepada PT Tabarru Life.

Padatahun 2009, penghasilan yang diterimaolehNenengsebagaipetugasdinasluarasuransidari PT. Tabarru Life adalahsebagaiberikut:

slide56

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh PASAL 21

Contoh 3

Willy SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerimauangrapatsebagaipesertarapatdiMabesPolrisebesar Rp1.000.000,-

PenghitunganPPhPasal 21 :

5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,-

JikaWilly tidakmemiliki NPWP, makaatasuangrapat yang diterimadipotongPPhPasal 21 sebesar :

120% x 5% x Rp1.000.000 =Rp60.000

slide69

UNTUK APAKAH

DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN

PPh PASAL 21

OLEH BENDAHARA

KEPADA PENERIMA PENGHASILAN ?

slide70

DILAMPIRKAN DALAM SPT

  • TAHUNAN PPh OP
  • DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM:
  • FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C
  • FORMULIR 1770 S INDUK :
  • BAG A NO.1 (Ph NETO)
  • BAG B NO.7 & 8
  • BAG C NO.11
  • BAG. D NO.12

BUKTI PEMOTONGAN

PPh PASAL 21

1721 A2

DILAMPIRKAN DALAM SPT

TAHUNAN PPh OP

DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :

FORMULIR 1770 S-II BAG A NO.6

BUKTI PEMOTONGAN

PPh PASAL 21

FINAL

  • DILAMPIRKAN DALAM SPT
  • TAHUNAN PPh OP
  • DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :
  • FORMULIR 1770 S INDUK :
  • BAG A NO.1 (Ph NETO)
  • BAG. D NO.12

BUKTI PEMOTONGAN

PPh PASAL 21

NON FINAL

slide71

KEWAJIBAN BENDAHARA

PEMOTONG PPh PASAL 21

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG

SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2

PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU

PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN

CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG

TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN

PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA

MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26

MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN

PEMOTONGAN PAJAK

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

slide72

KEWAJIBAN PENERIMA

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN

KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI

MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA

SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,

PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA

KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU

MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

slide73

TATA CARA PENYETORAN

PPh PASAL 21

TIDAK

DITANGGUNG

PEMERINTAH

DITANGGUNG

PEMERINTAH

DENGAN SSP KE :

- BANK PERSEPSI, ATAU

- KANTOR POS GIRO

TIDAK ADA

PENYETORAN

BILA JATUH PADA

HARI LIBUR PENYETORAN

PADA HARI

KERJA BERIKUTNYA

PALING LAMBAT

TGL 10 BULAN BERIKUTNYA

slide74

TATA CARA PELAPORAN

PPh PASAL 21

DITANGGUNG

PEMERINTAH

TIDAK

DITANGGUNG

PEMERINTAH

DENGAN SPT MASA PPh

PASAL 21

KE KPP/K2KP

MELAPORKAN

PENGHITUNGAN

PPh PSL 21

DALAM DAFTAR GAJI

PALING LAMBAT TGL 20

BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA

KPPN

JIKA JATUH PADA

HARI LIBUR

PADA HARI KERJA

BERIKUTNYA

slide77

Data WajibPajak

OrangPribadiTahun 2011

BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln

IURAN PENSIUN =

4.75% x (Gaji Pokok+TunjanganKeluarga) =

4.75% x32.436.648

data wajib pajak orang pribadi tahun 201 1
Data WajibPajakOrangPribadiTahun 2011

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000)

definisi dan objek pph ps 22
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22

Pajaksehubungandenganpembayaranataspenyerahanbarangdankegiatandibidangimporataukegiatanusahadibidanglainnya.

  • ImporBarang
  • Pembayaranataspembelianbarang yang dilakukanoleh DJA, bendaharawanpemerintahpusat/daerah.
  • Pembayaranataspembelianbarang yang dilakukanoleh BUMN/D yang dananyadaribelanjanegara/daerah.
  • Penjualanhasilproduksi yang dilakukanolehPertaminadanbadanusahalainnya yang bergerak di bidangbahanbakarjenisPertamax, Pertamax Super dan gas.
  • Dan lain-lain ditentukandengan UU.
bukan objek pph pasal 22
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22
  • Imporbarangdanataupenyerahanbarang yang berdasarkanKeputusanDirjenPajaktidakterutangPPh.DinyatakandenganSuratKeteranganBebas (SKB) PPhpasal 22.
  • ImporBarang yang dibebaskandari Bea Masuk.
  • Imporsementarajikaakan di eksporkembali.
  • Pembayaran yang jumlahnya paling banyakRp.2.000.000 dantdkmeru-pakanpembayaran yang terpecah-pecah.
  • Pembayaranuntukpembelianbahanbakarminyak, listrik, gas, air minum/PDAM, danbenda pos.
  • Atasimporemasbatanganygakandiprosesuntukmenghasilkanbarangperhiasanemasuntuktujuanekspordinyatakandengan SKB.
  • Pembayaran/pencairandanaJaringPengamanSosial (JPS) oleh KPN.
  • Re-imporbarang-barangygtelahdieksporutktujuanperbaikan, penger-jaandanpengujian.
pemungut pph pasal 22
PEMUNGUT PPh PASAL 22

PemungutPPhpasal 22:

  • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  • Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  • Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  • Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
  • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  • Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
barang yang tergolong sangat mewah meliputi
Barang yang tergolong sangat mewah meliputi:
  • pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
  • kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  • rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
  • apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
  • kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn BM).

tarif pph pasal 22
TARIF PPh PASAL 22
  • Importir yang memiliki API (angkapengenalimportir); tarif 2.5%
    • PPhpasal 22 = 2.5% x NilaiImpor
  • Importir yang tidakmemiliki API, tarif 7.5%
    • PPhpasal 22 = 7.5% x NilaiImpor
  • Barangimpor yang tidakdikuasai; tarif 7.5% darihargajuallelang
    • PPhpasal 22 = 7.5% x HargaJualLelang
  • Ataspembelianbarang yang dananyadari APBN/D; tarif 1.5%
    • PPhpasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri
  • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%
    • PPhpasal 22 = 0.3% x Penjualan
  • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%
    • PPhpasal 22 = 0.25% x Penjualan
  • Ataspenjualanminyaktanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%
    • PPhpasal 22 = 0.3% x Penjualan
slide90

BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT

PPh PASAL 22

Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010

  • DITJEN ANGGARAN
  • BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
  • BENDAHARA BEA & CUKAI

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS PEMBELIAN BARANG

MEMUNGUT PPh PASAL 22

slide91

DIKECUALIKAN DARI

PEMUNGUTAN PPh PSL 22

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR

MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

slide92

SAAT PEMUNGUTAN

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

ATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

TARIF1,5%

DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

slide93

BUKTI PEMUNGUTAN

SSP

WAJIB PAJAK REKANAN

LEMBAR KE-1

KPP MELALUI KPPN

LEMBAR KE-2

KPP SBG LAMPIRAN SPT

MASA BENDAHARA

LEMBAR KE-3

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN

(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)

LEMBAR KE-4

PEMUNGUT PPh PSL 22

LEMBAR KE-5

slide94

TATA CARA

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PPh PASAL 22

DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

SSP

DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN

DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA

slide95

TATA CARA PELAPORAN

PELAPORAN

PPh PASAL 22

SPT MASA

F.1.1.32.02

KE KPP/KP2KP

SELAMBAT-LAMBATNYA

14 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

slide96

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh PASAL 22

Drs. Delta, BendaharaMadrasahNegeriDepokmembelikomputerRp11.000.000,- (hargaygtertulisdikuitansi) -.

PenghitunganPPhPasal 22

Hargaygtertulisdikuitansiadalahnilaibarangtermasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-

*Untukmencarihargabarangtanpa PPN makanilaiterteradikuitansitsbdikalikan100/110

Apabilarekanantidakmemiliki NPWP maka

PPhpasal 22 terutang :

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp 300.000,-

perhatian
PERHATIAN !!!
  • Untukmemudahkanpengadministrasianbaikitupenyetorandanpelaporanpajak, dianjurkankepadabendaharawanuntukbekerjasama/berbelanjaHANYAdenganrekanan yang telahmemiliki NPWP DANtelahdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak (PKP).
  • MintalahFakturPajakdarirekanan yang telahdikukuhkansebagai PKP, setiapmelakukantransaksipembelianbarang. FakturPajakdibuat/diterbitkanolehrekananbukannyaolehbendaharawan.
  • Setiaprekanan yang telahmemiliki NPWP BELUM TENTUberhakmenerbitkanFakturPajak . Pastikanrekanantersebuttelahdikukuhkansebagai PKP.
perhatian1
PERHATIAN !!!

Setiaprekanan/WP yang menerbitkan/membuatFakturPajaktetapibelumdikukuhkansebagai PKP, diancampidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahundan paling lama 6 (enam) tahunsertadenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlahpajakdalamfakturpajakdan paling banyak 6 (enam) kali julahpajakdalamfakturpajak

(Pasal 39A huruf b UU KUP)

slide100

PEMOTONG PPh PASAL 23

  • BadanPemerintah.
  • SubjekPajakDalamNegeri.
  • PenyelenggaraKegiatan.
  • Badan Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan Perusahaan LuarNegeriLainnya.
  • Orang Pribadisebagai WP yang ditunjukolehKepala KPP.
slide101

PEMOTONG PPh PASAL 23/26

Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT

BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH

BADAN

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS OBJEK PPh Pasal 23

slide102

Penghasilan yang DikenakanPemotonganPPhPasal 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

  • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
  • JASA TEKNIK;
  • JASA MANAJEMEN;
  • JASA KONSULTAN HUKUM,
  • JASA KONSULTAN PAJAK,
  • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
  • YANG BERASAL DARI MODAL :
  • DEVIDEN
  • BUNGA
  • ROYALTI
slide103

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI /

BADAN

YANG DAPAT

MENUNJUKKAN

SKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YANG MELAKSANAKAN

PROYEK PEMERINTAH YANG

DIDANAI HIBAH ATAU

PINJAMAN LUAR NEGERI

slide104

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

  • A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BANK;
  • B. SEWA YANG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI;
  • DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN SYARAT :
  • 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YANG DITAHAN DAN
  • 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YANG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YANG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YANG DISETOR;
  • D. BAGIAN LABA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
  • SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
  • PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
slide105

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

HADIAH DAN

PENGHARGAAN,

DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

SEWA

DAN

JASA LAINNYA

TARIF

15 %

TARIF

2 %

JUMLAH BRUTO

DASAR PEMOTONGAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

slide106

JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23

JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.

TIDAK TERMASUK

  • PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG
  • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA
  • TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN
  • KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR
  • PEMBAYARAN GAJI DSB);
  • PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS
  • DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
  • PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA
  • DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN
  • DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
  • 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN
  • PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH
  • PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN
  • ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA

Jasa

Catering

&

Jasa

Ygtelah

dikenakan

PPh

bersifat

final

(konstruksi)

kecuali

slide107

ObjekPemotonganPPhPasal 23 (1)

*tidak termasuk PPN

slide108

ObjekPemotonganPPhPasal 23 (2)

*tidak termasuk PPN

slide109

ObjekPemotonganPPhPasal 23 (3)

*tidak termasuk PPN

slide111

TATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN

PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN

BUKTI PEMOTONGAN

UNTUK REKANAN

1

F.1.1.33.06 atau

F.1.1.33.07

LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

2

3

ARSIP BENDAHARA/BADAN

slide112

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM

BUKTI PEMOTONGAN

SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU

KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT

TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,

MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA

HARI KERJA BERIKUTNYA

slide113

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR

SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)

RANGKAP 2

LAMPIRAN

* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26

* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26

* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

SELAMBAT-LAMBATNYA

20 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

KE KPP/

KP2KP

PD HARI KERJA

BERIKUTNYA

JIKA JATUH PD

HARI LIBUR

slide114

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23

Contoh 1

Drs. Delta, BendaharaMadrasahNegeriDepokmenggunakanjasapemeliharaankomputerRp 11.000.000, (hargaygtertulisdikuitansi) -.

PenghitunganPPhPasal 23

Hargaygtertulisdikuitansiadalahnilaibarangtermasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-

*Utkmencarihargabarangtanpa PPN makanilaiterteradikuitansitsb

dikalikan 100/110

Apabilarekanantidakmemiliki NPWP, makaPPhPasal 23 terutang :

Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

Contoh2

Drs. Yaumin, BendaharaDepdiknasmenggunakanjasa biro IklanuntukmemasangIklandi Media massadanelektronikdengan total pembayaranRp 1.100.000.000, (hargaygtertulisdikuitansi) -.

PenghitunganPPhPasal 23

Hargaygtertulisdikuitansiadalahnilaibarangtermasuk PPN, maka

Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-

*Utkmencarihargabarangtanpa PPN makanilaiterteradikuitansitsb

dikalikan 100/110

Apabilarekanantidakmemiliki NPWP, makaPPhPasal 23 terutang :

Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-

slide115

FINAL

PPhPasal 4 ayat (2)

slide116

OBJEK PPh PASAL 4 (2)

Bungadeposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).

Penghasilandaritransaksisahamdansekuritas lain dibursaefek (0.1%xBruto kecualitransaksisahampendiri0.6%xBruto)

Penghasilan dari pengalihan hartaberupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto).

Penghasilan tertentu lainnya.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

slide117

BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)

  • Bungadandiskonto yang diterimaataudiperoleh bank yang didirikan di Indonesia ataucabang bank luarnegeri di Indonesia.
  • Bungadepositodantabunganserta SBI, sepanjangjumlahdepositodantabunganserta SBI tdkmelebihiRp 7.500.000,- bukanjumlah terpecah2.
  • Bungadepositodantabungansertadiskonto SBI yang diterimaolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisyahkanolehMenteriKeuangan.
  • Bungatabunganpada bank yang ditunjukpemerintahdalamrangkapemi-likan RS, RSS, kavlingutk RS dan RSS, rumahsusunsederhanautkdihuni.
  • Bungadepositodantabungansertadiskonto SBI ygditerimaolehbukansubjekpajak.
lain lain tarif final
LAIN-LAIN TARIF FINAL
  • Penghasilanygditerima Orang Pribadi/Badandaritransaksipenjualansahamatausekuritas lain di bursa efek:
        • Untuktransaksisemuajenissaham = 0.1% x Bruto.
        • Untuktransaksisahampendiri = 0.6% x Bruto.
  • Penghasilanbungadeposito, tabungan, giro, SBI, obligasidanpenghasilanbungadepositodarisimpanan di luarnegeri = 20% x Bruto.
  • Penghasilan WP OP dari investor ataspenyerahanbangunandengankontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto.
  • Penghasilantransaksipengalihanhakatastanah/bangunan= 5%xBruto.
  • Penghasilanygditerima WP perusahaanpelayaran DN = 1.2% x Bruto.
  • Penghasilanygditerima WP perusahaanpelayarandan/ataupenerbanganluarnegeri = 2.64% x Bruto.
  • Penghasilanperusahaanpenerbangandlmnegeriberdasarkanperjanjiankontrak (charter) = 1.8% x Bruto(bersifattidak final)
slide119

Contoh 1 PPhPasal 4 ayat (2) :

Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) padatanggal 02 Juli 2011. Makapajak yang harusdipotongolehInstansi X atasjasatersebutadalah :NilaiKontrakRp 500.000.000PPN Rp 50.000.000Total tagihandarirekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000

PPhPasal 4 ayat (2) yang dipotong :

Tarif X NilaiJasa : 2% X Rp 500.000.000 Rp10.000.000PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 Rp50.000.000Total PPN danPPhdipungut/dipotongRp60.000.000Dibayarkepadarekanan (total tagihandarirekanan – total PPN danPPhdipungut/dipotong) = Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000

slide120

Contoh 2 PPhPasal 4 ayat (2) :

Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2010.

Makapajak yang harusdipotongolehInstansi Y atasjasatersebutadalah :

PPhPasal 4 ayat (2) = Tarif X HargaSewa

= 10% X 4.000.000 = Rp 400.000

Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) :

Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.

slide122

PENGERTIAN

PAJAK

PERTAMBAHAN

NILAI (PPN)

PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH

(PPn BM)

PAJAK YANG DIKENAKAN

ATAS KONSUMSI BARANG

YG BERDSRKAN KMK

TERGOLONG BRG MEWAH

PAJAK YANG DIKENAKAN

ATAS KONSUMSI

BARANG DAN JASA

DI DALAM

DAERAH PABEAN

WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA

BERLAKU PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

slide123

SYARAT PEMUNGUTAN PPN :

  • ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;
  • YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
  • YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.
slide124

BARANG KENA PAJAK (BKP)

BARANG

BERWUJUD

BARANG

TIDAK BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

YANG DIKENAKAN

PPN

BARANG

BERGERAK

BARANG

TIDAK BERGERAK

slide125

JASA KENA PAJAK (JKP)

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN

BERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKAN

BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,

TERSEDIA UTK DIPAKAI

termasuk

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN

DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

DIKENAKAN PPN

slide126

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

ORANG PRIBADI/

BADAN DALAM BENTUK APAPUN

DALAM LINGKUNGAN

PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

  • - MENGHASILKAN BARANG;
  • - MENGIMPOR BARANG;
  • - MENGEKSPOR BARANG;
  • - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
  • - MEMANFAATKAN BRG TIDSK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
  • - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
  • MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YANG
  • MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;

TIDAK TERMASUK

PENGUSAHA KECIL

kecuali

PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH

UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.

slide127

PENGUSAHA KECIL

KMK No. 68/KMK.03/2010

TGL. 23 MARET 2010 BerlakuMulai 1 APRIL 2010

PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN

PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN

PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP

PEREDARAN BRUTO

TDK LEBIH DARI

Rp 600 JUTA SETAHUN

Catatan :

ApabilasampaidengansuatuMasaPajakdalamsatutahunbukuperedaranbrutolebihdariRp 600.000.000,- makapengusahainimemenuhisyaratsebagai PKP sehinggawajibmelaporkanusahanyauntukdikukuhkansebagai PKP selambat-lambatnyapadaakhirbulanberikutnya.

slide128

DASAR PENGENAAN PAJAK

HARGA JUAL

HARGA

PENGGANTI

SEBAGAI

DASAR

PENGHITUNGAN

PPN

YANG

TERUTANG

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN

YANG DITETAPKAN

MENTERI KEUANGAN

slide129

PEMUNGUT PPN

(Sejak 1 Januari 2004)

KMK No. 563/KMK.03/2003

BENDAHARA

KPPN

BENDAHARA

PEMERINTAH

PUSAT/DAERAH

slide130

OBJEK PEMUNGUTAN PPnBM

PENYERAHAN

BKP YANG BERDASARKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH

OLEH

PABRIKAN

slide131

KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :

MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU :

BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAH

MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

kelompok jasa yang tidak dikenakan ppn
KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANG

  • PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
  • JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
  • JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
  • JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
  • JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
  • JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM
  • PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
  • JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
  • JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
  • JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
  • JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
  • JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
  • JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
  • PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
  • JASA KEUANGAN
  • KEAGAMAAN, MELIPUTI :
  • JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
  • JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
  • JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
slide133

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANG

  • PENDIDIKAN, MELIPUTI :
  • JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
  • JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS

KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL

ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA

TENAGA KERJA

  • PERHOTELAN, MELIPUTI :
  • JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
  • JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL

JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM

slide134

KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA

KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)

PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

slide135

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL

JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA

JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA

JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA,

KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)

PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

slide136

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA

KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)

PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

bkp jkp yang dibebaskan dari ppn
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
  • AtasImporBarangKenaPajak, yaitu :
  • Barang modal berupamesindanperalatanpabrik, baikdalamkeadaanterpasangmaupunterlepas, tidaktermasuksukucadang, yang diperlukansecaralangsungdalamprosesmenghasilkanBarangKenaPajakolehPengusahaKenaPajak yang menghasilkanBarangKenaPajaktersebut
  • Makananternak, unggas, danikandanataubahanbakuuntukpembuatanmakananternak, unggasdanikan
  • Bibitdanataubenihdaribarangpertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaranatauperikanan

1

slide138

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN

  • Ataspenyerahandidalamnegeri:
  • Barang modal berupamesindanperalatanpabrik, baikdalamkeadaanterpasangmaupunterlepas, tidaktermasuksukucadang, yang diperlukansecaralangsungdalamprosesmenghasilkanBarangKenaPajakolehPengusahaKenaPajak yang menghasilkanBarangKenaPajaktersebut
  • Makananternak, unggas, danikandanataubahanbakuuntukpembuatanmakananternak, unggasdanikan
  • Baranghasilpertanian yang dipetiklangsung, diambillangsungataudisadaplangsungdarisumbernyatermasukhasilpemrosesannya yang dilakukandengancaratertentu
  • Bibitdanataubenihdaribarangpertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaranatauperikanan
  • Air bersih yang dialirkanmelaluipipaataudialirkandengancara lain baikoleh Perusahaan Air MinummilikPemerintahmaupunSwasta
  • Listrik, kecualiuntukperumahandengandayadiatas 6600 Watt

2

tarif ppn dan ppn bm
TARIF PPN DAN PPn BM

TARIF

PPn BM

EKSPOR

PPN

10 %

PPN 0 %

10, 20

30, 40

50, 200

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH

SERENDAH-

RENDAHNYA

5%

10%

SETINGGI-

TINGINYA

200%

15%

slide140

SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM

PEMUNGUTAN

PPN DAN PPn BM

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

KEPADA PKP REKANAN

DASAR PEMUNGUTAN

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM

TERUTANG PPn BM 20%

PPN YG DIPUNGUT

10/110

  • YG DIPUNGUT
  • PPN 10/130
  • PPn BM 20/130

DASAR PEMUNGUTAN

slide141

TATA CARA PEMUNGUTAN

REKANAN MENYAMPAIKAN

TAGIHAN KEPADA BENDAHARA

SSP

FAKTUR PAJAK

1

DIISI OLEH DAN

ATAS NAMA

REKANAN

2

3

KPP

ARSIP PKP REKANAN

DITANDATANGI

OLEH

BENDAHARAWAN

BENDAHARA

DICAP OLEH BENDAHARA

DISETOR TGL ..... DAN

DITANDATANGANI BENDAHARA

tata cara penyetoran
TATA CARA PENYETORAN

PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT

BENDAHARA

DISETOR

PKP REKANAN

1

SSP

KPP MELALUI BANK/POS

2

LAMPIRAN SPT MASA PPN

3

BANK PERSEPSI/POS & GIRO

4

5

ARSIP BENDAHARA

BANK PERSEPSI/

KANTOR POS DAN GIRO

DALAM HAL TGL 7

BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR,

MAKA PENYETORAN DILAKUKAN

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

SELAMBAT-LAMBATNYA

TANGGAL 7 BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

slide143

TATA CARA PELAPORAN

PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT

OLEH BENDAHARA

KPP DENGAN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3

1

ATASAN BENDAHARA)*

2

3

ARSIP BENDAHARA*)

*) DALAM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA

DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA

SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH

PADA HARI LIBUR PELAPORAN

DILAKUKAN PADA HARI KERJA

BERIKUTNYA

SELAMBAT-LAMBATNYA

AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

DALAM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SEBAGAI “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YANG DIWAJIBKAN UNTUK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS

slide144

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

DALAM HAL

PEMBAYARAN

TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU

PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN

OLEH PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH

PERUSAHAAN PENERBANGAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN

ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS

PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS

PPN TDK DIPUNGUT

slide145

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

CONTOH

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00

HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00

A

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-

DIPUNGUT

PPN/PPn BM

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00

B

Rp 960.000,- £ Rp 1.000.000,-

TIDAK DIPUNGUT

PPN/PPn BM

DIPUNGUT PPN/PPn BM :

- PENYERAHAN OLEH BKN PKP

- DENGAN PO/SPK

PPN/PPn BM TERUTANG

DISETOR SENDIRI

OLEH PKP

bea meterai
BEA METERAI

Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

slide149

Terima Kasih

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya!

  • BANGGA BAYAR PAJAK
perhatian2
PERHATIAN
  • UNTUK KEPERLUAN PENYULUHAN, BAHAN PRESENTASI INI (SLIDE) DAPAT DIMODIFIKASI ATAU DIKONDISIKAN SESUAI DENGAN KEPERLUAN SEPERTI DENGAN MENAMBAH ATAU MENGURANGI SLIDE YANG ADA.