UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

1. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 File: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN-Kejaksaan-05-03-2014

2. PENGERTIAN • Aparatur Sipil Negara (ASN) adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. • Pegawai Aparatur Sipil Negara (PegawaiASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahitugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahitugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan. • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan. (Pasal 1)

3. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme. • Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan datamengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis,menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi • Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi pemerintah. • Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan dan pembangunan. • Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. • Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakanproses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN. (Pasal 1)

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah. • Komisi ASN (KASN)adalah lembaga nonstrukturalyang mandiri dan bebas dari intervensi politik. • Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikewenangan melakukan pengkajian dan diklatASN • Badan Kepegawaian Negara (BKN)adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakanManajemen ASN secara nasional • Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yangberdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adildan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,umur, ataupun kondisi kecacatan. (Pasal 1)

5. JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN • Pegawai ASN terdiriatas: • PNS, yang merupakanPegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PejabatPembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secaranasional; • PPPK,merupakanPegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhanInstansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. • PegawaiASNberkedudukansebagaiunsuraparaturnegara • Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan olehpimpinan Instansi Pemerintah. • Pegawai ASN harus bebas dari pengaruhdan intervensi semua golongan dan partai politik. (Pasal 6,7,8,9)

6. FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN • Pegawai ASN berfungsi sebagai: • pelaksanakebijakanpublik; • pelayanpublik;dan • perekatdanpemersatubangsa • Pegawai ASN bertugas: • melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; • mempereratpersatuan dan kesatuan NKRI. • Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawaspenyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunannasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yangprofesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme (Pasal 10,11,12)

7. JABATAN ASN • Jabatan ASN terdiriatas: • JabatanAdministrasi; • JabatanFungsional; dan • JabatanPimpinan Tinggi • Jabatan Administrasiterdiriatas: • jabatanadministrator: bertanggung jawab memimpinpelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasipemerintahan dan pembangunan. • jabatanpengawas: bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaankegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana • jabatanpelaksana: bertanggung jawab melaksanakan kegiatanpelayananpubliksertaadministrasipemerintahan dan pembangunan. (Pasal 13, 14,15)

8. JabatanFungsionaldalam ASN terdiriatas jabatanfungsionalkeahliandanjabatanfungsionalketerampilan. • Jabatan fungsional keahlianterdiri atas: • ahliutama; • ahlimadya; • ahlimuda; dan • ahlipertama. • Jabatan fungsional keterampilanterdiri atas: • penyelia; • mahir; • terampil; dan • pemula (Pasal 18)

9. Jabatan PimpinanTinggiterdiriatas: • Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; • Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan • Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. • Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. • Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: • prajurit TNI; dan • anggotaPolri (Pasal 19,20)

10. HAK DAN KEWAJIBAN • PNS berhak memperoleh: • gaji, tunjangan, dan fasilitas; • cuti; • Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; • perlindungan; dan • pengembangan kompetensi. • PPPK berhak memperoleh: • gaji dan tunjangan; • cuti; • perlindungan; dan • pengembangan kompetensi (Pasal 21,22)

11. KELEMBAGAAN • Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaanprofesi, dan Manajemen ASN. • Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: • Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengankewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; • KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjaminperwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadappenerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN; • LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajiankebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan ASN; dan • BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraanManajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. (Pasal 25)

12. KASN • KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dariintervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadiperekat dan pemersatu bangsa. • KASN bertujuan: • menjamin tewujudnya SistemMerit dalam kebijakan danManajemen ASN; • mewujudkan ASN yang profesional, berkinerjatinggi, sejahtera, danberfungsi sebagai perekat NKRI; • mendukung penyelenggaraan pemerintahannegara yang efektif,efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dannepotisme; • mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakanmasyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dangolongan; • menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya danmasyarakat; dan • mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. • KASN berfungsimengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah (Pasal 27,28,30)

13. KASN berkedudukan di ibu kota negara • KASN bertugas: • menjaga netralitas Pegawai ASN; • melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan • melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. • KASN berwenang: • mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; • mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; • meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakatmengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dankode perilaku Pegawai ASN; • memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar sertakodeetik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan • meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dariInstansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilakuPegawai ASN. (Pasal 31,32)

14. KASN terdiriatas: • 1 (satu) orangketuamerangkapanggota; • 1 (satu) orangwakilketuamerangkapanggota, dan • 5 (lima) oranganggota. • KASN dalammelaksanakantugasdanwewenangnyadibantuolehAsistendanPejabatFungsionalkeahlian yang dibutuhkan • Asisten KASN diangkat dandiberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN. • Asisten KASN dapat berasaldari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademikpaling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara,manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu. pemerintahan, dan/ataustrata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemensumber daya manusia. • Asisten KASN tidak sedangmenjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidakmerangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitifdengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, danintegritas moral. • Asisten KASN memiliki danmelaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sertadiawasi oleh anggota KASN. (Pasal 35,36)

15. KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepalasekretariat. • Kepala sekretariat berasal dari PNS. • Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN. • KASN dibiayai oleh APBN. • Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah • Anggota KASN yang berasal dari PNSdiberhentikansementara darijabatan ASN. • Anggota KASN yang berasal dari PPPKdiberhentikan statusnyadari PPPK. • Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harusmengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. (Pasal 37,38)

16. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KASN • Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN darianggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi. • Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkatoleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalampelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapatdiperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. • Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden padamasajabatannya, apabila: • meninggal dunia; • mengundurkan diri; • tidak mampu jasmani atau rohani slehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan/umum; atau • menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatannegara. (Pasal 40)

17. LAN • LAN memiliki fungsi: • pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan PegawaiASN; • pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; • penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerialPegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembagapendidikan dan pelatihan lainnya; • pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; • melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan PegawaiASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya (Pasal 43)

18. LAN bertugas: • meneliti, mengkaji, dan melakukaninovasi Manajemen ASN sesuaidengan kebutuhan kebijakan; • membina dan menyelenggarakanpendidikan dan pelatihanPegawai ASN berbasis kompetensi; • merencanakan dan mengawasi kebutuhanpendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; • menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional danpenjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasidi bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; • memberikan sertifikasikelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; • membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihananaliskebijakanpublik; dan • membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. (Pasal44)

19. BKN • Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakanManajemen ASN secara nasional • BKN memiliki fungsi: • pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; • penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbanganteknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat,pensiun; dan • penyimpan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan olehInstansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan danpengembangan Sistem Informasi ASN. (Pasal47)

20. BKN memiliki tugas: • mengendalikan seleksi calonPegawai ASN; • membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; • membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; • mengelola dan mengembangkansistem informasi kepegawaianASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasikearsipan yang komprehensif; • menyusunnorma, standar, danprosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; • menyelenggarakanadministrasikepegawaian ASN; dan • mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, danprosedur manajemen kepegawaian ASN. • BKN berwenangmengawasi danmengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteriaManajemen ASN (Pasal48,49)

21. Pejabat Pembina Kepegawaian MANAJEMEN ASN Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapatmendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama danmadya, dan pejabat fungsional keahlianutama kepada: • menteri di kementerian; • pimpinanlembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; • sekretarisjenderal di sekretariat lembaganegara dan lembaganonstruktural; • gubernur, di provinsi; dan • bupati/walikota, di kabupaten/ kota. (Pasal 51,52,53)

22. Pejabat Yang Berwenang • Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretarisjenderal/sekretariatlembaga negara, sekretariatlembaganonstruktural, sekretarisdaerah provinsi dankabupaten/ kota. • Pejabat yang Berwenangdalam menjalankan fungsiManajemenASN di Instansi Pemerintahberdasarkan SistemMerit dan berkonsultasi dengan PPK di instansi masing-masing. • Pejabat yang Berwenangmemberikanrekomendasi usulan kepada PPK di instansi masing-masing. • Pejabat yang Berwenang mengusulkanpengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan PejabatFungsional kepada PPK di instansimasing-masing. (Pasal 54)

23. Manajemen PNS Manajemen PNS meliputi: • penyusunan dan penetapankebutuhan; • pengadaan; • pangkat dan jabatan; • pengembangankarier; • polakarier; • promosi; • mutasi; • penilaian kinerja; • penggajian dan tunjangan; • penghargaan; • disiplin; • pemberhentian; • pensiun dan tabungan hari tua; dan • perlindungan. (Pasal 55)

24. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan • Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlahdan jenisjabatan PNS berdasarkananalisisjabatan dan analisisbebankerja. • Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNSdilakukan untuk jangkawaktu5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahunberdasarkan prioritas kebutuhan. • Berdasarkan penyusunan kebutuhan, Menterimenetapkankebutuhanjumlah dan jenisjabatanPNS secaranasional (Pasal 56)

25. Pengadaan PNS • Pengadaan PNS merupakan kegiatan untukmengisikebutuhanJabatanAdministrasi dan/atau JabatanFungsional dalam suatuInstansi Pemerintah. • Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkanpenetapankebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. • Pengadaan PNS dilakukanmelalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumumanhasil seleksi, masapercobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. • Peserta yang lolosseleksidiangkat menjadi calon PNS. • Pengangkatan calon PNSditetapkan dengan keputusanPejabat Pembina Kepegawaian. • Calon PNS wajib menjalani masapercobaan (Pasal 58,63)

26. Masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. • Masa percobaan bagicalon PNS dilaksanakanselama 1 (satu) tahun. • Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan. • Calon PNS yang diangkatmenjadi PNS harus memenuhi persyaratan: • lulus pendidikan dan pelatihan; dan • sehatjasmanidanrohani (Pasal 63,64,65)

27. Pangkat dan Jabatan • PNS diangkatdalampangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. • Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandinganobjektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratanyangdibutuhkan oleh jabatan dengankompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. • Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasijabatan PNS yang menunjukkan kesamaankarakteristik, mekanisme, dan polakerja. • PNS dapat berpindah antar dan antaraJabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsionaldi Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. • PNS dapatdiangkatdalamjabatantertentupadalingkunganinstansiTNIdanPOLRI. • PNS yang diangkatdalamjabatan tertentupadalingkunganinstansi TNI danPOLRI,pangkatataujabatandisesuaikandenganpangkatdanjabatandilingkunganinstansi TNI danPOLRI. (Pasal 68)

28. PengembanganKarier • Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhanInstansi Pemerintah. • Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkanintegritas dan moralitas. • Kompetensi meliputi: • kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklatteknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; • kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural atau manajemen, dan pengalamankepemimpinan; • kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. • Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. • Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. (Pasal 69)

29. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatanuntukmengembangkankompetensi. • Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar, kursus, dan penataran. • Pengembangan kompetensiharus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. • Pengembangan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. • Dalam pengembangan kompetensi,PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. • Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaranantara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN (Pasal 70)

30. Mutasi • Setiap PNS dapat dimutasitugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-InstansiPusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. • Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. • Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbanganKepala BKN. • Mutasi PNS antar-kabupaten/kota, antar-provinsi, dan antar-provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN. • Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. • Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. • Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah (Pasal 73)

31. PenilaianKinerja PNS • Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.   • Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. • Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. • Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. • Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS. • Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti diklat. • PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian (Pasal 75,76,77)

32. Penggajian dan Tunjangan • Pemerintahwajibmembayargaji yang adildanlayakkepadaPNSsertamenjaminkesejahteraan PNS. • Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja,tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. • Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusatdibebankan padaAPBN. • Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan padaAPBD. • Selaingaji, PNS jugamenerimatunjangan dan fasilitas. • Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. • Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. • Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. • Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN. • Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD. (Pasal 79,80)

33. Disiplin • Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. • Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. • PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. (Pasal 86)

34. Pemberhentian • PNS diberhentikan dengan hormat karena: • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri; • mencapai batas usia pensiun; • perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. • PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. • PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. (Pasal 87)

35. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: • melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; • dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; • menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. (Pasal 87)

36.  PNS diberhentikan sementara, apabila: • diangkat menjadi pejabat negara; • diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau • ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. • Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh PPK • Batas usia pensiun yaitu: • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. (Pasal 88,90)

37. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua • PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. • PNS diberikanjaminan pensiun apabila: • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; • mencapai batas usia pensiun; • perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. • Jaminan pensiun PNS dan jaminan janda/duda PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungankesinambunganpenghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. • Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam programjaminan sosial nasional. • Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuranPNS yang bersangkutan. (Pasal 91)

38. Perlindungan • Pemerintah wajib memberikan perlindunganberupa: • jaminan kesehatan; • jaminan kecelakaan kerja; • jaminan kematian; dan • bantuan hukum. • Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. • Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya (Pasal 92)

39. ManajemenPPPK Manajemen PPPKmeliputi: • penetapan kebutuhan; • pengadaan; • penilaian kinerja; • gaji dan tunjangan; • pengembangan kompetensi; • pemberian penghargaan; • disiplin; • pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan • perlindungan. (Pasal 93)

40. PenetapanKebutuhan • Jenisjabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. • Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisisjabatan dan analisisbeban kerja. • Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. • Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (Pasal 94)

41. Pengadaan PPPK • Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. • Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. • Pengadaan calon PPPKdilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. • Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. • Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. • PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. • Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 95,96,97,98,99)

42. Penilaian Kinerja PPPK • Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. • Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Penilaian kinerja PPPK berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. • Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. • Penilaian kinerja PPPK dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. • PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerjayang telahdisepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK (Pasal 100)

43. Penggajian dan Tunjangan • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. • Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan. • Gaji dibebankanpada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah. • Selain gaji, PPPK dapat menerimatunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 101)

44. Disiplin • Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. • Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. • PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin (Pasal 104)

45. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja • Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: • jangka waktu perjanjian kerja berakhir; • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri; • perampingan organisasiatau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. (Pasal 105)

46. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; • melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau • tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. (Pasal 105)

47. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: • melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD1945; • dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; • menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana (Pasal 105)

48. Perlindungan • Pemerintahwajibmemberikanperlindungan berupa: • jaminan hari tua; • jaminan kesehatan; • jaminan kecelakaan kerja; • jaminan kematian; dan • bantuan hukum. • Perlindunganberupajaminan hari tua, jaminankesehatan, jaminankecelakaankerja, danjaminankematiandilaksanakan sesuai dengan sistemjaminansosialnasional. • Bantuanhukum, berupapemberianbantuanhukumdalamperkara yang dihadapidipengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. (Pasal 106)

49. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI • Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerahdilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan. • Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional. • Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,diklat, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain. • Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. (Pasal 108)

50. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentudapat berasal dari kalangannon-PNS dengan persetujuanPresiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. • Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota POLRI setelah mengundurkandiri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. • Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentudapat diisi oleh prajurit TNIdan anggota POLRIsesuai dengan kompetensiberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh PPKdengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah. (Pasal 109,110)