UU 21/2000 (SP/SB) - PowerPoint PPT Presentation

travis-gentry
uu 21 2000 sp sb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UU 21/2000 (SP/SB) PowerPoint Presentation
Download Presentation
UU 21/2000 (SP/SB)

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
UU 21/2000 (SP/SB)
117 Views
Download Presentation

UU 21/2000 (SP/SB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UU 21/2000 (SP/SB) • Penjelasan Umum • Ayat (1) Pekerja sbg warga negara mempunyai hak dlm penghidupan layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dlm satu organisasi, serta mendirikan & menjadi anggota SP. • Ayat (2) Hak menjadi anggota SP merupakan hak asasi pekerja yg telah dijamin dlm Psl 28 UUD 1945 • Ayat (3) Hak berserikat bagi pekerja diatur dlm Konvensi ILO No.87 ttg Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak Utk Berorganisasi, & Konvensi No. 98 ttg Berlakunya Dasar-dasar Berorganisasi & Berunding Bersama, dan sudah diratifikasi oleh Indonesia.

  2. UU 21/2000 (SP/SB) • Penjelasan Umum • Ayat (5) Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yg sangat penting dlm proses produksi dlm rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja & keluarganya & dlm menjamin kelangsungan perusahaan, • Ayat (7) SP didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis & bertanggung jawab oleh pekerja utk memperjuangkan kepentingan pekerja & keluarganya.

  3. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 1 (Pengertian) Serikat Pekerja; Adalah organisasi yg dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja yg bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, & bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak & kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja & keluarganya. Federasi Serikat Pekerja; adalah gabungan Serikat Pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja; adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja. Pekerja; adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  4. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 5 (Bab III, Pembentukan) • Setiap pekerja berhak membentuk & menjadi anggota SP; • SP dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. • Pasal 6 • SP berhak membentuk & menjadi anggota Federasi SP; • Federasi SP dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 SP. • Pasal 7 • Federasi SP berhak membentuk & menjadi anggota Konfederasi SP; • Konfederasi SP dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Federasi SP.

  5. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 11 (Bab IV Keanggotaan) • Setiap SP, Federasi SP & Konfederasi SP harus memiliki AD ART • AD ART sekurang-kurangnya harus memuat : • Nama & lambang; • Dasar negara, asas & tujuan; • Tanggal pendirian; • Tempat kedudukan; • Keanggotaan & kepengurusan; • Sumber & pertanggungjawaban keuangan; dan • Ketentuan perubahan AD ART. • Pasal 12 SP, FSP & KSP harus terbuka utk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

  6. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 18 (Bab V Pemberitahuan & Pencatatan) • Setiap SP, FSP & KSP yg telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kpd instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat utk dicatat. • Pemberitahuan dengan dilampiri : • Daftra nama anggota pembentuk; • Anggaran Dasar & Anggaran Rumag Tangga; • Susunan & nama pengurus. • Pasal 23 (Bab IV Keanggotaan) Pengurus SP, FSP & KSP yg telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kpd mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.

  7. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 25 (Bab VI Hak & Kewajiban) • Setiap SP, FSP & KSP yg telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak : • Membuat PKB dengan pengusaha; • Mewakili pekerja dlm penyelesaian perselisihan; • Mewakili pekerja dlm lembaga ketenagakerjaan; • Membentuk lembaga/melakukan kegiatan utk peningkatan kesejahteraan pekerja; • Melakukan kegiatan ketenagakerjaan lainnya yg tdk bertentangan dgn perundangan yg berlaku.

  8. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 27 (Bab VI Hak & Kewajiban) • Setiap SP, FSP & KSP yg telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban : • Melindungi & membela anggota dari pelanggaran hak & memperjuangkan kepentingannya; • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota & keluarganya; • Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kpd anggotanya sesuai dgn AD dan ART.

  9. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 28 (Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi) Siapapun dilarang menghalang-halangi/memaksa pekerja utk membentuk/ tidak membentuk, menjadi pengurus/tdk menjadi pengurus, menjadi anggota/tdk menjadi anggota dan/atau menjalankan/tdk menjalankan kegiatan SP dengan cara : • melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi; • Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja; • Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; • Melakukan kampanye anti pembentukan SP.

  10. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 29 • Pengusaha harus memberi kesempatan menjalankan kegiatan SP, berdasrkan kesepakatan atau diatur di PKB; • Yang harus diatur mengenai : • Jenis kegiatan yg diberikan kesempatan; • Tata cara pemberian kesempatan; • Pemberian kesempatan yg dapat upah & tdk mendapat upah. • Pasal 37 (Bab X Pembubaran) SP, FSP, KSP bubar dalam hald : • Dinyatakan oleh anggotanya menurut AD ART; • Perusahaan tutup & mengakibatkan PHK seluruh pekerjanya; • Dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

  11. UU 21/2000 (SP/SB) • Pasal 42 (Bab XII Sanksi) • Pelanggaran psl 5 (2), 6 (2), 7 (2), 21 atau psl 31 dpt dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan. • Pasal 43 • Barang siapa menghalang-halangi/memaksa pekerja sebagaiman psl 28, dikenakan sanksi pidana penjara 5 thn dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta & paling banyak Rp. 500 juta. • Tindak pidana dimaksud adalah merupakan tindak pidana kejahatan.