DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Download
1 / 27

Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - PowerPoint PPT Presentation


  • 262 Views
  • Uploaded on

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL. PEMUNGUTAN & PENYETORAN PAJAK DANA BANTUAN SOSIAL. Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN Jakarta,11 Agustus 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK' - morela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

PEMUNGUTAN & PENYETORAN PAJAK DANA BANTUAN SOSIAL

Bekerja sama dengan

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN

Jakarta,11 Agustus 2011

1


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

SKEMA BANTUAN PENDIDIKAN NASIONAL

A P B N

Dana Bantuan

Luar Negeri

-DANA ALOKASI UMUM

-BAGI HASIL

-DANA ALOKASI KHUSUS

KEMDIKNAS

A P B D

BANTUAN

LEMBAGA/YAYASAN/

KOMITE SEKOLAH

SISWA

PKBM

MILIK PEMERINTAH

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

BEA SISWA

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

2


Perlakuan perpajakan atas bantuan sosial yg merupakan program ditjen paudni
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BANTUAN SOSIAL YG MERUPAKAN PROGRAM DITJEN PAUDNI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

BUKAN OBJEK

PPh & PPN

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PPh

Pasal 4 UU PPN

BANTUAN/

SUBSIDI

DARI APBN

(Rp)

  • ORANG PRIBADI

  • PKBM(MILIK YAYASAN/PEMERINTAH

3


Penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf a uu pph
Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan

Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.

Pasal 4A UU PPN

Jenis Barang yg tidak dikenai PPN adalah : antara lain uang, emas batangan dan

surat berharga

4


Perlakuan perpajakan atas bansos program dari ditjen paudni kemdiknas
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BANSOS PROGRAM DARI DITJEN PAUDNI KEMDIKNAS

BANTUAN SOSIAL DARI APBN

YG BUKAN UTK

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

(Rp)

Lembaga/Yayasan/Organisasi PKBM/Sekolah Orang Pribadi

Milik Swasta Milik Pemerintah (beasiswa)

Kegiatan Kegiatan Belajar

Yg berakibat adapembayaran Yg berakibat ada pembayaran

Kepada rekanan/Pihak ke-3Kepada rekanan

Wajib Potong

PPh Ps 21, Ps. 23,

Ps. 4 ayat (2)

Wajib Potong & Pungut

PPh 21, Ps 22

Ps.23, Ps 4 ayat (2) &

PPN

Tidak Dipotong

PPh dan

tidak Dipungut PPN

5


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

BANTUAN

APBN/APBD

DIKELOLAH

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

(PKBM MILIK PEMERINTAH)

MELALUI SUATU

KEGIATAN

BENDAHARA/PEMEGANG KAS

WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

6


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

BANTUAN

APBN/APBD

DIKELOLAH

BADAN ANTARA LAIN YAYASAN ATAU

ORGANISASI

(PKBM SWASTA- NON PEMERINTAH)

MELALUI SUATU

KEGIATAN

KEWAJIBAN YG

TELAH ADA SEJAK

BADAN (YAYASAN/ORG)

ITU BERDIRI

& MEMILIKI NPWP

WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN

PAJAK PUSAT

7


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

ASPEK PERPAJAKAN ATAS PKBM/FK PKBM/

RINTISAN PKBM/YAYASAN

  • YAYASAN/PKBM/FK PKBM/RINTISAN PKBM ADALAH

  • WAJIB PAJAK BADAN YANG WAJIB MEMILIKI NPWP

DASAR HUKUM

  • PASAL 1 BUTIR 3 UU NO.16 THN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NO.6 THN 1983 TENTANG

    KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

  • PASAL 2 AYAT (1) UU NO.16 THN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NO.6 THN 1983 TENTANG

    KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

  • Syarat subjektifnya yaitu memenuhi syarat subjek pajak menurut UU PPh yaitu subjek pajak

    badan

  • Syarat Objektifnya yaitu subjek pajak tsb menerima penghasilan atau diwajibkan utk

    melakukan pemotongan/pemungutan sesuai UU PPh

8


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

PKBM/FK PKBM/

RINTISAN PKBM/YAYASAN

  • MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBAGAI

  • WAJIB PAJAK BADAN

  • MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN

    1. PPh Pasal 21

    2. PPh Pasal 4 ayat (2)

    3. PPh Pasal 23

    4. PPh Pasal Pasal 26

    5. Bea Materai

  • MENYETOR PPh YANG TELAH DIPOTONG KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS

  • MELAPORKAN HASIL PEMOTONGAN DAN PENYETORAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK

DASAR HUKUM UU PPh

9


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

KETENTUAN KEWAJIBAN NPWP BAGI PKBM/FK PKBM/

SUB GUGUS/YAYASAN

PKBM/SUB GUGUS

(PENGELOLANYA DINAS

PENDIDIKAN SETEMPAT)

YAYASAN/PKBM

SWASTA

WAJIB MEMILIKI NPWP DGN MENDAFTARKAN

KE KANTAR PELAYANAN PAJAK (KPP) ATAU

KANTOR PELAYANAN & PENYULUHAN &

KONSULTASI PAJAK (KP2KP),

ÄTAS NAMA “BENDAHARA SUB GUGUS...”.

  • WAJIB MEMILIKI NPWP PADA SAAT DIDIRIKAN

  • DGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP,

  • ATAS NAMA “PKBM …..”; ATAU

  • ATAS NAMA “YAYASAN PENDIDIKAN ………..”

  • Catatan :

  • SETIAP YAYASAN YG SAMA TETAPI BERADA

  • DI WILAYAH KPP YG BERBEDA, WAJIB

  • MENDAFTAR & MEMILIKI NPWP SBG CABANG

SEBAGAI WAJIB PAJAK

PEMUNGUT

SEBAGAI WAJIB PAJAK BADAN (YAYASAN

TERMASUK DI CABANGNYA)

YG DIBERIKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

OLEH UU

SEBAGAI HANYA PEMOTONG PAJAK

10


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak
OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK YG DILAKUKAN BENDAHARA PKBM/SUB GUGUS (BINAAN/DIDANAI DINAS PENDIDIKAN SETEMPAT)

PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan,

jasa & kegiatan.

PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu misalnya antara lain sewa tanah dan/atau bangunan.

PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang.

PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.

PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri

sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak

& Jasa Kena Pajak.

Bea Materai * : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu.

*DISETOR SENDIRI OLEH BENDAHARA PKBM/SUB GUGUS…

11


Objek pemotongan pajak yg dilakukan pkbm swasta sebagai badan yayasan
OBJEK PEMOTONGAN PAJAK PKBM/SUB GUGUS YG DILAKUKAN PKBM SWASTA SEBAGAI BADAN (YAYASAN)

PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan.

PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu misalnya antara lain sewa tanah dan/atau bangunan.

PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.

Bea Materai * : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen tertentu.

*DISETOR SENDIRI OLEH PIHAK YAYASAN/PKBM SWASTA

12


Mengapa yayasan pkbm swasta tidak diwajibkan memungut pph pasal 22
MENGAPA YAYASAN, PKBM SWASTA, TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 ?

JAWABANNYA

BUNYI UU NO.36 TH 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

  • "Pasal 22

  • Menteri Keuangan dapat menetapkan :

  • a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan

  • dengan pembayaran atas penyerahan barang ;

  • Penjelasan Pasal 22

  • Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah :

  • Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah

  • Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,

  • berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;

13


Mengapa pkbm swasta yayasan swasta lembaga swasta lainnya tidak diwajibkan memungut ppn
MENGAPA PKBM SWASTA, YAYASAN SWASTA, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?

JAWABANNYA

BUNYI UU NO.42 TH 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM

  • "Pasal 16A

  • Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

  • (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak

  • Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

  • Menteri Keuangan."

BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.563/KMK.03/2003 TTG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH & KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

  • Pasal 2

  • Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

  • ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

14


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

Aspek Perpajakan Atas TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?

Kegiatan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM/Organisasi Sejenis

(Penerimanya Non Pemerintah)


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

Aspek Perpajakan Atas TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?

KegiatanPeningkatan Mutu Kelembagaan Forum Komunikasi PKBM

(Penerimanya Non Pemerintah)


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

Aspek Perpajakan Atas TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?

KegiatanPeningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (Penerimanya Pemerintah*)

*Sub Gugus Tugas PTPPO bukan menunjukan sekumpulan orang, sehingga tidak bisa dibuatin NPWP yg sama NPWP lembaga (organisasi). Karena syarat pendiriannya membutuhkan Surat Keputusan dari pejabat setempat, maka Sub Gugus Tugas PTPPO lebih memenuhi syarat sebagai bagian dari Pemerintah Sehingga NPWP nya dibuati a.n Bendahara Sub Gugus Tugas PTPPO


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

Aspek Perpajakan Atas TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?

Kegiatan Peningkatan Mutu Lembaga Rintisan PKBM

(Penerimanya Non Pemerintah)


Bekerja sama dengan direktorat penyuluhan pelayanan dan humas direktorat jenderal pajak

Aspek Perpajakan Atas TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?

KegiatanPendampingan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Penerimanya Non Pemerintah)